10 Poin Penting Yang Harus di Implementasikan Cabub Halsel Hi. USMAN SIDIK, SE

Halsel, CN : Sosok Usman Sidik (US) sejatinya menjadi magnet bagi pemimpin Daerah di Halmahera Selatan. Jika melihat perjalanan US, karirnya berjenjang dari mulai wartawan, salah satu direksi pada BUMN, menjadi Wasekjen PKB dan Wabendum PKB, maka sudah pantas US dijadikan sebagai ‘keyword’ dan ‘googlenya’ sebagai pemimpin daerah.

Lalu, apa rahasia yang bisa ditiru dari sosok US sebagai pemimpin di Halsel sebagai bupat :

Pertama, sederhana : Kesederhanaan sebetulnya bisa dibentuk atau direkayasa. Jika pemimpin daerah dan calon pemimpin, masih hobi berfoya-foya dan berperilaku hedonistik mulailah untuk menjadi sederhana.

Selama itu, ada pemimpin daerah yang masih suka dengan kehidupan malam, main kartu, dan ‘bermain’ perempuan. Tipe yang seperti ini jangan berharap bisa sukses. Sudah saatnya para pemimpin melayani rakyat dan memprioritaskan rakyat diatas segala kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

Kedua, isteri tak mencampuri pekerjaan pemerintah : di daerah sudah menjadi rahasia umum, seorang isteri kepala daerah memiliki peran penting ‘lebih’ daripada suaminya. tapi tidak boleh ikut campur tangan dalam menentukan pejabat yang akan mengisi pos-pos kepala dinas.

Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi pembangunan di daerah. Kedepan, jika ingin sukses, seorang pemimpin daerah harus fokus dengan apa yang akan dan harus dilakukan untuk kemajuan daerah.

Seorang isteri Kepala Daerah ‘haram’ hukumnya mengerjakan proyek-proyek pembangunan. Bahkan, ada di suatu daerah, proyek-proyek pembangunan dikerjakan oleh perusahaan isteri bupatinya.

Ketiga, dekat dan bersentuhan dengan rakyat : US sudah membuktikan kedekatannya dengan rakyat. Wajar jika ada kegembiraan ketika sosok US bersilaturrahmi pada gempa gane. Hal ini bisa dilakukan oleh pemimpin daerah atau calon pemimpin yang akan menjadi bupati. Mengapa rakyat tak cukup hanya dengan sekali atau dua kali pertemuan. Atau hanya ketika rakyat ada masalah.

Buatlah jadwal untuk menyapa rakyat secara periodik. Dengarkan keluhan mereka dan selesaikan masalahnya tanpa harus menunggu anggaran. Kok bisa? Asalkan untuk kepentingan rakyat jangan takut dipenjara kendati anggaran belum ada. Jika tidak berani, seorang pemimpin daerah berani berkorban mengeluarkan kocek sendiri untuk menyelesaikan sebuah persoalan rakyat.

Keempat, menyelesaikan masalah terbesar di daerah : Seorang pemimpin daerah harus memiliki prioritas apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ambilah sebuah isu penting agar bisa lebih mendekatkan diri dengan rakyat. Membangun jalan dan jembatan itu biasa dan lazim dilakukan oleh pemimpin di daerah. Yang langka adalah, menyelesikan masalah terbesar yang dihadapi oleh masyaraka!

Kelima, menjauhi pencitraan yang palsu : Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan politik Halsel, pencitraan palsu sudah amat basi dan tak bisa lagi digunakan dalam pemerintahan sekanang ini.

Bagi pemimpin daerah, hindarilah pencitraan palsu. Misalkan, pemda rela menggelontorkan anggaran bagian hubungan masyarakat (humas) yang nilainya milyaran hanya untuk advertorial di media massa. Sementara, isinya manipulatif, penuh puja-puji dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Isi dari sebuah advertorial pun, terkadang bukan faktual melainkan baru berbagai ragam rencana yang belum tentu dilakukan oleh pemerintah setempat.

Lebih baik anggaran advertorial yang selama ini hanya ‘mengayakan’ perusahaan media, digunakan untuk kebutuhan mendesak yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Keenam, membumikan gotong royong : Gotong royong adalah khas dari bumi Saruma. Cara dialog, makan bersama dengan rakyat, dan terus memberikan pengertian menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan Petani. Nelayan, Prsahabatan yang ada di Halmahera Selatan

Pemimpin daerah harus bisa melakukan itu. Pola pembentukan tim yang selama ini dibentuk oleh pemerintahan di Halsel, tidak bekerja efektif karena tidak menggunakan cara dialog selain cara otoritarian dan premanistik

Lihat saja, banyak terminal type A yang tidak berfungsi, pembangunan terminal yang memakan biaya milyaran rupiah hanya jadi ajang tempat pungli dan penarikan retribusi. Ini menjadi tanda bahwa pemimpin daerah saat akan melakukan proyek pembangunan tidak melibatkan masyarakat, bahkan sama sekali tidak memiliki inovasi dan semangat gotong royong dalam memajukan daerah.

Ketujuh, melakukan reformasi birokrasi : Kebobrokan birokrasi di Halsel sudah menjadi bongkahan masalah dan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Seorang pemimpin daerah harus berani melakukan reformasi birokrasi.

Namun, faktanya, pembentukan pelayanan satu atap tidak bekerja efektif karena masih ada kutipan dari birokrasi sehingga masyarakat merasa dirugikan.

Kedelapan, tegas dan memilih pejabat yang kredebel : Namun, di daerah seorang kepala dinas, staf ahli bupati banyak diisi oleh pejabat yang sama sekali tidak memiliki kompetensi, selain faktor kedekatan atau ada hubungan keluarga dengan sang bupati. Makanya, wajar jika daerah memiliki inovasi karena para pembantunya tidak bekerja maksimal.

Kesembilan, menata daerah dengan branding yang jelasBanyak daerah memakai branding yang tidak jelas. Filosofi daerah terkadang sama sekali tidak memiliki nilai historis dengan daerah bersangkutan. Akibatnya, branding daerah tidak mewakili potensi daerah.

Bahkan, dengan branding yang dimiliki malah menyiksa. Branding Halsel dengan ‘Spirit of Saruma’, benar-benar sesuai dengan yang dimiliki oleh Halmahera Selatan.

Kesepuluh, memiliki tim yang bekerja, bukan mencari pekerjaan dengan pencalonan Bupati : Nah ini yang harus menjadi perhatian penting, bagi saya yang mencalonkan diri sebagai bupati. Pada saat ini US mencalonkan diri sebagai calon Bupati Halsel, tim yang dimiliki bekerja benar-benar memiliki kemampuan yang bisa menganalisis kelebihan, potensi, kelemahan dan kekurangan US.

Untuk perjalanan nanti, tidak usah heran jika kita mengalami black campaign dengan fitnah yang luar biasa, karena faktor US effect yang tak bisa dilawan dengan cara-cara politik bersih. Dari sini bisa kita jadikan pelajaran berharga, untuk milikilah tim yang bekerja untuk kemenangan. Bukan tim yang menyandarkan hidup dengan pencalonan US sebagai bupati.

Kesepuluh point ini adalah acuan US sebagai calon bupati halsel 2020-2025. US juga tidaklah sempurna dan ideal untuk mengikuti gaya kepemimpinannya. Tapi rekam jejak beliau tersebut sudah teruji. Apakah ini masih kurang juga?. (red)

Diduga Tilep DDS, Anggaran Desa Lalubi Parkir di DPMD

Kades Lalubi, Gerson Pangemanan

Halsel, CN : Desakan masyarakat dan BPD sekaligus melaporkan Kepala Desa Lalubi, Gerson Pangemanan kepada DPMD dan Inspektorat Halmahera selatan sejak tahun 2017 – 2019 pada ahirnya di tindak lanjuti DPMD Halmahera Selatan.

Laporan itu terkait kinerja Kades Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur dalam pengelolaan anggaran mulai dari non fisik maupun fisik yang tidak sesuai harapan warga Lalubi.

“BPD melaporkan pertama kepada Camat, DPMD, dan Ispektorat dari tahun 2017, kemudian pihak Ispektorat turun melakukan pemeriksaan DD 2017.
Kemudian penggunaan DD 2018, BPD menganggap ada dugaan penyimpangan lagi, maka dilaporkan lagi dengan laporan yang sama melalui Camat sampai Kabupaten. Tapi pemerintah Kabupaten tidak ada ittilad baik,” ungkap Sekretaris BPD Lalubi, Amos Hulahi ketika menghubungi cerminnusantara.co via telepon, Kamis (12/09/2019).

Amos Hulahi mengatakan, kehadiran Inspektorat saat melakukan pemeriksaan DD 2018, BPD telah membuat laporan untuk membuktikan anggaran 2018 yang masih di tangan kades sebagaimana dalam rekapan BPD yang diberikan kepada Camat dan Inspektorat dengan jumlah 287 juta. Namun demikian tetap saja tidak memberikan titik terang juga.

“Kan sudah jelas saat itu, termasuk gaji staf desa yang belum di bayar kades bulan Mei dan Juni 2019 senilai Rp. 27 juta. Terahir kemarin tanggal 11 September 2019 Camat Gane Timur Amin muhid, memanggil Kades untuk diperiksa. Dan hari ini Camat suda ke Labuha untuk melaporkan kasus Kades kepada DPMD lagi,” kesalnya.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel Bustamin Soleman ketika di konfirmasi menjelaskan terkait laparan tersebut pihaknya akan berkordinasi dengan Bupati dan inspektorat untuk di kaji atas laporan tersebut pihak DPMD juga Menahan dan tidak mencairkan Dana Desa Lalubi.

“soal laporan itu kami akan berkordinasi dengan Bupati dan inspektorat untuk di kaji, atas laporan itu juga saat ini kami menahan anggaran desa lalubi untuk tidak mencairkan. Ungkap Bustamin. (red)

Bermain Mata, Pendamping Desa Muluskan LKPJ Kades Pelita

LABUHA,CN- Berstatus sebagai istri kepala Desa, Asiyah A Rahman, diduga memuluskan LKPJ Suaminya Sabrun Usman, yang tak lain adalah Kepala Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara.
Hal inipun memdapat reaksi dari masyarakat pelita, dengan mendatangi kantor DPMD, kantor Inspektorat serta kantor DPRD menggunakan tiga unit Damtruk disertai sounsistem dan puluhan kendaraan roda dua. Rabu,(18/9/19).


Ratusan masyarakat yang terganung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Pelita (APMP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KANE dan Gerakan Nasional Indonesia (GMNI). meminta kepada bupati halmahera selatan agar memberhentikam kades pelita Sabrun Usmam dan istrinya Asiyah A Rahman selaku pendamping desa yang diduga kong kalikong untuk menyalagunakan anggaran desa.


“Mereka berstatus suami istri, jadi sling mendukung, sehingga LPJ kades berjalan dengan rapi, padahal penyalagunaan anggaran DD sngat besar,”teriak salah satu orator Risal Sangaji, saat menyampaikan orasinya di kantor Inspektorat Halsel.
Lanjut Risal, Pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) yang tidak transparan di tahun 2017 sampai 2019 adalah bukti korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan istrinya.


“Bahkan sejumlah tunjangan gaji Badan Permusawaratan Desa (BPD) Desa Pelita selama tujuh bulan, juga ikut di tilapnya,”ujarnya.


Olehnya itu, Risal, mendesak Pemerintah Daerah agar mencopot Kepala Desa Pelita Sabrun Usman dari jabatannya, mereka juga mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Labuha Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Kades Pelita, selain itu LSM KANE Malut dan APMP juga mendesak Pihak terkait agar memberhentikan Pendamping Desa Asiyah A Rahman yang juga istri dari Kades Pelita Sabrun Usman.


Tuntutan massa aksi tersebut mendapat Tanggapan dari Inspektorat Halsel Slamet AK dan langsung melakukan hearing.
Kepala Inspektorat Slamet AK menyampaikan kepada massa aksi, dari temuan tim auditor Dana Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara tahun 2018, Pajak sebesar Rp 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah) belum terbayarkan, Gaji BPD selama tujuh bulan tidak sesuai SK.


Sambung Slamet AK,” Terkait penggunaan DD, Desa Pelita sesuai Temuan Tim Audit Inspektorat tidak memenuhi syarat utk Mencopot jabatan Kades Pelita dikarenakan anggaran yg disalahgunakan masih dibawah Nominal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga Tim Audit sesuai UU hanya memberikan waktu kepada Kades Pelita Sabrun Usman untuk Mengembalikan Anggaran Dana Desa tersebut,” beber Slamet.


Tidak sampai disitu, massa aksi kembali menuju Kantor DPRD Halsel dan langsung melakukan hearing terbuka dengan Wakil Ketua DPRD Halsel Asnawi Lagalante beserta tujuh Anggota DPRD Komisi satu.
Melalui Wakil Ketua DPRD Halsel Asnawi Lagalante,” DPRD dalam waktu dekat akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan mengundang aparatur Desa terkait,” kata Asnawi.


Lanjut Asnawi,” DPRD akan Membentuk Tim Investigasi bersama Inspektorat untuk melakukan Audit anggaran dana Desa (DDS) Desa Pelita, dan Setelah Mendapatkan Hasil dari Tim Investigasi Terkait Maka DPRD Akan Menyatakan sikap untuk Membuat surat rekomendasi ke Bupati Halsel,” tutup Asnawi.


Massa aksi direncanakan Kamis besok 19 September 2019 Aksi unjuk Rasa akan dilanjutkan kembali dengan Sasaran Kantor Bupati Halsel (red)

Di duga tilep Anggaran DDS serta Gaji BPD, Bupati di Minta Copot Kades Pelita

LABUHA , CN : Pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) yang tidak transparan yang di duga dilakukan oleh Kepala Desa Pelita Sabrun Usman didemo Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KANE Malut dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Rabu 18/9.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Peduli Masyarakat Pelita (APMP) LSM KANE dan GMNI itu tak lain karna tidak transparan Kades Pelita dalam pengelolaan anggaran dana desa tahun 2017-2019 dan sejumlah tunjangan gaji Badan Permusawaratan Desa (BPD) Desa Pelita selama tujuh bulan.

Massa Aksi Hering Terbuka Bersama
Inspektorat Halsel

Aksi unjuk rasa yang bertempat di Tugu Ikan Tomori tersebut diketuai LSM KANE Malut Risal Sangaji cs mendesak Pemerintah Daerah agar mencopot Kepala Desa Pelita Sabrun Usman dari jabatannya, mereka juga mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Labuha Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Kades Pelita, selain itu LSM KANE Malut dan APMP juga mendesak Pihak terkait agar memberhentikan Pendamping Desa Asiyah A Rahman yang juga istri dari Kades Pelita Sabrun Usman.

Tuntutan massa aksi tersebut mendapat Tanggapan dari Inspektorat Halsel Slamet AK dan langsung melakukan hearing,” Kepala Inspektorat Slamet AK menyampaikan kepada massa aksi, dari temuan tim auditor Dana Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara tahun 2018, Pajak sebesar Rp 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah) belum terbayarkan, Gaji BPD selama tujuh bulan tidak sesuai SK.

Massa Aksi Saat Berorasi di Depan Inspektorat

Sambung Slamet AK,” Terkait penggunaan DD, Desa Pelita sesuai Temuan Tim Audit Inspektorat tidak memenuhi syarat utk Mencopot jabatan Kades Pelita dikarenakan anggaran yg disalahgunakan masih dibawah Nominal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga Tim Audit sesuai UU hanya memberikan waktu kepada Kades Pelita Sabrun Usman untuk Mengembalikan Anggaran Dana Desa tersebut,” beber Slamet.

Tidak sampai disitu, massa aksi kembali menuju Kantor DPRD Halsel dan langsung melakukan hearing terbuka dengan Wakil Ketua DPRD Halsel Asnawi Lagalante beserta tujuh Anggota DPRD Komisi satu.

Melalui Wakil Ketua DPRD Halsel Asnawi Lagalante,” DPRD dalam waktu dekat akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan mengundang aparatur Desa terkait,” kata Asnawi.

Lanjut Asnawi,” DPRD akan Membentuk Tim Investigasi bersama Inspektorat untuk melakukan Audit anggaran dana Desa (DDS) Desa Pelita, dan Setelah Mendapatkan Hasil dari Tim Investigasi Terkait Maka DPRD Akan Menyatakan sikap untuk Membuat surat rekomendasi ke Bupati Halsel,” tutup Asnawi.

Massa aksi direncanakan Kamis besok 19 September 2019 Aksi unjuk Rasa akan dilanjutkan kembali dengan Sasaran Kantor Bupati Halsel (Red).

Iuran BPJS Naik, LKMI PB HMI dan MN KAHMI Keluarkan Pernyataan Sikap

Jakarta, CN : Bakornas LKMI PB HMI bekerjasama dengan MN KAHMI telah melaksanakan diskusi dengan tema “Milenial muslim menyikapi kenaikan iuran Bpjs”. Senin, (16/09/2019).

Dalam diskusi tersebut yang menjadi panelis diantaranya, Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Prof. dr. Hasbullah, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris (Direktur utama BPJS) dan Dr. Drs. Chazali H. Dan pada diskusi ini terdapat 2 orang penanggap yaitu dr. Muh. Fachrurrozy Basalamah (Direktur Bakornas LKMI PB HMI) dan dr. Moh. Adib khumaidi, Sp. OT ( Ketua Lembaga Kesehatan MN KAHMI).

“Masalah dimasyarakat sekarang hanya ingin BPJS ketika sakit, dan melupakan pembayaran tersebut ketika sehat. Selain itu banyak yang menghubungkan antara pelayanan kesehatan rumah sakit dengan BPJS, padahal pelayanan kesehatan rumah sakit bukan tanggungjawab BPJS, pelayanan tersebut tanggung jawab rumah sakit itu sendiri dan syarat standardisasi rumah sakit dari KEMENKES bukan BPJS” ucap prof Fahmi selaku Direktur BPJS Kesehatan

Oleh karena itu penanganan masalah akut defisit Bpjs tetap jadi tanggung jawab pemerintah dengan memberikan dana talangan. Untuk penangan jangka panjang seharusnya tetap mengedepankan rekomendasi dari DJSN.

“Dalam program JKN ini bukan soal kenaikan iuran belaka karena usulan kenaikan iuran sudah disampaikan dari 3 tahun yg lalu . Yang paling penting adalah pembenahan sistem yaitu rules, structure dan institution . Masalah kenaikan iuran juga harus sinergi dengan manfaat / benefit peserta sesuai nilai premi yg ditetapkan. Ucap dr Adib Khomaedi SpOT selaku ketua Lembaga Kesehatan Masyarakat MN KAHMI sekaligus ketua PB IDI terpilih

“kami harap pemerintah memperhatikan hal-hal tersebut sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan Pemerintah harus mengkalkulasi kenaikan iuran BPJS dan segera menginstruksikan kepada BPJS kesehatan agar memperbaiki sistem manajeman menjadi lebih efisien dan lebih efektif” ujar Facrurrozy Basalamah Selaku Direktur Bakornas LKMI PB HMI

Dengan adanya kenaikan ini sudah sangat jelas bahwa sehat itu tidak murah, tapi sehat itu mahal dan butuh perjuangan. Oleh karena itu semoga pemerintah dapat menyeimbangkan antara kenaikan BPJS Kesehatan dengan besarnya manfaat yang diberikan kepada masyarakat yang sakit.

“yahh dengan adanya polemik kenaikan iuran bpjs sebagai masayarakat kita harus berusaha menjaga kesehatan, jangan sampai sakit karena asuransi kesehatan hanya untuk perlindungan maksimal, jaga diri dan kesehatan, saya harapkan semoga apa yang diharapkan pemerintah tetap mengedepankan kesejahteraan dan peningkatan kesehatan di masyarakat” ucap muhammad ihsan salah satu peserta diskusi asal pinrang.

Sebagai penutup Bakornas LKMI PB HMI mengeluarkan beberapa point pernyataan sikap untuk menanggapi keinginan pemerintah dalam hal kenaikan iuran BPJS Kesehatan :

  1. Pemerintah harus lebih pro ke rakyat untuk menaikkan iuran BPJS.
  2. Peningkatan iuran harus diikuti peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
  3. Meningkatkan keaktifan peserta BPJS dalam membayar iuran.
  4. Sistem pelayanan pasien BPJS di rumah sakit harusnya menjadi 1 kelas saja, sehingga pelayanan menjadi merata.
  5. perlu dilakukan perbaikan dan kontrol yang lebih terhadap fasilitas kesehatan (faskes) yang melakukan tindak kecurangan.

Deskusipun berjalan lancar dan penuh khidmat hingga di akhiri denga lima pernyataan sikap tersebut. (red)

Lima Kurir dan Pengguna Narkoba di Ringkus BNN Malut

TERNATE, CN : Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara kembali menangkap kurir dan pengguna narkoba yang diduga merupakan jaringan Lapas Ternate.

Tersangka yang diamankan sebanyak lima orang yaitu Wahyudi alias Yudi, Christian, Mulyadi Dahlan, Safril Buamona, serta Rahmat Didayat.

Dari lima tersangka, empat diantaranya merupakan suruhan dari tahanan di Lapas Kelas IIA Ternate.

Penangkapan tersangka bermula dari informasi yang dihimpun Tim Pemberantasan, melalui penangkapan dilakukan pada Minggu, 08 September 2019 pukul 14.30 WIT terhadap tersangka Wahyudi alias Yudi (29) yang berprofesi sebagai tukang ojek.

“Warga Kelurahan Jati ini ditangkap di jalan raya Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Tengah. Yudi ditangkap ketika akan memberikan shabu dengan berat 0,33 gram kepada Christian atau Chris (40) yang berprofesi sebagai karyawan Manado Optik Ternate,” kata Kepala BNN Provinsi Malut Edi Swasono, melalui Penyidik Bidang Pemberantasan Narkoba BNN Malut, AKP D Nyoman Adyana didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba BNN Malut, Haerudin Umaternate saat memberikan keterangan pers di Gedung BNN Malut, Selasa (17/9/2019).

Petugas pun melakukan penggeledahan disekitar rumah Christian, dan disana ditemukan 6 paket kecil narkotika golongan satu jenis ganja seberat 5,93 gram.

“Christian langsung diringkus petugas BNNP Malut. Setelah diinterogasi, Christian mengaku membeli shabu dengan cara mentransfer uang melalui Bank BCA Cabang Ternate sejumlah Rp 500.000 dan Yudi ini disuruh oleh Zulfikar alias Apek yang kini menjalani hukuman di Lapas Kelas II Ternate untuk mengantar shabu tersebut,” ujarnya.

Dari tangan Yudi dan Chris, selain sabu dan ganja, petugas juga menyita 3 handphone merk Iphone (warna putih). Nokia (warna putih) dan Samsung Galaxy (warna putih) disertai uang tunai sejumlah Rp. 250.000.

Selain penangkapan kedua tersangka, pada Rabu, 11 September 2019 pukul 11.30 WIT, BNNP Malut kembali melakukan penangkapan terhadap Mulyadi Dahlan alias Mul (38), tenaga honorer di Direktorat Lantas Polda Malut serta Safril Buamona (41), seorang montir servis elektronik.

Mulyadi dan Safril ditangkap di Kelurahan Kalumpang, lingkungan Tanah Masjid Kecamatan Kota Ternate Tengah.

“Keduanya ditangkap saat menyalahgunakan narkotika jenis shabu di rumahnya,” ungkapnya.

Menurut pengakuan keduanya, mereka membeli shabu seharga Rp. 500.000 sebanyak satu sachet secara patungan. Shabu tersebut kata mereka dikirim dari seorang tahanan di Lapas Kelas II A Ternate bernama Rijal Ato.

Dari tangan kedua tersangka, petugas BNNP Malut juga menyita barang bukti berupa satu bungkus kecil narkotika jenis shabu seberat 0,10 gram, 2 (dua) telepon genggam merk Samsung (warna kuning gold) dan Samsung (warna hitam/merah) dan alat hisab shabu .

“Hasil pemeriksaan urine Tim Medis BNNP Malut, kedua tersangka Mulyadi dan Safril tidak terdeteksi penyalahgunaan Narkotika yang artinya negatif,” tuturnya.

Selanjutnya pada Kamis, 12 September 2019 pukul 13.20 WIT, petugas BNNP Malut juga menangkap Rachmat Hidayat alias Amat (27) yang berprofesi sebagai tukang ojek warga Kelurahan Tobeleu, Kecamatan Kota Ternate Utara di depan Kantor JNT Ternate.

Dari hasil penyidikan, tersangka diketahui menjadi perantara narkotika jenis shabu setelah menerima paket dari JNT Ternate yang selanjutnya dibawa tersangka Amat untuk dibuang di Pekuburan Islam Kelurahan Kampung Makassar Barat.

Saat membuang paket tersebut, kedua laki-laki menghampiri paket tersebut dan langsung disergap petugas BNNP Malut. Setelah dibuka petugas mendapati sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening narkotika golongan satu jenis Shabu dengan berat 32,75 gram.

Petugas langsung mengamankan tersangka dan barang bukti. Selain paket sabu, dari tangan tersangka juga disita satu telepon genggam merek Coopad warna kuning gold, headset dan tas laptop.

“Sebagai ilustrasi 1 gram bisa membunuh 3 pengguna, membuat teller 5 pengguna atau bisa membuat 40 pengguna awal kecanduan, sehingga dapat diasumsikan 32,75 gram dapat membuat 96 orang terbunuh atau 160 orang teller atau lebih parah lagi 1.280 pengguna awal dapat kecanduan,” ungkap Nyoman.

Dari hasil penyidikan tersangka Wahyudi dan Christian, dijerat dengan Pasal 112 (ayat 1), Pasal 114 (ayat 1) dan Pasal 127 (ayat 1, huruf a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan cara membeli, menerima, menyimpan dan memiliki serta menggunakan bagi diri sendiri Narkotika golongan satu jenis Sabu.

Sementara tersangka Mulyadi dan Safril Buamona, dikenakan Pasal 112 (ayat 1), Pasal 114 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengedarkan, menjual dan menawarkan Narkotika golongan satu jenis Sabu.

Sedangkan tersangka Rachmat Hidayat, dijerat dengan Pasal 112 (ayat 1), Pasal 114 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengedarkan, menjual dan menawarkan Narkotika golongan satu jenis shabu.

Tersangka bersama barang bukti kini diamankan di BNN Provinsi Maluku Utara untuk menjalani proses hukum selanjutnya. (red)