Cermin Nusantara

Xi Jinping Insists World Must Choose Peace or War at Beijing Military Parade

China Bureau News|oleh

BEIJING, CN – Chinese leader Xi Jinping warned that the world must “choose between peace and war” while attending a military parade that also included Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong-un, both of whom are at war in Ukraine.

“Today, mankind must once again choose between peace and war, dialogue and confrontation, win-win cooperation or a zero-sum game,” Xi said, without citing specific examples, as quoted by CNN.

Xi also praised China’s role in World War II. “The Chinese people, with great national sacrifice, have made great contributions to saving human civilization and maintaining world peace. History reminds us that the destinies of mankind are inextricably linked,” he explained.

“Only by treating each other equally, living in harmony, and supporting each other can all countries and nations safeguard common security, eliminate the root causes of war, and prevent the recurrence of historical tragedies,” he added.

Xi also praised China’s armed forces and outlined his vision for the country’s “unstoppable” rise.

“The great rejuvenation of the Chinese nation is unstoppable. The noble cause of peace and development for mankind will surely prevail,” he said.

The phrase “rejuvenation of the Chinese nation” has been frequently used by Xi to promote China’s rise on the world stage and its evolution into a global superpower. He also emphasized the development of a “world-class” military as part of the modernization of the People’s Liberation Army (PLA) to enable it to “fight and win wars.”

Under Xi’s leadership, China’s military development has accelerated rapidly, with the PLA now rivaling, and in some respects surpassing, the US military, according to analysts. China has not fought a major war since the brief conflict with Vietnam in 1979.

While inspecting dozens of troop formations and weapons along the Road to Eternal Peace, Xi encouraged his soldiers from an open black limousine.

“Comrades, you have worked hard!” he exclaimed. The soldiers shouted in unison, saluting and welcoming the leader: “(We) serve the people!” he concluded. (Hardin CN)

Ketum PMII Halsel: Senin Aksi Besar-Besaran, Desak Pecat Masdar Mansur

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Dini Andiani Muhammad, mengeluarkan pernyataan tegas. Bersama aliansi organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus, PMII siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin (8/9/2025) mendatang.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk mosi tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel dan aparat kepolisian.

Ada dua tuntutan utama yang akan disuarakan:

  1. Mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan segera memecat Masdar Mansur dari keanggotaan DPRD Halsel, menyusul pernyataannya di Facebook yang melecehkan rakyat dengan kalimat “Yang mau DPR dibubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10).” Status kasar itu dianggap mencoreng martabat lembaga DPR sekaligus mempermalukan partai politik.
  2. Mengusut tuntas tindakan represif aparat Polres Halsel terhadap Ketua KOHATI BADKO HMI Malut. Kekerasan terhadap aktivis perempuan tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM sekaligus pelecehan terhadap gerakan mahasiswa.

Ketua PC PMII Halsel, Dini Andiani Muhammad menegaskan bahwa sikap arogan anggota dewan dan represif aparat telah melukai demokrasi serta merusak kepercayaan rakyat.

“Kami tidak bisa tinggal diam. Pernyataan Masdar Mansur adalah penghinaan terhadap rakyat dan lembaga DPR itu sendiri. Kalau DPP PDI-Perjuangan tidak segera memecatnya, maka partai ikut menanggung malu dan menanggung dosa politik,” tegasnya, kepada wartawan, Kamis (4/9).

Aktivis perempuan di Halsel itu juga mengecam keras tindakan aparat Polres Halsel yang melakukan kekerasan terhadap aktivis perempuan yang terjadi pada saat aksi demonstrasi jilid II.

“Kekerasan terhadap Ketua KOHATI BADKO HMI adalah bukti nyata aparat telah keluar dari tugasnya sebagai pengayom. Ini pelecehan terhadap gerakan mahasiswa dan perempuan. Polisi harus diusut, jangan dibiarkan,” sambung Andini.

Lebih jauh, PMII Halsel bersama Cipayung Plus menyatakan bahwa aksi Senin mendatang adalah simbol perlawanan rakyat. Mereka menyerukan mosi tidak percaya terhadap DPRD Halsel sekaligus menyerukan pembubaran DPR bila lembaga ini terus diisi oleh wakil rakyat yang arogan, tidak beretika, dan tidak berpihak kepada masyarakat.

“Senin nanti kami turun besar-besaran. Ini bukan hanya soal Masdar Mansur atau polisi yang brutal, tapi tentang harga diri rakyat. Kami siap lawan, bahkan sampai tuntutan bubarkan DPR sekalipun. Jadi Senin aksi besar-besaran, desak pecat Masdar Mansur dan usut represif Polisi,” tutup Ketua PC PMII Halsel. (Hardin CN)

Kepsek SDN 226 Halsel Bantah Mangkir, Akui Dana BOS Belum Cair dan Tinggal di Kebun

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri 226 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hamid Abdurrahim akhirnya angkat bicara usai dituding menyalahgunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan jarang hadir di sekolah.

Hamid, yang baru menerima SK sebagai Plt Kepsek sejak Oktober 2024, berdalih bahwa dirinya meninggalkan sekolah karena harus mengurus Dana BOS ke Bacan. Namun, ia mengaku pencairan Dana BOS untuk SDN 226 Halsel belum bisa dilakukan lantaran data di dapodik belum sinkron.

“Saya ke Bacan mau urus Dana BOS, tapi ternyata dana belum masuk ke rekening karena data dapodik belum sinkron. Jadi saya harus balik ke Saketa untuk perbaikan data itu,” kata Hamid kepada media melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/9/2025).

Hamid juga membantah disebut sengaja meninggalkan sekolah untuk berkebun. Ia mengaku tinggal di kebun karena lebih dekat dengan Dusun Marimoi daripada harus menetap di Desa Saketa.

“Memang saya tinggal di kebun, tapi sekarang ke Sekolah tatap muka dengan anak-anak tapi tidak ada apa-apa. Bahkan sudah bertemu dengan guru-guru. Justru ada dua orang yang memalang sekolah, lalu menyuruh anak-anak pulang,” dalihnya.

Meski demikian, pengakuan Hamid justru menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, ia sendiri mengakui ada “sangkutan” dana dari peninggalan mantan kepsek yang sudah almarhum.

“Sejak saya jabat Kepsek, ada sangkutan dana dari almarhum Kepsek sebelumnya. Saya sempat bayar Rp 1,8 juta untuk tiga orang,” ujarnya.

Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan adanya kekacauan tata kelola BOS di SDN 226 Halsel. Apalagi, jumlah siswa hanya 32 orang dengan pencairan dana BOS setiap semester.

Sebelumnya, para guru sudah melayangkan keluhan keras. Mereka menuding Hamid lebih sibuk berkebun dibanding mengurus sekolah, sementara honor guru bantu setahun tidak terbayar dan kebutuhan dasar sekolah seperti air galon pun tak tersedia.

Warga Dusun Marimoi Desa Saketa pun bereaksi dengan memalang pagar sekolah serta ruang guru, seraya menuntut Dinas Pendidikan Halsel segera mencopot Hamid dari jabatannya.

Kini, meski Hamid sudah bersuara, alasan yang disampaikannya dinilai justru tidak menjawab persoalan pokok. Kemana aliran Dana BOS selama hampir dua tahun terakhir? (Hardin CN)

Ucapan “Goblok” DPRD Halsel Tuai Kecaman, PDIP Diminta Bertindak

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Publik Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali geger di media sosial setelah beredar unggahan di akun Facebook pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel, Masdar Mansur, yang menyebut “goblok” bagi siapa saja yang menyerukan pembubaran DPR.

Unggahan tersebut langsung memicu gelombang reaksi, termasuk dari aktivis asal Gane Barat, Muhammad Saifudin.

“Sebagai pejabat publik, apalagi anggota DPRD, tidak pantas mengeluarkan pernyataan yang justru memperkeruh keadaan. Apalagi saat ini DPR sedang kehilangan kepercayaan publik,” tegas Saifudin, Kamis (4/9/2025).

Menurutnya, desakan bubarkan DPR merupakan bentuk ekspresi ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif, dan hal itu wajar dalam demokrasi.

“Seruan bubarkan DPR adalah reaksi rakyat yang kecewa terhadap kinerja wakilnya. Itu wajar,” ujarnya.

Saifudin juga menilai Masdar Mansur tidak memahami konstitusi. Menurutnya, prinsip Trias Politika dapat berubah jika rakyat sebagai pemegang kedaulatan menghendakinya.

“Kalau rakyat mendesak pembubaran DPR, itu tetap konstitusional. Meski memang sulit, karena peran DPR dalam sistem pemerintahan sangat vital,” tambahnya.

Lebih jauh, Saifudin mendesak PDI-Perjuangan mengambil sikap tegas atas ucapan Masdar Mansur yang dinilai merusak citra partai.

Diketahui, Masdar Mansur merupakan anggota DPRD Halsel dari PDI Perjuangan dapil III yang meliputi Kecamatan Gane Barat Utara, Gane Barat, Gane Barat Selatan, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, dan Kepulauan Joronga. (Hardin CN)

PDAM Halsel Permudah Pembayaran Tagihan, Bisa Lewat BRImo, Agen BRILink dan ATM BRI

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Soleman Bobote, mengumumkan kemudahan layanan pembayaran tagihan air PDAM melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kini, pelanggan dapat membayar tagihan dengan lebih cepat dan praktis menggunakan aplikasi BRImo, agen BRILink, maupun mesin ATM/CRM BRI.

Menurut Soleman, inovasi ini dihadirkan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus memberikan akses lebih luas bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

“Dengan adanya kerja sama ini, pelanggan tidak perlu lagi repot datang ke kantor PDAM. Cukup lewat aplikasi BRImo, agen BRILink terdekat, atau mesin ATM BRI, semua bisa dilakukan dengan mudah dan aman,” jelas Soleman, Rabu (4/9/2025).

Adapun tata cara pembayaran dapat dilakukan dengan tiga pilihan, yakni:

1. Melalui BRImo
Pelanggan cukup login ke aplikasi BRImo, pilih menu BRIVA, masukkan kode BRIVA PDAM, lalu konfirmasi detail pembayaran. Setelah memasukkan PIN, transaksi berhasil dan bukti pembayaran otomatis tersimpan di aplikasi.

2. Melalui Agen BRILink & Kantor BRI
Masyarakat bisa mendatangi agen BRILink atau kantor BRI terdekat, menyampaikan kode BRIVA, dan petugas akan membantu proses verifikasi hingga pembayaran selesai.

3. Melalui ATM/CRM BRI
Dengan memasukkan kartu ATM BRI, pilih menu pembayaran, lalu pilih BRIVA dan masukkan kode beserta nomor tagihan. Setelah konfirmasi, bukti pembayaran akan keluar dalam bentuk struk.

Meski begitu, orang nomor satu di PDAM Halsel itu berharap, kemudahan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Halsel.

“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar pelanggan lebih mudah, cepat, dan nyaman dalam membayar tagihan PDAM,” ujar Soleman. (Hardin CN)

Politisi PDI-P Halsel Sebut Goblok Bagi yang Mau Bubarkan DPR, Klarifikasi Malah dari Akun Perempuan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masdar Mansur, menjadi sorotan tajam publik setelah status kontroversial di akun Facebook pribadinya bernama Masdar Mansur Real viral dengan kalimat kasar: “Yang mau DPR dibubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10).”

Unggahan tersebut menuai gelombang kecaman karena dianggap melecehkan aspirasi masyarakat dan tidak pantas dilontarkan oleh seorang wakil rakyat.

Namun yang lebih mengherankan, pantauan cerminnusantara.co.id, Kamis (4/9/2025), klarifikasi tidak muncul langsung dari Masdar Mansur, melainkan dari akun Facebook lain bernama Ichy Assifa Amahoro. Dalam unggahannya, pemilik akun itu menulis permohonan maaf:

“Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas cuitan saya di dinding Facebook Masdar Mansur Real bahwa yang mau DPR dibubarkan itu orang GOBLOK (K-nya 10), sehingga menyinggung masyarakat, bahkan nama Anggota Dewan dari Fraksi PDI-P terseret.”

Lebih lanjut, klarifikasi itu menjelaskan bahwa status tersebut diunggah sekitar dua minggu sebelum demonstrasi 25–29 Agustus, lalu dihapus setelah mendapat teguran.

Akun itu juga mencoba memberikan konteks dengan menyinggung sejarah politik masa reformasi. “Presiden Gusdur pernah mengeluarkan Dekrit pembubaran DPR namun dinyatakan Mahkamah Agung melanggar konstitusi. Sehingga Gusdur diberhentikan sebagai Presiden RI. Saya juga beranggapan bahwa DPR mau dibubarkan kecuali diamandemen UUD 1945, sehingga lahirlah pernyataan Goblok karena tidak faham,” tulis akun Ichy Assifa Amahoro.

Uniknya, klarifikasi pernyataan Politisi PDI-P, Masdar Mansur tersebut dari akun Ichy Assifa Amahoro, bukan Akun Masdar Mansur Real. Dimana, akun tersebut menggunakan nama dan identitas perempuan, serta dalam postingan sebelumnya terlihat jelas sebagai akun pribadi seorang wanita.

Ironisnya, baik status asli di akun Masdar Mansur Real maupun klarifikasi di akun Ichy Assifa Amahoro kini sama-sama telah dihapus.

Situasi ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa Masdar Mansur menghindar dari tanggung jawab. Desakan agar Fraksi PDI-Perjuangan Halsel mengambil langkah tegas pun kian menguat dari berbagai elemen masyarakat lantaran kasus ini tidak hanya merusak nama pribadi Masdar Mansur, tetapi juga mencoreng citra partai sekaligus lembaga wakil rakyat. (Hardin CN)