DPW PKS Malut Gelar Rakorwil dan Training Orientasi Partai

Berita Daerah Biro Halsel, Politik|oleh

TERNATE, CN – Rapat kordinasi wilayah (Rakorwil) 2019 dan training orientasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Maluku Utara, bertempat di muara hotel, pada sabtu (28-12-2019), berada di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.

Rakorwil dan training orientasi di bukah dengan resmi oleh ketua DPP PKS wilayah dakwah Indonesia Timur, Dr. Muhammad Kasuba, turut hadir dari DPP, ketua DPW, ketua DPD dan pengurus Kabupaten kota, tamu undangan dari partai politik seperti partai Gerinda, partai NasDem dan Berkarya, mewakili walikota Ternate, Muhdar Din sebagai asisten satu walikota Ternate.

Rakorwil dan training orientasi yang di ikuti 500 orang Kader baru untuk bergabung yang datang dari kabupaten kota se-Maluku Utara, dalam selah-selah kegiatan ada tiga Narasumber yang di hadirkan yaitu mawakili DPP, mewakili Kapolda, dan mewakili Danrem 125 Babullah.

Dr. Muhammad Kasuba sebagai ketua DPP PKS dakwah Indonesia Timur Dalam sambutannya mengatakan, Pada bulan November yang lalu, ini adalah rakorwil ke-3 di wilayah Indonesia bagian timur setelah Papua, Maluku dan dari di Maluku Utara, beramaan juga PKS hari ini mendapatkan anggota baru sesui informasi peserta berjumlah 500 orang. Ucapan juga di sampaikan presiden PKS yang tidak sempat hadir karena banyak kesibukan partai yang tidak bisa di tinggal.

“PKS bahagia apabila melihat warga negara Indonesia senyum dan bahagia, dan PKS akan sedih se-sedih-sedihnya jikala melihat rakyat Indonesia sedih, PKS tetap di depan untuk memberikan senyuman yang manis demi terciptanya kondisi yang manis di kalangan rakyat Indonesia”.katanya

Lanjutnya, Pada januari 1999-2000 di Maluku dan Maluku Utara terjadilah tragedi yang memecah belah kita, bagimana PKS ini bukan saja subah partai. Ada seorang negarawan, pemikir dia akan berpikir lahirnya generasi, tetapi seorang politisi menunggu kapan pemilihan di laksanakan, tapi PKS gabungan antara negarawan dan politisi. Kita tidak eksis sekedar pemilihan itu jati diri PKS.

“Pemilihan 2018 sudah selesai, walaupun PKS kalah di Pilgub 2018, 2019 juga sudah selesai tetapi orang PKS tidak merasa selesai dan terus bekerja karena PKS mempunyai tiga prinsip sasaran dalam kegiatan, PKS adalah gerakan keagamaan, gerakan membangun kualitas spiritual bagi rakyat Indonesia untuk menuju bangsa yang berbudi bangsa yang tinggi. Gerakan sosial yang membangun sosial atau masyarakat yang kuat dan gerakan politik”.ucapnya

“Bangsa sudah tau, PKS itu kerja politik dan kerja sosial kurang lebih 3000 lembaga pendidikan yang di dukung oleh PKS, melahirkan generasi yang kelak menjadi generasi yang beriman dan berakhalak mulia, untuk keselamatan, kesejatraan NKRI kita, PKS mengatakan NKRI hari mati tidak ada tawar menawar,” Jelasnya

Terpisah H. Ridwan Husen sebagai Ketua DPW Maluku Utara saat di wawancarai media ini menyampaikan selain melakukan pembekalan atau training kepada anggota baru, juga membahas dua agenda besar di tahun 2020. “Rakorwil akan diikuti sekitar 500 peserta termasuk para undangan (tiap DPD 10 orang delegasi). Kita training sampai besok,” Kata Ridwan.

Menurut Ridwan, agenda besar pertama yang tengah disiapkan adalah melakukan konsolidasi di tingkat dewan pimpinan daerah, kemudian berikutnya pengurus daerah mensosialisasi target dan strategi pemenangan pilkada. “Kita juga sosialisasi nama-nama bakal calon hasil penjaringan yang sudah diputuskan di tingkat pengurus wilayah. Teman-teman di daerah juga akan mulai menyiapkan sekilagus berkomunikasi dengan nama calon yang dibawah ke pengurus pusat pada 6 Januari 2020,” Terangnya.

Ridwan bilang, agenda besar kedua adalah rekrutmen terbuka. Rekrumen anggota baru PKS sesuai hasil rapat koordinasi nasional november kemarin. “Hasil kemarin menetapkan bahwa di 2020 ini adalah tahun rekrutmen. Maka kemudian di seluruh provinsi di Indonesia termasuk di Malut melakukan rekrutmen terbuka kepada calon anggota PKS yang baru melalui TOP,” Katanya. (Red)

Membangun Politik Santun

Daerah, Politik|oleh

Oleh: Sabri Habib
Alumni Universitas Alkahairaat Palu

Fenomena politik menjelang PILKADA serentak Tahun 2020 mulai muncul dipermukaan, calon kandidat dan calon tim pemenang kandidat mulai unjuk kebolehannya dalam mempublikasikan program maupun strategi kemenangan.

Umpan rangsangan para calon tim kandidat untuk memikat hati calon kandidat kian ramai diakun-akun Facebook. Begitu juga dengan para calon kandidat yang menggunakan akun Facebook, selogan dan statemen yang mencerminkan kepribadian dan pro rakyat jadi sarapan status Facebook setiap hari.

Semoga fenomena ini adalah murni gerakan hati, bukan murni gerakan mengutamakan kepentingan pribadi.


Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. 7 diantaranya merupakan Daerah di Provinsi Maluku Utara, yaitu Kota Ternate, Kota Tidore, Kabupaten Sula, Kabupaten Taliabu, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulaun Morotai.

Sebagian besar di beberapa daerah Maluku Utara Petahana dipastikan maju bertarung, kemudian tokoh-tokoh di daerah masing-masing tersebut belakangan ini suda menyatakan kesiapan diri maju bertarung dalam Pemilihan Kepalah Daerah.

Sejumlah partai politik juga siap berkoalisi untuk memenangkan calon kandidat bupati dan wakil bupati yang akan digelar pada tahun 2020 nanti. Begitu juga dengan para calon tim kandidat, media Facebook dan Whatssap menjadi bahan mengeksplorasikan strategi kemenangan dengan narasi-narasi dan diksi politis untuk memikat hati para calon kandidat.


Beda Pilihan Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokrasi memilih bupati dan wakil bupati yang nantinya akan menjalankan amanat rakyat selama lima tahun dalam satu periode. Yang menjadi harapan besar seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat Halmahera Selatan adalah pihak penyelenggara pemilu mampu menjalankan asas jujur dan adil (jurdil) dalam sepanjang tahapan Pemilu 2020 yang akan diselenggarakan. Karena itu, dalam tahapan proses pilkada harusnya dengan kompetisi yang sehat dan harus dijadikan ajang pertarungan politik yang bijaksana.

Kalaupun ada perbedaan pilihan, itulah yang menunjukkan wujud kedewasaan dan kematangan kita dalam memaknai arti sebuah demokrasi.


Menjelang tahun politik saat ini, cacian, makian, fitnah yang sering dikenal dengan black campaign maupun berita hoax melalui akun palsu Facebook, adalah budaya politik yang tidak mendidik. Sebagaimana yang kita alami dalam pilpres, pilbup dan pillgub sebelum-sebelumnya, cacian, makian, bahkan fitnah yang berujung kekerasan. Kini, sudah seyogyanya pengalaman pilbup dan pilgub Maluku Utara sebelumnya kita jadikan sebagai spektrum politik demi kemajuan daerah dan kemajuan politik kita yang riil.


Pembuat dan Penyebar Berita Hoax
Maraknya penyebaran berita bohong saat ini, tidak terlepas dari perilaku kehidupan kita sehari-hari yang mudah dimanfaatkan oleh perkataan dari para pembuat dan penyebar berita bohong melalui Akun Palsu Facebook dan media-media lain tanpa sumber yang jelas.


Pengaruhnya berita bohong yang lebih dikenal dengan istilah Hoax ditahun-tahun politik saat ini, telah banyak digunakan untuk kepentingan politik dari pihak yang mengedepankan syahwat rakus kekuasaan ketimbang mewujudkan persatuan dan kesataun bangsa. Ironisnya lagi, melalu akun palsu Facebook dan media tanpa sumber yang jelas para penyebar dan pembuat berita bohong sangat lihai dan cerdik jadikan hoax sebagai acuan untuk meraih kemenangan dalam pertarungan politik sehingga rakyat kesulitan dalam membedakan mana berita benar dan mana berita bohong yang pada dasarnya bertentangan dengan kehidupan rakyat.


Ditahun tahun politik saat ini, kabar atau berita hoax sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Apa lagi berita yang mengandung ujaran kebencian atau berbaur provokasi yang mengundang emosi pihak rival pokitik. Tanpa mencari tahu sumber berita dan keben rannya, tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan konflik antar Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).


Maraknya akun palsu Facebook mengunggah berbagai macam topik bermuatan politik yang tidak mendidik sangat meresahkan masyarakat. Sebagai salah satu negara pengguna Facebook paling banyak, mestinya usaha pemerintah maupun pihak-pihak terkait dalam mengindentifikasi akun-akun palsu serta sumber-sumber berita dari media-media lain yang tidak jelas itu lebih diperketat lagi.


Politik Santun
Minimnya jiwa kepemimpinan yang bisa dijadikan tuntunan politik saat ini akibat tokoh yang ditokohkan mencontohkan tindakan politik yang tidak lagi relevan, Untuk itu politik yang santun harus dikedepankan dalam etika berpolitik. Dan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, politik santun dalam berpolitik menjadi suatu keharusan.


Beberapa momentum pesta demokrasi yang kita lewati. Banyak fakta yang kita saksikan bahwa dengan segala macam cara yang dipraktekkan untuk merebut kekuasaan, para pemangku kepentingan politik membangun lobi-lobi politik yang berujung pada diskriminasi jika ada kelalaian dalam kesepakatan politik.


Dari sini jelaslah, paradigma politik yang hanya mengedepankan syawat rakus kekuasaan hanya akan membutakan mata hati yang berujung pada kehancuran daerah. Untuk membangun nuansa kehidupan politik yang santun, mari kita simak baik-baik kata bijak dari Pramoedya Ananta Toer sekaligus penutup dari tulisan ini.


“Sia-sia sekali hidup ini jika untuk meningkatkan satu orang saja harus menginjak orang lain”

DPK PKPI Halsel Kembali Jaring Balon Bupati dan Wakil 2020

Politik|oleh

LABUHA,CN- Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Kabupaten Halmahera Selatan kembali memperpanjang penjaringan balon Bupati 2020 setelah sebelumnya dibuka pada tanggal 5 september 2019.

Partai besutan, Bahrain Kasuba, memperpanjang waktu penjaringan bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil  Bupati hingga januari 2020. Perpanjangan waktu pendaftaran ini menyusul terbitnya surat edaran dari Dewan Pimpinan Nasinonal (DPN) PKP-Indonesia pada tanggal 14 Oktober lalu.

Surat edaran dengan nomor  01/SE/DPN PKP IND/X/2019 ini ditandatangani langsung Ketua Umum PKP Indonesia Diaz Hendropriyono dan Sekjen Verry Surya Hendrawan itu, memerintahkan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) dan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKP Indonesia diseluruh Indonesia untuk melaksanakan pendaftaran/penjaringan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Selain itu DPK dan DPP juga menyampaikan struktur organisasi posko pendaftaran/penjaringan yang terdiri dari Ketua, Sekrtaris dan bendahara. 

“Kita diperintahkan membentuk posko penjariangan dan kita sudah laksanakan dan berkasnya sudah kami kirim ke DPN).” kata Ketua Desk Pilkada PKPI Halsel, Adi Hi. Adam kepada sejumlah wartawan di Sekretariat PKP Indonesia, Kamis 24/10/2019.

Menurut Adi, sejak diterimanya edaran DPN PKP Indonesia pihak DPK Halsel langsung menindak lanjutinya dengan membuka pendaftaran/penjaringan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati secara terbuka. Pendaftaran/penjaringan ini resmi dibuka pada Kamis 24/10 di Sekretariat DPK PKP Indonesia.

Lebih lanjut kata Adi, dua bakal calon Bupati yang sudah mendaftar sebelumnya yakni Hi. Usman Sidik dan Bahri Hamisi tetap diakomudir. Adi menilai mekanisme penjaringan balon Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya yang dilaksanakan Wiryawan dan Apeles Kemor tidak sesuai mekanisme.  “Hari ini kita resmi buka pendaftaran. Kalau yang kemarin mereka itu tetap masuk, karena mereka sudah mendaftar,  yang salah bukan kandidtannya yang salah itu proses mekanisme yang diberlakukan.” cetus Adi. Adi menjelaskan, dalam pelno ditingkat Kabupaten pada Januari 2020 mendatang, nama Usman Hi. Sidik dan Bahri Hamisi dimasukan karena telah dipleno oleh DPP beberapa waktu lalu sehingga tidak ada balon Bupati yang sudah mendaftar diabaikan karena PKP Indonesia terbuka bagi siapa saja. Seteleh melakukan pleno penetapan ditingkat Kabupaten DPK menyampaikan pemberitahuan kepada DPP dan melanjutkan tebusan kepada DPN. Tahapan ini kata Adi, telah diatur dalam petunjuk tehnis (Juknis).

“Himbauan dari DPN itu, kita jangan gegabah dalam melakukan seleksi pencalonan harus selektif mungkin karena ini pemilihan Bupati. Sehingga kita tidak terjebak pada kepentingan orang perorang.” tutur Adi.

 Setelah dihari pertama dibuka pendaftaran/penjaringan salah satu bakal calon sudah memasukan berkas sebagai calon wakil Bupati yakni Jefri The.(Red)

DPD PAN Kabupaten Kota Yang menolak Rekomendasi Bakal di Pecat Dari Kepengurusan

Politik|oleh

TERNATE- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara, telah menerima rekomendasi dari DPP untuk bakal calon bupati dan wakil bupati di tiga Dewan Pengurus Daerah (DPD) di Masing-masing Kabupaten Kota.

Sekretaris wilayah (Sekwil) Jamrud Hi Wahab menjelaskan, ketiga Dewan Pengurus Daerah (DPD) telah melakukan rapat pleno penetapan bakal calon tersebut, yakni DPD Halmahera Selatan, DPD Halmahera Utara DPD Kepulauan Kepualaun Sula.

“Sebelumnya, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku Utara telah membentuk tim penjaringan di seluruh kabupaten/kota dan hasilnya sudah dikirim ke DPP,” kata Jamrud pada acara konferensi pers Jumat (11/10/2019).

dikatakannya Rekomendasi telah diserahkan langsung kepada Wakil ketua Dr. Kasman Hi Ahmad dan Balon Bupati Halsel, Hi Usman Sidik, Dr Herianto Tantry dan Kasman Ahmad, sebagai balon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, serta Asrul Galilea sebagai balon Bupati Kepulauan Sula. “Setiap DPD maupun DPW Maluku Utara wajib menindak lanjuti surat DPP PAN. Surat DPP yang dikeluarkan final dan mengikat setiap der partai Jamrud mengatakan, surat keputusan yang dikeluarkan DPP final, dan mengikat, serta wajib hukumnya ditindak lanjuti DPD tingkat kabupaten, dan tingkatan DPW. “Ketua DPD Halsel Nahrawi Rabul menolak surat putusan DPP PAN itu putusan pribadi bukan putusan partai,”katanya.

Putusan DPD PAN Halmahera Selatan putusan pribadi tampa mufakat melalui rapat dan sesuai AD/ART, sehingga bukan putusan DPD Halsel secara kelemb Pihaknya akan memanggil kader partai yang menolak putusan tersebut dengan memberikan sanksi. “Jika surat rekomendasi yang dikeluarkan DPP tidak ditindaklanjuti, menjadi peringatan hingga pemecatan kepada kader,” tandas Jamrud. (red)

Sekertaris DPC Gerindra angkat bicara soal isu di medsos bergantinya Ketua DPC Gerindra Halsel

Politik|oleh

Halsel,CN- Beberapa hari ini beredar di Media Sosial (Medsos) yang di-posting salah satu akun Facebook di Grup Pilkada Halsel “Mansyur Abdul fatah” status Facebook tersebut bertuliskan ” selamat kepada ketua DPC Gerindra yang baru semoga amanah” dalam cuitan tersebut mengundang beberapa komentar Netizen bertanya-tanya soal pergantian Ketua DPC Gerindra Halsel.

Sejumlah Komentar Netizen mewarnai postingan di grup pilkada Halsel tersebut, Bahkan ada komentar Netizen yang menyampaikan bahwa,” Bahrain Kasuba yang juga Bupati Halsel akan mendapatkan Rekomendasi Partai yang memiliki 3 Kursi di Parlemen Halsel pada pemilihan Legislatif (pileg) kemarin, padahal sejauh ini Partai Gerindra tidak membuka pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada 2020 mendatang.

Dalam komentar para Netizen itu mengundang reaksi Sekertaris DPC Gerindra Halsel Masdar Karim SH yang juga Anggota DPRD Halsel terpilih pada Pileg kemarin kepada media ini pria yang biasa di sapa Putra Mahkota Waigitang internasional itu menyampaikan, Ini organisasi tentunya memiliki mekanisme Partai itu sendiri, jadi soal postingan di medsos tersebut tidak berdampak apa-apa, ini hanya orang-orang yang tidak tau apa dong pe kerja hanya tinggal bicara sabarang alias Ngaur,” ungkap Masdar

Lanjut Masdar, Gerindra adalah partai besar dan Partai pemenang ke 2 pada Pemilu 17 April 2019 lalu secara Nasional, dan Kabupaten Halmahera Selatan mampu mempertahankan 3 kursi DPRD dari periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan itu di Nahkodai Muhammad Likur Abdul Latif, ini menjadi sebuah keberhasilan yang luar biasa,” tutup Masdar.

Diketahui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terbentuk pada tahun 2008, menjadi peserta Pemilu di tahun 2009 dan tahun 2019 ini mampu menjadi pemenang ke 2 pada Pemilihan Umum (pemilu) 17 April kemarin. (Bur)