GMNI dan SEMMI Demo Polres Halsel, Desak Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan Kades Silang

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) dan Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (DPW SEMMI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar aksi demonstrasi di depan Polres Halsel, Selasa (3/3/2026).

Aksi tersebut dilakukan menyusul dugaan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, dan telah resmi dilaporkan ke Polres Halsel. Massa aksi menilai penanganan kasus berjalan lambat karena terduga pelaku belum juga ditetapkan sebagai tersangka.

Korban diketahui adalah Kepala Desa (Kades) Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Solinda D. Komdan. Sementara terduga pelaku merupakan saudara kandung suami korban berinisial YN.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam aksi, peristiwa dugaan penganiayaan terjadi di rumah yang ditempati Solinda bersama suaminya, Safri Nyong. YN diduga memukul Solinda di bagian belakang kepala karena tidak menerima persoalan rumah tangga pribadi antara Solinda dan Ongky Nyong.

Tidak terima atas dugaan pemukulan tersebut, Solinda D. Komdan melaporkan kejadian itu ke Polres Halsel dan telah menjalani visum guna memastikan adanya unsur penganiayaan.

Masa aksi, Rafli, dalam orasinya menegaskan agar kepolisian segera menuntaskan kasus tersebut.

“Ibu Kades Silang, Solinda D. Komdan, telah melaporkan saudara Yamin Nyong yang diduga melakukan pemukulan. Maka hari ini, GMNI dan SEMMI Kabupaten Halmahera Selatan meminta dengan tegas kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan menetapkan tersangka dalam kasus ini,” tegas Rafli di depan Polres Halsel.

Menanggapi tuntutan massa, Kasat Reskrim Polres Halsel yang diwakili KBO Satreskrim, Muhammad Syukri, SH, menyampaikan bahwa penyidik telah bekerja sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Laporan masuk melalui SPKT, visum telah diterima, kemudian dilimpahkan ke Satreskrim. Kami melakukan penanganan sesuai mekanisme dan SOP berdasarkan KUHAP yang baru. Kami sudah memeriksa pelapor Elvira, korban Solinda, saksi-saksi, termasuk saudara Yamin,” jelas Muhammad Syukri saat hearing bersama massa aksi.

Ia menambahkan, penyidik tengah mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

“Jika administrasi penyelidikan sudah lengkap dan hasil gelar perkara memenuhi minimal dua alat bukti, maka kasus ini akan kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” tegasnya, sembari meminta massa untuk bersabar.

Sementara itu, mantan Ketua DPC GMNI Halsel, Sumitro, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi korban. (Hardin CN)

Kasus Dugaan Korupsi Kapal Halsel Expres dan Pelantikan Kades Bermasalah, BARAH Bakal Demo di Kota Ternate

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) menegaskan bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Ternate. Fokus utama aksi ini menyoroti dua kasus besar yang mencoreng wajah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yakni dugaan korupsi pengadaan kapal cepat Halsel Expres yang menyeret nama mantan Bupati Halsel, Muhammad Kasuba, serta kebijakan kontroversial Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang nekat melantik empat Kepala Desa (Kades), meski diduga melanggar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menegaskan kasus dugaan korupsi Halsel Expres tidak boleh dibiarkan mengendap begitu saja. Menurutnya, proyek tahun anggaran 2006 senilai Rp 15,1 miliar itu telah merugikan negara hingga Rp 10,1 miliar, namun hingga kini penanganannya masih jalan di tempat.

“Nama mantan Bupati Halsel, Muhammad Kasuba, jelas-jelas terseret dalam proyek yang merugikan negara miliaran rupiah. Putusan praperadilan di PN Ternate bahkan sudah menyatakan SP3 Kejati Malut tidak sah. Artinya kasus ini wajib dibuka kembali dan diproses sampai tuntas,” tegas Ady, Rabu (1/10/2025).

Selain itu, BARAH juga menyoroti kebijakan Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba yang baru-baru ini melantik empat Kades. Pelantikan itu dinilai cacat hukum karena diduga kuat bertentangan dengan putusan PTUN Ambon.

“Ini jelas bentuk pembangkangan terhadap hukum. Seorang kepala daerah seharusnya menjadi teladan dalam taat hukum, bukan justru melanggar putusan pengadilan. Apa yang dilakukan Bassam adalah pelecehan terhadap supremasi hukum dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” sambung Ady dengan nada keras.

BARAH memastikan tidak hanya akan menggelar aksi di Kota Ternate, tetapi juga akan melayangkan laporan resmi ke Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menuntut evaluasi serius terhadap Bupati Bassam Kasuba.

“Dugaan korupsi kapal Halsel Expres dan pelantikan empat Kades bermasalah adalah potret bobroknya kepemimpinan di Halsel. Sudah saatnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban,” tutup Ady. (Hardin CN)

Gerakan Peduli Rakyat Halsel Bakal Demo DPP PDI-P, Tuntut Pemecatan Masdar Mansur

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Gerakan Peduli Rakyat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) se-Jabodetabek menyoroti sikap bungkam Dewan Kehormatan dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait skandal politik yang menyeret Masdar Mansur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel dari Fraksi PDI-P.

Koordinator Gerakan, Sayuti Melik S, menegaskan pekan depan pihaknya bakal menggelar aksi di depan Kantor DPP PDI-P, Jakarta, untuk menuntut langkah tegas sebagaimana pemecatan terhadap kader di Gorontalo, Wahyudin Moridu.

“Di Gorontalo, DPP PDI-P sigap memecat Wahyudin Moridu karena ucapannya memalukan publik. Namun di Halmahera Selatan, kasus Masdar Mansur yang jelas mempermalukan lembaga DPRD justru dibiarkan. Ada standar ganda yang tidak bisa ditolerir,” tegas Sayuti, Sabtu (20/9/2025).

Ia menilai klarifikasi Masdar yang saling bertentangan, bahkan melempar tanggung jawab ke calon istrinya, adalah bentuk kedunguan politik dan penghinaan terhadap akal sehat rakyat. Bukti tangkapan layar yang beredar menunjukkan kebohongan publik, namun hingga kini DPP maupun DPD PDI-P tetap bungkam.

“Kami menilai pembiaran ini sama saja dengan melegitimasi politik kebohongan. Bagaimana mungkin partai sebesar PDI-P yang selalu bicara integritas dan disiplin kader justru membiarkan kadernya mempermainkan publik di Halsel,” tambahnya.

Gerakan Peduli Rakyat Halsel menilai skandal Masdar Mansur bukan hanya merusak citra pribadi, tetapi juga mencoreng martabat DPRD Halsel dan memperburuk citra PDI-P.

“Kami akan turun ke DPP untuk mendesak pemecatan Masdar Mansur. Jika tidak ada langkah konkret, rakyat Halsel akan menilai PDI-P hanya berani tegas di Gorontalo, tetapi tutup mata di Halmahera Selatan,” pungkas Sayuti.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan mahasiswa dan pemuda Halsel di Jabodetabek sebagai bentuk solidaritas menjaga kehormatan politik daerah. (Hardin CN)

Ketum PMII Halsel: Senin Aksi Besar-Besaran, Desak Pecat Masdar Mansur

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Dini Andiani Muhammad, mengeluarkan pernyataan tegas. Bersama aliansi organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus, PMII siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin (8/9/2025) mendatang.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk mosi tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel dan aparat kepolisian.

Ada dua tuntutan utama yang akan disuarakan:

  1. Mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan segera memecat Masdar Mansur dari keanggotaan DPRD Halsel, menyusul pernyataannya di Facebook yang melecehkan rakyat dengan kalimat “Yang mau DPR dibubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10).” Status kasar itu dianggap mencoreng martabat lembaga DPR sekaligus mempermalukan partai politik.
  2. Mengusut tuntas tindakan represif aparat Polres Halsel terhadap Ketua KOHATI BADKO HMI Malut. Kekerasan terhadap aktivis perempuan tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM sekaligus pelecehan terhadap gerakan mahasiswa.

Ketua PC PMII Halsel, Dini Andiani Muhammad menegaskan bahwa sikap arogan anggota dewan dan represif aparat telah melukai demokrasi serta merusak kepercayaan rakyat.

“Kami tidak bisa tinggal diam. Pernyataan Masdar Mansur adalah penghinaan terhadap rakyat dan lembaga DPR itu sendiri. Kalau DPP PDI-Perjuangan tidak segera memecatnya, maka partai ikut menanggung malu dan menanggung dosa politik,” tegasnya, kepada wartawan, Kamis (4/9).

Aktivis perempuan di Halsel itu juga mengecam keras tindakan aparat Polres Halsel yang melakukan kekerasan terhadap aktivis perempuan yang terjadi pada saat aksi demonstrasi jilid II.

“Kekerasan terhadap Ketua KOHATI BADKO HMI adalah bukti nyata aparat telah keluar dari tugasnya sebagai pengayom. Ini pelecehan terhadap gerakan mahasiswa dan perempuan. Polisi harus diusut, jangan dibiarkan,” sambung Andini.

Lebih jauh, PMII Halsel bersama Cipayung Plus menyatakan bahwa aksi Senin mendatang adalah simbol perlawanan rakyat. Mereka menyerukan mosi tidak percaya terhadap DPRD Halsel sekaligus menyerukan pembubaran DPR bila lembaga ini terus diisi oleh wakil rakyat yang arogan, tidak beretika, dan tidak berpihak kepada masyarakat.

“Senin nanti kami turun besar-besaran. Ini bukan hanya soal Masdar Mansur atau polisi yang brutal, tapi tentang harga diri rakyat. Kami siap lawan, bahkan sampai tuntutan bubarkan DPR sekalipun. Jadi Senin aksi besar-besaran, desak pecat Masdar Mansur dan usut represif Polisi,” tutup Ketua PC PMII Halsel. (Hardin CN)