Oknum Pengusaha Kayu Diduga Lakukan Penipuan Fee Terhadap Masyarakat, Kades Nyonyifi: Tidak Ada Realisasi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Masyarakat Desa Nyonyifi Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menagih janji pembayaran Fee atas pengambilan Kayu oleh salah seorang oknum pengusaha Kayu Bulat.

Kepada cerminnusnatara.co.id, Selasa (17/10/2023), salah seorang warga yang namanya tidak ingin disebutkan mengungkapkan, potensi Kayu di Desa Nyonyifi yang dikelola salah seorang pengusaha berinisial I hingga saat ini tak dibayarkan.

“Perusahaan beroperasi kurang lebih sudah hampir 1 Tahun. Namun hingga saat ini, pembayaran Fee potensi Desa itu tak kunjung dibayarkan oleh Ikbal. Padahal sudah dilakukan pemuatan sekitar 3 atau 4 Bulan lalu,” ungkapnya menyesalkan sikap oknum pengusaha Kayu itu.

Menurutnya, kepekatan pembayaran Fee hasil potensi Kayu itu sudah dibicarakan antara warga dan pemegang izin. Namun sampai saat ini, kesepakatan itu tak kunjung ditunaikan oleh Direktur KT Mari Bersatu yang selaku pemegang izin pengelolaan Kayu. Sehingga, oknum Direktur KT Mari Bersatu itu, dinilai telah melakukan penipuan terhadap warga Desa Nyonyifi.

“Kesepakatan itu dibuat setelah Perusahaan Beroperasi. Itupun didesak warga baru dilakukan rapat, guna membicarakan kesepakatan pembayaran potensi Kayu yang telah dikelola Ikbal,” jelasnya.

Adapun mengenai hasil kesepakatan, kata dia, pengusaha Kayu berinisial I itu dimintai warga untuk mengadakan Semen dan Seng sebagai pembayaran Fee atas pengambilan potensi Hutan.

“Permintaan masyarakat ini disanggupi oleh Ikbal dan dia siap membayar apa yang diminta masyarakat dan janji pembayaran nanti dilakukan di Bulan September kemarin. Namun hingga saat ini, yang terjadi hanya janji diatas janji,” sesalnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Nyonyifi, Hasim Hairun, dimintai keterangan membenarkan adanya kesepakatan itu.

Menurut Kades Nyonyifi, kesepakatan itu telah dibicarakan dalam rapat bersama antara Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak pengelola kayu serta Masyarakat.

“Sudah ada kesepakatan. Namun yang bersangkutan saat ini hanya bisa berjanji. Fee masyarakat dan Pemerintah Desa tidak ada kabar lagi. Awalnya, Ikbal janji di Bulan September, padahal sampai saat ini tidak ada realisasi,” ungkap Hasim Hairun.

Terpisah, Direktur KT Mari Bersatu saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dengan Nomor 0812xxxxx092, enggan memberikan komentar hingga berita ini ditayangkan. (Shain CN)

Peringati Hari Pangan Sedunia, Bupati Halsel Bagi-bagi Beras Gratis 

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), bersama Badan Pangan Nasional (BPN) menggelar pasar pangan murah dalam rangka memperingati hari pangan sedunia, Senin (16/10). Kegiatan ini digelar di Lapangan Merdeka Desa Labuha.

Bupati Halsel, Usman Sidik dalam kesempatan itu mengatakan, memperingati hari pangan sedunia, Pemda Halsel bersama BPN menyediakan sejumlah komoditas dengan harga murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Komoditas yang disediakan yakni Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Telur Ayam, Cabe Keriting, Bawang Merah dan Bawang Putih.

Usman bilang, komoditas yang disediakan ini dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kecuali untuk beras, ia memerintahkan diberikan secara cuma-cuma alias gratis kepada warga penerima manfaat tersebut. Hal Ini dilakukan dengan tujuan menekan inflasi Daerah.

“Kegiatan pangan murah merupakan salah satu kegiatan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau dengan tujuan mampu menekan inflasi daerah,” kata Usman.

Politikus PKB itu mengatakan, saat ini kondisi bahan pokok naik drastis sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, bersama BPN digelarlah gerakan pangan murah.

“Semoga dengan gerakan pangan murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau,” tutupnya. (Hardin CN)

Pilkada 2024, Bupati Halsel Mengaku Masih Nyaman dengan Bassam Kasuba

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Tim internal Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik mulai melakukan survei kandidat Wakil Bupati yang akan mendampingi Usman pada Pilkada 2024.

Hasil survei menunjukkan nama Abukarim Latara dan Sagaf Hi Taha sebagai kandidat terkuat calon pendamping Usman Sidik.

Abukarim Latara merupakan mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, sedangkan Sagaf saat ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel.

Kedua nama ini mengerucut mendampingi Usman Sidik usai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengubah sikap politik mereka dengan mendukung kadernya sendiri sebagai Calon Bupati Halsel pada 2024.

PKS sendiri diketahui telah menyatakan sikap bakal mendukung Wakil Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai Cabup.

Bupati Usman yang diwawancarai membenarkan hasil survei terkait Dua nama tersebut.

“Jadi dua nama itu dipilih melalui hasil survei. Hasilnya urutan pertama masih Bassam Kasuba, selanjutnya baru disusul Abukarim Latara dan Sagaf Hi Taha,” ungkapnya, Sabtu (14/10/2023).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sendiri mengaku masih merasa nyaman dengan Bassam Kasuba untuk sama-sama bertarung di Pilkada Halsel mendatang.

“Masih nyaman untuk sama-sama di Pilkada, namun kalau PKS tetap dorong Bassam maju Calon Bupati, ayo kita tarung. Tergantung Pak Bassam-Nya,” tutupnya. (Hardin CN)

Partai Demokrat Dorong Kadernya Bertarung di Pilkada Halsel 2024

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara (Malut), ikut mendorong kadernya untuk bertarung pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), yang akan berlangsung pada 2024 mendatang.

“Demokrat harus teguh dengan prinsip Perubahan dan Perbaikan. Salah satunya mempraktekan prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil. Kita hindari politik Black Champion, kita harus menjadi Partai yang mengedepankan politik yang bermartabat,” tutur Ketua DPD Partai Demokrat Malut, Dr. M. Rahmi Husen, S.Sos, M.Si, saat menghadiri kegiatan Bimtek dan Pemantapan Saksi Pemilu 2024 yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Halsel di Aula Palm Hotel, Sabtu (14/10/2023).

Pernyataan yang dilontarkan Politisi senior Partai Demokrat Malut ini merupakan isyarat bakal ikut berkompetisi pada Pilkada yang akan berlangsung Tahun 2024 yang akan datang.

Oleh karena itu, M. Rahmi Husen menegaskan, Partai Demokrat harus sanggup meraih 5 Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel.

“Perolehan Pileg adalah tiket ke Pilkada, kita jangan muluk-muluk bicara Pilkada. Kita fokus Pileg saja dulu. Soal Pilkada, saya rasa Demokrat punya stok Kader yang selalu siap untuk bertarung dalam perhelatan Pilkada Halmahera Selatan. Itu hanya bisa terwujud, jika kita sanggup merai 5 Kursi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Halsel, Hud H. Ibrahim dalam sambutannya juga mendorong setiap Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk All Out, bertarung memenangkan Pemilu Legislatif di 5 Dapil.

“Kita harus bertarung dengan kekompakan dan optimisme yang tinggi untuk Demokrat mampu merai 5 Kursi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024,” ujar mantan anggota DPRD Halsel itu. (Hardin CN)

Bupati Halsel Bikin APBD Terbesar Dalam Sejarah

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Sejumlah pencapaian berhasil diraih Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik dan wakilnya, Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) selama Dua Tahun memimpin. Apalagi kepemimpinan keduanya sempat melalui masa sulit. Dimana, pandemi Covid-19 merebak ke Negeri ini termasuk Halsel.

Kondisi itu membuat Pemerintah mengubah rencana keuangan dan proyek. Menjadikan penanganan Covid-19 menjadi prioritas.

Tak hanya dihantam badai corona, perekonomian Halmahera Selatan sempat lesu. Sebab aktivitas ekonomi tersendat karena adanya pembatasan demi menekan penyebaran virus kiriman dari Cina tersebut.

Meski diterpa pandemi, Halsel bisa melalui. Kepemimpinan Usman-Bassam bisa melewati masa-masa sulit. Itu dilihat dari capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana, pada Tahun 2021 diawal kepemimpinan keduanya, Halsel memiliki APBD hanya Rp 1,4 triliun.

Setahun kemudian atau 2022 menjadi Rp 1,521 triliun dan Tahun 2023 menjadi Rp 1,539 triliun. Itu artinya, terjadi kenaikan lebih dari Rp 18 miliar. Hingga pada 2023, APBD Halsel dinilai memecahkan rekor. APBD murni semula Rp 1,539 triliun naik menjadi Rp 2,16 triliun di APBD perubahan. Artinya, kepimpinan Usman-Bassam baru Dua Tahun berhasil menaikkan APBD sebesar Rp 760 miliar.

Angka ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Halsel. Angka ini mengungguli APBD kabupaten kota lain di Malut.

Sekertaris Daerah (Sekda) Halsel, Safiun Radjulan menjelaskan, nilai APBD Halsel sempat fluktuatif dalam Lima Tahun terakhir. Namun dalam Dua Tahun ini, angkanya mengalami peningkatan signifikan.

Peningkatan itu, katanya, tak terlepas dari kemampuan bupati dalam mencari celah penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel juga berkoordinasi ke Provinsi terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) pajaknya. Termasuk DBH dari Pusat. Sehingga nilai pendapatan terus meningkat.

Safiun menambahkan, sejak Usman Sidik melaksanakan tugas sebagai Bupati Halsel, APBD di angka Rp 1,4 triliun. Namun berkat kerja kerasnya dengan melakukan terobosan-terobosan anggaran di Pemerintah Pusat, APBD naik drastis.

“Alhamdulillah, yang termuat dalam dokumen APBD perubahan tahun ini sebesar Rp 2,16 triliun. Perlu digaris bawahi, hasil itu adalah hasil kerja keras Pak Bupati,” jelasnya, Jumat (13/10/2023).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini bilang, Halsel saat ini merupakan salah satu Kabupaten dengan APBD paling besar. Dimana, setiap penyusunan program yang termuat dalam R-APBD perubahan 2023 sangat realistis.

“Kita tidak pernah mendongkrak PAD yang tidak realistis, semua diarahkan Pak Bupati bahwa kita menghitung anggaran berdasarkan hasil pendapatan yang betul-betul rasional,” jelasnya

Dia melanjutkan,Ttahun 2024 nanti, Pemda Halsel akan mengelola air baku di Perusahaan Tambang, yaitu Harita Nickel dan Wanatiara Persada di Pulau Obi. Pengelolan air baku tersebut, ditaksir perbulan mencapai Rp 3 miliar, yang masuk ke PAD.

“Selama ini pengelolaannya di provinsi. Padahal itu kewenangan Kabupaten. Jadi kita ambil alih dan itu sudah disetujui pihak Harita dan Wanatiara,” akunya.

Sehingga Safiun optimis, semua program prioritas Bupati akan diselesaikan, karena APBD juga naiknya tinggi.

“Jadi kita akan melakukan rapat-rapat untuk mengevaluasi program prioritas Pak Bupati yang sementara ini jalan, karena ini sudah masuk akhir Tahun,” pungkasnya. (Hardin CN)

Kapus Babang Diduga Potong Dana Jasa Pelayanan BPJS

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kepala Puskesmas (Kapus) Babang, Noce Domeda diduga kuat melakukan pemotongan Dana Jasa Pelayanan BPJS/JKN seluruh pegawai Puskesmas Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Hal ini dibeberkan salah seorang Petugas Kesehatan di Puskesmas Babang yang namanya tidak mau publish, Selasa (10/10/2023).

“Kemarin pencairan BPJS 3 Bulan yaitu Bulan Juli, Agustus dan September berkisar Rp 60 juta lebih. Karena dalam sebulan itu pencarian Rp 20 juta lebih. Tapi saat pencarian, kami dibayarkan hanya 2 Bulan yaitu Bulan Juli dan Agustus. Sedangkan untuk Dana di  Bulan Agustus ditahan dengan alasan mau beli Batik untuk persiapan re akreditasi Puskesmas. Padahal Dana BOK kemarin, Kapus Babang sudah melakukan pemotongan 30 persen, entah itu untuk apa, kami juga tidak tahu,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan, seharusnya tidak ada pemotongan Dana BPJS/JKN. Sebab, Dana BPJS/JKN itu merupakan Dana Jasa Pelayanan.

“Apalagi yang masih PTT, karena PTT ini  insentif saja tidak dapat, sedangkan Dana BPJS mereka dipotong lagi, terus mereka yang PTT dapat apa lagi,” kesalnya.

Atas kebijakan Kapus Babang tersebut, pihaknya berharap kepada Bupati Halsel, Usman Sidik dapat mengevaluasi Kapus Babang, Noce Domeda.

“Semoga pak Bupati menindaklanjuti atas keluhan kami terkait kebijakan Kapus Babang ini. Karena ini soal Jasa Pelayanan,” harapnya.

Sementara itu, Kapus Babang, Noce Domeda dikonfirmasi melalui via WhatsApp mengelak. Dirinya mengaku tidak tahu menahu soal pemotongan Jasa Pelayanan BPJS/JKN.

“Saya tidak tahu karena tidak pernah BPJS dipotong,” aku Noce Domeda. (Hardin CN)