Pemda Halsel Berangkatkan 8 Pendeta Yerusalem

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba, resmi melepas delapan (8) Pendeta yang dibiayai mengikuti program Wisata Rohani ke Yerusalem Tahun 2024.

Agenda tersebut berlangsung pada Senin (2/12) di Kantor Bupati, dipimpin langsung oleh Bupati Halsel.

Turut hadir dalam acara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja (BKG) Noce Totononu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Saiful Turuy, Asisten III Soadri Ingratubun, Asisten I Bustamin Soleman, serta Kabag Kesra Yudi Eka Prasetya. Program prioritas Pemkab Halsel ini untuk penguatan keimanan umat Nasrani.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan bahwa wisata rohani merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah (Pemda). Program ini diharapkan memberikan pengalaman spiritual sekaligus memperdalam wawasan sejarah keagamaan bagi para pendeta melalui kunjungan ke situs-situs keagamaan bersejarah.

“Semoga wisata rohani yang dilakukan oleh delapan pendeta ini menjadi keberkahan bagi Halmahera Selatan. Dalam kepemimpinan saya, saya berkomitmen untuk selalu hadir bagi semua suku dan agama, sebagaimana filosofi ‘Saruma,” ungkap Hasan Ali Bassam Kasuba.

Ia juga berharap agar para pendeta terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan keagamaan di gereja masing-masing, demi menciptakan Halmahera Selatan yang damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.

Terpisah, Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Daerah Pulau Bacan, Albert Kofit, menyampaikan rasa terimakasih atas kepedulian Bupati Bassam Kasuba kepada umat Kristiani di Halsel.

“Terimakasih banyak, Pak Bupati, atas program wisata rohani ini. Selama empat tahun saya bertugas di Bacan, ini pertama kalinya para pendeta diberangkatkan ke Yerusalem. Semoga program ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” ucap Albert Kofit.

Sementara Ketua BKG Noce Totononu, menjelaskan bahwa delapan pendeta yang diberangkatkan adalah perwakilan dari berbagai denominasi gereja di Halmahera Selatan. Rinciannya adalah dua pendeta dari GPM, dua dari GMIH, serta masing-masing satu dari Gereja Kalvari, GSJA, GBI dan KGBI.

“Untuk kali ini, hanya delapan pendeta yang diberangkatkan. Harapan kami, di masa mendatang semakin banyak pendeta yang dapat mengikuti program wisata rohani ini,” tutup Noce Totononu.

Program wisata rohani ini diharapkan tidak hanya memperkaya keimanan para pendeta. Tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen Pemerintah Halmahera Selatan dalam mendukung kerukunan antar umat beragama dan penguatan nilai-nilai keumatan di Daerah tersebut. (Hardin CN)

Pemda Halsel Komitmen Buka Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Lokal Lewat Penyelenggaraan Job Fair 2024

HALSEL, CN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), berkomitmen membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal melalui penyelenggaraan Job Fair 2024.

Kegiatan yang digagas Dinas Ketenagakerjaan Halsel ini, berlangsung pada Senin (2/12/2024), melibatkan sejumlah perusahaan besar di Daerah. Seperti PT Harita Nickel, PT. Wanatiara Persada, PT GMM dan PT. IWIP.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan Job Fair.

“Kabupaten Halmahera Selatan merupakan kabupaten terbesar di Provinsi Maluku Utara, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pekerjaan yang layak,” tutur Hasan Ali Bassam Kasuba.

Ia menegaskan, job fair yang digelar ini, memprioritaskan tenaga kerja lokal, terutama untuk posisi low-skill.

“Kami tidak ingin posisi low-skill diambil dari luar. Seluruhnya harus diisi oleh warga Halmahera Selatan,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah juga mengupayakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan sertifikasi.

Upaya ini kata Hasan Ali Bassam Kasuba, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja yang relevan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki kemampuan dan sertifikasi yang sesuai dengan standar kebutuhan industri,” tambah Hasan Ali Bassam Kasuba.

Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan perusahaan sebagai mitra strategis untuk menciptakan solusi ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa Job Fair ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan langkah konkret untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja dan peluang kerja serta target penyerapan tenaga kerja lokal.

“Kami ingin adanya diskusi strategis dengan pihak perusahaan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja terpetakan dengan baik, sehingga ada target jelas terkait jumlah tenaga kerja yang dapat diserap dari masyarakat lokal,” jelasnya.

Halsel saat ini, tengah menghadapi bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif meningkat signifikan. Bupati melihat hal ini sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan baik.

“Bonus demografi ini adalah momentum yang harus kita kelola dengan bijak. Generasi muda harus menjadi bagian dari penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di daerah ini,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan lembaga pendidikan, untuk terus berkolaborasi mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Program pelatihan dan pembinaan yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung agenda ini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel berharap kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Prioritas terhadap masyarakat lokal ditegaskan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan perubahan positif di Daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat Halmahera Selatan menjadi bagian utama dari setiap langkah pembangunan yang dilakukan. Program ini adalah upaya bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

Job Fair Halsel 2024 diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat lokal, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mengatasi tantangan ketenagakerjaan di tengah bonus demografi. (Hardin CN)

Laksanakan AKS 2, Kepala DP3AKB Halsel: Saat Ini Sesuai dengan Data SKI Tahun 2023

HALSEL, CN – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melaksanakan AKS 2 (Audit Kasus Stunting 2) pada Jumat 29 November 2024 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha yang dipimpin Asisten 2 Bupati Halsel, Drs Iskandar Kamarullah.

Adapun narasumber pada AKS 2 ini, Tim Pakar internal RSUD Labuha yang terdiri dari dr. YURI, Sp.A, dr. Norma Sp.OG & Indriana, SKM, berdasarkan lembar kerja sasaran dengan lokus Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, yang diajukan kepada Tim Pakar, dari 11 anak stunting yg dianalisis teridentifikasi 2 anak berstatus Stunting dan 1 orang ibu Hamil Kek.

Dengan penetapan status ini, maka Tim Pakar Merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melalui TPPS melakukan intervensi spesifik dengan perbaikan gizi, pola asuh dan rujuk ke RSUD untuk pemeriksaan kesehatan lengkap dan intervensi sensitif berupa penyediaan sarana akses air bersih dan sanitasi lingkungan berkolaborasi dan bersinergi dangan lintas sektor.

Kepala DP3AKB Halsel Apt. Karima Nasaruddin, S.Si, M.Kes, menyampaikan terimakasih kepada Direktur RSUD Labuha atas fasilitas ruang rapat. Selanjutnya menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian stunting terletak pada 5 pilar untuk itu kolaborasi dan sinergitas sangat penting.

“Halsel saat ini sesuai dengan data SKI Tahun 2023 masih tinggi dengan angka stunting pada 30,1 % dengan Target Nasional 14% pada akhir tahun 2024. Untuk itu, semangat jangan di kendur dan tetap fokus pada strategi penurunan stunting,” jelasnya.

Diseminasi AKS 2 ditutup oleh Asisten 2 Bupati, Drs Iskandar Kamarullah dengan mengapresiasi Tim Pakar RSUD Labuha dan kerja-kerja TPPS bersama Lintas sektor melalui 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. Dengan closing statement Halsel Tetap Semangat berjuang menurunkan stunting untuk generasi hebat pada Indonesia emas 2045. (Hardin CN)

Bidan Desa Tabalema Keluhkan Anggaran Cegah Stanting, Kades: APBDes Itu Terpasang Ditengah Kampung

HALSEL, CN – Kasus Stanting di Desa Tabalema, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), kini menjadi perhatian. Mengapa tidak, di Desa Tabalema saat ini, terdapat kasus anak kurang gizi dan stunting yang mengancam tumbuh kembang anak di usia emas (golden age).

Nurbani Amir, Bidan Desa Tabalema, kepada awak media, mengungkapkan, Desa Tabalema dalam 2 Tahun terakhir ini (2023-2024), sudah tercatat temuan 5 kasus anak kurang gizi dan stunting.

“6 kasus: terdiri dari 2 kasus stunting, 1 sudah dinyatakan sembuh sejak bulan Agustus kemarin dan 4 kasus anak kurang gizi,” ungkap Nurbani, Minggu (24/11).

Selain kasus anak kurang gizi dan stunting, ia mengatakan, di Desa Tabelama juga terdapat kasus ibu hamil kurang gizi. Namun, menurutnya, hingga akhir 2024 ini, Pemdes Tabalema belum melaksanakan kegiatan yang bertujuan mengintervensi kasus anak kurang gizi, stunting dan ibu hamil kurang gizi. Memasuki triwulan 4 2024, belanja publik pencegahan stunting belum direalisasikan.

“Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk para Lansia selama 2 Tahun ini, tidak dilakukan oleh Pemdes,” keluhnya.

Oleh karena itu, ia berharap, Kepala Desa (Kades) Tabalema Abidin Taib, segera merealisasikan kegiatan pencegahan stunting dalam waktu dekat ini. Sebab, Tahun Anggaran 2024 hanya menyisakan 1 bulan lagi sudah memasuki Tahun baru 2025.

Sekadar diketahui, APBDes Tabalema Tahun 2024 ini, dirancang sebesar Rp 1.224.889.819,- terdiri dari belanja Penyelenggaran Pemerintahan Desa sebesar Rp406.241.543,- kemudian belanja publik bidang pembangunan desa sebesar Rp384.000.000,- lalu belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Rp153.412.276,- bidang Pemberdayaan masyarakat Rp180.436.000 dan Belanja BLT Rp100.800.000.

Kades Tabalema, Abidin Taib yang dikonfirmasi membantah bahwa anggaran pencegahan stunting belum direalisasikan.

“Kalau belum direalisasi, berarti penimbangan mulai dari Januari sampai November itu Kacang Ijo, Telur dan Susu itu pakai uang pribadi Bidan Desa dan Kader Posyandu?,” ujarnya.

Abidin memaparkan, anggaran pencegahan stunting berupa makanan tambahan bayi dalam APBDes 2024 hanya Rp 5 juta.

“Dan APBDes itu terpasang ditengah Kampung. Jadi anggaran itu dibelanjakan bahan untuk bayi balita dalam 1 Tahun ini. Kalau Bides (Bidan Desa) dia bilang belum direalisasikan, lalu bahan selama penimbangan itu Dana dari mana?,” sambungnya.

Ia menambahkan, di Desa Tabalema tak ada anggaran kegiatan untuk lansia.

“Kalau Bidan Desa bilang ada kegiatan untuk lansia, itu tidak benar,” tandas Abidin. (Hardin CN)

Bawaslu Halsel Gelar Rapat Koordinasi, Pastikan Distribusi Logistik Pemilu Berjalan Lancar

HALSEL, CN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar rapat koordinasi untuk memastikan distribusi logistik pemilu berjalan dengan lancar serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelang masa tenang kampanye Pemilu 2024.

Hadir dalam kegiatan, Ketua Bawaslu Halsel dan anggotanya, Sekertaris Daerah Halsel, Polres Halsel maupun TNI.

Ketua Bawaslu Halsel, Rais Kahar, menegaskan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan KPU Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur tentang jadwal kampanye. Ia mengingatkan agar tidak ada aktivitas kampanye setelah batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada 23 November 2024 pukul 12:00 WIB.

“Seperti yang sudah kita ketahui bersama, setelah batas waktu yang ditentukan, tidak ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Kami ingin mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan ini,” ujar Rais Kahar saat diwawancarai, Minggu (23/11/2024).

Selain itu, terkait dengan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK), Rais menegaskan bahwa hal ini juga sudah diatur dalam peraturan KPU yang mengharuskan adanya koordinasi antara KPU, Pemerintah Daerah (Pemda) dan pasangan calon Bupati untuk segera menertibkan APK yang sudah tidak sesuai dengan jadwal.

“Setelah kampanye selesai, kami akan bergerak cepat untuk melakukan pembersihan APK. Ini semua sudah menjadi bagian dari norma yang diatur dalam peraturan KPU. Kami berharap semua pihak dapat segera menertibkan APK sesuai dengan ketentuan,” lanjutnya.

Bawaslu Halsel juga mengundang KPU, pasangan calon, dan pemerintah daerah untuk turut hadir dalam rapat koordinasi ini. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas 2 produk penting yang berkaitan dengan penertiban APK dan kebijakan terbaru dari Kemendagri.

Salah satu poin yang dibahas adalah surat edaran dari Kemendagri yang menginstruksikan penundaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi proses kampanye, seperti bantuan sosial dan program serupa. Surat tersebut meminta agar kegiatan-kegiatan tersebut ditahan sementara untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam Pemilu.

“Surat edaran Kemendagri mengharuskan agar program dan kegiatan tertentu, seperti bantuan sosial, tidak dilaksanakan menjelang masa tenang kampanye. Ini adalah langkah penting untuk menjaga agar tidak ada potensi penyalahgunaan kewenangan menjelang pemilu,” pungkas Rais.

Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 di Halsel dapat bekerja sama dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Kemendagri demi terciptanya pemilu yang jujur, adil dan demokratis. (Hardin CN)

Bawaslu Halsel Gelar Bimtek Tingkatkan Pengawasan Jelang Pungut Hitung

HALSEL, CN – Menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Training of Trainers (ToT) Modul Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi Panwaslu Kecamatan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Buana Lipu, Kamis (21/11/2024).

Ketua Bawaslu Halsel, Rais Kahar, menyampaikan bahwa pelatihan ini penting untuk memastikan pengawasan berjalan efektif di tingkat Kecamatan, Desa hingga TPS.

“Kami ingin memastikan seluruh jajaran pengawas memahami teknis pemungutan dan perhitungan suara, termasuk antisipasi terhadap potensi masalah di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan tahapan Pilkada sering kali menghadapi dinamika, terutama terkait regulasi dan teknis yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Ini adalah langkah untuk memperkuat koordinasi dan meminimalkan konflik atau kekeliruan saat hari pemungutan suara,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi penanganan Pelanggaran Bawaslu Halsel, M. Hijra Hi Kamuning, menekankan pentingnya pelatihan ini untuk meningkatkan kapabilitas pengawas di TPS.

“Jajaran kami di tingkat desa dan TPS adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan proses pemilu. Penguatan kapasitas mereka adalah kunci untuk menjaga integritas proses pemungutan dan penghitungan suara,” katanya.

Lanjutnya, Bimtek ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pemahaman teknis dan strategi pengawasan agar seluruh tahapan, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi, berlangsung lancar, transparan dan akuntabel.

Fokus pada Profesionalisme dan Kesiapan

Rais Kahar juga mengingatkan, pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Kami harus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengawasan dilakukan secara objektif dan konstruktif. Jika ada keberatan terhadap hasil atau proses, kami siap memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengawasan yang akurat,” tegasnya.

M. Hijra menambahkan bahwa pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Halsel untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, dengan menjaga hak konstitusi setiap warga negara. (Hardin CN)