HALSEL, CN – Barisan Rakyat Sarumah (BARAH) menyoroti dugaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) milik Hasan Hanafi di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang disebut terbit tanpa didahului penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menilai Polres Halsel tidak serius menangani polemik tersebut. Bahkan, pihaknya menduga terdapat upaya perlindungan terhadap persoalan yang melibatkan Hasan Hanafi.
Menurut Ady, dugaan itu menguat karena sebelumnya terdapat persoalan lain yang juga melibatkan Hasan Hanafi terkait aktivitas tambang rakyat di Desa Anggai yang disebut telah dihentikan penyidikannya melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
“Oleh karena itu, Kapolda Maluku Utara jangan tinggal diam apabila ada dugaan oknum tertentu di bawahnya dengan sengaja melindungi atau menjadi payung hukum atas dugaan persoalan yang melibatkan masyarakat luas, terutama di sektor pertambangan,” ujar Ady kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Jumat (10/7/2026).
Ady mengatakan, dugaan penerbitan IPR Hasan Hanafi tanpa WPR perlu diusut karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Ia mengungkapkan, beberapa bulan lalu Kapolda Malut sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh wilayah tambang rakyat di Halsel belum memiliki WPR yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Beberapa bulan lalu sebelum pindah tugas, Kapolda Maluku Utara sudah menyampaikan seluruh tambang rakyat di Halmahera Selatan belum memiliki WPR dari kementerian. Maka pengusulan IPR harus menunggu terbitnya WPR, namun di Anggai ada IPR yang diduga terbit tanpa WPR,” katanya.
Atas dasar itu, BARAH menduga terdapat kesengajaan oknum di Polres Halsel untuk melindungi izin yang dipersoalkan tersebut. BARAH pun meminta Kapolda Malut mengevaluasi penanganan kasus tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses penegakan hukum.
“Kalau dugaan ini benar, maka kami juga meminta keadilan kepada Polres Halmahera Selatan. Jangan hanya menutup tambang rakyat yang sementara berjalan, tetapi juga menindak seluruh aktivitas pertambangan yang diduga tidak sesuai ketentuan secara adil dan transparan,” tegas Ady. (Hardin CN)







