SOFIFI, CN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Fraksi PDI Perjuangan, Said Banyo, kembali membuktikan diri sebagai wakil rakyat yang berani bicara apa adanya demi kepentingan daerah. Dalam rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026, Kamis (7/8/2025), ia secara terbuka menegur keras Gubernur Malut Sherly Tjoanda Laos atas lambannya pembangunan di Sofifi dan minimnya langkah antisipasi konflik di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Said Banyo menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut mengalokasikan setidaknya 30 persen dari total belanja modal, atau sekitar Rp 700 miliar, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ibu kota Provinsi. Ia menilai Sofifi selama ini hanya “disebut” sebagai pusat pemerintahan, namun faktanya banyak fasilitas terbengkalai.
“Sofifi adalah wajah Maluku Utara, tapi yang terlihat hari ini adalah ketidakseriusan pemerintah membangun ibu kota. Gedung Koperasi dan UKM yang dibangun dengan uang rakyat saja dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa pemanfaatan,” sindir Said Banyo.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti ancaman konflik di wilayah pertambangan PT TUB di Halbar. Menurutnya, Pemrov terkesan diam dan tidak melakukan deteksi dini terhadap potensi gesekan antara Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Loloda Tengah.
“Tolong Ibu Gubernur jangan tunggu ada bentrokan baru bergerak. Tugas pemerintah adalah mencegah, bukan menunggu masalah meledak,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi tamparan politik bagi Gubernur Malut yang dinilai lebih banyak membiarkan persoalan menumpuk ketimbang menyelesaikannya.
Sementara itu, keberanian Said Banyo menuai apresiasi dari berbagai pihak karena tak gentar mengkritik kebijakan yang dinilai mengabaikan kepentingan rakyat. Ini terlihat dalam unggahan akun Facebook Resmi PDI Perjuangan. (Hardin CN)