Pasien Tumor Asal Malut Terlantar di RS Makassar, Curhat Anaknya Viral di Facebook

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Seorang pasien rujukan asal Provinsi Maluku Utara (Malut), atas nama Mulyati A. Mustafa, mengalami keterlambatan tindakan medis di salah satu Rumah Sakit (RS) di Kota Makassar. Sang anak, Dewi Sartika, menyampaikan curhat pilunya melalui Facebook, dan unggahan tersebut kini viral serta menuai simpati publik.

Dalam unggahan yang ditujukan langsung kepada Gubernur Malut, Sherly Laos, Dewi mengaku ibunya datang ke Makassar untuk menjalani operasi tumor, namun hingga saat ini belum mendapatkan tindakan medis apa pun, meski seluruh berkas dan hasil pemeriksaan sudah lengkap.

“Kami datang dari jauh, semua syarat sudah lengkap, tapi mama saya belum juga dioperasi. Sekarang beliau makin lemah dan bahkan tidak bisa makan,” tulis Dewi dalam unggahan yang kini ramai dibagikan hingga saat ini, Senin (14/7/2025).

Tinggal di Mess Tanpa Kontrol Medis

Dewi Sartika, menyampaikan curhat pilunya melalui Facebook, dan unggahan tersebut kini viral serta menuai simpati publik.

Dewi menuturkan, sejak kedatangan mereka ke Makassar, pihak RS selalu berdalih bahwa tidak ada kamar atau ruangan kosong, meskipun sudah menunggu sejak bulan lalu. Lebih parah lagi, pasien hanya tinggal di mess tanpa kontrol medis sama sekali.

“Kami hanya tinggal di mess. Tidak ada Dokter yang cek kondisi mama. Setiap ditanya, rumah sakit hanya bilang tunggu kamar kosong,” tulisnya lagi.

BPJS dan Birokrasi yang Menyulitkan

Dalam pesan pribadi, Dewi juga menyebut bahwa pihak rumah sakit sempat menyampaikan bahwa sebagai pasien BPJS, ibunya membutuhkan surat pengantar dari Dinas Sosial (Dinsos) atau pejabat berwenang agar bisa mendapatkan layanan maksimal.

“Padahal ini pasien rujukan resmi. Kenapa harus menunggu surat lagi? Sementara kondisi ibu saya semakin memburuk,” keluhnya.

Permintaan Tindakan Tegas dari Pemerintah

Dalam pesan pribadi Dewi yang viral.

Melalui unggahannya yang menyentuh, Dewi memohon perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, terutama Gubernur Sherly Laos, serta pihak terkait di Makassar agar segera memberikan solusi atas situasi ini.

“Saya tahu Ibu Gubernur punya niat baik. Tapi mohon cek orang-orang yang mengurus kami di lapangan. Jangan sampai niat baik ibu jadi gagal hanya karena pengawasan yang lemah,” pintanya.

Catatan Redaksi Cermin Nusantara

Kasus ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi antara daerah pengirim pasien dan rumah sakit rujukan. Penanganan yang lamban dapat berdampak fatal bagi pasien, terutama mereka yang berasal dari luar daerah dan jauh dari keluarga.

Kami membuka ruang klarifikasi dari pihak rumah sakit dan Dinas terkait. Semoga masalah ini segera ditangani dan pasien bisa mendapatkan haknya untuk sehat kembali. (Hardin CN)

Lewat Facebook, Warga Tuntut Pembayaran Lahan Gedung DPRD Halsel: Jangan Buat Kami Susah

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Sebuah unggahan di grup Facebook INFO HALSEL mengundang perhatian publik, setelah seorang warga menyuarakan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terkait lahan milik keluarganya yang telah digunakan untuk pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel dan fasilitas Pemerintahan lainnya.

Unggahan tersebut ditulis oleh akun bernama Uthyy Ermawati pada Kamis, 10 Juli 2025, yang mengaku sebagai anak dari pemilik lahan. Ia meminta agar Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, segera menindaklanjuti penyelesaian pembayaran lahan orang tuanya.

“Yang terhormat Bapak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, kami selaku pemilik lahan meminta agar pemerintah daerah segera membayar lahan orang tua kami. Jangan buat kami susah. Kami ini rakyat kecil dan kami menuntut karena ini adalah hak kami,” tulis Uthyy dalam unggahannya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui secara langsung perjuangan orang tuanya dalam mempertahankan hak atas lahan tersebut sejak masa kecil.

“Saya sebagai anak mewakili orang tua saya karena saya telah melihat perjuangan orang tua saya untuk memperjuangkan haknya. Saya juga telah mendengar cerita masa kecil orang tua saya yang sejak  umur 4 tahun, sudah menempuh jarak kilometer untuk lahan yang saat ini menjadi gedung DPR Halmahera Selatan. Keluarga saya yang mendambakan keadilan di negeri tercinta ini,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Uthyy berharap curahan hatinya bisa sampai ke hati nurani pemimpin daerah.

“Semoga berita ini sampai di telinga, mata, dan hati nurani Bapak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel terkait tuntutan tersebut. (Hardin CN)

Dari Kaki yang Patah, Kades Tabalema Tetap Melangkah untuk Rakyatnya Bagikan BLT dan Insentif 2025

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Di tengah rimbunnya hutan dan tenangnya laut di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, kembali mengguratkan kisah sederhana yang sarat makna. Dimana, ketika negara hadir lewat uluran tangan Pemerintah Desa (Pemdes) menyulam harapan dalam denyut kehidupan rakyat kecil.

Uniknya, terlihat pemandangan langit Mandioli Selatan tak sekadar biru. Ia seperti turut menjadi saksi bisu atas kepedulian yang mengalir dari Pemdes Tabalema kepada warganya yang  membutuhkan. Kepala Desa (Kades) Tabalema, dengan wajah penuh tanggung jawab melalui perangkatnya, memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2025, sekaligus insentif selama 6 bulan bagi para penjaga nilai dan tradisi, yakni Badan Sara serta dukungan bagi roda organisasi PKK yang senantiasa menopang urusan ibu-ibu di kampung halaman.

“BLT disalurkan kepada 23 warga penerima, dan insentif untuk 10 orang dari Badan Sara. Ini tahap pertama untuk Tahun 2025. Termasuk juga anggaran kegiatan PKK,” ujar Kades Tabalema, Abidin Taib, Jumat (4/7).

Yang membuat suasana kian menyentuh, sang Kades menyampaikan itu semua di tengah masa pemulihannya dari patah kaki akibat kecelakaan motor yang belum lama ini menimpanya. Meski dalam kondisi belum sepenuhnya pulih, ia tetap mengawasi untuk memastikan hak rakyatnya tersampaikan tanpa hambatan.

Luka yang membalut kakinya tak mengurangi semangatnya untuk melayani. Justru dari sana, kita belajar bahwa seorang pemimpin tidak diukur dari tegaknya ia berdiri, tapi dari kokohnya ia memikul amanah.

Tak hanya angka yang dibagikan, melainkan amanah yang dititipkan. Di setiap lembar bantuan, tersimpan harapan tentang dapur yang kembali mengepul, anak-anak yang bisa ke sekolah tanpa cemas dan lansia yang tak lagi merasa sendiri.

Badan Sara, pilar adat yang selama ini menjaga kearifan lokal dan menyeimbangkan suara rakyat dengan suara leluhur, juga mendapat perhatian. Mereka bukan sekadar pelengkap struktur Desa, tetapi cahaya penuntun dalam tiap keputusan musyawarah kampung.

Sementara itu, para perempuan penggerak PKK, yang selama ini diam-diam menjadi jantung sosial Desa, kembali diberi ruang bergerak, menyusun program, mengolah potensi dan menguatkan peran ibu-ibu dalam membangun peradaban kecil di sudut Halmahera.

Mungkin bagi sebagian, jumlah itu tampak kecil. Tapi di mata warga Tabalema, ia adalah kabar gembira, adalah napas baru. Di tengah gejolak ekonomi dan ujian zaman, mereka tak merasa sendiri. Negara hadir dalam wujud yang paling membumi melalui tangan para pemimpin Desa yang tak melupakan siapa yang mereka wakili.

Di Tabalema, nama-nama yang menerima bantuan bukanlah angka-angka, melainkan cerita. Sebab, Bantuan ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah bentuk kasih sayang pemerintahan kepada rakyatnya. Bahwa mereka, di ujung selatan pulau, tetap dihitung dalam derap kebijakan. Bahwa keberpihakan itu nyata, tak hanya dalam janji, tapi dalam tindakan.

Semoga apa yang dilakukan oleh Pemdes Tabalema menjadi contoh bagi Desa-desa lain di penjuru negeri ini, bahwa pemerintahan yang tulus, walau sederhana, mampu menjadi pelita di tengah kesulitan.

Desa Tabalema kembali menulis sajak kemanusiaannya, tentang pemimpin yang tetap berjalan walau tertatih, tentang pemerintah yang tak lupa menoleh ke bawah, tentang rakyat kecil yang tak lagi harus berteriak untuk didengar dan tentang keadilan di Desa yang bernama Tabalema. (Hardin CN)

Gubernur Hadir Saat Derita, Jurnalis Halsel Ucapkan Terima Kasih

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dalam pelukan duka akibat bencana banjir yang menyapu sejumlah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kehadiran Gubernur Malut, Serly Tjoanda, menjadi cahaya kecil yang memberi harapan. Kunjungan kerja orang nomor satu di Provinsi ini menuai apresiasi dari para pewarta yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Saruma (AWAS) dan Persatuan Jurnalis Saruma (PJS).

Ketua AWAS, Sadam Hadi, menyebut kunjungan itu sebagai tindakan yang tidak hanya mencerminkan kepemimpinan politik, tetapi juga menebarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tulus.

“Kehadiran beliau bukan sekadar sebagai Gubernur, tapi juga sebagai manusia yang punya hati. Ada sisi politik tentu, namun yang paling terasa adalah naluri kemanusiaannya,” ujar Sadam, Selasa, 1 Juli 2025.

Senada, Sekretaris PJS Risman La Mitira menyampaikan bahwa Gubernur Serly telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak. Selain bantuan langsung, Gubernur juga menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur di Halsel.

“Ada banyak bantuan yang sudah dan akan diberikan, termasuk untuk para nelayan. Ini bentuk sinergi dengan visi agro maritim Bupati Bassam dan Wakil Bupati Helmi,” jelas Risman.

Tak hanya kepada Gubernur, Risman juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah Halmahera Selatan atas kerja keras dan dukungan mereka.

“Kami dari PJS mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin atas kepedulian yang luar biasa bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam simpul solidaritas dan rasa hormat, para jurnalis menyuarakan apresiasi atas kehadiran pemimpin yang datang bukan hanya membawa kebijakan, tetapi juga membawa harapan. (Hardin CN)

Di Tengah Boikot, PDAM Halsel Tetap Mengalirkan Pelayanan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kala amarah warga Desa Buton, Kecamatan Obi, meluap seperti mata air yang tertekan batu, Kantor Unit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), tetap memilih jalan pelayanan. Senin pagi, 30 Juni 2025, saat warga menggembok gerbang dan menyuarakan protes, petugas PDAM tetap berjalan di jalur pengabdian.

Aksi itu bukan tanpa sebab. Warga menggugat kebijakan tarif air bersih kategori R1, R2 dan R3 yang dinilai mencekik serta menolak sistem pembayaran berbasis aplikasi. Mereka menuntut pengembalian dua bak penampungan air yang selama ini digunakan PDAM untuk didistribusikan kepada pelanggan. Mereka ingin mengelola air, hak dasar kehidupan secara mandiri.

Desakan warga juga menyasar pada buruknya fasilitas dan jaringan instalasi air yang kerap bocor dan tak berpihak. Namun, di tengah tekanan, Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, memilih berdiri tenang dalam badai.

“Pelayanan tetap jalan. Kami tetap melayani pelanggan karena PDAM hadir bukan untuk bisnis semata, tapi untuk pengabdian,” ucapnya, tenang namun tegas.

Ia menegaskan bahwa tarif yang diberlakukan telah mengacu pada Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 186 Tahun 2022. R1 ditujukan bagi warga berpenghasilan rendah, R2 untuk menengah, dan pemakaian dihitung berdasarkan konsumsi yang terekam dalam sistem digital.

Terkait keluhan tagihan yang membengkak hingga Rp 400 ribu–Rp 500 ribu, Soleman menjelaskan, itu karena tunggakan sebelumnya dan pemakaian yang melewati batas. Ditambah lagi, banyak instalasi pelanggan yang bocor dan satu meteran dipakai beberapa rumah. Tanggung jawab kami hanya sampai meteran, selebihnya urusan pelanggan.

Tentang tuntutan pengembalian dua bak air, Soleman menjelaskan bahwa keduanya adalah aset Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut.

“Kami sudah bersurat ke BWS. Jika regulasi mengizinkan dikelola warga, kami siap mengembalikan. Tapi saya ingin katakan: rugi jika aset itu tidak digunakan. Misi PDAM adalah mengalirkan pelayanan, bukan menampung konflik,” pungkasnya. (Hardin CN)

PWI Malut Semprot Gubernur Sherly Tjoanda: Mengintimidasi Jurnalis Adalah Pelanggaran Konstitusi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Insiden penghalangan kerja jurnalistik oleh oknum aparat saat kunjungan Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), memicu kecaman keras dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malut.

Ketua PWI Malut, Asri Fabanyo, menegaskan bahwa tindakan sejumlah oknum TNI-Polri dan ajudan Gubernur yang melarang wartawan meliput merupakan bentuk nyata arogansi kekuasaan dan ancaman serius terhadap kebebasan pers.

“Apa yang terjadi di Halmahera Selatan bukan sekadar miskomunikasi. Itu intimidasi terhadap kerja jurnalistik. Ini tidak bisa didiamkan,” tegas Asri, Selasa (1/6/2025).

Ia menyesalkan terjadinya kekerasan verbal maupun non-verbal terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, tindakan itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip-prinsip demokrasi.

“Profesi wartawan dilindungi oleh hukum. Menghalangi atau mengintimidasi jurnalis adalah pelanggaran konstitusi,” ujarnya.

Asri juga melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos, yang dinilai lebih sibuk membangun citra melalui konten visual daripada menjamin keterbukaan informasi publik.

“Kalau wartawan dihalangi dan hanya mengandalkan dokumentasi tim kreator, itu bukan transparansi. Itu pencitraan murahan,” kecamnya.

Ia mendesak institusi TNI-Polri mengevaluasi aparat yang terlibat dan menegaskan bahwa tugas mereka adalah menjamin keamanan serta kebebasan pers, bukan justru menjadi alat pembungkam.

“Ini tamparan keras bagi semua yang lupa bahwa jurnalis bekerja di bawah payung konstitusi. Jika jurnalis dihalangi, maka demokrasi sedang dalam bahaya,” geramnya.

PWI Malut mendesak Gubernur, Pangdam dan Kapolda untuk turun tangan, memberikan klarifikasi terbuka dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak, insiden ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi di Malut.

“Kami tidak akan diam. Jika pembungkaman ini dibiarkan, rakyat kehilangan hak untuk tahu dan negara kehilangan arah demokrasi,” tegasnya.

(Hardin CN)