Cermin Nusantara

Para Mantan Kades di Halsel Diminta Segera Kembalikan Aset Desa

HALSEL, CN – Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), Faris Hi. Madam meminta kepada para Kepala Desa (Kades) yang telah dinonaktifkan akibat dugaan korupsi anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) untuk segera mengembalikan Aset Desa yang saat ini masih digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Yang namanya Aset Desa berarti menggunakan anggaran Dana Desa, jadi harus dikembalikan,” tutur Faris Hi. Madam saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id diruang kerjanya, Jumat (27/8/2021).

Faris menegaskan, tidak ada alasan lain, jika kedapatan para mantan Kades ada yang tidak mau mengembalikan Aset Desa, maka DPMD Halsel yang akan menyurati yang bersangkutan.

“Jadi yang namanya Aset Desa, walaupun telah terjadi kerusakan sekalipun, harus dikembalikan. Kalau tidak, DPMD akan turun langsung dan ambil karena itu Aset Pemerintah Desa,” tutupnya. (Red/CN)

Kepada Muhlis Ibrahim, Asosiasi Kades Kecamatan Obi: Orang Diluar Jangan Ikut Campur soal Jalan Lingkar

HALSEL, CN – Mewakili Asosiasi Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Obi dan seluruh masyarakat Obi Kepulauan, Abdul Kahfi menyampaikan terimakasih kepada Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik.

Yang mana? Sebelumnya Usman Sidik telah menyampaikan janjinya dihadapan massa aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Obi terakait penolakan usulan perubahan Jalan Lingkar Obi oleh anak Perusahaan PT. Harita Grup yakni PT. Trimega Bangun Persada bahwa ia selaku Bupati Halsel tetap mengawal untuk menyelesaikan Jalan Lingkar Obi Kepulauan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

“Kami sangat berterimakasih kepada Bapak Bupati Usman Sidik yang telah berhasil memperjuangkan aspirasi masyarakat Obi, sehingga pekerjaan Jalan Lingkar Obi tetap dilanjutkan pekerjaannya,” ucap Abdul Kahfi Nusin melalui siaran persnya, Jumat (27/8/2021).

Abdul bilang, melalui rapat bersama PT. Harita Grup, Dandim 1509/Labuha, Kapolres Halsel dan PUPR balai dan Jembatan, akhirnya mendapat kesimpulan bahwa Jalan Lingkar Obi tetap dilanjutkan sesuai perencanaan awal yang sudah ditetapkan Dinas PUPR Balai dan jembatan Provinsi Maluku Utara (Malut).

“Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara Muhlis Ibrahim agar tidak membuat pernyataan yang terkesan tendensius dan sembarang yang dapat memicu kemarahan masyarakat Obi. Karena apa yang disampaikan oleh saudra Muhlis Ibrahim tidak tahu dan tidak menyentuh substansi pemasalahan atas surat yang dilayangkan oleh PT. Trimega Bangun Persada kepada Direktorat Jendral Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum,” pintanya.

Menurutnya, bagi masyarakat untuk Jalan Lingkar Obi adalah harga mati yang tidak dapat ditawar menawar. Sebab, Jalan Lingkar Obi merupakan kebutuhan dasar masyarakat Obi.

“Jadi orang lain diluar dari Obi itu, jangan ikut campur soal Jalan Lingkar. Sebab anda (Muhlis-red) tidak tahu dan tidak pernah merasakan jerit tangis dan penderitaan masyarakat yang ada di Pulau Obi,” tegasnya. (Red/CN)

Selesaikan Jalan Lingkar Obi, Bupati Halsel Minta Masyarakat Dukung Program Pemerintah

HALSEL, CN – Polemik jalan lingkar Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) akhirnya menuai titik terang.

Sehingga warga Obi Kepulauan, kini tak perlu khawatir. Sebab, pembangunan Jalan Lingkar Pulau Obi tidak berubah dan tetap pada perencanaan awal sesuai keinginan dan janji Politik Bupati Halsel, Usman Sidik. Keputusan ini diambil usai pertemuan dengan pihak managemen PT. Harita Group.

“Dalam pertemuan itu saya didampingi Kapolres Halsel dan Dandim 1509/Labuha, dan sudah ada kesepakatan antara pemda dengan Harita Group bahwa pembangunan jalan lingkar Obi tidak ada perubahan dan tetap pada perencanaan awal,” ucap Bupati Usman Sidik saat melakukan konferensi pers di Ruang Rapat Kantor Bupati Halsel, Rabu, (25/8/2021).

“Kita tetap bertahan sesuai keinginan masyarakat, akhirnya Harita Group legowo dan kita sepakat mengikuti keinginan masyarakat. Jadi ruas jalan lingkar Obi tetap sesuai rencana awal yang saat ini sedang dikerjakan,” tambah Usman.

Meski sesuai rencana awal, kata Bupati Halsel itu, hanya ada sedikit perubahan di dekat site perusahaan. Tapi pihaknya menjamin hal itu tidak menjadi masalah. Karena permintaan awal Harita Group soal pengalihan ruas jalan itu sudah dibatalkan.

“Jadi saya berharap kepada masyarakat Obi agar jangan lagi melakukan aksi demo untuk mendukung program Pemerintah karena apa yang menjadi keinginan masyarakat sudah diikuti dan saya bersikeras sesuai keinginan masyarakat. Tinggal kita kawal sama-sama pembangunan jalan lingkar ini” serunya. (Red/CN)

Pejabat Kades Loleo Mekar Bantah Tipu Warga soal BLT-DD 2021

HALSEL, CN – Pejabat Kepala Desa (Kades) Loleo Mekar Kecamatan Kasiruta Timur, Anis Iskandar Alam meluruskan terkait dugaan penipuan terhadap masyarakat yang menerim Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD)  seperti yang diberitakan di media online pada Selasa (24/8/2021) kemarin.

Dalam berita tersebut, salah seorang warga mempertanyakan BLT-DD 3 Bulan senilai Rp 18 juta yang belum disalurkan kepada masyarakat. Sebab, BLT-DD yang dicairkan 7 bulan dengan total senilai Rp 42 juta, terhitung dari Bulan Maret hingga September 2021.

Pejabat Karateker Anis Iskandar Alam kepada wartawan membantah bahwa keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dirinya membohongi warga itu tidak benar.

Selain itu, Anis juga membenarkan bahwa pencairan BLT-DD 7 bulan senilai 42 juta dan belum tersalur 3 bulan itu, karena penyaluran BLT-DD sesuai tahapan.

“Dan Jum’at lusa ini, kami akan salurkan lagi BLT-DD yang sisah dari 3 bulan sesuai yang dipertanyakan warga itu,” cetus Anis.

Anis mengaku, 3 Bulan BLT-DD yang belum disalurkan kepada masyarakat itu dikarenakan dirinya baru menjabat sebagai Kepala Desa Loleo Mekar. Oleh karena itu, ia masih mengkroscek nama-nama penerima BLT-DD Loleo Mekar yang ada sebelumnya.

“Saya kroscek dulu, jangan sampai ada yang sudah dapat PKH, turus dapat BLT lagi. Itu yang saya takutkan,” tutupnya. (Red/CN)

Pemdes Loleo Mekar Diduga Tipu Warga, BLT-DD Tahap I dan II 2021 Hanya Disalurkan 4 Bulan

HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Loleo Mekar Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara yakni Kepala Desa (Kades), Anis Iskandar Alam, Sekertaris Desa (Sekdes), Salman Larusu dan Bendahara Desa, Ridwan Tuahuns diduga kuat korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II mencapai puluhan juta rupiah.

Informasi yang dihimpun cerminnusantara.co.id, Selasa (24/8/2021), berdasarkan hasil pencairan BLT-DD Tahap I dan Tahap II Tahun 2021 melalui rekening Bank Maluku Malut senilai Rp 42 juta. Sebab, pencairan BLT-DD Tahap I senilai Rp 23 juta, sedangkan Tahap II senilai Rp 18 juta. Sementara BLT-DD Tahun 2021 ini disalurkan hanya Tahap I kepada masyarakat Desa Loleo Mekar. Itu artinya, Pemdes Loleo Mekar diduga telah menipu warga.

“Saat pembagian BLT-DD, Pak Sekertaris Desa dan Bendahara Desa Loleo Mekar menyampaikan kepada masyarakat bahwa baru pencairan Tahap I Tahun 2021. Sedangkan di Tahun 2021 ini sudah pencairan Tahap I dan Tahap II, terus Tahap II yang Rp 18 juta itu dikemanakan?,” Beber salah seorang masyarakat Desa Loleo Mekar yang namanya tidak mau dikorankan.

Bahkan, salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rusdi W. Lakoda juga diduga ikut menerima BLT-DD Tahun 2021.

“Salah seorang mantan anggota BLT juga ikut mendapatkan BLT. Padahal sekalipun jabatan Pak Rusdi sudah berakhir, tapi SK BPD yang baru kan belum ada. Terus bagaimana mereka harus mendapatkan BLT di Tahun 2021 ini,” cetusnya.

Sementara itu, Karateker Kades Loleo Mekar, Anis Iskandar Alam saat dikonfirmasi membenarkan bahwa anggaran BLT-DD Loleo Mekar telah dicairkan 7 bulan, namun ia mengaku baru disalurkan 4 bulan.

“Jadi kemarin Bendahara Desa melakukan pencairan di rekening itu, memang pada dasarnya pencairan 7 bulan. Kenapa sampai saya pending 3 bulan? Karena ada data-data yang di Desa itu, dia agak sedikit tidak sinkron. Karena ada data nama-nama penerima itu tidak ada di tempat (Desa Loleo Mekar). Jadi data yang di Desa itu masih rancu, masalahnya masih ada yang penerima PKH itu belum ada di saya. Nah, data itu yang saya belum miliki,” jelasnya.

Sedangkan kata Anis, Sekdes Salman juga masih bingung, terkait data penerima BLT-DD maupun PKH.

“Padahal mereka (Sekdes Salman) itukan sudah lama. Sementara saya ini kan masih baru. Bahkan saya tanya di Pak Sekdes katanya data itu dia tidak miliki,” jelasnya.

Selain itu, ketika ditanya terkait anggota BPD, Rusdi W. Lakoda yang diduga ikut menerima BLT Tahun 2021. Anis membantah bahwa Rusdi tidak masuk dalam daftar penerima BLT.

“Tidak menerima BLT, itu hanya isu saja,” tutupnya. (Red/CN)

Gubernur Malut Serahkan Bantuan Alkes dari Presiden Jokowi ke Pemda Halsel

HALSEL, CN – Untuk menekan penyebaran Covid-19 dan sebagai bentuk perhatian terhadap warga di seluruh Indonesia di tengah pandemi Covid-19, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan bantuan Alat Kesehatan ke sejumlah Provinsi termasuk Provinsi Maluku Utara (Malut), salah satunya Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Bantuan Alat Kesehatan dari Presiden itu diterima oleh Gubernur Malut KH. Abd Gani Kasuba (AGK) dan kemudian Gubernur menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel melalui Bupati Usman Sidik pada kegiatan rapat koordinasi terbatas sektor perikanan budidaya dengan menghadirkan kepala Daerah se-Provinsi Maluku Utara di Labuha.

Bantuan Alat Kesehatan yang diberikan Presiden Jokowi berupa oksigen, tali oksigen dengan paket Isolasi Mandiri (Isoman).

Gubernur Malut, AGK saat menyerahkan bantuan tersebut mengatakan, ini bantuan dari Presiden RI yang di kirim ke sejumlah Provinsi termasuk Maluku Utara, sehingga dirinya menyerahkan bantuan tersebut kepada Bupati Halsel, Usman Sidik.

“Semoga Alat Kesehatan yang saya serahkan ini bisa bermanfaat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Halsel Usman Sidik kepada wartawan usai kegiatan mengatakan, dirinya berterima kasih kepada Presiden RI karena sangat peduli terhadap masyarakat di Maluku Utara dan khususnya di Halsel.

“Dengan adanya alat kesehatan yang baru diserahkan ini, saya akan minta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk gunakan semaksimal mungkin terkait pencegahan Covid-19,” pungkasnya. (Red/CN)