Said Banyo “Tampar” Gubernur Malut: Sofifi Terbengkalai, Konflik di Halbar Mengintai

Berita Daerah Biro Sofifi|oleh

SOFIFI, CN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Fraksi PDI Perjuangan, Said Banyo, kembali membuktikan diri sebagai wakil rakyat yang berani bicara apa adanya demi kepentingan daerah. Dalam rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026, Kamis (7/8/2025), ia secara terbuka menegur keras Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos atas lambannya pembangunan di Sofifi dan minimnya langkah antisipasi konflik di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Said Banyo menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut mengalokasikan setidaknya 30 persen dari total belanja modal, atau sekitar Rp 700 miliar, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ibu kota Provinsi. Ia menilai Sofifi selama ini hanya “disebut” sebagai pusat pemerintahan, namun faktanya banyak fasilitas terbengkalai.

“Sofifi adalah wajah Maluku Utara, tapi yang terlihat hari ini adalah ketidakseriusan pemerintah membangun ibu kota. Gedung Koperasi dan UKM yang dibangun dengan uang rakyat saja dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa pemanfaatan,” sindir Said Banyo.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti ancaman konflik di wilayah pertambangan PT TUB di Halbar. Menurutnya, Pemrov terkesan diam dan tidak melakukan deteksi dini terhadap potensi gesekan antara Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Loloda Tengah.

“Tolong Ibu Gubernur jangan tunggu ada bentrokan baru bergerak. Tugas pemerintah adalah mencegah, bukan menunggu masalah meledak,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi tamparan politik bagi Gubernur Malut yang dinilai lebih banyak membiarkan persoalan menumpuk ketimbang menyelesaikannya.

Sementara itu, keberanian Said Banyo menuai apresiasi dari berbagai pihak karena tak gentar mengkritik kebijakan yang dinilai mengabaikan kepentingan rakyat. Ini terlihat dalam unggahan akun Facebook Resmi PDI Perjuangan. (Hardin CN)

Gubernur Hadir Saat Derita, Jurnalis Halsel Ucapkan Terima Kasih

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dalam pelukan duka akibat bencana banjir yang menyapu sejumlah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kehadiran Gubernur Malut, Serly Tjoanda, menjadi cahaya kecil yang memberi harapan. Kunjungan kerja orang nomor satu di Provinsi ini menuai apresiasi dari para pewarta yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Saruma (AWAS) dan Persatuan Jurnalis Saruma (PJS).

Ketua AWAS, Sadam Hadi, menyebut kunjungan itu sebagai tindakan yang tidak hanya mencerminkan kepemimpinan politik, tetapi juga menebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tulus.

“Kehadiran beliau bukan sekadar sebagai Gubernur, tapi juga sebagai manusia yang punya hati. Ada sisi politik tentu, namun yang paling terasa adalah naluri kemanusiaannya,” ujar Sadam, Selasa, 1 Juli 2025.

Senada, Sekretaris PJS Risman La Mitira menyampaikan bahwa Gubernur Serly telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak. Selain bantuan langsung, Gubernur juga menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur di Halsel.

“Ada banyak bantuan yang sudah dan akan diberikan, termasuk untuk para nelayan. Ini bentuk sinergi dengan visi agro maritim Bupati Bassam dan Wakil Bupati Helmi,” jelas Risman.

Tak hanya kepada Gubernur, Risman juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah Halmahera Selatan atas kerja keras dan dukungan mereka.

“Kami dari PJS mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin atas kepedulian yang luar biasa bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam simpul solidaritas dan rasa hormat, para jurnalis menyuarakan apresiasi atas kehadiran pemimpin yang datang bukan hanya membawa kebijakan, tetapi juga membawa harapan. (Hardin CN)

Wartawan Boikot Kunjungan Gubernur Malut di Halsel, Diduga Pers Diperlakukan Seperti Musuh

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN — Dunia jurnalistik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelegar. Puluhan wartawan dari berbagai media secara kompak memboikot seluruh pemberitaan terkait kunjungan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang berlangsung Senin, 30 Juni 2025. Aksi ini bukan tanpa alasan, pers merasa dilecehkan dan dihalangi secara kasar saat menjalankan tugasnya.

Dalam video yang kini beredar luas, tampak jelas aparat yang diduga oknum TNI bersama Ajudan Gubernur Malut mengusir dan melarang wartawan mendekat, bahkan mengambil gambar. Perlakuan tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi yang mencederai kemerdekaan pers. Seperti halnya pers diperlakukan seperti musuh.

Sekretaris PWI Halsel, Nandar Jabid, menyuarakan kemarahan.

“Ini bukan sekadar penghalangan, ini penghinaan terhadap profesi kami. Kami hadir resmi untuk meliput, tapi justru diperlakukan seolah-olah kami ancaman. Ini jelas pelecehan dan tidak bisa ditoleransi!,” tegas Nandar, penuh amarah.

Ia menegaskan, boikot ini adalah bentuk perlawanan tegas terhadap segala bentuk represi terhadap pers.

“Jika aparat dan Ajudan Gubernur tak mampu memahami peran pers dalam demokrasi, maka kami tak perlu memberi ruang pemberitaan untuk mereka,” ujarnya.

Akibat insiden itu, seluruh jurnalis langsung menarik diri dari lokasi kunjungan dan menyatakan tak akan memuat satu pun berita terkait agenda Gubernur Sherly. Boikot ini bukan sekadar aksi diam, melainkan peringatan keras. Pers bukan alat kekuasaan, melainkan tiang demokrasi.

Para jurnalis menilai, tindakan pengusiran tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan dan independensi pers dari segala bentuk intervensi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut maupun institusi TNI belum mengeluarkan klarifikasi resmi atas insiden yang mencoreng wajah demokrasi itu. (Hardin CN)

Setelah Gubernur Malut Kena OTT KPK, Pj Bupati Halteng Imbau Pimpinan OPD untuk Ikhtiar

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

HALTENG, CN – Setelah Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Abd Gani Kasuba (AGK) kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si menghimbau seluruh pimpinan OPD dan seluruh ASN untuk ikhtiar dan introspeksi diri, Rabu (20/12/2023).

Pj Bupati Halteng Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si yang juga orang penting di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengatakan, kejadian tersebut semua pelaksana pemerintahan di Halteng harus ikhtiar dan introspeksi diri bahwa yang namanya gratifikasi dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi yang menyebabkan terjadi kemiskinan.

“Dengan kejadian tersebut, kita semua pelaksana pemerintahan di Kabupaten Halmahera Tengah harus ikhtiar dan introspeksi diri bahwa yang namanya gratifikasi dalam sumber masalah korupsi dan permasalahan mendasar penyebab terjadinya kemiskinan,” ucapnya.

Lanjut Pj Bupati Halteng, seluruh pejabat dilingkup Pemda Halteng, khususnya pejabat eselon II dan ke bawahnya, benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Bekerja keras dan benar-benar melaksanakan tata kelola pemerintahan.

“Samua tergantung Kepala Daerah, eselon II dan ke bawahnya akan tertib jika diatasnya tertib. Komitmen dan konsistensi menjaga integritas, akuntabilitas dan profesional harus menjadi nafas seluruh ASN dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan,” bebernya.

Pj Bupati Halteng yang sering disapa IMS itu bilang, ibarat Bupati sebagai Kepala, Sekda sebagai lehernya pimpinan, Badan sebagai headline manajemen dan Dinas sebagai operasional manajemen harus saling mengisi, perkuat dan terkoneksi dalam suatu sistem sehingga tidak ada celah individu-individu atau lembaga OPD yang bergerak tanpa kontrol.

“Pemimpin tidak hanya bicara, tapi harus menjadi contoh. Pemimpin harus menjadi motivator ke arah yang lebih baik, pemimpin harus menjadi role model bagi ke bawahnya,” tuturnya.

IMS menegaskan, harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, dengan demikian akan terhindar pikiran dan keinginan negatif.

“Saya tidak hanya menghimbau kepada OPD tetapi kepada diri saya sendiri, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kaban, Kadis, Kabag, Kabid dan seluruh ASN untuk saling meningkatkan kinerja dan profesionalisme agar menjadi ASN yang handal dan berdaya saing. Dengan demikian akan terhindar pikiran dan keinginan negatif bahkan mencari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan etika,” tegasnya.

Lebih dalam, IMS menambahkan, dirinya menjadi motivator dan role model kepada ASN Halteng untuk terus mengembangkan diri, kinerja dan menjaga integritas.

“Setiap pertemuan dengan ASN saya tidak hanya menjadi pimpinan tapi selalu menjadi motivator dan role model kepada ASN Halteng untuk terus mengembangkan diri, kinerja dan menjaga integritas. Rejeki semua berasal dari Allah, tidak perlu mengejar dan berkeinginan lebih apalagi sampai melewati batas. ASN sudah punya aturan dan regulasi, ikuti dan jalani saja, itu akan lebih baik dan barokah untuk diri sendiri dan keluarga,” pungkasnya. (Aby CN)

KPK Tetapkan Tersangka Direktur Perseroan Harita Nickel Dugaan Kasus Suap Proyek 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah satu petinggi Harita Nickel, Perusahaan Tambang yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) bernama Stevi Thomas.

Stevi Thomas ikut terseret sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang/jasa dan perizinan. Kasus yang ditangani KPK ini juga menyeret nama Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka.

Selain Stevi dan AGK, ada pula nama Kepala Dinas PUPR Daud Ismail, Kepala Dinas Perkim Adnan Hasanudin, Kepala BPBJ Ridwan Arsan, ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim, serta pihak swasta Kristian Wuisan.

Stevi sendiri merupakan Direktur Perseroan di Harita Nickel. Usai penetapan tersangka, pihak perusahaan langsung mengeluarkan pernyataan sikap.

“Kami sangat prihatin mendengar Bapak Stevi Thomas selaku Direktur Perseroan disebut sebagai salah satu tersangka oleh KPK. Sehingga perlu menjalani proses investigasi lebih lanjut,” ujar Franssoka Sumarwi, Corporate Secretary, Rabu (20/12).

Ia menyatakan, perseroan patuh dan taat kepada semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami juga berkomitmen untuk kooperatif sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung dan berharap semoga permasalahan ini segera selesai dengan baik,” tuturnya.

Franssoka menambahkan, kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak secara signifikan pada kegiatan perseroan, baik secara operasional maupun keuangan.

“Perseroan akan tetap menjalankan seluruh program dan strategi sesuai dengan target,” tandasnya. (Hardin CN)

Kecelakaan Kerja di PT IWIP Terbilang Tinggi, Pj Bupati Halteng dan Gubernur Malut Didesak Evaluasi Penerapan K3

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

HALTENG, CN – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hamdan Halil, mendesak kepada Pejabat (Pj) Bupati Halteng Ikram Malan Sangaji dan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK) segera melakukan evaluasi penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta mencegah maraknya kecelakaan kerja di kawasan industri PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Pasalnya, kecelakaan kerja sudah sering terjadi diduga kuat akibat penerapan K3 yang dinilai tidak optimal, miris dan memprihatinkan. Kecelakaan kerja di PT. IWIP terbilang tinggi berupa tergilas truck, kebakaran smelter dan lain-lain.

Dimana, kasus terbaru saat ini, Dua karyawan PT. IWIP mengalami luka bakar usai terjadi ledakan burner Rotary Kiln Smelter E. Insiden itu terjadi pada Senin (2/10/2023).

“Evaluasi dan investigasi menyeluruh penerapan K3 sangat penting dilakukan, guna memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja dan memastikan apa ada indikasi kelalaian penerapan K3 ataukah kelalaian pekerja,” pinta Ketua DPC SBSI Halteng, Hamdan Halil, Selasa (3/10).

Lanjut Hamdan, yang juga sebagai Ketum PB FORMMALUT Jabodetabek itu menyampaikan, tidak hanya soal memberikan jaminan stabilitas investasi Sumber Daya Alam (SDA). Tetapi lebih penting memastikan perlindungan hak-hak pekerja yang salah satu diantaranya adalah K3.

Menurutnya, meningkatnya angka Kecelakaan kerja dipandang sebagai masalah serius, sehingga upaya pencegahan dan evaluasi mendesak dilakukan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manjemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan Pemerintah ini mengandung 22 pasal dan terdiri dari 3 bab. PP No. 50 ini membahas tentang tujuan, penerapan, penetapan kebijakan SMK3, Perencanaan SMK3, pelaksanaan rencana SMK3, pemantauan evaluasi SMK3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, serta penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi.

“Menurut ketentuan perundangan, penerapan K3 menjadi kewajiban Perusahaan, sementara Pemerintah memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk memproteksi sekaligus memberi peringatan kepatuhan kepada pihak korporasi,” ungkap Mahasiswa Konstitusi dan Korespondensi STH Indonesia Jentera itu.

“Industri ini telah kita terima, tetapi bukan nyawa yang harus jadi taruhannya ketika berhadapan dengan pekerjaan beresiko tinggi,” tambahnya.

Hamdan juga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut agar membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unggulan serta Balai Latihan Kerja maupun Workshop yang pengelolaannya melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng dan PT. IWIP.

“Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini disamping evaluasi berkala penerapan K3. Calon pekerja wajib punya pengetahuan cukup sebelum memasuki dunia kerja,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya menghimbau kepada para pekerja untuk lebih berhati-hati dan mengedepankan K3 juga kepada pihak PT. IWIP untuk menunaikan tanggung jawab keperdataan kepada korban secara adil, baik memberikan insentif dan menanggung semua biaya perawatan para korban. (Abi CN)