Bupati Bassam Kasuba Dinilai Abaikan Instruksi Efisiensi Presiden Prabowo, BARAH Tuntut Anggaran HUT ke-23 Halsel Dibuka ke Publik

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Sarumah (BARAH), Ady Hi. Adam, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang menggelar rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23.

Menurut Ady, perayaan yang berlangsung selama beberapa hari itu dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang terus didorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menilai Pemda seharusnya lebih fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat dibanding menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial.

“Di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius dan adanya arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, Pemkab Halsel justru menggelar perayaan yang cukup besar. Ini tentu menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah,” kata Ady, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Selasa (23/6/2026).

Ady menegaskan bahwa peringatan hari jadi daerah memang penting sebagai momentum refleksi pembangunan. Namun, menurutnya, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kebijakan nasional yang mengutamakan penghematan belanja pemerintah.

Ia juga menyoroti masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa-desa yang dinilai lebih membutuhkan perhatian pemerintah.

Rakyat ingin melihat hasil pembangunan yang nyata. Jangan sampai perayaan besar-besaran justru memberi kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan seremoni daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Selain mengkritik pelaksanaan perayaan, Ady juga mendesak Pemkab Halsel untuk segera membuka secara transparan total anggaran yang digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-23 Halsel.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan uang daerah, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran yang sedang menjadi fokus pemerintah pusat. Keterbukaan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

“Kami meminta Pemkab Halsel segera mengumumkan secara terbuka berapa total anggaran yang digunakan untuk seluruh rangkaian HUT ke-23 Halsel. Jangan ada yang ditutupi. Masyarakat berhak tahu uang daerah dipakai untuk apa saja dan berapa besar nilainya,” tegasnya.

Ady menilai transparansi anggaran sangat penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemda. Jika penggunaan anggaran memang sesuai prinsip efisiensi, maka pemerintah tidak perlu ragu untuk menyampaikannya kepada publik.

Ia menambahkan bahwa BARAH akan terus mengawal kebijakan Pemda, termasuk penggunaan anggaran, agar setiap program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara akuntabel.

Ady juga meminta Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan memastikan setiap kebijakan daerah selaras dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat.

Lebih jauh, BARAH menyarankan agar pada perayaan HUT di tahun-tahun mendatang, Pemda Halsel lebih mengedepankan sosialisasi program Agromaritim dalam bentuk pameran. Menurut Ady, langkah tersebut akan membuat masyarakat memahami secara utuh apa itu Agromaritim serta dampak positif program tersebut bagi daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Daripada mendatangkan artis yang membutuhkan anggaran fantastis namun hasilnya hanya kekecewaan dan seremoni tanpa edukasi, lebih baik anggaran diarahkan untuk pameran dan sosialisasi Agromaritim. Dengan begitu, masyarakat bisa benar-benar paham manfaat program itu bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Diketahui, Pemkab Halsel menggelar berbagai kegiatan dalam rangka HUT ke-23 Halsel yang dipusatkan di kawasan UMKM Milenial Labuha. Perayaan tersebut diisi dengan pameran UMKM, kegiatan budaya, pelayanan publik, hingga hiburan masyarakat.

Sebagai bentuk kontrol sosial, BARAH menegaskan agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat, dilaksanakan secara transparan, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran.

Kritik ini bukan untuk menghambat pembangunan atau perayaan daerah, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial agar setiap kebijakan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkas Ady. (Hardin CN)

Kasus Dugaan Korupsi Kapal Halsel Expres dan Pelantikan Kades Bermasalah, BARAH Bakal Demo di Kota Ternate

HALSEL, CN – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) menegaskan bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Ternate. Fokus utama aksi ini menyoroti dua kasus besar yang mencoreng wajah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yakni dugaan korupsi pengadaan kapal cepat Halsel Expres yang menyeret nama mantan Bupati Halsel, Muhammad Kasuba, serta kebijakan kontroversial Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang nekat melantik empat Kepala Desa (Kades), meski diduga melanggar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menegaskan kasus dugaan korupsi Halsel Expres tidak boleh dibiarkan mengendap begitu saja. Menurutnya, proyek tahun anggaran 2006 senilai Rp 15,1 miliar itu telah merugikan negara hingga Rp 10,1 miliar, namun hingga kini penanganannya masih jalan di tempat.

“Nama mantan Bupati Halsel, Muhammad Kasuba, jelas-jelas terseret dalam proyek yang merugikan negara miliaran rupiah. Putusan praperadilan di PN Ternate bahkan sudah menyatakan SP3 Kejati Malut tidak sah. Artinya kasus ini wajib dibuka kembali dan diproses sampai tuntas,” tegas Ady, Rabu (1/10/2025).

Selain itu, BARAH juga menyoroti kebijakan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba yang baru-baru ini melantik empat Kades. Pelantikan itu dinilai cacat hukum karena diduga kuat bertentangan dengan putusan PTUN Ambon.

“Ini jelas bentuk pembangkangan terhadap hukum. Seorang kepala daerah seharusnya menjadi teladan dalam taat hukum, bukan justru melanggar putusan pengadilan. Apa yang dilakukan Bassam adalah pelecehan terhadap supremasi hukum dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” sambung Ady dengan nada keras.

BARAH memastikan tidak hanya akan menggelar aksi di Kota Ternate, tetapi juga akan melayangkan laporan resmi ke Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menuntut evaluasi serius terhadap Bupati Bassam Kasuba.

“Dugaan korupsi kapal Halsel Expres dan pelantikan empat Kades bermasalah adalah potret bobroknya kepemimpinan di Halsel. Sudah saatnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban,” tutup Ady. (Hardin CN)

Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba Dinilai Tunjukkan Kebijakan Buruk Diawal Pemerintahan 2025

HALSEL, CN – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menyoal sikap Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, terkait pencopotan 4 orang Kepala Desa (Kades).

Kritikan ini disampaikan Ketua DPC GAMKI Halsel, Van Costan E. E. Galouw, yang sebelumnya juga mendapat banyak kritik dari berbagai pihak.

Dimana, Ketua DPC GAMKI Halsel, Van Costan E. E. Galouw, menyayangkan sikap Bupati yang mencopot Kades Tabamasa, Kecamatan Gane Barat, Kades Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kades Prapakanda, Kecamatan Botanglomang dan Kades Kaireu, Kecamatan Bacan Timur.

Menurut Ketua GAMKI Halsel itu, sikap Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba benar-benar tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Selain itu, Van Costan juga menilai sikap tersebut tidak murni karena pelanggaran dari 4 Kades, tetapi ada motif lain yang mempengaruhi pemecatan.

“Kalau pelanggaran, ada banyak Kades di Halsel ini yang justru menunjukkan hal buruk bahkan lebih parah. Jadi nyata ini bukan karena kesalahan dari empat Kades itu, tapi ada motif lain,” ucap Van Costan melalui rilis resminya, Rabu (12/3/2025).

Pria kelahiran Obi itu pun mengatakan bahwa dengan kebijakan tersebut, Bupati Halsel menunjukkan kebobrokan di awal pemerintahannya dengan wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.

“Ini awal yang buruk yang dilakukan oleh Pemerintahan ini. Apa yang kita harapkan dari pemimpin semacam ini?,” kecamnya mengakhiri. (Hardin CN)

Bupati Harap Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat Halsel Makin Ditingkatkan

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba mengapresiasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halsel.

Dimana, Bupati menyampaikan bahwa Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote telah memberikan laporan yang sangat positif mengenai kinerja PDAM yang terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sejak 2024.

Menurutnya, peningkatan ini telah memberikan harapan besar untuk perbaikan kualitas layanan air bersih di wilayah tersebut.

“Saya berharap, kedepan berbagai program dapat diimplementasikan untuk memperluas jangkauan layanan PDAM, terutama di kecamatan-kecamatan yang saat ini belum mendapatkan pelayanan air bersih secara langsung,” ungkap Bupati Halsel saat menggelar rapat evaluasi reguler dalam membahas perkembangan terkini PDAM dan perbaikan kualitas layanan air bersih di wilayah Halsel, Kamis (23/1/2025) siang tadi.

Hasan Ali Bassam Kasuba menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) berencana untuk melakukan review dan perencanaan guna untuk memastikan pelayanan air bersih dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan yang masih belum terjangkau.

Olehnya itu, pentingnya kolaborasi yang erat antara Pemerintah dan PDAM itu sejalan. Sehingga pelayanan air bersih yang lebih baik dapat tercapai.

Ia berharap, PDAM tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga mendukung perkembangan wilayah Halsel secara keseluruhan.

“Dengan adanya kolaborasi serta peningkatan anggaran dan optimasi sumber daya, kami berharap pelayanan air bersih bagi masyarakat Halsel akan semakin ditingkatkan,” pintanya.

Sementara itu, Direktur PDAM Halsel Soleman Bobeto menyampaikan bahwa, kualitas air di wilayah Halsel telah mengalami perbaikan signifikan. Terutama selama musim hujan 2024 hingga awal 2025.

Suleman mengaku, pasokan air kini lebih lancar dan kualitasnya semakin membaik.

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa PDAM masih diperlukan penambahan fasilitas serta penyesuaian pada sistem pengolahan air untuk mengoptimalkan kualitas layanan ke depan.

“Fasilitas yang ada sudah cukup mendukung, namun pemanfaatannya belum maksimal karena beberapa kendala, termasuk masalah internasional yang memengaruhi operasional kami,” terang Soleman Bobote.

Ia menambahkan, dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan upaya untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur tersebut.

“Diharapkan pelayanan air bersih di Halsel akan semakin baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah,” tutupnya. (Hardin CN)

Gelar PABN, Bupati Halsel: Diharapkan Menjadi Landasan dan Menciptakan Birokrasi yang Solid

HALSEL, CN – Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), menggelar kegiatan Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai (PABN).

Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 Hari pada Senin hingga Selasa (10/12/2024) dan digelar di Pulau Wisata  Nusara.

Diketahui kegiatan yang digelar itu, difokuskan untuk pelatihan kepemimpinan bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris OPD dan Staf Ahli serta para Asisten. Tercatat sebanyak 90 peserta yang terdiri dari Kepala OPD, Sekretaris, Staf Ahli dan Asisten mengikuti pelatihan yang dilangsungkan di salah satu destinasi wisata pulau Bacan.

Bupati Halsel, Hassan Ali Bassam Kasuba, saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual dalam membentuk pemimpin yang kreatif, inovatif dan menjadi teladan bagi jajarannya.

Sehingga menurutnya, pelatihan kepemimpinan yang digelar pihaknya itu, dinilai sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

”Untuk itu, diperlukan kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual agar menjadi sosok pemimpin yang kreatif, inovatif dan menjadi teladan untuk semua jajaran disetiap lingkup OPD masing-masing,” ujar Hasan Ali Bassam Kasuba, Senin (9/12).

Ia dikesempatan yang sama, berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan kinerja, kreativitas, dan sinergi para pimpinan OPD, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada prestasi pemerintah daerah secara keseluruhan.

“Sehingga nuansa kekeluargaan yang tercipta disini diharapkan menjadi landasan dan menciptakan birokrasi yang solid dalam membangun Halmahera Selatan ke depan,” pungkasnya.

Kegiatan digelar itupun berlangsung meriah dengan diwarnai berbagai game kelompok. Aktivitas tersebut dilakukan bertujuan untuk melatih peserta agar mampu bekerja cepat, teliti, disiplin, dan mampu meningkatkan semangat kerja sama dalam tim.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan game. Kehadiran orang nomor 1 di Halsel itu juga memberikan motivasi bagi para peserta untuk memanfaatkan momen pembinaan secara maksimal dan penuh antusias. (Hardin CN)

Diundang Sebagai Narasumber di Podcast HLC, Bupati Halsel: Inisiatif Begini Mencerminkan Komitmen Pemerintah

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba diundang sebagai narasumber di podcast Halmahera Selatan Lawyers Club (HLC) yang bertajuk ‘Halmahera Selatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)’ agenda tersebut berlangsung di Café Jasvanz Desa Tomori Kecamatan Bacan, Jumat (6/12/2024).

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Karena, IPM memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi pencapaian serta merencanakan strategi pembangunan lebih efektif jangka panjang untuk masa depan Bumi Saruma.

Selain itu, Hasan Ali Bassam Kasuba juga mengapresiasi diskusi semacam ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang program-program pembangunan. Ia mengapresiasi peran komunitas lokal dalam mendukung pemerintah menyampaikan masukan, kritik dan saran yang bersifat konstruktif.

“Saya berterimakasih kepada komunitas-komunitas di Halmahera Selatan yang telah membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan yang membangun,” cetusnya.

Ia berharap, kegiatan podcast ini menjadi pijakan strategis untuk merancang langkah-langkah pembangunan yang lebih terarah di Halsel.

Selain itu, melalui diskusi seperti ini, pemerintah dapat mensosialisasikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Inisiatif begini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Halmahera Selatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, narasumber pada Podcast ini yaitu, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, praktisi hukum Safri Nyong SH, pegiat komunitas Rizky Tafannur yang dipandu oleh host, Maulana Patra Syah dan Siti Nurhilda. (Hardin CN)