THR TPG 2025 Guru di Halsel Belum Cair Jelang Idul Adha 2026, Kepsek Pertanyakan Nasib Dana

HALSEL, CN – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mengeluhkan Tunjangan Hari Raya (THR) Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2025 yang hingga kini belum juga dicairkan.

Keluhan itu muncul setelah sebelumnya Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Halsel, Dr Muhamad Agus Umar, M.Sc, sempat menyampaikan melalui pesan WhatsApp kepada para Kepsek agar bersabar karena berkas pencairan sedang diproses sesuai prosedur.

Dalam pesan tersebut, Sekdis meminta para Kepsek tidak mengumbar informasi tersebut ke media sosial.

“Saat ini kami sedang memproses berkas pencairan THR TPG 2025. Mohon bersabar dan tidak mengumbar info-info unfaedah di media sosial karena kami bekerja sesuai SOP. Mari torang (kita) jaga nama baik DINAS PENDIDIKAN yang sama-sama torang (kita) cintai. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas silahkan kordinasi ke kantor, dan kalaupun ada pelayanan dari staf yang kurang berkenan silahkan disampaikan ke Ibu Kadis/Sekretaris,” tulis Sekdis dalam pesan WhatsApp yang dikirim sekitar dua bulan lalu.

Namun hingga akhir Mei 2026, dana THR TPG tersebut belum juga diterima para guru, sehingga memicu keresahan di kalangan Kepsek maupun tenaga pendidik.

Salah seorang Kepsek yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengaku kecewa lantaran pencairan THR belum terealisasi, padahal kebutuhan menjelang Idul Adha 2026 semakin meningkat.

“THR TPG 2025 kami belum cair sampai sekarang ini, padahal dananya sudah ada. Atau mungkin dananya sudah digunakan di tempat lain?” keluh salah seorang Kepsek kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/5/2026).

Selain menanyakan nasib Dana, Menurut para Kepsek, keterlambatan pencairan THR ini sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi para guru, terutama menjelang momentum Hari Raya Idul Adha yang identik dengan meningkatnya kebutuhan keluarga.

Sementara itu, Sekdis Pendidikan Halsel, Dr Muhamad Agus Umar, M.Sc, saat kembali dikonfirmasi wartawan menegaskan bahwa proses administrasi di internal Dinas Pendidikan telah selesai.

“Proses administrasi di Dinas Pendidikan sudah selesai. Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dari Dinas Pendidikan sudah diajukan ke Dinas Keuangan sejak tanggal 8 April kemarin. Jadi nanti konfirmasi ke Kadis Keuangan ya,” jelasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Keuangan Halsel belum dikonfirmasi terkait penyebab belum cairnya THR TPG 2025 para guru di Halsel. (Hardin CN)

Jelajah Warisan Budaya Kawasi, Warga dan Harita Nickel Perkuat Kepedulian Sejarah Pulau Obi

HALSEL, CN – Lebih dari 30 masyarakat Desa Kawasi mengikuti kegiatan Jelajah Warisan Budaya yang diselenggarakan Harita Nickel di Kawasan Industri Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), pada Sabtu (23/5/2025). Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat situs-situs sejarah, budaya, dan lingkungan yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan di Pulau Obi.

Kegiatan dipandu oleh dua tokoh pemuda Desa Kawasi, Jofi Cako dan Teo Jurumudi, yang berkolaborasi bersama tim perusahaan. Dalam kegiatan tersebut, peserta mengunjungi sejumlah titik penting seperti Danau Karo dan Benteng De Brill yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Obi, khususnya Desa Kawasi.

Jofi mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan antara masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan dalam menjaga sejarah serta warisan budaya yang ada di Kawasi dan Pulau Obi.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi pengingat bahwa warisan budaya di Kawasi dan Pulau Obi adalah milik bersama. Karena itu, masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan perlu berjalan bersama untuk menjaga sejarah dan nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Jofi.

Lokasi pertama yang dikunjungi peserta adalah Danau Karo, danau alami yang sejak lama dikenal masyarakat sebagai sumber kehidupan dan air bersih bagi desa-desa di lingkar Pulau Obi. Danau tersebut juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Desa Kawasi.

Di lokasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai pemanfaatan Danau Karo sebagai salah satu sumber air untuk operasional industri, termasuk upaya pemantauan kualitas air secara berkala serta program penghijauan dan revegetasi yang dilakukan perusahaan untuk membantu menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan danau.

Beberapa peserta juga berbagi cerita mengenai hubungan masyarakat dengan kawasan Danau Karo, termasuk kebun-kebun milik warga yang berada di sekitar area danau. Dialog berlangsung terbuka antara masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa, dan perusahaan mengenai sejarah kawasan serta perubahan yang terjadi di Pulau Obi dari masa ke masa.

Setelah dari Danau Karo, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Benteng De Brill, peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada 1674 di Pulau Obi. Benteng yang dahulu digunakan untuk menjaga monopoli perdagangan rempah-rempah ini sempat lama tertutup vegetasi sebelum kembali ditemukan dan dibersihkan pada awal operasional Harita Nickel di Obi. Saat ini, situs tersebut telah tercatat sebagai cagar budaya di bawah pengelolaan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XXI Maluku Utara bersama Harita Nickel.

Tetua adat masyarakat Desa Kawasi, Otniel Datang, mengatakan masyarakat setempat juga mengenal Danau Karo dengan beberapa sebutan lokal, seperti Talaga Diki-Diki maupun Talaga Mahilo dalam bahasa Tobelo, yang dalam bahasa Indonesia berarti Danau Damar. Penamaan tersebut muncul karena pada masa lalu warga sering mengambil getah damar di sekitar kawasan danau untuk kebutuhan penerangan.

“Sudah cukup lama saya tidak berkunjung ke sini. Suasananya masih terasa seperti dulu, dengan pulau kecil di tengah danau yang tetap menjadi bagian dari ingatan masyarakat Kawasi. Kondisinya masih terawat dan perlu terus dijaga bersama, karena selain bermanfaat untuk perusahaan dan masyarakat, danau ini juga punya nilai sejarah,” ujar Otniel.

Ia berharap generasi muda Kawasi bersama seluruh pihak dapat terus menjaga Danau Karo agar tetap lestari, karena danau tersebut juga menyimpan sejarah dan identitas budaya masyarakat.

Tokoh pemuda Desa Kawasi sekaligus Pembina Himpunan Solidaritas Pelajar Mahasiswa Kawasi (HSPMK), Teo Jurumudi, mengatakan kegiatan semacam ini penting agar masyarakat dapat melihat langsung situs-situs bersejarah yang berada di Pulau Obi.

“Danau Karo yang biasa disebut masyarakat sebagai danau besar, maupun Benteng De Brill atau Benteng Loji, merupakan bagian dari sejarah dan identitas masyarakat Kawasi. Setelah melihat langsung, kondisi danau masih terjaga dengan air yang jernih dan dikelilingi pepohonan hijau. Ini menunjukkan kawasan tersebut masih dijaga dengan baik,” ujar Teo.

Teo menambahkan, keluarganya dahulu merupakan satu dari sekitar sepuluh kepala keluarga yang pernah tinggal di pulau kecil di tengah Danau Karo. Karena itu, kawasan tersebut memiliki kedekatan emosional bagi sebagian masyarakat Kawasi.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan diperluas agar semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengenal sejarah dan lingkungan di Pulau Obi.

Tanggapan Pemerintah Desa Kawasi

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kawasi, Reinhard Siar, menyampaikan apresiasi kepada Harita Nickel yang telah membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat langsung kawasan operasional perusahaan, termasuk lokasi-lokasi budaya bersejarah yang berada di sekitar area industri.

“Kita saksikan langsung bahwa alam di Desa Kawasi, khususnya di sekitar Danau Karo, tidak rusak seperti yang sering disiarkan di luar. Kondisi danaunya masih terjaga, airnya jernih, dan kawasan di sekitarnya juga masih hijau. Selain itu, danau ini juga memberi manfaat bagi daerah melalui pajak air permukaan yang dibayarkan perusahaan,” ujarnya.

Upaya Keberlanjutan Perusahaan

Head of Technical Support Harita Nickel, Dian Kristiyanto, menjelaskan bahwa perusahaan terus berupaya menjalankan operasional pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial kemasyarakatan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Menurut Dian, perusahaan memahami bahwa area seperti Danau Karo dan Benteng De Brill bukan hanya memiliki fungsi lingkungan, tetapi juga menyimpan sejarah, budaya, serta kedekatan emosional bagi masyarakat Kawasi dan Pulau Obi.

“Kami menyadari bahwa menjaga area-area seperti Danau Karo dan Benteng De Brill adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, perusahaan menetapkan batas dan perimeter khusus untuk melindungi area-area tersebut dari aktivitas operasional pertambangan maupun smelter agar kelestariannya tetap terjaga untuk generasi mendatang,” kata Dian.

Ia menambahkan, perlindungan terhadap area bernilai budaya dan lingkungan menjadi bagian dari komitmen dan prioritas perusahaan dalam menjalankan operasional di Kawasan Industri Obi, termasuk melalui penerapan Chance Find Procedure. Melalui prosedur tersebut, aktivitas kerja akan dihentikan sementara apabila ditemukan indikasi benda atau situs bernilai sejarah maupun budaya, untuk selanjutnya dilakukan pengamanan area dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur perusahaan.

Usai mendengarkan penjelasan dari Dian, Jofi menambahkan bahwa bagi masyarakat Desa Kawasi, menjaga situs sejarah bukan hanya tentang melindungi lokasi fisik, tetapi juga menjaga ingatan dan cerita yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Semoga hubungan baik dan kepedulian terhadap warisan budaya di Pulau Obi bisa terus dijaga bersama,” tutup Jofi. (Hardin CN)

Pembangunan Fasilitas Air Bersih Reverse Osmosis di Desa Kawasi

HALSEL, CN – Salah satu fokus utama Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Harita Nickel bersama Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini adalah pembangunan fasilitas pengolahan air bersih berbasis Reverse Osmosis (RO) guna mendukung kebutuhan air masyarakat di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya konservasi dan penguatan sistem air baku masyarakat yang selama ini bersumber dari mata air di Desa Kawasi.

Menyusul perhatian publik terkait pengelolaan air bersih di kawasan tersebut, TV Tempo melakukan peninjauan langsung untuk melihat proses pembangunan fasilitas air bersih yang tengah dibangun Harita Nickel bersama Pemerintah Daerah. Dokumentasi peninjauan tersebut dapat disaksikan melalui tautan yang tersedia:

Apa Itu Reverse Osmosis?

Reverse osmosis atau RO merupakan teknologi pengolahan air menggunakan membran khusus untuk menyaring partikel sangat kecil, termasuk sedimen, bakteri, logam, hingga zat terlarut dalam air. Teknologi ini umum digunakan dalam pengolahan air minum karena mampu meningkatkan kualitas air sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam fasilitas yang dibangun di Kawasi, sistem pengolahan air juga dilengkapi dengan filtrasi otomatis dan teknologi ozonisasi guna mendukung proses pemurnian air. Direktur HSE Harita Nickel, Tonny Gultom, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Kawasi.

“Untuk kapasitas air baku, fasilitas ini memiliki penampungan sekitar 40 meter kubik per hari, dengan debit distribusi mencapai 25 meter kubik per jam yang diperuntukkan bagi sekitar 5.000 penduduk,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Saat ini pembangunan fisik fasilitas telah berlangsung dan memasuki tahap persiapan operasional. Seluruh tangki utama disebut telah siap digunakan sebelum proses distribusi dilakukan secara penuh.

Konstruksi jalur pemipaan air bersih ke Desa Kawasi oleh Harita Nickel.

Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Kawasi menyambut baik pembangunan fasilitas pengolahan air bersih dan kawasan konservasi mata air tersebut. Menurut pemerintah desa, kebutuhan air bersih menjadi isu penting seiring pertumbuhan aktivitas dan jumlah penduduk di kawasan Kawasi.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kawasi, Reinhard Siar, mengatakan fasilitas reverse osmosis diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap air bersih dalam jangka panjang.

“Yang paling penting bagi masyarakat tentu bagaimana air bersih tetap tersedia dan kualitasnya terjaga. Kami melihat pembangunan fasilitas ini sebagai langkah untuk mendukung kebutuhan warga ke depan,” ujar Reinhard.

Ia menambahkan, perlindungan kawasan mata air juga penting karena sumber air tersebut telah digunakan masyarakat sejak lama.

“Harapannya, fasilitas ini bukan hanya dibangun, tetapi juga dijaga bersama sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” tutupnya. (Hardin CN)

Dari Ternate ke Kawasi: Kebiasaan Kecil, Dampak Besar bagi Lingkungan

HALSEL, CN – Keberlanjutan lingkungan sering dipahami sebagai isu besar. Padahal, ia hadir dalam keseharian. Dari cara menggunakan listrik, mengelola sampah, hingga menjaga ruang hidup bersama. Perubahan jarang dimulai dari langkah besar, melainkan dari tindakan sederhana yang dilakukan berulang hingga menjadi kebiasaan.

Pada 31 Maret 2007, lebih dari 2,2 juta orang di Sydney mematikan lampu selama satu jam. Aksi ini dikenal sebagai Earth Hour. Sederhana, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Seiring waktu, maknanya pun bergeser: bukan lagi sekadar satu jam, melainkan apa yang dilakukan setelahnya.

Di titik ini, keberlanjutan tidak lagi bergantung pada momentum, melainkan konsistensi. Kesadaran perlu diterjemahkan menjadi praktik yang bisa diulang. Pendekatan ini terlihat dalam dua konteks berbeda: ruang kota dan wilayah pesisir.

Di Kota Ternate, semangat Earth Hour berkembang menjadi ruang edukasi publik. Pemerintah Kota Ternate bersama Harita Nickel menggelar Earth Hour 60+ di Benteng Oranje pada 25 April. Selama satu jam pemadaman, masyarakat diajak memberi “ruang bagi bumi untuk beristirahat”, sekaligus mendorong perubahan perilaku sederhana di rumah, seperti mematikan perangkat yang tidak digunakan.

“Kita bisa mulai menjaga bumi dari tindakan sederhana di rumah,” ujar Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, Selasa (5/5/2026).

Selain pemadaman lampu, masyarakat juga diajak memahami pentingnya pengurangan plastik melalui pembagian 1.000 kantong kain, serta edukasi tentang ruang terbuka hijau dan kebiasaan penggunaan energi yang lebih bijak.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Muslim Muhammad, menilai kolaborasi ini relevan dengan arah pembangunan kota. “Kerja sama antara pemerintah dan swasta dapat mendorong penguatan serta implementasi pengelolaan lingkungan di lapangan,” jelasnya.

Namun, kesadaran di ruang kota tidak akan berdampak luas jika tidak terhubung dengan realitas yang lebih konkret.

Aksi Bersih Pantai: Angkut 3,2 Ton Sampah di Kawasi

Di pesisir Desa Kawasi, Pulau Obi, langkah nyata itu terus berlanjut. Warga bersama karyawan Harita Nickel dan unsur TNI-Polri membersihkan garis pantai, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem laut. Sekitar 3,2 ton sampah berhasil dikumpulkan dalam waktu singkat dan dibawa ke fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk diproses lebih lanjut.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan edukasi pengelolaan sampah. “Botol plastik bisa bertahan hingga ratusan tahun, sementara styrofoam sulit terurai. Jika masuk ke laut, dampaknya akan kembali ke manusia, terutama masyarakat pesisir,” jelas Kevin, fasilitator kegiatan dari Harita Nickel.

Pendekatan yang digunakan juga partisipatif. Peserta dibagi dalam kelompok dan mengikuti berbagai tantangan, seperti mengumpulkan sampah terbanyak, memilah sampah terunik, hingga membangun kekompakan tim. Metode ini terbukti efektif mendorong keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok ibu-ibu desa Kawasi yang tampak paling antusias.

“Melalui kegiatan ini, kami jadi lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan pantai. Harapannya kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan,” ujar salah satu warga.

Head of Technical Support Harita Nickel, Dian Kristiyanto, menekankan pentingnya menjaga ekosistem pesisir secara konsisten. “Pesisir dan laut adalah bagian penting dari ekosistem sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, penjagaannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan kolaboratif,” ujarnya.

Dua konteks ini menunjukkan pola yang sama: keberlanjutan terbentuk dari kombinasi kesadaran, tindakan, kolaborasi, dan pengulangan. Keberlanjutan menjadi titik temu berbagai aktor untuk bekerja lebih efektif lintas konteks lokal.

Dari sini, makna keberlanjutan menjadi jelas. Bukan soal satu jam, tetapi kebiasaan yang terus dijalankan. Dari Ternate hingga Kawasi, menjaga lingkungan adalah kerja bersama yang nyata dan konsisten. (Hardin CN)

Dugaan Penyaluran Dana Hibah Bermasalah di Halsel, BARAH Desak Kejari Periksa Bupati Bassam Kasuba

HALSEL, CN – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), segera melakukan penyelidikan menyeluruh dana hibah bermasalah kepada 22 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halsel.

Ketua BARAH, Ady Hi Adam, menilai dugaan tersebut bukan persoalan kecil karena menyangkut penggunaan uang rakyat dalam jumlah besar. Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba.

“Kalau benar dana hibah mengalir ke 22 LSM yang patut dipertanyakan legalitas dan aktivitasnya, maka ini harus dibongkar sampai tuntas. Jangan ada pihak yang kebal hukum. Kejari harus berani memeriksa Bupati Bassam Kasuba sebagai penanggung jawab pemerintahan daerah,” tegas Ady, saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id di Warung Kopi Kedai Katu, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, kepala daerah tidak bisa lepas tangan dari setiap kebijakan anggaran yang berjalan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Karena itu, Bupati dinilai wajib memberi penjelasan terbuka kepada masyarakat.

“Jangan berlindung di balik bawahan. Rakyat ingin tahu ke mana uang daerah disalurkan, siapa penerimanya, dan apa manfaatnya. Jika ada penyimpangan, semua yang terlibat harus bertanggung jawab,” ujarnya.

BARAH juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp5,2 miliar pada Tahun Anggaran 2024 yang disebut berkaitan dengan pengelolaan dana hibah. Temuan tersebut dinilai menjadi alarm serius adanya dugaan lemahnya pengawasan di tubuh Pemkab Halsel.

Sehingga itu, Ady meminta daftar lengkap 22 LSM penerima hibah dibuka ke publik, termasuk alamat kantor, legalitas organisasi, proposal pengajuan, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Kalau tidak ada masalah, buka semuanya ke masyarakat. Transparansi itu wajib. Jangan sampai rakyat menilai ada permainan anggaran yang sengaja ditutup-tutupi,” tandasnya mengakhiri. (Hardin CN)

Pemalangan Jalan Akses Bandara di Soligi Resahkan Warga, Aktivitas Petani Terganggu

HALSEL, CN – Pemalangan jalan di sekitar proyek pembangunan bandara di Desa Soligi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), dalam dua pekan terakhir mulai meresahkan masyarakat. Pasalnya, jalan tani tersebut merupakan satu-satunya akses utama bagi warga Desa Soligi dan serta Desa Kawasi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Kamis (30/4) sore, Pemerintah Desa (Pemdes) Soligi bersama kelompok tani mendatangi lokasi untuk meminta agar pemalangan segera dibuka demi kelancaran aktivitas warga.

Perwakilan kelompok tani menyampaikan bahwa penutupan akses jalan sangat mengganggu masyarakat sebagai pengguna jalan, terutama petani yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut.

“Pemalangan jalan ini sangat mengganggu kami sebagai pengguna. Karena itu, kami bersama pemerintah desa meminta akses ini dibuka kembali,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Sekretaris Desa (Sekdes) Soligi, Wahyudin Hamani, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, namun tidak seharusnya dilakukan dengan menutup fasilitas umum yang digunakan masyarakat luas.

“Kami menghargai hak menyampaikan pendapat. Namun jangan sampai mengganggu masyarakat lain, apalagi ini satu-satunya akses jalan bagi warga untuk beraktivitas,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemdes memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban serta memastikan akses publik tetap terbuka bagi masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Soligi, Harmin Muhammad, meminta warga agar tidak lagi melakukan pemalangan jalan umum karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, khususnya para petani.

“Jalan ini fasilitas umum. Jika dipalang, yang dirugikan adalah warga sendiri,” katanya.

Di tengah situasi tersebut, Pemdes juga mengimbau seluruh masyarakat agar menahan diri serta menjaga kondisi tetap aman dan kondusif.

Diketahui, pemalangan jalan tersebut berkaitan dengan sengketa lahan antara pihak Alimusu dan perusahaan Harita Nickel. Pihak Alimusu menuntut pembayaran atas lahan yang diklaim telah digunakan untuk pembangunan bandara.

Sementara itu, pihak perusahaan menyatakan bahwa persoalan lahan tersebut telah diselesaikan dan mempersilakan penyelesaian melalui jalur hukum.

Selain melakukan pemalangan jalan, pihak Alimusu juga beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa di kantor perusahaan dalam beberapa hari terakhir.

Namun, penutupan akses yang awalnya ditujukan untuk menahan aktivitas perusahaan justru dinilai berdampak besar terhadap masyarakat. Warga menilai pemalangan jalan tersebut menghambat mobilitas dan aktivitas harian, terutama bagi petani yang sangat bergantung pada jalur tersebut. (Hardin CN)