Cermin Nusantara

Di Tengah Boikot, PDAM Halsel Tetap Mengalirkan Pelayanan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kala amarah warga Desa Buton, Kecamatan Obi, meluap seperti mata air yang tertekan batu, Kantor Unit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), tetap memilih jalan pelayanan. Senin pagi, 30 Juni 2025, saat warga menggembok gerbang dan menyuarakan protes, petugas PDAM tetap berjalan di jalur pengabdian.

Aksi itu bukan tanpa sebab. Warga menggugat kebijakan tarif air bersih kategori R1, R2 dan R3 yang dinilai mencekik serta menolak sistem pembayaran berbasis aplikasi. Mereka menuntut pengembalian dua bak penampungan air yang selama ini digunakan PDAM untuk didistribusikan kepada pelanggan. Mereka ingin mengelola air, hak dasar kehidupan secara mandiri.

Desakan warga juga menyasar pada buruknya fasilitas dan jaringan instalasi air yang kerap bocor dan tak berpihak. Namun, di tengah tekanan, Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, memilih berdiri tenang dalam badai.

“Pelayanan tetap jalan. Kami tetap melayani pelanggan karena PDAM hadir bukan untuk bisnis semata, tapi untuk pengabdian,” ucapnya, tenang namun tegas.

Ia menegaskan bahwa tarif yang diberlakukan telah mengacu pada Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 186 Tahun 2022. R1 ditujukan bagi warga berpenghasilan rendah, R2 untuk menengah, dan pemakaian dihitung berdasarkan konsumsi yang terekam dalam sistem digital.

Terkait keluhan tagihan yang membengkak hingga Rp 400 ribu–Rp 500 ribu, Soleman menjelaskan, itu karena tunggakan sebelumnya dan pemakaian yang melewati batas. Ditambah lagi, banyak instalasi pelanggan yang bocor dan satu meteran dipakai beberapa rumah. Tanggung jawab kami hanya sampai meteran, selebihnya urusan pelanggan.

Tentang tuntutan pengembalian dua bak air, Soleman menjelaskan bahwa keduanya adalah aset Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut.

“Kami sudah bersurat ke BWS. Jika regulasi mengizinkan dikelola warga, kami siap mengembalikan. Tapi saya ingin katakan: rugi jika aset itu tidak digunakan. Misi PDAM adalah mengalirkan pelayanan, bukan menampung konflik,” pungkasnya. (Hardin CN)

PWI Malut Semprot Gubernur Sherly Tjoanda: Mengintimidasi Jurnalis Adalah Pelanggaran Konstitusi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Insiden penghalangan kerja jurnalistik oleh oknum aparat saat kunjungan Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), memicu kecaman keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malut.

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa tindakan sejumlah oknum TNI-Polri dan ajudan Gubernur yang melarang wartawan meliput merupakan bentuk nyata arogansi kekuasaan dan ancaman serius terhadap kebebasan pers.

“Apa yang terjadi di Halmahera Selatan bukan sekadar miskomunikasi. Itu intimidasi terhadap kerja jurnalistik. Ini tidak bisa didiamkan,” tegas Asri, Selasa (1/6/2025).

Ia menyesalkan terjadinya kekerasan verbal maupun non-verbal terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, tindakan itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip-prinsip demokrasi.

“Profesi wartawan dilindungi oleh hukum. Menghalangi atau mengintimidasi jurnalis adalah pelanggaran konstitusi,” ujarnya.

Asri juga melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang dinilai lebih sibuk membangun citra melalui konten visual daripada menjamin keterbukaan informasi publik.

“Kalau wartawan dihalangi dan hanya mengandalkan dokumentasi tim kreator, itu bukan transparansi. Itu pencitraan murahan,” kecamnya.

Ia mendesak institusi TNI-Polri mengevaluasi aparat yang terlibat dan menegaskan bahwa tugas mereka adalah menjamin keamanan serta kebebasan pers, bukan justru menjadi alat pembungkam.

“Ini tamparan keras bagi semua yang lupa bahwa jurnalis bekerja di bawah payung konstitusi. Jika jurnalis dihalangi, maka demokrasi sedang dalam bahaya,” geramnya.

PWI Malut mendesak Gubernur, Pangdam dan Kapolda untuk turun tangan, memberikan klarifikasi terbuka dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak, insiden ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di Malut.

“Kami tidak akan diam. Jika pembungkaman ini dibiarkan, rakyat kehilangan hak untuk tahu dan negara kehilangan arah demokrasi,” tegasnya.

(Hardin CN)

Wakasad Pimpin Sertijab, Mayjen TNI Hendy Antariksa Resmi Jabat Danseskoad

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R. memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Danseskoad) di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Jabatan strategis Danseskoad diserahterimakan dari Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha, S.H., PG.Dipl., M.Han. kepada Mayjen TNI Hendy Antariksa, yang sebelumnya menjabat sebagai Dankoopsus TNI. Sertijab ini menjadi bagian dari dinamika pembinaan personel TNI AD untuk terus memperkuat kinerja dan regenerasi kepemimpinan di lingkungan pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI AD tersebut.

Mayjen TNI Hendy Antariksa dikenal sebagai salah satu perwira terbaik TNI AD yang pernah memimpin Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) KONGA XXIII-E Indobatt UNIFIL di Lebanon Selatan dan memiliki rekam jejak penugasan strategis lainnya di lingkungan TNI dan Kemhan RI.

Sementara itu, Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha selanjutnya akan mengemban tugas sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

Dalam amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. yang dibacakan Wakasad, disampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pengabdian pejabat lama serta harapan bagi pejabat baru agar dapat membawa Seskoad semakin maju ke depannya.

“Semoga tongkat estafet kepemimpinan ini mampu membawa satuan yang dipimpin menuju kemajuan yang lebih signifikan, serta menghasilkan karya terbaik guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat,” ujar Kasad.

Kasad juga menegaskan bahwa pergantian jabatan ini merupakan bagian dari sistem pembinaan personel TNI AD yang dirancang untuk selaras dengan reformasi birokrasi dan dinamika strategis nasional dan global. Proses ini diharapkan terus mendorong profesionalisme, modernisasi serta kemampuan adaptif TNI AD dalam menghadapi tantangan ke depan.

Kepada pejabat baru, Kasad juga menekankan pentingnya melanjutkan capaian-capaian positif yang telah dirintis oleh pejabat sebelumnya, sekaligus mendorong penyelesaian program-program yang tengah berjalan agar lebih efektif dan berdampak luas.

Beberapa jabatan yang pernah diduduki Mayjen TNI Hendy Antariksa selama menjabat Danseskoad diantaranya Direktur Pembinaan Perencanaan dan Operasi (Dirbinrenops) PMPP TNI, Paban VI/Kermalat Non-ASEAN Slatad, Kapuskodalad Mabesad, serta Direktur SDM Ditjen Kuathan Kemhan RI.

Dengan tongkat komando Seskoad kini berada di tangan Mayjen TNI Hendy, harapan besar tertuju padanya untuk melanjutkan peran strategis lembaga pendidikan ini dalam mencetak perwira TNI AD yang profesional, visioner dan siap menghadapi tantangan di berbagai medan tugas. (Hardin CN)

Polres Jakbar Kejar Sindikat Pencurian Rumah Kosong di Kebon Jeruk, Korban Alami Kerugian Hingga Rp 800 Juta

Berita Biro Jakarta Barat|oleh

Jakarta Barat, CN – Sebuah rumah mewah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dibobol oleh sindikat pelaku pencurian Rumah Kosong (rumsong), Jumat, 6 Juni 2025.

Korban mengalami kerugian hingga Rp 800 juta dalam bentuk uang tunai dan perhiasan.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Raden Dwi Kennardi Dewanto Prathista, menyampaikan bahwa setelah laporan diterima, tim langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan berhasil menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada pelaku.

“Pelaku diduga lebih dari dua orang. Mereka sudah memprofiling lingkungan dan menyasar rumah kosong yang ditinggal pemiliknya,” ujar Kompol Kenn, Senin, 30/6/2025

Barang yang digasak pelaku meliputi brankas berisi uang dan perhiasan emas. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui merupakan bagian dari sindikat spesialis rumsong yang telah beraksi di sejumlah lokasi.

“Saat ini identitas pelaku telah kami kantongi dan sedang dalam proses pengejaran,” lanjutnya. (Hardin CN)

Wartawan Boikot Kunjungan Gubernur Malut di Halsel, Diduga Pers Diperlakukan Seperti Musuh

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN — Dunia jurnalistik di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelegar. Puluhan wartawan dari berbagai media secara kompak memboikot seluruh pemberitaan terkait kunjungan Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang berlangsung Senin, 30 Juni 2025. Aksi ini bukan tanpa alasan, pers merasa dilecehkan dan dihalangi secara kasar saat menjalankan tugasnya.

Dalam video yang kini beredar luas, tampak jelas aparat yang diduga oknum TNI bersama Ajudan Gubernur Malut mengusir dan melarang wartawan mendekat, bahkan mengambil gambar. Perlakuan tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi yang mencederai kemerdekaan pers. Seperti halnya pers diperlakukan seperti musuh.

Sekretaris PWI Halsel, Nandar Jabid, menyuarakan kemarahan.

“Ini bukan sekadar penghalangan, ini penghinaan terhadap profesi kami. Kami hadir resmi untuk meliput, tapi justru diperlakukan seolah-olah kami ancaman. Ini jelas pelecehan dan tidak bisa ditoleransi!,” tegas Nandar, penuh amarah.

Ia menegaskan, boikot ini adalah bentuk perlawanan tegas terhadap segala bentuk represi terhadap pers.

“Jika aparat dan Ajudan Gubernur tak mampu memahami peran pers dalam demokrasi, maka kami tak perlu memberi ruang pemberitaan untuk mereka,” ujarnya.

Akibat insiden itu, seluruh jurnalis langsung menarik diri dari lokasi kunjungan dan menyatakan tak akan memuat satu pun berita terkait agenda Gubernur Sherly. Boikot ini bukan sekadar aksi diam, melainkan peringatan keras. Pers bukan alat kekuasaan, melainkan tiang demokrasi.

Para jurnalis menilai, tindakan pengusiran tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan dan independensi pers dari segala bentuk intervensi.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut maupun institusi TNI belum mengeluarkan klarifikasi resmi atas insiden yang mencoreng wajah demokrasi itu. (Hardin CN)

Jelang Hari Bhayangkara ke-79, 56 Personil Polres Metro Jakarta Barat Naik Pangkat

Berita Biro Jakarta Barat|oleh

Jakarta Barat, CN – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, sebanyak 56 personil Polres Metro Jakarta Barat, menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari sebelumnya.

Upacara kenaikan pangkat ini digelar khidmat pada Senin, 30 Juni 2025, bertempat di halaman Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kapolres Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos., S.I.K., M.H.

Adapun personel yang naik pangkat terdiri dari, 3 Perwira Menengah (Pamen), 3 Perwira Pertama (Pama) dan 50 Bintara

Dalam sambutannya, Kapolres Kombes Pol Twedi menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk kepercayaan dan penghargaan institusi atas dedikasi, loyalitas, serta kinerja para personel.

“Kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan institusi atas kerja keras saudara. Tapi ini juga menjadi amanah dan tanggung jawab yang harus dijaga serta ditingkatkan,” tegas Kapolres.

Usai upacara, prosesi dilanjutkan dengan tradisi siraman, ungkapan sujud syukur serta pemotongan tumpeng yang secara simbolis diberikan kepada anggota dengan NRP tertua di antara yang naik pangkat.

Suasana penuh kebanggaan dan kekeluargaan mewarnai acara ini.

Para personel yang naik pangkat turut didampingi oleh keluarga, sebagai wujud syukur atas pencapaian dan pengabdian mereka kepada institusi dan masyarakat.

Kapolres juga berharap, momentum ini menjadi semangat baru bagi seluruh personel Polres Metro Jakarta Barat dalam memberikan pelayanan terbaik dan menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. (Hardin CN)