Tidak Netral, Kepala UPTD Kayoa Utara Kerahkan Perangkat Desa Pasang Baliho Balon Petahana 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Sikap tidak Netralitas yang di tunjukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda Halsel pada setiap momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan wakil Bupati Halsel sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Seperti yang di tunjukan oleh Jubaida Saleh Kepala UPTD Kayoa Utara yang juga karteker Kades Ake Jailolo Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan.
    
Yang bersangkutan diketahui telah membawa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho milik Petahana yang juga Bakal calon (Balon) Bupati dan wakil Bupati Halsel  periode 2020-2025 Bahrain Kasuba dan Lutfi Machmud, Baliho yang di bawa oleh Kepala UPTD Kayoa Utara yang juga karteker Ake Jailolo, Jubaida saleh langsung mengerahkan kepada perangkat Desa Bajo Kecamatan Kayoa untuk memasang Baliho tersebut tanpa memberikan biaya pemasangan Baliho kepada para Perangkat Desa dengan alasan atas perintah Bupati Halsel Bahrain Kasuba sehingga para kaur Desa terpaksa melakukan pemasangan baliho tersebut meski tanpa biaya karena karteker Kades Ake Jailolo mencatut nama Bupati Halsel.

Para Kaur Desa Bajo Kecamatan Kayoa yang melakukan pemasangan Baliho tersebut di antaranya, Husain, Idrus, Hasan, Laode Baco, Risno abdulah Alwi , dan Udin Lapata. Para Kaur Desa ini melakukan pemasangan Baliho Petahana secara terang-terangan dan mengabaikan teguran dari Panwas Lapangan PPL Desa Bajo Kecamatan Kayoa, kayu Balok yang di gunakan para Staf Desa saat melakukan pemasangan Baliho Petahana Bahrain Kasuba -Lutfi Mahmud di tanggung oleh Kepala Desa Bajo Kecamatan Kayoa, Hi Ade Yusuf.

Hal ini di sampaikan oleh warga Desa Bajo Kecamatan Kayoa, Ahmad kepada wartawan, Rabu (5/8/2020) mengatakan, pihaknya mendesak kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan segera menangkap Kepala UPTD Kayoa Utara yang juga karteker Kades Ake Jailolo Jubaeda Saleh dan Kades Bajo Kayoa Hi Ade Yusuf serta sejumlah Perangkat Desa Bajo Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan karena dinilai tidak Netral dalam mengahadapi Pilkada Halsel, padahal ASN dan perangkat Desa di larang berpolitik praktis.

Sementara itu kepala UPTD Kayoa Utara Jubaeda Saleh dan Kades Bajo Kayoa Hi Ade Hi Yusuf saat di konfirmasi wartawan, Rabu (5/8) melalui saluran Teleponnya, Nomor Handphonenya tidak aktif. (Red/CN)

Pemasangan APK, Ketua DPD PAN Halsel Akui Usman-Bassam Dapat Respon Luar Biasa Dari Masyarakat Gane

Berita Daerah Biro Halsel, Politik|oleh

HALSEL, CN – Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) periode 2020-2025 Hi. Usman Sidik dan Bassam Kasuba mendapat pujian dan respon yang begitu luar biasa dari masyarakat Halsel. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD PAN Halsel Mansur Abdulfatah.

“Alhamdulillah dengan respon masyarakat yang begitu luar biasa terkait dengan sikap yang diambil oleh Hi. Usman Sidik dan Bassam Kasuba untuk melakukan perubahan besar di Halmahera Selatan,” ungkap Mansur ketika dikonfirmasi Wartawan Cerminnusantara.co.id, Rabu (5/8/2020).

Untuk itu, Mansur menjelaskan bahwa berbgai Desa yang ada Kabupaten Halsel itu respon masyarakatmya begitu antusias terhadap Usman Sidik dan Bassam Kasuba.

“Jadi mulai Desa Batulak, Gumira, Bosso, Cango, Moloku, Nurjihat, Tokaka dan Terakhir Dolik, Fulai, itu respon masyarakatnya begitu antusias terhadap saudara berdua kita, yaitu Hi. Usman Sidik dan Bassam Kasuba,” jelasnya.

Ia juga memuji Calon Wakil Bupati Halsel Bassam Kasuba bahwa ia adalah anak muda yang tangguh, anak muda yang benar-benar bersikap untuk membawa kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan pada khususnya Gane Barat.

“Dari 12 Desa itu merespon sangat luar biasa terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yaitu Usman Sidik dan Bassam Kasuba,” jelasnya lagi.

Sementara dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sendiri itu semua masyarakat berbondong-bondong, bergotong royong untuk memasang APK Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Tujuh Partai Politik itu.

“Jadi sampai saat ini kita sudah 5 Hari di Kecamatan Gane Barat Utara dan dari 12 Desa itu tidak ada satu Desa dan tidak ada satu warga pun tidak merespon terkait dengan pemasangan APK di pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Hi. Usman Sidik dan Ali Hasan Bassam Kasuba,” katanya.

Sementara soal pembentukan Tim. Ketua DPD PAN itu mengatakan lagi bahwa masyarakat berbondong-bondong. Padahal tadinya mereka hanya menyiapkan satu Desa hanya 50 orang, tetapi malah satu Desa terdapat ada 50 dan ada juga 60 hingga 70 orang.

“Mereka sendiri merespon luar biasa karena salah satu tokoh makayoa yaitu sodara Hi. Usman Sidik yang berani tampil dengan menjawab seluruh keresahan masyarakat Halmahera Selatan saat ini, jadi pada intinya tidak ada kendala sama sekali dilapangan,” tutupnya. (Red/CN)

Pendaftaran BK-LM ke Gerindra Inprosedural, Ketua DPD Malut Dilaporkan ke DPP

Berita Daerah Biro Halsel, Politik|oleh

HALSEL, CN – Ketua DPC Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Likur Latif, melaporkan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Sahril Taher ke DPP dikarenakan memberikan Laporan bohong terkait proses pencalonan hingga penerbitan Rekomendasi Gerindra ke pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba dan Lutfi Machmud pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang ke DPP Gerindra.

Melalui sambungan Telepon, Ketua DPC Gerindra Halsel membenarkan adanya Laporan tersebut. Ia bahkan mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam perekrutan pencalonan Kepala Daerah Pilkada Halsel oleh Partai Gerindra.

“Hari ini, Rabu (5/8/2020) sudah melaporkan Ketua DPD ke DPP. Alasannya, soal pencalonan saudara Bahrain Kasuba kami nilai cacat, sebab Ketua DPD memasukan informasi yang tidak akurat ke DPP, ada beberapa poin yang kami bubuhkan dalam laporan tersebut. Salah satunya, DPP Gerindra diminta infestigasi Ketua DPD Gerindra Malut, sebab hingga kini saya sendiri tidak dilibatkan dalam perekrutan pencalonan, maka kami nilai pencalonan saudara Bahrain Kasuba inprosedural,” bebernya.

Ia memastikan Rekomendasi yang saat ini dikantongi Kandidat BK- LM tersebut akan gugur.

“Dan jika laporan kami ini tak ditindaklanjuti DPP, saya siap mundur dari Jabatan DPC Gerindra Halsel,” ancamnya.

Terpisah, Ketua DPD Gerindra Malut Sahril Taher saat dikonfirmasi via Telepon di Nomor +628134022xxxx enggan merespon. (Red/CN)

Diduga Sekongkol Tutupi Masalah Desa, Pemdes Ngokomalako Didemo

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Barisan Pelajar Mahasiswa Ngokomalako (BPMN) Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar aksi protes kepada Pemerintah Desa Ngokomalako dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di nilai bekerja sama untuk menutupi masalah dalam Desa dan juga di nilai lambat dalam menyelesaikan masalah pokok Desa.

Melalui rilis yang diterima Wartawan Cerminnusantara.co.id ini, aksi di gelar pada dua rute yakni tempat keramaian (Tempat Pesta) dan di depan Kantor Desa Ngokomalako, Rabu (5/8/2020) dengan massa aksi berkisar 25 orang lebih yang di mulai pada Pukul 08.15 WIT sambil pembakaran Ban.

Aksi yang gelar di peralat satu Buah Megarafon, satu Buah Spanduk yang bertuliskan “Pemdes Ngokomalako Berdosa/Bafoya”, selembaran Propaganda, dan Umbul-umbul.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Rais Ramli yang juga sebagai Sekertaris BPMN, saat di konfirmasi oleh para awak media melalui WhatsaAp menyampaikan dengan melihat situasi Desa Ngokomalako belakangan ini sangat memprihatinkan, baik itu pada situasi ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya.

Kata Rais, proses pemerintahan yang seharusnya menjawab serta melihat problem pokok yang terjadi di Desa Ngokomalako malah berbanding balik untuk menutupi masalah sosial yang terjadi lewat perselingkuhan antara Pemerintah Desa dan BPD.

“Penyalahgunaan demokrasi membawa situasi yang semakin parah, maka BPD yang seharusnya menjadi penengah, penampung aspirasi serta mengawal kinerja Pemerintah Desa tetapi BPD yang ada di Desa Ngokomalako itu hanya omong kosong belakang alias hanya ikut-ikutan perintah Kepala Desa,” ujarnya.

Menurutnya, sudah banyak cara yang dilakukan oleh BPMN sebagai langkah demokrasi, baik itu dalam bentuk aksi (Demostrasi) dan Audiensi. Maka kata Rais, sampai pada saat ini tuntutan mereka di hari-hari kemarin belum terealisasi oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Ngokomalako, yakni Suleman Abas.

“Maka dari itu, sikap dari kami BPMN, jika tuntutan kami tidak terealisasi maka akan adakan aksi susulan di tingkat kabupaten,” tegas Korlap.

Di ketahui, aksi berakhir pada pukul 11.00 Wit dengan di lakukan hering terbuka bersama pemerintah Desa Ngokomalako.

Adapun isu tuntutan dari BPMN diantaranya:

1. Transparansi anggaran Bumdes.
2. Transparansi anggaran Covid-19.
3. Transparansi anggaran pendidikan.
4. BPD segera keluar dari Kantor Desa.
5. Pemerintah Desa tidak merata dalam proses pembangunan.
6. Pemerintah Desa lemah dalam menangani kondisi pendidikan.
7. Pemdes jangan ikut ikutan. kampanye dalam menyambut PILBUP. (Red/CN)

Genangan Air Dan Becek Di Jalan, Pemdes Jikotamo Lakukan Penimbunan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Jalan pemukiman yang sudah di sirtu kini kembali berlubang dan tergenang air serta becek saat turun hujan, untuk mengatasi hal ini. Pemerintah Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melakukan penimbunan kembali dengan tanah sirtu.(05/08/2020)

Badan jalan Desa Jikotamo Kec. Obi, yang di bangun beberapa tahun lalu kini mulai berlubang karena adanya beban akibat aktifitas kendaraan roda 4 dan turun hujan menyebabkan air tergenang serta becek. Sehingga aktifitas lalulintas selalu terganggu.

Melihat aktifitas warga yang selalu terganggu akibat genangan air dan becek Kepala Desa Jikotamo Hamid Ode Umar beserta stafnya langsung terjun ke lapangan guna melakukan kegiatan penimbunan.

Penimbunan jalan tersebut, Kepala Desa Jikotamo Hamid Ode Umar langsung kerahkan satu unit Dump Truck untuk mengangkat timbunan.

Hamid Ode Umar saat di konfirmasi, kepada awak media cerminnusantara.co.id dia menyampaikan “ini kami lakukan karena kami melihat saat warga yang sedang berjalan dengan motor atau mobil biasanya di genangan air langsung airnya terpancar naik sehingga membasahi warga yang sedang berjalan di situ ada terjadi adu mulut” kata Hamid

Lanjut Hamid “melihat kondisi ini saya secara pribadi juga prihatin terhadap warga sehingga saya juga mengambil langkah untuk melakukan penimbunan, apalagi akhir-akhir ini kita lihat curah hujan terus menerus sehingga genangan air dan becek di jalan banyak” tutur Hamid.(Red/CN)

Diduga Tak Tersentuh Hukum, Pembangunan Jembatan Di Pulau Makian Mangkrak

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL,CN – Proyek pembangunan jembatan Desa Talapao kecamatan Pulau makian barat, kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) Mangkrak dan tak dapat di fungsikan, sementara oknum pejabat diduga tak tersentuh hukum.

Pasalnya Pekerjaan yang di kerjakan dari tahun 2017 dari Dinas pekerjaan umun dan penataan ruang provinsi Maluku Utara dengan pagu anggaran 10.000.000.000.00 ( Sepuluh Miliar) sampai saat ini tak kunjung selesai.

Sementara proyek yang bersumber dari dana APBD Provinsi Maluku Utara yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT. CITRA HENTABA GROUP sudah berlangsung 4 Tahun sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Dari pantauan media cerminnusatara.co.id Rabu (05/08/20) Proyek pembangunan jembatan tersebut menjadi monumen proyek yang mangkrak hingga tak dapat di fungsikan, Sementara kondisi fisik Jembatan sudah berlumut dan hitam belum lagi dinding proyek yang menelan dana Rp 10 miliar tersebut sudah ada yang Rusak.

Sementara itu, Gagalnya pekerjaan proyek dari Dinas Pekerjaan umum (PUPR) Provinsi Maluku Utara mendapat kecaman dari warga Kecamatan Pulau Makian sebab jembatan tersebut merupakan akses jalan keliling Pulau Makian

Masyarakat juga berharap ada upayah dan langkah dari semua pihak, terutama Pihak lembaga supermasi Hukum atas mangkraknya pembangunan jembatan di Desa Talapao. (Red/CN)