HALSEL, CN – Jurnalis investigasi Sukandi Ali resmi dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), oleh Djabarudin, S.H., selaku kuasa hukum Surdin La Ece. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, menyusul pemberitaan Sukandi mengenai dugaan aktivitas pembalakan liar (illegal logging) di Desa Sambiki, Kecamatan Obi.
Menanggapi laporan tersebut, Tim Kuasa Hukum Sukandi Ali yang diwakili Yeri Kokonok, S.H., menyatakan bahwa laporan tersebut dinilai prematur dan patut diduga sebagai bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), atau upaya hukum yang berpotensi membungkam partisipasi publik dalam mengawal persoalan lingkungan hidup.
“Laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan terhadap klien kami patut diduga sebagai upaya pembungkaman yudisial. Klien kami bertindak dalam kapasitasnya memperjuangkan hak atas lingkungan, dan hal ini dilindungi oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),” tegas Yeri Kokonok dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Yeri juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang menurutnya mempertegas jaminan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan terhadap pihak yang memperjuangkan lingkungan, baik melalui upaya pemidanaan maupun gugatan perdata.
“Tindakan klien kami melakukan investigasi jurnalistik di wilayah Obi adalah bentuk partisipasi publik yang sah guna menyelamatkan kelestarian hutan negara. Oleh karena itu, ia memiliki perlindungan hukum dan tidak semestinya dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” tambahnya.
Terkait dugaan pencemaran nama baik, Tim Kuasa Hukum menjelaskan bahwa pemberitaan yang dilakukan Sukandi didasarkan pada temuan lapangan yang mereka nilai objektif. Temuan tersebut antara lain berupa dokumentasi alat berat, keterangan warga, serta konfirmasi terkait dugaan tidak adanya izin dari instansi berwenang.
Menurut tim hukum, pemberitaan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan publik, khususnya untuk mengungkap dan mendorong penanganan dugaan kerusakan lingkungan. Dugaan aktivitas illegal logging tersebut juga disebut tengah menjadi perhatian dan sedang diusut oleh Polres Halsel.
Selain itu, Tim Kuasa Hukum menyoroti ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap pelapor atau pengadu tindak pidana dari berbagai bentuk ancaman maupun tekanan yang berkaitan dengan keterangan atau laporan mereka dalam proses peradilan.
“Kami akan mempertimbangkan untuk melaporkan balik pihak pelapor atas dugaan pengaduan fitnah secara tertulis maupun laporan palsu sesuai ketentuan Pasal 437 KUHP tentang Pengaduan Fitnah yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan, serta Pasal 361 KUHP tentang laporan atau pengaduan palsu,” tegas Yeri.
Menutup pernyataannya, Tim Kuasa Hukum meminta Polre mengedepankan asas objektivitas dan memperhatikan ketentuan perlindungan bagi pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam UU PPLH serta putusan MK yang mereka jadikan dasar.
Mereka juga mendesak kepolisian untuk tetap memprioritaskan pengusutan pokok persoalan, yakni dugaan aktivitas illegal logging di wilayah Kecamatan Obi, sehingga proses hukum tidak bergeser dari substansi persoalan lingkungan yang menjadi perhatian publik. (Hardin CN)



