Dugaan IPR Hasan Hanafi di Desa Anggai Terbit Tanpa WPR, Ketua BARAH: Kapolda Maluku Utara Jangan Tinggal Diam

HALSEL, CN – Barisan Rakyat Sarumah (BARAH) menyoroti dugaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) milik Hasan Hanafi di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang disebut terbit tanpa didahului penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menilai Polres Halsel tidak serius menangani polemik tersebut. Bahkan, pihaknya menduga terdapat upaya perlindungan terhadap persoalan yang melibatkan Hasan Hanafi.

Menurut Ady, dugaan itu menguat karena sebelumnya terdapat persoalan lain yang juga melibatkan Hasan Hanafi terkait aktivitas tambang rakyat di Desa Anggai yang disebut telah dihentikan penyidikannya melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Oleh karena itu, Kapolda Maluku Utara jangan tinggal diam apabila ada dugaan oknum tertentu di bawahnya dengan sengaja melindungi atau menjadi payung hukum atas dugaan persoalan yang melibatkan masyarakat luas, terutama di sektor pertambangan,” ujar Ady kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Jumat (10/7/2026).

Ady mengatakan, dugaan penerbitan IPR Hasan Hanafi tanpa WPR perlu diusut karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Ia mengungkapkan, beberapa bulan lalu Kapolda Malut sebelumnya telah menyampaikan bahwa seluruh wilayah tambang rakyat di Halsel belum memiliki WPR yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Beberapa bulan lalu sebelum pindah tugas, Kapolda Maluku Utara sudah menyampaikan seluruh tambang rakyat di Halmahera Selatan belum memiliki WPR dari kementerian. Maka pengusulan IPR harus menunggu terbitnya WPR, namun di Anggai ada IPR yang diduga terbit tanpa WPR,” katanya.

Atas dasar itu, BARAH menduga terdapat kesengajaan oknum di Polres Halsel untuk melindungi izin yang dipersoalkan tersebut. BARAH pun meminta Kapolda Malut mengevaluasi penanganan kasus tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses penegakan hukum.

“Kalau dugaan ini benar, maka kami juga meminta keadilan kepada Polres Halmahera Selatan. Jangan hanya menutup tambang rakyat yang sementara berjalan, tetapi juga menindak seluruh aktivitas pertambangan yang diduga tidak sesuai ketentuan secara adil dan transparan,” tegas Ady. (Hardin CN)

BARAH Kritik Pemerintahan Bassam–Helmi, Ketegasan Antikorupsi Era Usman Sidik Tak Lagi Terlihat

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Sarumah (BARAH), Ady Hi Adam, membandingkan kepemimpinan almarhum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik, dengan pemerintahan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.

Menurut Ady, semasa almarhum Usman Sidik memimpin Bumi Sarumah, komitmen pemberantasan korupsi, khususnya penyalahgunaan Dana Desa (DD), terlihat lebih tegas. Ia menilai pemerintah saat itu memberikan sinyal kuat bahwa setiap penyalahgunaan anggaran desa harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Sebaliknya, Ady mengkritik pemerintahan Bassam–Helmi yang dinilainya belum menunjukkan ketegasan yang sama dalam menyikapi berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa. Menurutnya, para Kepala Desa (Kades) justru terkesan tidak memiliki rasa takut terhadap pengawasan maupun penegakan aturan.

Ady juga menyoroti peran Inspektorat Halsel yang menurutnya belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan dan audit terhadap pengelolaan Dana Desa. Selain itu, ia menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hanya menerima berbagai laporan dan pengaduan masyarakat tanpa tindak lanjut yang jelas.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, mengatakan, perbedaannya sangat jelas. Di era almarhum Bupati Usman Sidik, Kades yang bermain-main dengan Dana Desa merasa diawasi dan tidak leluasa menyalahgunakan kewenangannya.

“Beliau almarhum Bupati Usman Sidik memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi dan tidak memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba mengkhianati uang rakyat,” terang Ady, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Sabtu (27/6/2026)

Ady melanjutkan, pada pemerintahan saat ini, ia menilai semangat tersebut tidak lagi terlihat.

“Hari ini kami melihat banyak dugaan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa yang belum ditangani secara serius. Inspektorat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam audit dan pengawasan justru dinilai tidak menunjukkan langkah yang memberikan efek jera. Sementara DPMD hanya menerima laporan masyarakat tanpa penyelesaian yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa melemah,” ujar Ketua BARAH.

Ady meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap dugaan penyimpangan diproses sesuai ketentuan hukum. (Hardin CN)

BARAH Desak Kajati Malut Copot Kajari Halsel, Nilai Penanganan Kasus Dana Hibah Kesbangpol Mandek

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Saruma (BARAH), Ady Hi. Adam, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Selatan (Halsel). Desakan itu disampaikan karena Kejari Halsel dinilai tidak serius menangani dugaan penyimpangan dana hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halsel.

Kepada wartawan cerminnusantara.co.id,  pada Jumat (26/6), Ady mengatakan, BARAH sebelumnya telah resmi melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan belanja hibah Kesbangpol Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.257.563.110 kepada Kejari Halsel pada Jumat, 23 Januari 2026.

Laporan tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara Nomor: 19.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025 yang mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan belanja hibah.

Dalam LHP BPK disebutkan, daftar penerima hibah tidak dimuat dalam penjabaran APBD maupun APBD Perubahan. Selain itu, pemberian hibah tidak didasarkan pada Surat Keputusan (SK) kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah, tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), permohonan hibah tidak dilengkapi proposal, serta masih terdapat penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Menurut Ady, laporan tersebut disampaikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja hibah di Kesbangpol Halsel.

Ia menegaskan, berbagai temuan BPK tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif, melainkan berpotensi mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah.

“Penyaluran hibah tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas berpotensi merugikan keuangan daerah. Karena itu, kami mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan segera melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan,” tegas Ady.

Namun, hingga kini BARAH menilai belum ada perkembangan berarti atas laporan yang telah disampaikan. Kondisi tersebut membuat pihaknya mendesak Kajati Maluku Utara untuk mengambil langkah tegas terhadap pimpinan Kejari Halsel.

“Kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan apabila tidak mampu menuntaskan penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Kesbangpol,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap laporan dugaan korupsi yang telah disampaikan, sehingga Kejaksaan diharapkan bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran miliaran rupiah tersebut.

“Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan terus menurun akibat lambannya penegakan hukum,” tutup Ady. (Hardin CN)

Bupati Bassam Kasuba Dinilai Abaikan Instruksi Efisiensi Presiden Prabowo, BARAH Tuntut Anggaran HUT ke-23 Halsel Dibuka ke Publik

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Sarumah (BARAH), Ady Hi. Adam, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang menggelar rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23.

Menurut Ady, perayaan yang berlangsung selama beberapa hari itu dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang terus didorong Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menilai Pemda seharusnya lebih fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat dibanding menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial.

“Di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius dan adanya arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, Pemkab Halsel justru menggelar perayaan yang cukup besar. Ini tentu menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah,” kata Ady, kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Selasa (23/6/2026).

Ady menegaskan bahwa peringatan hari jadi daerah memang penting sebagai momentum refleksi pembangunan. Namun, menurutnya, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kebijakan nasional yang mengutamakan penghematan belanja pemerintah.

Ia juga menyoroti masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa-desa yang dinilai lebih membutuhkan perhatian pemerintah.

Rakyat ingin melihat hasil pembangunan yang nyata. Jangan sampai perayaan besar-besaran justru memberi kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan seremoni daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

Selain mengkritik pelaksanaan perayaan, Ady juga mendesak Pemkab Halsel untuk segera membuka secara transparan total anggaran yang digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-23 Halsel.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan uang daerah, terlebih di tengah situasi efisiensi anggaran yang sedang menjadi fokus pemerintah pusat. Keterbukaan anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

“Kami meminta Pemkab Halsel segera mengumumkan secara terbuka berapa total anggaran yang digunakan untuk seluruh rangkaian HUT ke-23 Halsel. Jangan ada yang ditutupi. Masyarakat berhak tahu uang daerah dipakai untuk apa saja dan berapa besar nilainya,” tegasnya.

Ady menilai transparansi anggaran sangat penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemda. Jika penggunaan anggaran memang sesuai prinsip efisiensi, maka pemerintah tidak perlu ragu untuk menyampaikannya kepada publik.

Ia menambahkan bahwa BARAH akan terus mengawal kebijakan Pemda, termasuk penggunaan anggaran, agar setiap program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara akuntabel.

Ady juga meminta Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk lebih mengedepankan prinsip keterbukaan dan memastikan setiap kebijakan daerah selaras dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat.

Lebih jauh, BARAH menyarankan agar pada perayaan HUT di tahun-tahun mendatang, Pemda Halsel lebih mengedepankan sosialisasi program Agromaritim dalam bentuk pameran. Menurut Ady, langkah tersebut akan membuat masyarakat memahami secara utuh apa itu Agromaritim serta dampak positif program tersebut bagi daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Daripada mendatangkan artis yang membutuhkan anggaran fantastis namun hasilnya hanya kekecewaan dan seremoni tanpa edukasi, lebih baik anggaran diarahkan untuk pameran dan sosialisasi Agromaritim. Dengan begitu, masyarakat bisa benar-benar paham manfaat program itu bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Diketahui, Pemkab Halsel menggelar berbagai kegiatan dalam rangka HUT ke-23 Halsel yang dipusatkan di kawasan UMKM Milenial Labuha. Perayaan tersebut diisi dengan pameran UMKM, kegiatan budaya, pelayanan publik, hingga hiburan masyarakat.

Sebagai bentuk kontrol sosial, BARAH menegaskan agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat, dilaksanakan secara transparan, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran.

Kritik ini bukan untuk menghambat pembangunan atau perayaan daerah, tetapi sebagai bentuk kontrol sosial agar setiap kebijakan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkas Ady. (Hardin CN)

Dugaan Penyaluran Dana Hibah Bermasalah di Halsel, BARAH Desak Kejari Periksa Bupati Bassam Kasuba

HALSEL, CN – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), segera melakukan penyelidikan menyeluruh dana hibah bermasalah kepada 22 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halsel.

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menilai dugaan tersebut bukan persoalan kecil karena menyangkut penggunaan uang rakyat dalam jumlah besar. Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba.

“Kalau benar dana hibah mengalir ke 22 LSM yang patut dipertanyakan legalitas dan aktivitasnya, maka ini harus dibongkar sampai tuntas. Jangan ada pihak yang kebal hukum. Kejari harus berani memeriksa Bupati Bassam Kasuba sebagai penanggung jawab pemerintahan daerah,” tegas Ady, saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id di Warung Kopi Kedai Katu, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, kepala daerah tidak bisa lepas tangan dari setiap kebijakan anggaran yang berjalan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Karena itu, Bupati dinilai wajib memberi penjelasan terbuka kepada masyarakat.

“Jangan berlindung di balik bawahan. Rakyat ingin tahu ke mana uang daerah disalurkan, siapa penerimanya, dan apa manfaatnya. Jika ada penyimpangan, semua yang terlibat harus bertanggung jawab,” ujarnya.

BARAH juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp5,2 miliar pada Tahun Anggaran 2024 yang disebut berkaitan dengan pengelolaan dana hibah. Temuan tersebut dinilai menjadi alarm serius adanya dugaan lemahnya pengawasan di tubuh Pemkab Halsel.

Sehingga itu, Ady meminta daftar lengkap 22 LSM penerima hibah dibuka ke publik, termasuk alamat kantor, legalitas organisasi, proposal pengajuan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Kalau tidak ada masalah, buka semuanya ke masyarakat. Transparansi itu wajib. Jangan sampai rakyat menilai ada permainan anggaran yang sengaja ditutup-tutupi,” tandasnya mengakhiri. (Hardin CN)

BARAH Bongkar Dugaan Penyelewengan DD dan ADD, Kades Loleo Mekar dan Laigoma Dilaporkan

HALSEL, CN – Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH), Ady Hi Adam, resmi melayangkan pengaduan kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025.

Pengaduan tersebut tertuang dalam surat bernomor 018/BARAH.82.09/III/2026 tertanggal 9 Maret 2026, yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Halsel, Ilham Abubakar.

Dalam surat tersebut, BARAH meminta Inspektorat segera melakukan audit terhadap penggunaan DD dan ADD di Desa Loleo Mekar, Kecamatan Kasiruta Timur, yang dipimpin Kepala Desa (Kades) Ilham Lakoda, serta Desa Laigoma, Kecamatan Kayoa, yang dipimpin Kades Samsul Marwa.

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola anggaran desa yang harus transparan dan akuntabel.

Menurutnya, dugaan penyalahgunaan anggaran desa tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele karena dana tersebut bersumber dari negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa.

“Dana Desa dan ADD itu uang rakyat. Jika ada indikasi penyimpangan, maka harus segera diaudit dan diusut secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tegas Ady, kepada wartawan cerminnuntara.co.id, Jumat (13/3).

Ia juga mendesak Inspektorat Halsel agar tidak tinggal diam dan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di kedua desa tersebut.

Ady menambahkan, jika dugaan penyalahgunaan anggaran benar terjadi, maka aparat penegak hukum harus turun tangan untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

“Jika terbukti ada penyimpangan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pembiaran terhadap praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kades Loleo Mekar Ilham Lakoda dan Kades Laigoma Samsul Marwa belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang disampaikan oleh BARA tersebut. (Hardin CN)