HALSEL, CN – Dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Keuangan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), berinisial RH, yang dikenal dengan sapaan Utam, terhadap jurnalis Coretansatu.com berinisial AA, kini semakin memanas. Tak hanya terancam
Subulussalam, CN – Beberapa Desa di wilayah Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam kembali dilanda banjir. Kali ini, dari dari meluapnya sungai Lae Souraya. Desa yang terdampak banjir meliputi Desa Tualang, Mandilam dan Desa Tanah Tumbuh.
Curah hujan mengakibatkan air dari Kiriman Aceh Tenggara, sehingga mengakibatkan sungai Lae Souraya meluap hingga ke perkampungan sekitar, Minggu (6/12/2020).
Mendengar Lae Souraya lagi meluap keperkamungan warga, Puskesmas Rundeng melakukan Pemantauan dan mengadakan pengobatan gratis untuk para korban banjir di Desa Tualang, Mandilam dan Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Rundeng.
Menurut Dr.Dewi Indrawati Pelis Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Rundeng menghadapi Bencana Banjir ini bertujuan menjamin bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas terpenting bagi Tenaga Kesehatan.
Para petugas medis dari Puskesmas yang terdiri dari satu orang Dokter, Dua orang Bidan, empat orang Perawat dan satu orang SKM. Tim medis ini membuka klinik darurat di rumah warga yang terendam banjir untuk memberikan pelayanan pengobatan bagi para korban banjir.
Pelayanan medis dianggap penting mengingat para korban banjir ini rentan terhadap serangan penyakit menular, antara lain penyakit kulit.
Warga tetap bertahan di rumah masing-masing karena banjirnya masih merendam halaman rumah tempat tinggal mereka.
“Alhamdulillah warga sangat terbantu dengan kedatangan kami sehingga mereka bisa berobat dan cek kesehatan rata-rata mengalami kecapean yang diakibatkan kelelahan akibat banjir semalam, sampai saat ini sih belum ada keluhan yang lebih, mudah-mudahan tidak ada terjadi keluhan lain,” ucap DR. Dewi. (Mha CN)
JAKARTA, CN – Sungguh memprihatikan dan memalukan, dimana saat kondisi pademi covid semua pihak berusaha keras untuk tetap bisa bertahan hidup, kok para pejabat negara terus melakukan korupsi.
Keprihatinan ini disampaikan Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi, Prof.Dr.H. Paiman Raharjo hari ini minggu,6 desember 2020 di Jakarta. Menurut Paiman, para pejabat harusnya belajar dari pengalaman sebelumnya dan memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Paiman mengungkapkan, baru 1 minggu yang lalu menteri kelautan dan perikan diciduk KPK dalam OTT korupsi benih benur lobster dan kemarin tanggal 5 desember giliran menteri sosial tersandung kasus korupsi fee bantuan sosial.
”Desas-desus pemotongan dana bansos ini sudah lama didengar Presiden Jokowi, saat pertemuan dengan para relawan tanggal 30 september 2020 sempat menjadi topik bahasan. Sungguh memalukan dan menyakiti hati rakyat, dimana saat ini rakyat hidup susah akibat dampak pademi covid, tapi bantuan sosial untuk rakyat disunat dan dikorupsi. Akibat potongan dana bansos yang bisa sampai Rp 50.000 per paketnya ini jelas merugikan rakyat, karena kualitas barang yang disediakan vendor kualitasnya jadi sangat rendah,” katanya prihatin.
”Saat pertemuan dengan para ketua umum relawan, Presiden Jokowi sudah diberi masukan oleh para relawan agar segera mereshuffle para menteri yang diduga korupsi sebelum tertangkap KPK. Saat itu yang bersuara keras saudara Imanuel ketum Joman( Jokowi Mania),” ujar paiman.
Paiman menambahkan, Dengan tertangkapnya 2 menteri kabinet kerja ini, akan semakin menurunkan elekbilitas maupun kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi. Kami selaku relawan Jokowi yang sejak tahun 2012 menghantarkan pak Jokowi menjadi pemimpin negeri ini sangat tidak rela jika pemerintahan pak Jokowi dikotori oleh para pembantunya dengan melakukan tindak pidana korupsi.
”Saya pernah mengusulkan kepada pak Presiden agar memilih menteri benar-benar orang yang sederhana, tulus, jujur, dan loyal kepada pak Jokowi dan tidak harus dari parpol, karena banyak orang profesional yang loyal dan mau membantu pak Jokowi,” terangnya.
“Paiman menyampaikan pesan ke pak Presiden Jokowi agar segera melakukan reshuffle kabinet dan tidak ditunda lagi, sebelum ada lagi para Menteri yang ditangkap KPK,” tutup Paiman. (DodyCN)
HALSEL, CN – Menjelang hari pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Bupati Halsel Bahrain Kasuba (BK) kembali berulah.
Beredarnya informasi, Bahrain Kasuba diduga kuat dan mengancam para Kepala Desa, guna mendukung dan memilih Pasangan Calon nomor urut 01, Helmi Umar Muchin-La Ode Arfan pada 9 Desember 2020.
“Pak Bupati Bahrain Kasuba kumpul Kades-kades dan dia ancam kalau Tanggal 9 Helmi Laode kalah di dorang pe Desa, maka di Tanggal 10 atau 11 dia akan kase keluar SK karateker,” ungkap salah seorang Kepala Desa yang tidak mau dipublish namanya, Minggu (6/12/2020).
Bahkan katanya, Bupati Halsel Bahrian Kasuba juga meminta kepada Kepala-kepala Desa untuk membantu uang posko Paslon nomor urut 01.
“Dan dia (Bupati/red) suru kades, pake Dana Desa untuk bantu uang posko Helmi Laode.” akunya. (Red/CN)
Acehsingkil, CN – Desa Pea Kecamatan Singkohor Tahun anggaran 2019 membangunan Gedung TK Desa (Pea Jambu) Sumber Dana anggaran Dana Desa (DD) dengan pagu Dana Rp 190 juta mulai sudah retak.
Dari dukumen yang di dapatkan pada Senin 14 November 2020 di akibatkan kurang pengawasan.
“Perekadesi saya, yang membuat lapang bola ada sisah waktunya hanya sedikit dan bukan itu saja, kaca juga pecah,” ungkapnya.
Oleh karena itu, masyarakat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk turun ke Daerah.
“Inspektorat harus turun ke Desa Pea karena banyak dugaan korupsi” pinta masyarakat. (Mukhlis CN)
HALSEL, CN – Kampanye Putaran kedua Pasangan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hi. Usman Sidik di Zona Satu (1) Kecamatan Bacan Timur disambut meriah ribuan simpatisan Pendukung Paslon Usman-Bassam. Pasalnya, kampanye Calon Bupati Halsel, Hi. Usman Sidik tersebut tepatnya di Dua titik. Diantaranya Desa Bori dan Wayamiga.
ampanye Usman Sidik didampingi langsung Ketua DPD PAN Halsel, Masnyur Fatah, Ketua DPD Partai Berkarya Ikbal Fatah, Ketua Fraksi PKB Safri Talib dan Sekertaris PKB, M Yunus Nazar Muham Kadam serta Tim Relawan.
Ketua DPD PAN Mansyur Fatah dalam Siloloa politiknya menghimbau, masayarakat Desa Bori dan Babang agar jangan salah memilih pemimpin. Sebab, selama 15 Tahun Halsel tidak terlihat nampak wajah Kota.
“Untuk itu, masayarakat jangan salah menentukan pilihan kalian karena kemajuan Halmahera Selatan sangat tertinggal jauh. Bila di bandingkan dengan Daerah lain,” imbuh Mansur Fatah, Sabtu (5/12/2020).
Culen mengajak kepada masayarakat Desa Bori dan Wayamiga tidak perlu mendengar ocehan atau fitnah yang sengaja di mainkan Kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab. Sebab katanya, kehadiran Paslon ini atas Doa keluarga besar Usman -Bassam yang selama 15 Tahun ini dinantikan.
“Karena Calon Bupati dan wakil Bupati kita Usman-Bassam ini tidak tergoya dengan Fitnah tersebut. Tugas keluarga besar Hi. Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba terus mendoakan agar di Tanggal 9 Desember kita antarkan kedua Putra terbaik Halsel ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati,” pungkasnya.
Sementara itu, Cabup Hi. Usman Sidik dalam Siloloa politiknya mengimbau kepada masyarakat Desa Bori dan Wayamiga di Tanggal 9 Desember nanti jangan lupa datang ke TPS untuk menentukan pilihan.
“Kami dari Pasangan Usman-Bassam dan seluru Tim Koalisi tidak memaksakan masyarakat untuk memilih karena kami tahu betul masyarakat Desa Bori dan Desa Wayamiga khususnya masyarakat Halsel sudah tahu benar. Dimana pemimpin yang layak untuk memimpin Kabupaten Halsel dengan baik,” kata Usman.
Usman Sidik kembali menegaskan, Halsel sudah layak menjadi Kota dan patut di akui Kabupaten-kabupaten lain.
“Padahal Kabupaten Halmahera Selatan sangat memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang sangat besar, laut kita kaya, daratan kita kaya. Maka seharusnya Kota Saruma perlu di desain dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya,” tutupnya. (Red/CN)
HALSEL, CN – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Safri Talib menyesalkan tindakan Bupati Halsel, Bahrian Kasuba yang cenderung mengabaikan dengan adanya virus Corona (Covid-19).
Padahal Safri bilang, Bupati Halsel Bahrain Kasuba saat ini, masih dalam dugaan positif Covid-19.
“Seharusnya selaku Bupati harus ingat bahwa ini merupakan masalah menyangkut jiwa manusia yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun,” imbuh Safri kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).
Meski begitu, Ketua Bapemperda DPRD Halsel itu juga mengatakan, seorang Bupati harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukan malah melaksanakan Kunjungan Kerja hingga terjadinya Kerumunan massa.
“Sesuai Instruksi Presiden kan sudah jelas, mengimbau masyarakat agar tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Nah ini yang kita sayangkan ada Bupati yang bertingkah. Bahkan Bupati-Nya yang melanggar,” kesal Safri.
Safri bilang, sebelumnya pada saat Rapat Paripurna Penandatangan Nota Keuangan dan Persetujuan Pengesahaan APBD 2021, Bupati tidak hadir dengan alasan sakit. Hal ini yang disampaikan langsung Wakil Bupati, Iswan Hasjim saat Paripurna. Namun kenyataannya, kata Safri, Bupati Bahrain malah melakukan Kunjungan Kerja di wilayah pulau Makian-Kayoa dan Gane.
“Sikap ini sangat di sayangkan, maka sebagai anggota Pansus Covid-19 DPRD Halsel, saya meminta kepada Satgas Covid-19 atau pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terkait sikap saudara Bupati yang sengaja mengabaikan protokol penanganan dan pencegahan Covid-19. Padahal kita tau bersama yang bersangkutan adalah Ketua Tim Satgas Covid-19 Halsel,” tegas Safri.
Lanjut Safri, selain itu, ia melihat vidio yang bereder ketika Bupati Bahrain melakukan pertemuan di salah satu Desa di Kecamatan Gane tidak ada protokol Covid-19 sama sekali. Warga yang hadiri itu berkerumun dan tidak ada yang menggunakan masker.
“Seorang Bupati ketika melakukan kunjungan kerja harus ada protokolnya dan harus sesuai protokol Covid-19. Tindakan ini benar-benar keliru dan sudah seharusnya di tindak tegas,” pintanya.
Menurutnya, penanganan dan pencegahan itu tidak ada pembatasan. Maka, kepada siapa saja yang melanggar wajib di tindak.
“Contohnya, ketika ada penertiban masker di jalan umum, kalau ada warga yang tidak pakai masker pasti di beri hukuman oleh TNI-POLRI dan Satpol PP. Sekarang ketika Bupati melanggar seperti ini siapa yang menindak, bagi saya ini contoh yang tidak baik sebagai seorang Kepala Daerah,” jelasnya.
Ia juga mengaku, pihaknya akan melaksanakan Rapat internal membicarakan hal tersebut. Safri menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020. Isinya, meminta Kepala Daerah untuk menjadi teladan mematuhi protokol kesehatan.
Maka, Ada sanksi yang bakal dijatuhkan kepada Kepala Daerah yang melanggar, paling berat berupa pemberhentian dari jabatannya. Sesuai dengan Pasal 67 huruf b dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sedangkan, Pasal 67 huruf b berbunyi, Kepala Daerah wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 78 berbunyi, Kepala Daerah berhenti karena tiga hal, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
“Jika memang pelanggaran, wajib di proses. Kami akan meminta pimpinan DPRD Halsel untuk melaporkan hal ini ke Mendagri,” akunya.
Selain itu juga, kegiatan pertemuan yang sempat di rekam itu terdengar ada teriakan Nomor 1 dan ada juga bahasa yang di sampaikan Bupati soal 1 minggu yang cenderung ada kampanye terselubung yang dilakukan Bupati. Oleh karena itu, Safri kembali menegaskan, yang diketahui bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan Pemerintahan.
“Saudara Bupati Halsel Bahrain Kasuba berjalan dengan menggunakan uang Daerah dan beliau juga bukan sebagai Tim Sukses atau Jurkam dari Pasangan Calon. Maka kami akan laporkan hal ini ke Bawaslu, biar ada tindakan tegas,” tutupnya. (Red/CN)
