HALTENG, CN — Pernyataan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ikram Malan Sangadji, terkait besaran gaji karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menuai kritik tajam dari warganet dan pekerja tambang.
Diketahui, pernyataan tersebut disampaikan Ikram dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar di Bella Hotel pada Selasa (17/12/2025). Dalam forum itu, Ikram menyamakan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIIA yang menurutnya tidak sampai Rp 4 juta per bulan dengan gaji karyawan IWIP.
Ia bahkan menyebut bahwa pekerja IWIP yang hanya melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu kuning pencari kerja dapat menerima gaji sebesar Rp 7–8 juta per bulan di luar lembur.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh sejumlah pekerja IWIP. Salah satu karyawan melalui unggahan di media sosial Facebook menyebut bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Izin ralat Pak, untuk statement Pak Bupati soal gaji karyawan PT IWIP Rp7–8 juta di luar lembur itu salah besar. Faktanya tanpa lembur gaji kami hanya sekitar Rp3 jutaan,” tulis seorang karyawan IWIP dalam unggahan yang viral atas nama Nyong Palaes.
Unggahan tersebut mendapat ratusan tanggapan dari warganet yang sebagian besar menyuarakan kekecewaan terhadap pernyataan Bupati. Mereka menilai ucapan itu tidak berbasis data dan tidak mencerminkan realitas kesejahteraan pekerja tambang di kawasan industri tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Bupati Halteng terkait perbedaan data gaji yang dipersoalkan oleh para pekerja IWIP. (Hardin CN)
