Cermin Nusantara

Dinas Kebudayaan Gelar Workshop, Telusuri Jejak Alfred R. Wallace

Daerah|oleh

TERNATE, CN : Dinas Kebudayaan Kota Ternate dalam waktu dekat akan menggelar Workshop pada tanggal (3/09/2019) dan pameran selama sepekan di benteng Oranje bertajuk “Jejak Warisan Wallace di Ternate.”

Alfred R. Wallace adalah salah satu ilmuan Ternate Asal Inggris yang sebagian orang mungkin menganggapnya sekedar seorang penjelajah yang hobi mengoleksi dan menggeluti dunia flora dan fauna. Sejatinya, Wallace adalah intelektual terbaik pada zamannya meskipun tidak seberuntung Darwin dengan kemapanannya.

” Karya intelektual Wallace tak hanya berkutat soal flora fauna semata melainkan juga isu-isu politik sebagaimana pernah ditulisnya dalam buku The Revolt of Democrazy yang diterbitkan University of California (1914). Buku ini berisikan tentang berbagai persoalan ekonomi sosial dan politik termasuk menyentil pula isu perdagangan luar negeri dan solusi rasional atas persoalan perburuhan,” ungkap Kabid Sejarah dan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, M.Si saat ditemui di Kantornya Jln. Hasan Boseire, Kel. Gamalam, Kec. Ternate Tengah oleh cerminnusantara.com pada, Rabu (21/08/19).

Rinto melanjutkan, tak hanya itu, sejumlah karya Wallace lainnya juga memberikan suguhan menarik untuk dikaji karena bisa dikata masih relevan dengan isu dan fakta kontemporer masa kini terutama yang berkaitan dengan ancamann ekologis. Sebut saja soal isu lingkungan, moralitas, dan lain sebagainya.

“Karya monumental lainnya yang membuat Wallace begitu terkenal adalah makalahnya yang dikirim dari Ternate kepada Charles Darwin di Inggris. Disebut sebut makalahnya tersebut membuat Darwin shok sekaligus menjadi populer karena mampuh menginspirasi Darwin untuk menyimpulkan upaya dan risetnya bertahun-tahun dalam satu nama teori sejarah alam dan biologi modern, yaitu dikenal dunia saat ini dengan nama teori evolusi,” paparnya.

Dia menambahkan, ” Workshop ini akan menghadiri 3 narasumber (internasional) yang telah berpuluh tahun menggeluti dunia riset tentang Wallace di berbagai negara. Nantikan keseruannya dalam balutan ajang ICCF 2019 di Fort Oranje 2-7 September mendatang,” kata Rinto yang juga dosen IAIN Ternate itu. (Iwan)

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Halsel

Daerah|oleh

Labuha, CN : Dalam rangka mendorong Peningkatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Sebagai Upaya Mencapai Target Nasional Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Tahun 2019, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak mengadakan Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Hotel Buana Lipu, Halmahera Selatan (Halsel). Rabu, (21/08/19).

Sosialisasi yang telah dilakukan di 5 provinsi dan 67 Kabupaten/kota sejak tahun 2016 ini di buka langsung oleh Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim ST.MT.

Turut hadir pula, Kepala Dinas DP3AKB Aisya Badaruni, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dulcapil) Saban Ali, Kadis Kesehatan Ahmad Radjak, Kepala Bidang Hak Sipil dan Informasi Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Martani Wahyu Widayati, SE. MM serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan Peserta Sosialisasi.

Mengawali sambutannya Wakil Bupati Iswan Hasjim mengucapkan selamat datang kepada Kepala Bidang Hak Sipil dan Informasi Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak beserta rombongan.

“Selamat datang kepada Ibu Sri Martani Wahyu Widayati, SE. MM dan rombongan di Kabupaten Halmahera Selatan”, ungkapnya.

Wabup mengatakan OPD harus memberikan kontribusi untuk membuat gebrakan atau gerakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat teemasuk hak anak.

“Kita harus pastikan melakukan gebrakan dalam melayani masyarakat terutama memastikan pemberian identitas sebagai pengakuan negara atas kelahiran anak melalui akta kelahiran”, jelasnya

Selain itu, menurut Wabup tujuan OPD hadir dalam sosialisasi ini adalah agar dapat mengetahui langkah-langkah dan strategi pemangku kepentingan untuk dalam melakukan pencatatan pada setiap anak yang lahir.

“Pemangku kepentingan harus memastikan kepemilikan akta kelahiran bagi semua anak di Halsel telah di catat secara detail oleh negara”, tandasnya

Wabup juga meminta agar SKPD terkait seperti Dukcapil, Dinkes, dan DP3AKB untuk melakukan gebrakan lacak kelahiran untuk Halmahera Selatan

“Mari kita membuat gebrakan baru dengan mencontoh keberhasilan lacak malaria, dimana di tahun 2020 kita bisa membuat lacak kelahiran untuk pastikan anak-anak di Halsel telah tercatat dan memiliki akta kelahiran. Insya Allah dengan adanya terobosan ini kita mampu membentuk sumber daya Halsel dalam menghadapi era milenial”, harapnya

Pada kesempatan yang sama, Sri Martani Wahyu Widayati, SE. MM selaku Kepala Bidang Hak Sipil dan Informasi Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mempunyai mandat mengkoordinasikan bahwa hak anak dipastikan untuk di penuhi, dilindungi dan dijalankan oleh semua Kementrian maupun pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

“Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan mandat untuk memastikan bahwa hak anak yang terdiri dari pemenuhan sekaligus perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan harus dijalankan oleh semua OPD yang ada di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota khususnya Halsel”, jelasnya

Sri juga menambahkan sosialisasi ini untuk menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) lebih berkualitas.

“Ketika suatu kabupaten/kota khususnya Halsel ingin menjadi kabupaten yang layak anak terdapat 24 indikator dalam kebijakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya adalah pemenuhan hak anak untuk dicatatkan dan mendapatkan bukti kelahiran yaitu akta yang merupakan hak dasar bagi anak yang baru dilahirkan”, pungkasnya

Dirinya berharap, semua anak yang ada di Halsel dapat segera memiliki akta kelahiran.

Perlu diketahui, target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran adalah 85 persen. (Red)

Wakapolres Halsel Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Bina Waspada II Kieraha 2019

Daerah|oleh

HALSEL,CN- Kepolisian Resor Halmahera Selatan pagi tadi menggelar Apel Operasi Bina Waspada II Kieraha 2019 dalam rangka ” Upaya Pencegahan dan Penangkalan Paham Serta Organisasi Radikal, Aliran Sesat dan Anti Ideologi Pancasila Diwilayah Hukum Polres Halmahera Selatan, Rabu (21/08/19).

Hadir pada Apel Gelar dengan sandi Bina Waspada II Kieraha 2019 Wakapolres Halsel Kompol Wahyu Adi Waluyi, S.I.K. selaku pimpinan apel, PJU Polres Halsel, dan peserta Upacara terdiri dari Peleton Sat Samapta, gabungan staf, Sat Lantas, dan gabungan Reskrim Intel.

Operasi ini dimulai dengan ditandai penyematan pita operasi pada perwakilan personel.

Wakapolres Halsel yang membacakan sambutan Kapolda Maluku Utara menyampaikan operasi ini merupakan langkah awal mengecek kesiapan sebelum pelaksanaan operasi.

Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan serta kepekaan masyarakat Maluku Utara terhadap pengaruh penyebaran paham serta organisasi radikal, aliran sesat, dan anti ideologi Pancasila yang dapat merusak kesadaran dan sikap toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

Operasi ini juga bertujuan untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif diwilayah hukum Polda Maluku Utara.

” Sesuai data intelejen bahwa Provinsi Maluku Utara masih terdeteksi adanya keberadaan organisasi atau paham radikal, aliran sesat dan anti ideologi Pancasila dengan modus kegiatan kegiatan tertentu” ucap Wakapolres Halsel pada sambutannya.

Di akhir sambutan Wakapolres menyampaikan laksanakan tugas sebaik baiknya dengan mengoptimalkan waktu operasi yang telah di tentukan selama 15 hari, terhitung mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 04 September 2019, jaga diri rekan rekan dengan mengedepankan kegiatan pembinaan dan penyuluhan serta door to door serta mengajak warga bekerjasama dalam rangka mewaspadai penyebaran paham serta organisasi radikal, aliran sesat dan anti ideologi Pancasila, tutupnya. (Red)

Tarkam Kembali Terjadi di Halsel, Satu Korban Terkena Peluru Bets

Daerah|oleh

Labuha-CN – Tauran Antar Kampung (Tarkam) kembali terjadi di Desa Loleo Mekar Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan

Dari keterangan Kepala Desa Loleo Mekar, Syukri Kader, peristiwa bermula saat acata joget di desa Loleo Mekar pada Tanggal 18/8/19 (Minggu Malam), sekiranya pukul 00.00 Wit, Kades loleo mekar memberikan Arahan untuk tidak melanjutkan acara joget mengingat adanya pemberitahuan dari camat, bahwa Ada instruki dari bupati, selama tiga bulan ini tidak bole mengadakan pesta mengingat gempa yang terjadi baru-baru ini.

Lanjut Syukri, Selepas dari keputusan tersebut , warga Setempat tidak menerima jika acara joget di hentikan sehingga terjadi adu mulut antra saya dan pemuda Loleo Mekar.

Mengingat acara Joget juga di hadiri pemuda Loleo Jaya, sebelum konflik antra Desa Loleo Mekar dan Pemuda Desa Loleo jaya dirinya sempat memperingatkan kepada pemuda Desa Loleo Jaya Agar tidak mendekat dan mencampuri adu Mulut antra saya dan pemuda loleo Mekar, di tengah-tenga adu mulut Tiba-tiba ada bongkahan batu mengenai tenda yag di duga dari arah pemuda loleo jaya berkumpul, selepas dugaan pelemparan batu tersebut, seorang pemuda Desa Loleo Jaya mengangkat kursi dan memukul saya namun beruntung bisa di tepis, ungkap Syukri

Melihat saya di pukul, Tauranpun terjadi antara pemuda desa Loloe Mekar dan pemuda desa loloe jaya, berkisar beberapa menit ahirnya pemuda loleo jaya lari berpencar, Dalam selang waktu yang tidak lama pemuda Desa Loleo Jaya kembali melakukan penyerangan, disitulah terjadi penembakan yang di duga kuat di lakukan oleh insial AU pemuda asal loleo jaya menggunakan senjata bets,

Dari keterangan warga, AU melancarkan peluru sebanyak tiga kali tembakan namun hanya satu tembakan yang mengenai tangan kanan Jais Tuamus (22) Warga Desa Loleo Mekar, Peristiwa yang di alami Jais ini akan kami minta pertanggung jawaban kepada pelaku, Tutup Syukri

Atas peristiwa ini pelaku di tahan oleh pihak kepolisin sementa Korban masih dirawat di RS Marabose Halmahera Selatan. (fajrin)

PMII dan KPRO Desak Pemeritah Cabut Izin PT. TBP dan PT. Harita Grup

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasis Islam Indonesia (PMII) dan Komite Perjuangan Rakyat Obi (KPRO) mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera mencabut IUP PT. Trimega Bangun Persada (TBP) dan Mengadili Pimpinan PT. Harita Group, Lim Hariyanto Widjaya, Selasa, 20/8/2019

Massa menggunakan Satu unit mobil pick up di lengkapi sound system dan mendatangi kanto RRI Cabang Ternate guna menyampaikan tuntutan mereke,

di depan RRI Cabang Ternate Koordinator Aksi Adi meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat agar segera mencabut IUP PT. TBP dan Mengadili pimpinan PT. Harita Group Lim Hariyanto Widjaya.

Massa menilai Masuknya Harita Grup menggantikan PT Antam di kepulauan Obi di areal desa Kawasi kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan lewat anak perusahanya PT Trimega Bangun Persada (TBP) berawal dari pemberian kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Nikel no 95.A tahun 2008 dan pemberian IUP PT TBP oleh Bupati Halmahera Selatan saat itu Muhammad Kasuba (Dokumen Amdal PT TBP, 2015) hingga saat ini tercatat beberapa perusahan di bawa Harita Grup yang beroprasi di areal Desa Kawasi kepulauan Obi banyak membawa masalah bagi masyarakat kawasi dan masyarakat obi secara umum, Teriak adi dalam orasinya

Adi Juga menjelaskan, Dengan konsesi lahan seluas 160420 hektar, maka masyarakat Obi dan generasi kedepan suda kehilangan lahan garapan pertanian seluas 160420 hektar, ini adalah perampasan primitif lewat lembaga eksekutif tanpa mempertimbangan pulau-pulau kecil dan wilayah ruang penghidupan rakyat, bahkan desa kawasi masuk dalam wilayah IUP PT TBP dan masyarakat Kawasi terancam di usir dari perkampungan,

Lanjut Adi, pada 22 November 2018 lalu terjadi penggusuran lahan warga untuk pembangunan bandara di waktu subuh, lahan seluas 50 Hektar di gusur tanpa persetujuan dengan pemilik lahan, hal ini sudah tentunya melanggar UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat 1 Hak milik adalah hak turun-temurun, serta PP pengganti UU No 51 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Ungkapnya

Berlangsungnya eksploitasi dan operasi produksi yang dilakukan oleh PT. Harita Grup di kepulauan Obi, membuat hilangnya areal hijau seluas 160420 hektar sebagai pasokan Oksigen dan menyumbang asap pabrik/smelter, hal ini sudah tentunya mempengaruhi perubahan iklim dan cuaca yang berefek juga pada gagal panen hasil pertanian cengkih dan lain-lain. Pungkas Adi

Faisal Ketua KPRO dalam oraainya mengatakan, Program sosial etis minimalis dari Harita grup dalam bentuk program CSR sampai saat ini tumpul dan bahkan meresahkan, sementara rujukan filosofi CSR di ambil dari International Standarisation Organization (ISO 26000) mengarah pada sosial etis, sosial etis ini kemudian menjadi roh pada pasal 74 ayat 1 tentang CSR pada UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahan Terbatas, ini juga di perkuat dengan PP no 47 tahun 2012 tentang CSR tersebut jelas tanggung jawab besar dari pihak perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkar tambang, namun Program CSR Harita Grup hanya menjadi alat untuk memanipulasi keasadaran rakyat Obi.

Lanjut Faisal, kehadiran Spit KM Masa Jaya dapat mengurangi perekonomian PKL di pelabuhan, ojek darat dan ojek laut/Spead boat, Rusakanya Infastruktur jalan, air bersih yang tidak layak, perlu ada perhatian dari pemerintah.

Dari pantawan cerminnusantara.com, setelah massa menyampaikan tuntunan di depan RRI Cabang Ternate massa aksipun membubarkan diri dengan tertib. (Red/CN)

Tidak Ada Pensiun Politik : Sidik D. Siokona Kembali Bertarung

Daerah|oleh

Ternate, CN : Rektor Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Kieraha Ternate Sidik Dero Siokona memastikan bakal calon kembali pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020 mendatang

Hal tersebut diungkapkan Sidik ketika ditemui cerminnusantara.com, di Kediamannya. Jl. Pertamina Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan, Selasa (20/8/2019) dini hari

Kepada cerminnusantara.com, mantan calon Walikota Ternate ini mengatakan politik itu tidak ada kata pensiun, jika ada yang calon lalu gagal dan berhenti itu artinya tidak serius keinginannya untuk membangun daerah.

“politik itu tidak ada kata pensiun, sipa yang calon lalu gagal dan tidak mau mencalonkan diri kembali, itu artinya dia tidak serius ingin membangun daerah” Jelas Sidik

Sidik pun mengaku suda membangun komunikasi di sejumlah partai bahkan suda ada partai yang ia daftar sebagai calon Walikota Ternate

“saya sejau ini suda berkomunikasi dengan sejumlah partai dan suda ada partai yang saya daftar sebagai calon Walikota Ternate” ungkapnya

Namun ketika di tanya terkait partai apa saja yang ia daftar sebagai calon Walikota Ternate, dirinya meminta agar tidak di publis untuk sementara waktu.

“soal partai mana yang saya suda daftar dan rencana mau mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota Ternate untuk sementara waktu agar jangan dulu di publis, nanti kalu suda mendaftar semua baru di publis ke media: Tutup Sidik. (amat edet)