Cermin Nusantara

Dana Desa Toin Tahun 2024 Capai Rp 758 Juta

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Desa Toin, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), pada Tahun 2024 menerima alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp 758.006.000. Data terakhir pembaruan tercatat pada 12 Juli 2025 dengan status Desa masih dalam kategori Tertinggal.

Dana Desa tersebut dikelola oleh Kepala Desa Toin, Fahmi Taher, melalui beberapa program prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi Desa. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebesar Rp 354.922.600 atau 46,82 persen, dan tahap kedua Rp 403.083.400 atau 53,18 persen. Sementara tahap ketiga belum disalurkan.

Rincian penggunaan Dana Desa Toin Tahun 2024 antara lain mencakup:

Pembinaan kelembagaan desa seperti LKMD/LPM/LPMD Rp 5 juta, lembaga adat Rp 3 juta, serta group kesenian dan kebudayaan Rp 19 juta.

Bidang kebudayaan dan keamanan melalui penyelenggaraan festival kesenian Rp 10 juta, pengiriman kontingen kesenian Rp 8 juta, serta pembangunan pos keamanan desa Rp 4,5 juta.

Bidang kesehatan dan pendidikan meliputi penyelenggaraan PAUD/TPQ/Madrasah non-formal Rp 16,5 juta, Pos Kesehatan Desa Rp 3,6 juta, Posyandu Rp 30 juta ditambah Rp 9,96 juta, serta Desa siaga kesehatan Rp 15 juta.

Bidang ekonomi dan ketahanan pangan antara lain bantuan perikanan Rp 166,1 juta, peningkatan produksi tanaman pangan Rp 21,5 juta, serta pembangunan sarana energi alternatif Rp 102 juta dan pemeliharaan Rp 9,75 juta.

Bidang keadaan mendesak dan operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp 72 juta serta Rp 7 juta.

Terkait realisasi DD tersebut, Kades Toin Fahmi Taher belum dikonfirmasi untuk memberikan keterangan resmi. (Hardin CN)

Eks Ketum PMII Halsel Resmi Daftar Calon Ketua KNPI: Ini Adalah Ruang Pengabdian

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dari sejumlah kandidat yang mendaftarkan diri pada Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), nama Muhlis Usman hadir dengan jejak kepemimpinan yang penuh pengalaman. Ia menjadi satu-satunya mantan Ketua Umum organisasi kemahasiswaan yang turut didaftarkan oleh tim pemenangannya di sekretariat panitia Musda KNPI Halsel, Sabtu (23/8/2025) pukul 22.27 WIT.

Berbekal latar belakang memimpin organisasi raksasa, Muhlis dianggap layak dan mumpuni untuk menahkodai KNPI Halsel ke depan. Tiga visi yang ia usung yakni, Berdaya, Bersatu, dan Berperan Strategis, menjadi fondasi penting demi membawa KNPI Halsel menuju arah yang lebih baik.

“KNPI harus mampu berdaya secara kelembagaan agar pengelolaan organisasi berjalan sesuai target yang kita cita-citakan,” ujar Muhlis penuh keyakinan.

Ia juga menegaskan pentingnya penyatuan pemuda.

“Musda KNPI bukan sekadar kontestasi politik organisasi. Ini adalah ruang pengabdian, bukan pertarungan yang berujung pada pragmatisme,” tambahnya.

Menurut Muhlis, KNPI sebagai mitra kritis pemerintah harus hadir dalam proses pembangunan Halsel.

“KNPI tidak boleh hanya menjadi penonton. Kepemimpinan KNPI harus mampu membaca peluang dan mengambil peran strategis demi kemajuan pemuda Halsel,” tegasnya.

Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Halsel, Muhlis juga aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Kini, ia mengemban amanah lebih luas sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Maluku Utara pada Lembaga Arus Survey Indonesia (ASI). Sehingga itu, eks Ketum PMII Halsel itu, menegaskan bahwa dirinya sebagai sosok yang konsisten berjuang untuk kemajuan daerah dan bangsa. (Hardin CN)

Warga Halsel Diminta Waspada Cuaca Ekstrem

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Stasiun Meteorologi Oesman Sadik mengeluarkan himbauan waspada cuaca ekstrem untuk wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Sabtu (23/8/2025). Warga diimbau tetap berhati-hati menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem.

Menurut BMKG, potensi bencana meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, peningkatan tinggi gelombang laut, dan berkurangnya jarak pandang.

Wilayah yang berisiko antara lain perairan, lereng gunung, kaki gunung, tebing, dan daerah aliran sungai.

Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan sigap terhadap kemungkinan ancaman hidrometeorologi. Warga juga diingatkan untuk menyiapkan bekal darurat serta terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG di:

Website: cuaca.bmkg.go.id

BMKG Halsel: bmkghalsel.carrd.co

Telepon: 0812 1363 8158 (Hardin CN)

Soal Penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer, Gibran: Hormati Independensi KPK

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gibran menegaskan bahwa dirinya menghormati penuh independensi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi di tanah air.

“Pemerintah menghormati independensi KPK. Semua proses hukum silakan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Gibran saat ditemui di Istana, Jumat (22/8/2025).

Seperti diketahui, KPK resmi menahan Immanuel Ebenezer terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Penangkapan tersebut menjadi sorotan publik mengingat Immanuel menjabat sebagai Wamenaker. (Hardin CN)

Warga Desa Baru Kehilangan Kepercayaan, BPD Rekomendasikan Pemberhentian Kades Munir H. Halek

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara), secara resmi merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa (Kades) Baru, Munir H. Halek, usai rapat bersama masyarakat yang digelar pada 19 Agustus 2025.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kades, perangkat Desa, tokoh masyarakat, serta mendapat pengawalan dari aparat Polsek Obi dan Koramil.

Rekomendasi pemberhentian ini muncul atas desakan warga yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana potensi desa sebesar Rp 279 juta yang diterima dari PT. Poleko. Dalam rapat, Pemerintah Desa (Pemdes) menyampaikan bahwa dana tersebut telah dibagikan kepada perangkat desa, dengan variasi Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta, termasuk kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Sejumlah tokoh masyarakat juga mengungkapkan kejanggalan lain, antara lain:

Dana Desa (DD) 2023 yang dijanjikan untuk pembangunan masjid sebesar Rp 100 juta dan gereja Rp 50 juta tidak tersalurkan. Bahkan, panitia masjid menyebut Kades sebelumnya berjanji mengalokasikan Rp 250 juta untuk pembangunan masjid, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.

Pembangunan gapura batas desa tahun 2023 yang dalam laporan pemerintah desa disebut menelan anggaran Rp 148 juta, ternyata merupakan hibah dari PT. Intim Mining Sentosa, sebagaimana tertulis dalam prasasti peresmian.

Melihat berbagai temuan itu, masyarakat Desa Baru secara bulat menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Kepala Desa. Atas dasar itu, Ketua BPD Desa Baru, Erwin Jaelan, bersama tiga anggota BPD lainnya langsung membuat Berita Acara Pemberhentian Kepala Desa dengan tiga poin utama:

1. Masyarakat menuntut pemberhentian Kepala Desa dari jabatannya.

2. Masyarakat menyatakan sudah tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan Kepala Desa Baru.

3. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat dan BPD Desa Baru.

Tokoh masyarakat Desa Baru, Abdon Gogerino, membenarkan langkah yang diambil BPD. Ia menilai keputusan tersebut sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Selama ini banyak janji pembangunan yang tidak terealisasi. Warga sudah kehilangan kepercayaan. Maka, keputusan BPD ini kami dukung penuh,” tegas Abdon.

BPD Desa Baru menegaskan keputusan tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada pihak berwenang, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel, untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. (Hardin CN)

Sahroni Sentil KPK soal Penangkapan Kader Partai

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin komunikasi lebih dulu dengan pimpinan partai politik sebelum melakukan penangkapan terhadap kader yang terjerat kasus korupsi.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat antara Komisi III DPR dan KPK yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Sahroni menyinggung penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, yang dilakukan pada Kamis (7/8) malam di Makassar, Sulawesi Selatan, tak lama setelah menghadiri Rakernas Partai NasDem.

“Kami berharap kejadian seperti di Makassar tidak terulang. Jika memang harus dilakukan penangkapan, alangkah baiknya ada komunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan partai,” ujar Sahroni. (Hardin CN)