SOFIFI-CN, Komite Perjuangan Rakyat Obi (KPRO) menuntut Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara agar segera percepatan pembangunan jembatan Ake Buton Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan
Jembatan ake buton yang selama ini ambruk lantaran di hantam banjir bandang, juga memakan korban jiwa 2016 lalu kini belum selesai di bangun kini di pertanyakan oleh masyarakat pulau Obi.
Jembatan Ake Buton yang menjadi akses sentral lalulintas penyeberangan masyarakat obi antara Desa Jikotamo dan Desa Buton itu merupakan akses penggerak rodah perekonomian pulau obi, baru di bangun dua tiang kolom landasan dan menelan anggaran sebesar 3,4 milyar APBD 2018, namun sampai saat ini belum ada kelanjutan pembanguan.
Sebelum menuju sofifi, KPRO sempat audiens dengan BPK Malut menanyakan persoalan pembangunan jembatan Ake Buton yang menelan anggaran begitu besar namun yang di bangun hanya dua kolom landasan jembatan, sebab KPRO menilai pembangunan jembatan ake buton yang menggunakan APBD 2018 ada keganjilan pada anggaran pembangunan.
Sehingga KPRO menemui BPK Malut dan meminta audiens untuk pertanyakan masalah pembangunan ake buton yang menelan anggaran 3,4 Milyar rupiah namun pekerjaannya hanya sebatas pembangunan dua kolom landasan saja.
Pertemuan KPRO dengan BPK di sambut baik oleh lima petinggi BPK, dalam pertemuan itu BPK menjelaskan “terkait dengan pembangunan jembatan Ake Buton, kami belum turun audit soalnya belum ada laporan yang masuk, kami akan secepatnya untuk melakukan audit di awal 2020” kata sekertaris BPK Malut.
Setelah audiens dengan BPK Malut, KPRO langsung menuju sofifi aksi turun jalan di depan kantor Gubernur Malut, dalam orasinya Adam menyampaikan kepada Gubernur Malut “agar segera secepatnya membangun jembatan Ake Buton karena masyarakat obi resah atas lambatnya pembangunan jembatan tersebut” tegas Adam
setelah berorasi beberapa menit di depan kantor gubernur masa aksi di panggil untuk lakukan hering, saat menuju ruang hering lantai tiga kantor gubernur, di tengah perjalanan korlap Adam langsung ketemu dengan Sekda, “kami dari KPRO mau hering dengan Pak terkait pembangunan jembatan ake buton, jawab Sekda saya ada agenda ke DPRD nanti saya balik” kata adam (26/11/2019).
Namun KPRO tidak sempat hering dengan Pemda, langsung menuju rute selanjutnya DPRD Malut, dan saat berorasi di depan kantor DPRD di sambut dengan baik oleh Ketua DPRD Kuntu dan anggota Komisi III Rosiyana.
Pertemuan ini sempat adu argumen, yang terjadi di depan kantor karena masa aksi meminta hering terbuka, Korlap menyampaikan bahwa “masyarakat obi saat ini berharap agar pembangunan jembatan Ake Buton di percepat, sebab masyarakat menunggu dua tahun lamanya belum juga selesai” kata Korlap
“Jembatan Ake Buton anggarannya sudah di plot sekitar 7 M pada APBD 2020, insyallah akan di selesaikan juga pembangunan jembatan” ungkap Kuntu
lanjut dia “kami juga berharap kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam KPRO ini supaya mari bersama-sama kita kawal anggaran pembangunan jembatan ini” pensannya.
Dalam aksi ini KPRO menuntut kepada Pemda terkait berbagai persoalan yang ada di pulau Obi di antaranya :
- Tuntaskan pembangunan jembatan Ake buton serta tangkap dan penjarakan perusak alam di kepulauan Obi
- Cabut seluruh izin tambang dan HPH yang telah merampas lahan petani di pulau Obi
- Stop intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat obi
Lanjut Adam “jika ketiga hal tuntutan kami di atas di indahkan maka kami akan kerahkan seluruh kekuatan elemen mahasiswa lebih banyak lagi untuk duduki kantor gubernur. ungkap korlap dengan tegas.(Zul/Budi)
