Anggaran Mendesak Desa Kokotu 2025 Capai Rp90 Juta, Kades Sebut Untuk BLT

HALSEL, CN – Anggaran mendesak Desa Kokotu, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp90 juta. Kepala Desa (Kades) Kokotu, Susmi Idris, menyebut anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Saat dikonfirmasi pada Minggu (18/10/2026), melalui pesan messenger, Susmi menjelaskan bahwa meskipun dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tertulis anggaran mendesak, peruntukan anggaran tersebut adalah untuk BLT.

“90 juta itu anggaran BLT dan karena di baliho itu saya taruh anggaran mendesak jadi mungkin dorang tara mengerti,” jelas Susmi.

Menurutnya, istilah “anggaran mendesak” tetap tercantum dalam LPJ karena merupakan istilah yang digunakan dalam sistem.

Susmi juga mengungkapkan bahwa penerima BLT di Desa Kokotu berjumlah 25 Kepala Keluarga (KK), dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK setiap bulan.

“Yang 90 juta yang dong maskud mungkin karena di baliho atau di apbds kan bukan BLT tapi kegiatan mendesak Bahasa sisitemnya,” tulis Susmi.

Dengan demikian, jumlah anggaran mendesak sebesar Rp90 juta yang disebutkan Kades itu, BLT untuk 25 KK selama satu tahun, dengan asumsi seluruh penerima memperoleh bantuan setiap bulan.

“Kalau di lpj tetap tertulis anggaran mendesak karena itu bahasa sistemnya,” kata Susmi.

Meski demikian, kesesuaian antara anggaran yang tercantum dalam LPJ dan realisasi penyaluran BLT tetap perlu dipastikan melalui dokumen anggaran serta laporan realisasi tahun 2025.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui peruntukan dan realisasi penggunaan dana desa secara jelas. (Hardin CN)

THR TPG 2025 Guru di Halsel Belum Cair Jelang Idul Adha 2026, Kepsek Pertanyakan Nasib Dana

HALSEL, CN – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mengeluhkan Tunjangan Hari Raya (THR) Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2025 yang hingga kini belum juga dicairkan.

Keluhan itu muncul setelah sebelumnya Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Halsel, Dr Muhamad Agus Umar, M.Sc, sempat menyampaikan melalui pesan WhatsApp kepada para Kepsek agar bersabar karena berkas pencairan sedang diproses sesuai prosedur.

Dalam pesan tersebut, Sekdis meminta para Kepsek tidak mengumbar informasi tersebut ke media sosial.

“Saat ini kami sedang memproses berkas pencairan THR TPG 2025. Mohon bersabar dan tidak mengumbar info-info unfaedah di media sosial karena kami bekerja sesuai SOP. Mari torang (kita) jaga nama baik DINAS PENDIDIKAN yang sama-sama torang (kita) cintai. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas silahkan kordinasi ke kantor, dan kalaupun ada pelayanan dari staf yang kurang berkenan silahkan disampaikan ke Ibu Kadis/Sekretaris,” tulis Sekdis dalam pesan WhatsApp yang dikirim sekitar dua bulan lalu.

Namun hingga akhir Mei 2026, dana THR TPG tersebut belum juga diterima para guru, sehingga memicu keresahan di kalangan Kepsek maupun tenaga pendidik.

Salah seorang Kepsek yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengaku kecewa lantaran pencairan THR belum terealisasi, padahal kebutuhan menjelang Idul Adha 2026 semakin meningkat.

“THR TPG 2025 kami belum cair sampai sekarang ini, padahal dananya sudah ada. Atau mungkin dananya sudah digunakan di tempat lain?” keluh salah seorang Kepsek kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/5/2026).

Selain menanyakan nasib Dana, Menurut para Kepsek, keterlambatan pencairan THR ini sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi para guru, terutama menjelang momentum Hari Raya Idul Adha yang identik dengan meningkatnya kebutuhan keluarga.

Sementara itu, Sekdis Pendidikan Halsel, Dr Muhamad Agus Umar, M.Sc, saat kembali dikonfirmasi wartawan menegaskan bahwa proses administrasi di internal Dinas Pendidikan telah selesai.

“Proses administrasi di Dinas Pendidikan sudah selesai. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dari Dinas Pendidikan sudah diajukan ke Dinas Keuangan sejak tanggal 8 April kemarin. Jadi nanti konfirmasi ke Kadis Keuangan ya,” jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Keuangan Halsel belum dikonfirmasi terkait penyebab belum cairnya THR TPG 2025 para guru di Halsel. (Hardin CN)

Kades Loleo Mekar Diduga Lakukan Penipuan, Pinjam Uang Warga Sejak 2025 Belum Dikembalikan

HALSEL, CN – Kepala Desa (Kades) Loleo Mekar, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ilham Lakoda, diduga kuat melakukan penipuan terhadap salah satu warga.

Dugaan tersebut mencuat setelah Ilham Lakoda disebut meminjam uang kepada seorang warga di Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur. Pinjaman dilakukan sejak tahun 2025, namun hingga memasuki tahun 2026 uang tersebut belum juga dikembalikan.

Menurut keterangan warga, saat meminjam uang Ilham Lakoda berjanji akan mengembalikannya ketika Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2025 dicairkan. Namun hingga saat ini janji tersebut belum direalisasikan.

“Waktu itu dia bilang nanti dikembalikan saat pencairan Dana Desa Tahap II tahun 2025, tapi sampai sekarang belum juga dikembalikan,” ungkap sumber kepada media ini, Kamis (12/3).

Akibat kejadian itu, Ilham Lakoda dinilai telah mencoreng nama baik Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel, khususnya Pemerintah Desa (Pemdes) Loleo Mekar yang berada di bawah kepemimpinannya.

Pasalnya, pinjaman uang tersebut disebut dilakukan dengan membawa kapasitasnya sebagai Kades Loleo Mekar, dengan nilai mencapai jutaan rupiah dan disertai janji akan mengembalikannya saat Dana Desa cair.

Sementara itu, Ilham Lakoda ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Jumat 13/3) tidak terhubung. Pesan yang dikirim tidak mendapat tanggapan, meskipun sebelumnya nomor yang bersangkutan terlihat aktif. (Hardin CN)

Kades Iswadi Ishak Serahkan Laporan Realisasi Anggaran 2025 kepada BPD, Rapat Pemdes Dolik Berjalan Lancar

HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar rapat bersama mitra kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rabu (25/2/2026).

Rapat yang berlangsung di Kantor Desa Dolik tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa (Kades) Dolik, Iswadi Ishak. Turut hadir Babinkamtibmas serta tokoh adat Desa Dolik.

Dalam agenda tersebut, Pemdes Dolik secara resmi menyerahkan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 kepada BPD sebagai bentuk laporan penggunaan anggaran dan pelaksanaan teknis kegiatan tahun sebelumnya.

Kegiatan berlangsung tertib, aman, dan penuh kebersamaan. Penyerahan laporan ini menjadi bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas Pemdes Dolik dalam pengelolaan anggaran desa.

Kades Dolik, Iswadi Ishak, menyampaikan rasa syukur karena seluruh tahapan kegiatan dan pelaporan dapat diselesaikan tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah seluruh kegiatan tahun anggaran 2025 telah kami laksanakan dengan baik. Hari ini kami serahkan laporan realisasinya kepada BPD sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat,” ujar Iswadi.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemdes, BPD, Babinkamtibmas, serta tokoh adat menjadi kunci kelancaran pelaksanaan program desa.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga kekompakan dan keterbukaan dalam setiap program pembangunan desa, sehingga apa yang direncanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (Hardin CN)

Melewati Masa Kontrak 2025, Proyek Darurat BPBD Halsel di Desa Maffa Belum Rampung hingga 2026

HALSEL, CN – Proyek penanganan darurat bencana berupa normalisasi dan penguatan tebing sungai di Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menuai sorotan karena molor. Pasalnya, proyek bernilai fantastis Rp 3,9 miliar yang dikerjakan CV. Mita Atamari itu hingga kini belum juga rampung, meski masa kontrak telah lama berakhir.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender. Artinya, proyek ini seharusnya sudah selesai pada tahun 2025. Namun ironisnya, saat ini sudah memasuki Januari 2026, pekerjaan di lapangan masih tampak terbengkalai.

Hasil pantauan wartawan cerminnusantara.co.id belum lama ini menunjukkan kondisi proyek yang jauh dari kata selesai. Di lokasi terlihat tumpukan batu yang belum tertata rapi dan satu unit alat berat yang terparkir disekitar sungai.

Bahkan pada salah satu titik, tampak bangunan penahan tebing berupa struktur beton memanjang yang baru dikerjakan sebagian. Di sisi kiri beton terlihat susunan batu kosong tanpa pengikat yang rapi, sementara di sisi kanan hanya berupa jalan tanah yang belum dipadatkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pekerjaan terkesan setengah hati dan jauh dari standar penyelesaian proyek senilai miliaran rupiah.

Lebih memprihatinkan lagi, proyek yang mengatasnamakan “penanganan darurat bencana” justru terkesan tidak darurat dalam pelaksanaannya. Jika benar proyek ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman banjir, maka keterlambatan penyelesaian jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap keselamatan warga sekitar.

Saat berada di lokasi, wartawan cerminnusantara.co.id juga sempat menanyakan langsung kepada salah seorang pekerja terkait mandeknya pekerjaan tersebut. Pekerja itu mengatakan bahwa pihak kontraktor saat ini sedang berada di Jakarta.

“Bos ada di Jakarta,” ujar pekerja tersebut singkat.

Wartawan cerminnusantara.co.id juga telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Aswin Adam, di ruang kerjanya saat masih menjabat sebagai Kepala BPBD Halsel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena yang bersangkutan sedang berada di luar kantor atau menghadiri agenda bersama Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor maupun Kepala BPBD Halsel yang baru dilantik Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, masih dalam upaya konfirmasi kembali terkait alasan keterlambatan pekerjaan, apakah ada addendum kontrak, denda keterlambatan, atau justru pembiaran yang disengaja. (Hardin CN)

Raih Penghargaan Bisnis dan HAM 2025 dari SETARA Institute, Direktur Sustainability Harita Nickel: Pembangunan dapat Dirasakan Masyarakat

JAKARTA, CN – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (Harita Nickel) meraih Anugerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) 2025 dari SETARA Institute, Rabu (3/12). Penghargaan ini didasarkan pada hasil riset Responsible Business Conduct (RBC) Benchmark, yang menilai sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip Bisnis dan HAM, ESG, serta keberlanjutan dalam operasionalnya.

Harita Nickel meraih skor 65 dengan rating B dan dikategorikan sebagai Business and Human Rights (BHR) Early Adopting Company. Capaian ini menempatkan Harita sebagai salah satu dari 18 perusahaan pertambangan yang dinilai kompatibel dengan standar perlindungan HAM.

Direktur Sustainability Harita Nickel, Lim Sian Choo, menyampaikan bahwa apresiasi ini menjadi motivasi perusahaan untuk terus melakukan perbaikan.

“Penghargaan ini menjadi pengingat sekaligus penguat komitmen Harita Nickel untuk menanamkan prinsip hak asasi manusia dalam keputusan bisnis, dari kebijakan hingga implementasi di lapangan. Skor dan rating ini menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang tepat, meski masih banyak ruang perbaikan yang harus dipenuhi bersama para pemangku kepentingan,” ujarnya.

Riset RBC Benchmark merupakan inisiatif SETARA Institute dan SIGI Research and Consulting, dengan dukungan Yayasan Tarumanagara Jakarta. Studi ini menjadi rujukan nasional mengenai embedding prinsip HAM yang merujuk pada UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Riset juga menilai keselarasan perusahaan dengan agenda ESG, mitigasi perubahan iklim, serta regulasi nasional seperti Perpres No. 60/2023 dan POJK 51/2017 tentang keuangan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Harita Nickel memperkuat kebijakan HAM melalui penerbitan Kebijakan HAM berbasis standar internasional (Deklarasi Universal HAM dan konvensi ILO), serta pelaksanaan Human Rights Due Diligence (HRDD) bersama Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST). HRDD menjadi dasar perbaikan berkelanjutan pada aspek ketenagakerjaan, keselamatan, hubungan dengan masyarakat, perlindungan kelompok rentan, hingga pengelolaan dampak lingkungan.

Selain memastikan operasional bertanggung jawab, Harita Nickel juga terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Laporan Keberlanjutan 2024 mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 89 poin dan Social Return on Investment (SROI) 2,62. Program pemberdayaan ekonomi turut menunjukkan hasil positif, termasuk unit usaha kelontong binaan yang dikelola 16 warga lokal yang berhasil meningkatkan pendapatan hingga Rp2,9 miliar pada tahun 2024.

Penghargaan dari SETARA Institute ini melengkapi rekam jejak pengakuan sebelumnya di bidang keberlanjutan, tata kelola, dan komunikasi. Harita Nickel berkomitmen memperkuat transparansi, dialog dengan pemangku kepentingan, serta memastikan hilirisasi dan transisi energi berjalan seiring penghormatan terhadap martabat manusia di Pulau Obi, Maluku Utara.

“Kami akan terus memperbarui kebijakan dan praktik sesuai standar HAM terkini, menjaga komunikasi terbuka, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara adil dan berkelanjutan,” tutup Alexander. (Hardin CN)