Pansus DPRD Temukan Dugaan Pemotongan DAK 15% Di Enam Sekolah, Oleh Oknum Kepala Seksi Diknas Kepsul

SANANA, CN – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) menemukan adanya pemotongan anggaran DAK Rp21 Miliar, di sejumlah sekolah yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara,

Pasalnya, ketika Pansua DPRD turun langsung di lapangan mengkroscek ada temuan pemotongan anggaran 10% di setiap sekolah penerima DAK, yang dilakukan oleh Oknum Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kepsul berinisial P.F.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Ketua Pansus LKPJ, Lasidi Leko, kepada pewarta media cerminnusantara.co.id, pada, Minggu (20/06/2021), di Caffe Air Sontong.

Alokasi nggaran DAK di Disdik Kepsul ada Rp21 M lebih, dan anggaran tersebut di alokasikan kepada sekolah-sekolah penerima DAK yang ada di Sula,” tuturnya politisi yang menduduki DPRD Dua Periode ini.

“Oleh karena itu, lanjut Lasidi, dari beberapa sekolah itu kami (DPRD), temukan ada pemotongan yang sengaja di lakukan oleh Oknum tertentu berinisial P.F, salah satu Kepala Seksi di Dinas Pendidikan Sula.

Di antaranya ada beberapa sekolah di wilayah satu dan dua yang kemarin kita kunjungi, salah satunya SMP N 1 Malbufa. Di SMP 1 Malbufa itu, kurang lebih 315 juta untuk rehab berat, kemudian untuk mobilernya sekitaran 50 juta lebih.

Politiai PBB Kepsul, Lasidi menambahkan dari jumlah anggaran yang di alokasikan untuk SMP N 1 Malbufa ini, ternyata ada beberapa pekerjaan yang belum juga di selesaikan.

“Kami juga berkomunikasi langsung ke Kepseknya, dan beliau sampaikan ada beberapa anggaran yang di potong oleh Dinas lewat salah satu Oknum Kepala Seksi. Pemotongannya setelah pencairan di Bank Kepseknya menghadap ke rumah Oknum Kepala Seksi tersebut untuk melakukan pemotongan 10% dari anggaran tersebut,”ucapnya.

Pencairan tahap pertama misalnya 20% adalah 40 juta, itu di potong 10%, tahap ke dua 80 juta, di potong sekitar 15%, dan tahap ke tigapun demikian, bahkan mobilerpun di potong sekitar 5 juta.

Hal ini, tambah Lasidi Leko, sama juga dengan yang kami temukan di Desa Sekom. Di Sekom ada juga beberapa aitem juga belum selesai, begitupun di Desa Wai Nib, Kepseknyapun menyampaikan hal sedemikian.

“Untuk Desa Wai Nib, beberapa aitem yang belum selesai di antaranya, plafon yang hanya di cat tidak di ganti, mobilerpun tidak menggunakan mebel setempat dan hanya kerjakan sendiri dirumah tidak sesuai RAB dan anggaran, anggaran mobiler kurang lebih 21 juta,

Untuk Desa Wai Liapun demikian, anggaran DAK yang di alokasikan, Kepsek kerjakan di lahan orang bukan lahan sekolah, ada juga anggaran rehab tapi belum selesai.

Ketua partai PBB menegaskan, bahwa pihak DPRD juga akan meminta pihak yang berwajib, dalam hal ini Polres Kepulauan Sula, dan juga Kejaksaan Negeri Sanana, untuk melidik kembali terkait kegiatan program di tahun 2020.

“Setelah monitoring pansus DPRD, nanti kami akan buat rekomendasi ke pihak Pemda, serta tembusan ke Polres dan Kejaksaan untuk segera melidik terkait program yang di kerjakan di tahun 2020 kemarin,” tegasnya.

Sekedar informasi untuk di himpun ada juga, enam sekolah yang saat ini menjadi temuan Tim Pansus DPRD Kab. Kepulauan Sula diantaranya, SMP Malbufa, Wai Lia, Wai Nin, Fuk Wew, Sekom, dan Wai Nib. (Is/CN)

Kunjungan Sejumlah Menteri di Halsel Kecewakan LSM SAKTI

HALSEL, CN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kecewa dengan Kunjungan 10 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo di Kabupaten Halsel yang di jadwalkan pada Tanggal 23 Juni 2021 yang hanya menjadikan Bandara OESMAN SADIK sebagai tempat persinggahan sementara untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Obi Kawasi.

“Kunjungan 10 Menteri ke Kabupaten Halmahera selatan dan langsung ke Obi kawasi untuk meresmikan smelter baru Halmahera Persada Lygend (HPL) sangat mengecewakan masyarakat Halsel di antaranya Tokoh Masyarakat, Tokoh adat dan Tokoh Pemuda serta LSM di Halmahera Selatan,” ucap Ketua Sakti Halsel, Juwanda Sangaji, kepada media ini, Minggu (20/6/2021).

Menurutnya, para mentri sangat angkuh dan sombong tidak mau membuka ruang untuk berjumpa dengan masyarakat Halsel.

“Kami kecewa dengan kunjungan Para menteri kabinet Jokowi Dodo ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengecam keras kunjungan para Menteri tersebut lantaran katanya para Mentari tidak sama sekali memberikan waktu kepada Masyarakat, Tokok adat, Pemuda ataupun OKK di Kabupaten Halmahera Selatan untuk bertatap muka ataupun berdialog.

“Para Menteri tidak memberikan waktu kepada Masyarakat, Tokok adat, Pemuda ataupun OKK di Kabupaten Halmahera Selatan untuk bertatap muka ataupun berdialog terkait menuju Kabupaten Halmahera Selatan yang juga butuh untuk diperhatikan baik dalam Pembangunan Ekonomi dan lain-lain,” tutupnya. (Red/CN)

Kodim 1509/Labuha Bentuk Posko PPKM Mikro Covid-19 Tingkat Kecamatan

HALSEL, CN – Pembentukan Posko PPKM di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) merupakan bagian dari tindakan pencegahan, Penanganan dan Pendataan yang diakibatkan Corona Virus. Dengan demikian, Kodim 1509/Labuha yang mempunyai 5 Koramil di Kabupaten Halsel menggandeng Pemerintah Desa (Pemdes) untuk menjadikan Kantor Desa sebagai Posko PPKM, Minggu (20/6/2021).

Pembentukan Posko PPKM merujuk dari meningkatnya kasus angka Positif Covid-19, sehingga perlunya pembentukan Posko PPKM di seluruh Indonesia. Apalagi Kodim 1509/Labuha tepatnya Kabupaten Halsel sudah terjadi peningkatan angka kasus positif.

Dandim 1509/Labuha menginstruksikan seluruh Danramil jajaran agar Posko PPKM di wilayah masing-masing sudah harus terbentuk.

“Sudah menjadi suatu kewajiban kita untuk membentuk Posko PPKM dan selalu mengedukasi masyarakat untuk taat akan Prokes, jika masyarakat sudah sadar akan kewajiban untuk menjalankan Prokes, Insya Allah Covid-19 di wilayah kabupaten Halmahera Selatan bisa kita tekan dan tak lagi terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19,” ujar Letkol Inf Untung Prayitno.S.I.P., M. Han.

Terlihat Posko PPKM di beberapa Desa di Kecamatan Bacan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur dan wilayah Kecamatan Kayoa juga sudah terbentuk, begitu pula di wilayah lain, sesuai dengan laporan dari para Danramil jajaran. (Red/CN)

Memeriakan HUT Bhayangkara Ke-75, Polres Kepsul Buka Turnamen Sepak Bola Gawang Sedang

SANANA, CN – Kapolres Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) AKBP Herry Purwanto, SH. S.I.K. M.ik, menggelar upacara dan membuka turnamen Sepak Bola Gawang Sedang serta beberapa kegiatan lainnya, dalam rangka memperingatan hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke 75 Tahun, yang dipusatkan di halaman Polres Kepsul, Sabtu (19/06/2021) pagi.

Kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara Ke-75 Tahun. Guna mempererat silaturahmi dan menumbuhkan jiwa sportivitas sesama personil Polres Kepulauan Sula. Serta diikuti antar satuan Kerja (Satker) lingkup Polres Kepulauan Sula, dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara Ke-75 Tahun.

Mata lomba yang dibuka dalam rangka memerihkan HUT Bhayangkara Ke-75 Tahun, di antaranya Pertandingan Sepak Bola Gawang Sedang, Volleyball (Bayangkari), Tenis Meja, dan Pertandingan Domino.

“Dalam Apel gabungan pembukaan Turnamen sepak bola di Pimpin lansun oleh Bapak Kapolres Kep Sula AKBP Herry Purwanto SH S.Ik, M.Ik dan di hadiri oleh PJU Polres Kep. Sula, dan Seluruh Anggota Polres Kab. Kepulauan Sula.

Lewat kesempatan ini, dalam sambutan Bapak Kapolres Kep. Sula AKBP. Herry Purwanto.Sik.Mik. Menyampaikan arahan bahwa, kegiatan sepak Bola Gawang Sedang ini di selenggarakan untuk Menyambut (HUT) Bhayangkara yang Ke -75 Tahun?

Hari Ulang Tahun yang Ke-75 ini kita bisa lebih Dewasa dan lebih Proporsional dengan keikhlas untuk Mengayomi, dan melindungi serta Melayani masyarakat dalam pelaksanaan Tugas kita kedepan,” ungkapnya.

“Lebih lanjut Bapak Kapolrse Sula Herry, sapaan akrabnya, bahwa pelaksanaan kegiatan Turnamen Sepak Bola di khususkan hanya untuk internal di jajaran Polres Kepulauan Sula, karena mengingat saat ini masi berada pada situasi Global pandemik Covid-19. Sehingga ia menghimbau kepada seluruh peserta maupun anggota yang sempat menonton untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, tidak berkerumun, maupun memakai masker,” sambungnya.

Kapolres Kep. Sula, mengharapkan kepada seluruh pemain untuk bertanding Secara Profesional dan sebelum bermain agar di Lakukan pemeriksaan kesehatan dengan menyiapkan Tim Kesehatan Polres, jika merasa diri kurang sehat di harapkan jangan di paksakan untuk bermain,” tegasnya Kapolres Kepulauan Sula.

Selian itu, tim yang tampil perdana dalam perayaan HUT Bhayakara Ke – 75 Tahun, pagi tadi adalah Tim Sat Lantas melawan Tim Gabungan yang diikuti oleh Kapolres dan Wakapolres, dengan hasil ahir tim sat lantas berhasil tumbangkan tim gabungan dengan score 2 sementara untuk tim Gabungan memperoleh Scor 1,” tutup orang nomor satu di Polres Kepulauan Sula itu. (Is/CN)

Pengurus AWAS Resmi Terbentuk di Halsel

HALSEL, CN – Sejumlah awak Media resmi bentuk Aliansi Wartawan Saruma (AWAS) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada Jum’at (18/6/2021).

AWAS merupakan salah satu organisasi Pers Lokal yang dibentuk dengan tujuan tak lain sebagai fungsi kontrol kinerja Pemerintah Daerah. Hal itu disampaikan Ketua AWAS Halsel, Sadam Hadi saat diwawancarai sejumlah awak media di Warkop Kedai Katu Desa Tomori Kecamatan Bacan.

AWAS dibentuk, Sadam mengatakan, lantaran semangat berhimpun rekan-rekan seperjuangan untuk mewujudkan komitmen dengan satu visi tetap menjaga independensi mengawasi program Pemda Halsel.

“AWAS dibentuk atas ingin bersolidaritas untuk mewujudkan tatanan Demokratis di Bumi Saruma. Mulanya kami hanya berdiskusi antara awak media online dan cetak membangun wadah berhimpunnya wartawan. Alhamdulillah, semua setuju dan saya dipercayakan sebagai Ketua AWAS Halsel,” tutur Sadam.

Wartawan Seputar Malut itu menyampaikan, sekalipun lembaga wartawan yang ia pimpin itu baru dibentuk, namun punya daya tarik tersendiri.

Sebab, jelas Sadam bahwa pengurus AWAS mengakomodir 20 wartawan yang eksis memotori media online dan cetak itu cukup handal mengawal program Pemerintah.

“Pengurus AWAS terdiri dari 20 wartawan yang eksis peliputan di Halsel, maka dipastikan kami tetap bergerak mengawal Pemerintahan,” tegasnya.

Dalam waktu dekat ini, Sadam bilang, pengurus AWAS akan melakukan silaturahmi dengan Bupati dan Wakil Bupati Halsel, Usman Sidik dan Bassam Kasuba untuk menyampaikan terkait agenda pelantikan pengurus yang dijadwalkan pekan depan.

“Insya Allah, kami akan bersilaturahmi dengan pak Bupati dan Wakil Bupati Halsel guna menyampaikan agenda Pelantikan AWAS yang sudah dijadwalkan,” terang Sadam.

Sekedar diketahui, pertemuan Jum’at malam itu memutuskan secara aklamasi Sadam Hadi, Wartawan Seputar Malut itu ditunjuk sebagai Ketua Umum AWAS Halsel dan Sekertaris Umum, Asbar Ikram Kabiro Halsel Haliyora serta Bendahara Umum, Hardin Hi. Idris Kabiro Halsel CerminNusantara. (Red/CN)

Pemda Kepsul Diera HT-ZADI Berhutang Pajak Mobdis

SANANA, CN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) diera kepemimpinan HT-ZADI memiliki tunggakan pajak bebera kendaraan dinas pada UPTD Samsat Sanana

Hal ini diungkapkan Oleh Kepala UPTD Samsat Sanana Kamaludin Surandi Buamona Kepada pewarta media ini, Kamis,(17/06/2021)

“Ada beberapa mobil dinas yang memang belum di bayar tunggakan pajaknya kalau di taksir mugkin berkisar 5.000.000.00 saja, sebelumnya bayak tapi sebagian sudah di lunasi oleh bagian Umum dan perlengkapan,”tuturnya

Yang lebih mengerikan lagi mobil dinas yang di gunakan oleh beberapa pejabat ternama di Sula belum terverifikasi oleh sistem online Samsat Sanana

“Lanjut Kamaludin Surandi Buamona, ada kendaraan dinas yang di pakai pejabat Sula seperti DG 02 Sampai DG 07 belum terverifikasi online oleh data kami mereka Masi mengunakan data manual sehingga di data kami belum terbaca apakah mereka suda bayar pajak ataukah belum,”Ujarnya

Dikatakan, Kami di pihak Samsat sejauh ini masi Menuggu dari bagian umum dan perlengkapan untuk perbaiki data Mobdis yang belum terverifikasi oleh sistem online kami di Samsat Sanana

“Kami masi Menuggu Pemda Sula dalam hal ini di bagian Umum dan Perlengkapan agar bisa lakukan pelunasan tunggakan pajak beberapa mobdis dan membawa BPKB kendaraan dinas Yang belum terdaftar dalam sistem online kami, untuk kami daftar sehingga bisa di ketahui kedepannya,”tutup. (Is/CN)