Diduga Berulah di Desa Bobo, Camat Mandioli Utara Nyaris Dipukul Warga

HALSEL, CN – Camat Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Haris A Roby ternyata sering diduga kuat berulah di setiap Desa yang ada di Kecamatan Mandioli Utara. Hal itu dikeluhkan warga Desa Bobo.

“Camat Mandioli Utara juga datang di Desa Bobo beberapa Bulan yang lalu. Dia bikin provokasi antara masyarakat dan Kepala Desa (Kades),” ujar sumber terpercaya wartawan cerminnusantara.co.id, melalui via WhatsApp, Sabtu (1/7/2023).

Bahkan kata dia, Camat Mandioli Utara, Haris A Roby saat berkunjung ke Desa Bobo langsung mengumpulkan masyarakat dan bentak Pemerintah Desa (Pemdes) bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Camat datang di Desa kumpul masyarakat baru dia hajar Kepala Desa dan Perangkatnya yang tidak sesuai kenyataan,” ujarnya.

Bahkan saat itu, Pimpinan Kecamatan Mandioli Utara itu juga nyaris dipukul warga lantaran muak dengan sikapnya.

“Hampir kemarin dia dapat pukul,” tuturnya.

Sementara itu, Sekertaris Desa (Sekdes) Bobo, Samang Habib membenarkan Camat Mandioli Utara, Haris A Roby marah-marah saat berkunjung ke Desa Bobo belum lama ini.

“Mereka marah itu karena Bendahara dan Kepala Desa ada berurusan di Labuha,” akunya.

Meski begitu, ia mengaku pihaknya tidak menanggapi semua tudingan yang disampaikan Camat Mandioli Utara saat itu.

“Itu soal biasa sudah. Itu juga sebagian dari pelajaran,” tutupnya.

Terpisah, Camat Mandioli Utara, Haris A Roby dikonfirmasi via Telepon diluar jangkauan. (Hardin CN)

Camat Mandioli Utara Akui Nyatakan Ibu Kota Kecamatan Lebih Baik Pindah dari Indong ke Desa Pelita

HALSEL, CN – Camat Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Haris A Roby mengaku melontarkan pernyataan Ibu Kota Kecamatan Mandioli Utara lebih baik dipindahkan dari Desa Indong ke Desa Pelita.

“Saya hanya memberikan semangat masyarakat Desa Pelita. Agar supaya Kepala Desa (Kades) Indong di Ibu Kota Kecamatan itu harus melihat contoh terhadap Desa-desa lain yang telah melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada. Salah satu Desanya Desa Pelita,” aku Camat Mandioli Utara, Haris A Roby melalui via Telepon, Sabtu (1/7/2023).

Selain itu, Camat Mandioli Utara juga menilai Desa Pelita sudah menunjukkan contoh yang baik daripada Desa Indong sebagai pusat Ibu Kota Kecamatan.

“Tapi kalau berhubungan dengan peralihan Ibu Kota Kecamatan itu kan mustahil. Hanya saja, saya menyampaikan Desa Pelita itu layak jadi Ibu Kota Kecamatan untuk memberikan semangat kepada masyarakat Desa Pelita atas kerja kerasnya, kebersamaannya, kemudian membangun Desa dan salah satunya memberikan contoh ke Desa Indong sebagai Ibu Kota Kecamatan,” tukas Haris A Roby. (Hardin CN)

Pernyataan Camat Mandioli Utara Dianggap Provokasi, Warga Indong Mau Palang Kantor

HALSEL, CN – Warga Desa Indong, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melontarkan kekecewaan terhadap sikap Camat, Haris A Roby hingga nekat mau memalang Kantor Camat.

“Tadi masyarakat mau palang Kantor Camat,” tutur salah seorang warga Desa Indong, tidak mau publish namanya, Jumat (30/6/2023).

Sikap Camat Mandioli Utara, Haris A Roby itu diduga dinyatakan didepan masyarakat saat menghadiri undangan wisuda PAUD di Desa Pelita.

“Waktu diundang di Desa Pelita dalam rangka Anak-anak PAUD Wisuda itu,
Camat sampaikan begini, saya selaku Camat yang ditugaskan di Kecamatan Mandioli Utara secara pribadi merasa kecewa. Kenapa Ibu Kota Kecamatan tidak di Desa Pelita lalu di tempatkam di Desa Indong,” tuturnya mengulang pernyataan Camat Mandioli Utara.

Sementara informasi yang berhasil dihimpun wartawan cerminnusantara.co.id, sebuah video berdurasi 2:50 menit, masyarakat melampiaskan kekecewaan mereka dihadapan Camat Mandioli Utara, Haris A Roby didepan Kantor Camat karena dianggap sikap Camat merupakan pernyataan provokasi di Desa Pelita.

Hingga berita ini ditayangkan, Camat Mandioli Utara, Haris A Roby dikonfirmasi melalui via Telepon sedang sibuk. (Hardin CN)

Pemdes Tawa Bacan Timur Tengah Salurkan Beras kepada 104 KPM

HALSEL, CN – Sebanyak 104 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menerima bantuan Beras dari Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel, Rabu (28/6/2023).

Kepala Desa (Kades) Tawa, Lonly Loleo mengatakan, bantu Beras tersebut dari Pemerintah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Halsel.

“Bantuan ini dari Dinas Sosial Halsel. Kami dari Pemerintah Desa bertugas untuk menyalurkan,” kata Lonly Loleo.

Bantuan yang diberikan dalam bentuk Beras 10 Kilogram.

“Jadi per orang itu kita bagikan 10 kg sesuai arahan Dinsos,” jelasnya.

Untuk Desa Tawa, penerima yang terdata berjumlah sebanyak 104 KPM.

“KPM yang menerima bantuan tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikirimkan langsung oleh Dinas Sosial ke Kepala Desa,” ucapnya.

Orang Nomor Satu di Desa Tawa itu berharap, bantuan tersebut bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

“Semoga bisa membantu biar cuma sedikit. Pembagian Beras penerima PKM Desa Tawa 104 KK didampingi Pak Babintikmas, Ketua PKK Nyonya Demilta Goraph, Ketua Pokja 3 Nyonya Ester Miskin, Kaur Desa, Ketua Dusun dan para Ketua RT,” tutupnya. (Hardin CN)

Bupati Halsel dan Istrinya Terima Penghargaan Manggala Karya Kencana 

HALSEL, CN – Penyelenggaraan Acara Tahunan Peringatan Hari Keluarga Nasional akan kembali digelar pada Tahun 2023 yang dijadwalkan pada 4 sampai dengan 6 Juli 2023 di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Sejumlah Kepala Daerah dan Ketua TP PKK berlomba untuk mengusulkan dirinya sebagai salah satu dari penerima penghargaan bergengsi oleh Pemerintah Pusat melalui BKKBN yaitu Manggala Karya Kencana.

Diketahui, penghargaan Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk dan Bupati beserta Ketua TP PKK Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik dan Hj. Eka Dahliani Usman  menjadi satu-satunya pasangan Kepala Daerah di Provinsi Malut yang berhasil meraih penghargaan bergengsi berdasarkan Keputusan Kepala BKKBN nomor 118 tentang Penerima Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana sebagai apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

H. Usman Sidik dan Hj. Eka Dahliani Usman dikenal masyarakat sebagai sosok Kepala Daerah yang sangat peduli terhadap masyarakat. Terbukti pada Tahun 2023, Halsel meraih Kabupaten terbaik pertama pada penilai 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan  telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis untuk menjadi pelopor penurunan stunting.

“Pengendalian Penduduk merupakan tanggung jawab Pemerintah yang dilakukan dengan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana di Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka mendukung program strategis nasional bidang pengendalian penduduk,” ujar Bupati Halsel, Usman Sidik, Selasa (27/6). (Hardin CN)

Inspektorat Tikep Diminta Audit Khusus DD Gita Raja

TIDORE, CN – Kepala Desa (Kades) Gita Raja, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Malut), Ade M. Rasid kembali menjadi sorotan dikalangan masyarakat Desa Gita Raja. Hal ini dikarenakan penilaian masyarakat yang menganggap ada banyak kejanggalan terkait anggaran di beberapa kegiatan fisik yang ada di Desa Gita Raja.

Masyarakat Desa Gita Raja, Rizkiyawan menyebut, ada sejumlah program kegiatan fisik yang dianggap sangat janggal. Misalnya, pembangunan Deker I (Satu) dan Deker II (Dua) serta rehabilitasi saluran Air RT 04.

“Kenapa janggal, karena setiap pengerjaan kegiatan fisik RAB (Rencana Anggaran Biaya) tidak pernah diketahui secara rinci oleh pemborong (Tukang) maupun masyarakat yang bekerja dalam proyek tersebut,” ungkap Rizkiyawan kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan Bab V pasal 24 UU No 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) yang harusnya berdasarkan asas, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan dan juga partisipatif.

“Problem ini pun bukan kali pertama. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam pengerjaan proyek kegiatan fisik selalu saja seperti ini,” jelasnya.

Pihaknya meminta kepada Inspektorat Kota Tidore Kepulauan (Tikep) agar dapat melakukan Audit Khusus terhadap Dana Desa (DD) yang sudah digunakan Kades Gita Raja.

“Kami berharap kepada Inspektorat Kota Tidore Kepulauan agar dapat melakukan audit secara optimal terhadap proses penyaluran dana desa, apa kah dari tahapan perencanaan sampai realisasi itu sudah sesuai dengan RAB atau belum. Karena fakta di lapangan banyak yang sangat tidak sesuai,” pungkasnya. (Hardin CN)