MOROTAI, CN – Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba Lc, menghadiri acara peresmian bendung Modular Gugubali, Desa Tiley, Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Mororai, Selasa (26/11).
Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan syukur alhamdulillah, serta memberikan apresiasi positif terhadap pengembangan pembangunan infrastruktur bendung modular Gugubali, di Kabupaten Pulau Morotai ini.
“Sebagai wujud dari niat baik dan komitmen bersama pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai, serta sebagai bentuk nyata dari pemerintah untuk tetap sigap dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diharapkan dengan pembangunan Bendung ini dapat menjadi contoh penanggulangan dan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Maluku Utara yang lebih baik,” ungkap Gubernur.
Menurut Gubernur, pemanfaatan bendung yang tepat akan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat, disertai dengan usaha pemeliharaan yang baik agar fungsi dan kegunaan bendung untuk masa yang akan datang dapat terjaga dan berdaya guna. Usaha tersebut antara lain dengan melakukan kegiatan penghijauan, menjaga kelestarian hutan serta menghindari pembuangan sampah maupun limbah ke dalam bendung. Hal ini patut diingatkan agar hasil pembangunan dapat kita rasakan bersama.
“Kedepan masih banyak permasalahan daerah yang akan kita hadapi, dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, dan tiap daerah memiliki kekhususan permasalahan yang berbeda-beda. Namun tidak berarti permasalahan tersebut tidak dapat kita cari jalan keluarnya. Untuk itu, perlu kerja keras dari kita semua untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.
Sementar itu Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Hari Suprayogi, M.Eng, mengapresiasi semangat Bupati Pulau Morotai untuk membangun dan mensejahtrakan masyarakat Morotai.
“Kami telah melihat, mendengar serta mencatat semua yang disampaikan oleh Gubernur maupun Bupati, dan ini akan kami sampaikan ke Pak Menteri PUPR,” katanya.
Terkait dengan pembangunan, dirinya mengatakan bahwa tentunya masih banyak kekurangan. Secara khusus karena bendung ini tipenya modular jadi harus dijaga, dirawat sehingga tidak muda rusak.
“Insha Allah semua keinginan Bupati dapat tercapai. Apa yang menjadi keinginan Bupati untuk majukan masyarakat Morotai ini, menjadi perhatian serius dari kami (Dirjen SDA). Karena itu, Kemeterian PUPR memiliki tanggung jawab untuk membuat bendung air,” jelasnya.
Dirinya mengingingtkan kembali bahwa, segala kebutuhan yang ada di Morotai ini, misalnya alat dan lain-lain akan dilaporkan ke pak Menteri. Dan jika berkenaan nanti pak Bupati silahkan ceck laporan kami di Kementerian.
“Hanya satu kainginan kami, bahwa apa yang menjadi road map dan cita-cita Bupati bisa tercapai demi masyarakat Morotai,” ungkanya.
Sementara itu Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, dalam laporannya mengatakan bahwa terdapat 5 (lima) pembangunan yang dicanangkan Pemkab Morotai yaitu, pembangunan bendung Mudular, water front city, Perumahan, air bersi dan talud.
“Alhamdulillah, mulai pada tahun 2018, ke 5 sektor pembangunan tersebut mulai dijalankan dengan memakai teknologi PUPR,” katanya.
Pemkab Morotai menurut Bupati, berkomitmen untuk menjadikan Morotai sebagai kawasan swasembada pangan, hal itu sebagaimana keinginan pemerintah pusat.
“RPJMN dan RPJMD menentukan Morotai mengawali 3 program prioritas yaitu Pertanian, Pariwisata dan Perikanan,” akunya.
Terkait dengan hal itu, dirinya berharap bendung ini bukan sebagai bendung percontohan, akan tetapi sebagai bendung yang bisa dipakai sebagai kawasan Pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Morotai dengan masa yang cukup lama.
“Target kami untuk menjadikan Morotai swasembada pangan dengan IP 1 (satu) dengan kebutuhan 1.300 Hektare. Penanaman yang nantinya di rencanakan bersumber dari 2 (dua) bibit, yaitu sembada dan M tani,” jelasnya.
Sementara itu dalam target pencapaian, pihaknya bekerjasama dengan M Tani dan IPB Bogor. Dengan 2 (dua) pola. Pola pertama bekerjasama dengan Koperasi Pertanian (Bumdes) dan pola ke dua dengan IPB dan M Tani (selaku penyedia sumberdaya manusia).
Sekadar diketahui, bendung yang diresmikan ini menggunakan dana APBN Tahun 2018 sebesar Rp23,9 Miliar, dengan masa kerja 270 hari kalender. Dan pada 2019 terdapat pekerjaan lanjutan Saluran air sepanjang 1,44 Km dengan anggaran Rp13,4 Miliar. Sementara untuk lokasi pembangunannya merupakan tanggungjawab kewenangan Pemkab Morotai.
Hadir dalam acara peresmian itu, Gubernur Malut, Dirjen SDA Kementerian PUPR, Bupati Pulau Morotai, Forkopimda Morotai, beberapa Piminan OPD Pemprov Malut dan Morotai, Kepala Balai Sungai Malut, dan sejumlah Kades dan masyarakat Pulau Morotai. (Red)
