TERNATE, CN – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Organisasi Masyarakat (Ormas) Partai Golkar Maluku Utara, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar mengembalikan beberapa Dewan pimpinan Daerah (DPD) Golkar Malut yang di Plt kan pada konstitusi organisasi.
Sebab, hal itu di nilai melanggar konstitusi, jika DPD yang di Plt kan di rangkul memberikan hak suara pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Maluku Utara. Senin, (16/3/2020).
Hasim Abdul Karim, anggota MKGR Partai Golkar Malut kepada wartawan mengatakan, kebijakan yang di ambil DPD I Golkar Malut, merupakan kebijakan semenah-menah, tanpa berdasarkan konstitusi organisasi. dengan memasukan beberapa DPD yang di Plt kan untuk memberikan suara pada Musda DPD I partai Golkar Malut. Padahal Plt hanya memiliki tugas khusus untuk melaksanakan Musda, tidak memiliki kebijakan strategis terutama memberikan suara pada Musda.
“Bahkan tindakan semenah-menah juga di pertontonkan DPD I Golkar Malut, terhadap tindakan pemecatan pada beberapa DPD pada tingkat Kabupaten Kota seperti, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Harusnya tindakan pemecatan di lakukan berdasarkan mekanisme dan pelanggaran, dalam hal ini seseorang yang di berhentikan itu harus memenuhi syarat materil. Bahwa orang tersebut benar-benar melakukan pelanggaran, yakni pelanggaran yang tidak dapat di tolerir oleh konstitusi seperti pelanggaran asusilah, berhalangan total, meninggal, berpindah partai politik, atau mengundurkan diri. Malah kebijakan yang di ambil atas tindakan pemecatan tidak berdasarkan konstitusi. Padahal mekanisme formilnya harus jalan, dan instansi pengambilan keputusan juga harus jalan,” ungkap Hasim.
Lebih jauh lagi Hasim menjelaskan, kasus seperti ini dapat di lakukan Plt, namun Plt hanya memiliki tugas khusus melaksanakan Musda, tidak memiliki kebijakan strategis apalagi memberikan suarah pada Musda.
“Keliru kalau Plt memberikan suara pada Musda ini yang di tuntut oleh beberapa DPD,” Tegasnya
Untuk mempertahankan partai ini agar tetap berjalan pada konstitusi, kita meminta dan mendesak DPP Partai Golkar agar segerah mengembalikan beberapa DPD yang di Plt kan pada konstitusi Partai. (Andre CN)
Komentar