Tiket Gratis Lebaran Digencarkan, Infrastruktur Dasar di Halsel Malah Terabaikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang menghadirkan program tiket gratis Lebaran Idul Fitri 2026 mendapat kritikan tajam dari mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel.

Pasalnya, di tengah program tersebut, sejumlah kebutuhan dasar masyarakat justru dinilai masih terabaikan, seperti kondisi jalan berlubang yang belum diperbaiki serta akses air bersih yang belum dinikmati secara merata oleh warga.

Mantan Anggota DPRD Halsel, Ali Jaidun, menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan terkesan mengabaikan prioritas utama pembangunan daerah.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Di satu sisi Pemda menggratiskan tiket Lebaran tanpa klasifikasi status sosial, namun di sisi lain kebutuhan mendasar masyarakat seperti jalan rusak dan air bersih belum juga dituntaskan,” ujar Ali, Rabu (25/3).

Ia kemudian mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah sejalan dengan amanat konstitusi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

“Kalau ini sesuai amanat konstitusi, kita tentu mendukung. Tapi kalau tidak, ini hanya gaya pemerintah yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi jalan berlubang yang dibiarkan tanpa perbaikan mencerminkan lemahnya perhatian Pemda terhadap infrastruktur dasar. Bahkan, ia menyindir sikap Pemda yang seolah “tutup mata” terhadap persoalan tersebut.

“Jalan rusak dibiarkan, air bersih belum merata, sementara program seremonial terus digencarkan. Ini menunjukkan prioritas pembangunan yang keliru,” tambahnya.

Diketahui, Pemda Halsel saat ini dipimpin oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.

Hingga berita ini dikorankan, belum ada keterangan resmi dari Pemda Halsel terkait kritik tersebut. (Hardin CN)

Warga Liaro Desak Pemda Halsel Tuntaskan Pembayaran Lahan Warga Silang, Konflik Antar Warga Pecah

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Warga Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel agar segera menyelesaikan pembayaran lahan milik warga Desa Silang yang hingga kini dikabarkan belum dituntaskan.

Desakan tersebut disampaikan salah satu warga Liaro, Haris Laidi, SH., yang menilai lambannya penyelesaian pembayaran lahan menjadi pemicu kemarahan warga Desa Silang hingga berujung pada aksi pemalangan jalan.

Menurut Haris, dampak dari persoalan tersebut kini dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Liaro yang tidak dapat melintasi akses jalan penghubung antar desa akibat pemalangan yang dilakukan warga Silang.

“Kami mendesak Pemda Halsel agar segera menyelesaikan pembayaran lahan warga Silang. Karena akibat belum diselesaikannya pembayaran itu, warga Silang marah dan melakukan pemalangan jalan, sehingga masyarakat Liaro tidak bisa melintas,” tegas Haris.

Akibat persoalan tersebut, pada Selasa (10/2/2026) dilaporkan terjadi konflik antar warga Desa Silang dan Desa Liaro. Konflik dipicu karena warga Liaro tidak menerima aksi pemalangan jalan yang dilakukan oleh warga Silang, yang dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat.

Haris menegaskan, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas serta mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Warga Liaro berharap Pemda Halsel segera mengambil langkah konkret, termasuk menuntaskan kewajiban pembayaran lahan kepada warga Silang serta memediasi kedua belah pihak agar akses jalan dapat kembali dibuka.

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu sikap resmi dari Pemda Halsel terkait penyelesaian persoalan lahan yang diduga menjadi akar masalah pemalangan jalan tersebut. (Hardin CN)

Dalam Waktu Dekat, Polda Malut Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pinjaman Pemda Halsel ke PT SMI

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Provinsi Maluku Utara (Malut), segera menetapkan tersangka kasus dugaan pinjaman Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pasalnya, Dana pinjaman sebesar Rp 150 miliar itu, diduga kuat bermasalah dalam penggunaannya, khususnya pada proyek pembangunan Pasar Tuakona Panamboang dan 3 ruas jalan di Kota Labuha.

Melalui rilis yang diterima media ini, bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pinjaman Pemda Halsel tersebut, Direktur Reskrimsus Polda Kombes Pol Asri Effendy mengungkapkan, hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah keluar.

“Dari hasil audit BPKP, nilai kerugian negara sebesar Rp 4.190.139.842. Kami sudah gelar perkara dan dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka. Setelah penetapan, berkas perkara segera kami limpahkan ke Jaksa,” ujar Asri, Jumat (6/6/2025).

Diketahui, proyek pembangunan Pasar Tuakona yang bersumber dari dana pinjaman tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp 58.899.800.000. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan ahli, yang mengakibatkan kerugian negara tersebut.

Selain Pasar Tuakona, dana pinjaman juga digunakan untuk pembangunan 3 ruas jalan di wilayah Labuha, dengan total anggaran masing-masing sekitar Rp 60 miliar dan Rp 90 miliar.

Saat ini, status perkara masih dalam tahap penyidikan. (Hardin CN)

Diundang Sebagai Narasumber di Podcast HLC, Bupati Halsel: Inisiatif Begini Mencerminkan Komitmen Pemerintah

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba diundang sebagai narasumber di podcast Halmahera Selatan Lawyers Club (HLC) yang bertajuk ‘Halmahera Selatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)’ agenda tersebut berlangsung di Café Jasvanz Desa Tomori Kecamatan Bacan, Jumat (6/12/2024).

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Karena, IPM memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi pencapaian serta merencanakan strategi pembangunan lebih efektif jangka panjang untuk masa depan Bumi Saruma.

Selain itu, Hasan Ali Bassam Kasuba juga mengapresiasi diskusi semacam ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang program-program pembangunan. Ia mengapresiasi peran komunitas lokal dalam mendukung pemerintah menyampaikan masukan, kritik dan saran yang bersifat konstruktif.

“Saya berterimakasih kepada komunitas-komunitas di Halmahera Selatan yang telah membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan masukan yang membangun,” cetusnya.

Ia berharap, kegiatan podcast ini menjadi pijakan strategis untuk merancang langkah-langkah pembangunan yang lebih terarah di Halsel.

Selain itu, melalui diskusi seperti ini, pemerintah dapat mensosialisasikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Inisiatif begini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Halmahera Selatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, narasumber pada Podcast ini yaitu, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, praktisi hukum Safri Nyong SH, pegiat komunitas Rizky Tafannur yang dipandu oleh host, Maulana Patra Syah dan Siti Nurhilda. (Hardin CN)

Bupati Halsel Pantau Seleksi PPPK 2024

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), secara resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 pada Jumat (6/12/2024).

Pembukaan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Halsel, dipantau langsung oleh Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, dihadapan ratusan peserta seleksi, ia meminta untuk memulai kegiatan dengan doa agar proses seleksi berjalan lancar.

Ia juga menekankan kepada peserta agar serius, konsentrasi dan tenang selama mengikuti setiap tahapan seleksi.

“Seleksi ini adalah peluang bagi kalian untuk memberikan kontribusi nyata kepada daerah. Maka dari itu, manfaatkan kesempatan ini dengan baik,” pintanya.

Menurutnya, seleksi PPPK ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah dengan menempatkan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang strategis. Pemerintah Halsel terus berkomitmen untuk membuka peluang kerja yang transparan dan profesional melalui proses seleksi yang objektif.

“Pemerintah Daerah sangat mengharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti proses dengan penuh semangat dan optimisme demi mencapai hasil terbaik,” pungkasnya.

Memastikan tahapan tes PPPK berlangsung lancar, Bupati Halsel, didampingi sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemkab ikut memantau langsung. (Hardin CN)

Pemda Halsel Berangkatkan 8 Pendeta Yerusalem

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba, resmi melepas delapan (8) Pendeta yang dibiayai mengikuti program Wisata Rohani ke Yerusalem Tahun 2024.

Agenda tersebut berlangsung pada Senin (2/12) di Kantor Bupati, dipimpin langsung oleh Bupati Halsel.

Turut hadir dalam acara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja (BKG) Noce Totononu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Saiful Turuy, Asisten III Soadri Ingratubun, Asisten I Bustamin Soleman, serta Kabag Kesra Yudi Eka Prasetya. Program prioritas Pemkab Halsel ini untuk penguatan keimanan umat Nasrani.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan bahwa wisata rohani merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah (Pemda). Program ini diharapkan memberikan pengalaman spiritual sekaligus memperdalam wawasan sejarah keagamaan bagi para pendeta melalui kunjungan ke situs-situs keagamaan bersejarah.

“Semoga wisata rohani yang dilakukan oleh delapan pendeta ini menjadi keberkahan bagi Halmahera Selatan. Dalam kepemimpinan saya, saya berkomitmen untuk selalu hadir bagi semua suku dan agama, sebagaimana filosofi ‘Saruma,” ungkap Hasan Ali Bassam Kasuba.

Ia juga berharap agar para pendeta terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan keagamaan di gereja masing-masing, demi menciptakan Halmahera Selatan yang damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.

Terpisah, Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Daerah Pulau Bacan, Albert Kofit, menyampaikan rasa terimakasih atas kepedulian Bupati Bassam Kasuba kepada umat Kristiani di Halsel.

“Terimakasih banyak, Pak Bupati, atas program wisata rohani ini. Selama empat tahun saya bertugas di Bacan, ini pertama kalinya para pendeta diberangkatkan ke Yerusalem. Semoga program ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” ucap Albert Kofit.

Sementara Ketua BKG Noce Totononu, menjelaskan bahwa delapan pendeta yang diberangkatkan adalah perwakilan dari berbagai denominasi gereja di Halmahera Selatan. Rinciannya adalah dua pendeta dari GPM, dua dari GMIH, serta masing-masing satu dari Gereja Kalvari, GSJA, GBI dan KGBI.

“Untuk kali ini, hanya delapan pendeta yang diberangkatkan. Harapan kami, di masa mendatang semakin banyak pendeta yang dapat mengikuti program wisata rohani ini,” tutup Noce Totononu.

Program wisata rohani ini diharapkan tidak hanya memperkaya keimanan para pendeta. Tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen Pemerintah Halmahera Selatan dalam mendukung kerukunan antar umat beragama dan penguatan nilai-nilai keumatan di Daerah tersebut. (Hardin CN)