Inspektorat Tikep Diminta Audit Khusus DD Gita Raja

TIDORE, CN – Kepala Desa (Kades) Gita Raja, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Malut), Ade M. Rasid kembali menjadi sorotan dikalangan masyarakat Desa Gita Raja. Hal ini dikarenakan penilaian masyarakat yang menganggap ada banyak kejanggalan terkait anggaran di beberapa kegiatan fisik yang ada di Desa Gita Raja.

Masyarakat Desa Gita Raja, Rizkiyawan menyebut, ada sejumlah program kegiatan fisik yang dianggap sangat janggal. Misalnya, pembangunan Deker I (Satu) dan Deker II (Dua) serta rehabilitasi saluran Air RT 04.

“Kenapa janggal, karena setiap pengerjaan kegiatan fisik RAB (Rencana Anggaran Biaya) tidak pernah diketahui secara rinci oleh pemborong (Tukang) maupun masyarakat yang bekerja dalam proyek tersebut,” ungkap Rizkiyawan kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan Bab V pasal 24 UU No 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) yang harusnya berdasarkan asas, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan dan juga partisipatif.

“Problem ini pun bukan kali pertama. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam pengerjaan proyek kegiatan fisik selalu saja seperti ini,” jelasnya.

Pihaknya meminta kepada Inspektorat Kota Tidore Kepulauan (Tikep) agar dapat melakukan Audit Khusus terhadap Dana Desa (DD) yang sudah digunakan Kades Gita Raja.

“Kami berharap kepada Inspektorat Kota Tidore Kepulauan agar dapat melakukan audit secara optimal terhadap proses penyaluran dana desa, apa kah dari tahapan perencanaan sampai realisasi itu sudah sesuai dengan RAB atau belum. Karena fakta di lapangan banyak yang sangat tidak sesuai,” pungkasnya. (Hardin CN)

Kades Gita Raja Dianggap Bohongi Warga Dusun II Soal Pembangunan Jalan Tani

TIDORE, CN – Jalan Tani merupakan salah satu akses paling penting bagi petani yang ada di Desa Gita Raja, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Program Jalan Tani sendiri, pembangunannya sudah berjalan di Desa Gita Raja mulai dari Dusun satu hingga Dusun II.

Namun untuk pembangunan Jalan Tani di Dusun II dianggap sebagian masyarakat bermasalah karena tidak sesuai dengan volume yang direncanakan.

Ketua Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi (PAO) Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Gita (FPPMG) kepada media ini menyebut, volume pembangunan Jalan Tani yang seharusnya 250 meter ketika diukur kembali oleh masyarakat hanya 200 meter.

“Selanjutnya untuk pembangunan tahap ke II yang direncanakan 260 meter sampai detik ini prosesnya masih mandet dengan alasan yang tidak jelas,” ucapnya, Rabu (24/8/2022).

Kata dia, banyak masyarakat yang pertanyakan untuk sisa timbunan sekitar 50 meter itu dikemanakan oleh Pemerintah Desa Gita.

“Sebagai bagian dari masyarakat Desa Gita Raja kami menilai bahwa berbagai program yang direncanakan oleh Pemerintah Desa Gita Raja sangat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU NO 6 Tahun 2014 tentang asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, tertib kepentingan umum, akuntabilitas dan partisipatif,” ujarnya.

Ia mengaku, banyak mendapatkan keluhan dari warga terkait Pembangunan Jalan Tani yang dianggap tidak layak untuk digunakan. Warga juga meminta pertanggungjawaban Pemerintah Desa Gita soal masalah tersebut.

“Sikap kami dari FPPMG sendiri apa bila tidak ada transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak Pemerintah Desa maka kami FPPMG akan meminta kepada Inspektorat, BPMD, BPK dan juga Polres untuk melakukan Audit lapangan,” tegasnya. (Ridal CN)

Anggota DPR RI, Alien Mus Kunjungi Kampung Nelayan Tomalou Serta Berikan Bantuan

TIDORE, CN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Alien Mus, berjiwa besar serta rasa kepedulian terhadap masyarakat Provinsi Maluku Utara (Malut) sehingga berkunjung di seluruh Kabupaten Kota di Malut salah satunya Kota Tidore Kepulauan

Berdasar rilis resmi yang di himpun oleh pewarta media CerminNusantara. Co. Id, pada Rabu (16/6/21) sehingga beritanya di publikasi.

Alien Mus anggota DPR-RI Komisi IV dan juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Malut) berkunjung kekampung Nelayan di Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Hal ini berawal dari permintaan salah satu warga yang bernama Udin Ismail, menyampaikan bahwa kalu boleh Ibu Alien Mus, berkunjung ke kampung nelayan Tomalou,” ungkapnya.

Oleh karena itu, selanjut Anggota DPR RI Alien Mus, iya benar berkunjung saya di kelurahan Tomalou, atas permintaan salah satu warga, dan sebelumnya ia juga sudah berencana untuk mengunjungi seluruh kabupaten kota semalut.

Akhirnya permintaan salah satu warga tersebut dipenuhi oleh Ketua DPD Partai Golkar Malut Alien Mus, lansun bergagas dari Jakarta menuju Provinsi Malut dan lansun mengunjungi tempat Festival Tomalau sekaligus tatap muka dengan Panitia Festival Kampung Nelayan dan Masyarakat Tomalau Kota Tidore Kepulauan.

“Ditambahkan oleh Anggota DPR RI Alien Mus akan memberikan bantuan kepada para petani dan nelayan di Kota Tidore Kepulauan Khusus di kelurahan tomalou.

Dirinya juga berharap semoga bantuan yang di salurkan semoga dapat bermanfaat bagi masarakat yang membutuhkan,” tendesnya.

Ibu Alien juga berharap semoha festival Kampung Nelayan Kota Tidore Kepulauan bisa memberikan manfaat terutama kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan khususnya masyarakat nelaya,” bebernya Ketua DPD Partai Golkar Malut,” tuturnya. (Is/CN)

Dinas Pariwisata dukung Festival Music Tradisional di Tidore

TIDORE, CN – Husen Mahmud, satu dari sejumlah pemuda yang melaksanakan festival music tradisional dan pameran budaya yang rencananya dilaksanakan pada awal Maret tanggal 05 sampai 08, mengatakan bahwa harapan adanya kegiatan tersebut agar generasi muda Tidore bisa bangga menjadi orang Tidore, bangga jaga adat, budaya, dan tidak lupa sejarah.

“Karena mau Semaju apapun zaman ini, kita akan pulang dan mati pada diri sendiri (identitas),” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan cerminnusantara.co.id, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, kegiatan ini juga mempromosikan sail Tidore 2021, yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

Sementara itu kepala dinas pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Drs Yakub Husain M.Si saat dikonfirmasi ditempat terpisah, beliau memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan festival music tradisional dan pameran budaya.

“Kreasi-kreasi seperti ini kan sangat langkah pribadi dan dinas pariwisata sangat salut dan mendukung,” ujarnya.

“Torang sekarang harus seperti itu menjaga adat dan budaya dan mulai meniadakan pikiran-pikiran yang negatif terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu,” tutupnya. (Yunus CN)

Kegiatan Tahun Baru Dibubarkan, Ketua PMII Komisariat Nuku Bilang Penegak Hukum Pilih Kasih

Tidore, CN – Ketua Komisariat Nuku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tidore Kepulauan, Yunus menilai Penegak Hukum pilih kasih.

Menurut Yunus, Penegak Hukum dianggap pilih kasih lantaran pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering terjadi kerumunan massa. Mulai dari pendaftaran Bakal Calon sampai pada pawai kemenangan.

“Itu sangat berpotensi dan melanggar protap kesehatan. Tapi tidak ada larangan atau tindakan hukum serta pembubaran massa dari pihak Kepolisian. Ini dugaan saya bahwa penegak hukum pilih kasih,” tegas Yunus melalui rilis yang diterima wartawan cerminnusantara.co.id, Selasa (29/12/2020).

Sementara terkait dengan kegiatan sambut Tahun baru yang dilakukan Pemuda di Kelurahan Bobo, Yunus mengatakan, itu salah satu edukasi budaya, panggung seni (Wisata pantai sambil beramal). Tapi kemudian ditiadakan Penegak Hukum dengan adanya Maklumat No Mak/4/XII/2020. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanan libur Natal Tahun 2020 dan Tahun baru 2021.

“Ini sangat disayangkan, padahal kalau dilihat dari jumlah massa, pendaftaran kampanye Pemilihan Kepala Daerah sampai pada pawai kemenangan lebih berpotensi terjadi penyebaran Covid-19 yang dibanding kegiatan yang dilakukan Pemuda Kelurahan Bobo.

Oleh karena itu, ia berharap, jikalau virus secara nasional masih ada. Maka penegak hukum harus serius.

“Saya berharap Penegak Hukum tegakan semua ini secara secara adil,” harapnya mengakhiri. (Red/CN)

Kopri PMII Tidore Kecam Tindakan Bengis Camat Oba Tengah Terhadap Satu Staf Perempuan

TIDORE, CN – Sikap tak terpuji kini kembali ditunjukkan, melalui video yang beredar pada 16 Desember 2020 berdurasi 0.54 detik menampilkan dugaan tindakan kekerasan terhadap salah seorang Staf perempuan yang bertempat di Kantor Camat Oba Tengah, kekerasan tersebut dilakukan oknum Camat Oba Tengah, Rudi Ipainen.

Rilis yang diterima wartawan cerminnusantara.co.id, Kamis, (17/12/2020). Video berdurasi 0.52 detik itu diposting di Group Facebook “Tikep Memilih 2020-2024” milik Arjuna Talaga 20 Jam yang lalu. Bahkan sudah di bagikan sebanyak 349 beberapa pengguna Akun Media Sosial lainnya dan sudah dikomentari sebanyak 210.

Dalam video itu, terdapat kekerasan Non seksual (Fisik). Namum mengakibatkan korban merasa dirinya teraniaya. Hal itu disampaikan lewat laporan pengaduan pada 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada Kapolsek Oba Utara.

“Sekitar 08:45 WIT di kantor Camat Oba Tengah, bermula ketika saya berada dalam ruangan kantor tiba-tiba didatangi saudara Rudi Ipainen (Camat) dan langsung menarik baju serta jilbab dan menyeret saya keluar dari ruangan, setelah diluar ruangan saudara Rudi Ipainen mencekik leher saya,” tulis Sarini Gawinuddin (Korban) dalam laporan pengaduannya. Ia menambahkan, karena tindakan Camat Oba Tengah tersebut, korban merasa sesak napas dibagian dada dan merasa tidak puas dan akhirnya membuat laporan pengaduan.

Menanggapi hal tersebut. KOPRI PMII Cabang Tidore angkat bicara. Sekertaris KOPRI PMII Cabang Tidore Uswatun Hasanah menilai bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Camat Oba Tengah itu sangatlah tidak manusiawi dan tidak etis sebagai seorang atasan. Bahkan di dalam video tersebut ada beberapa staf karyawan yang acuh terhadap perlakuan Camat Oba Tengah dan mereka Cuma asik menonton pertikaian tanpa ada yang mencoba melerai, adalah sebuah bentuk tidak ada keperdulian antar sesama Staf di ruang lingkup instansi.

“Tindakan Bapak Camat Oba Tengah tidak manusiawi dan satu sikap yang tidak menghargai perempuan. Ini langkah yang tidak etis sebagai atasan terhadap Staf,” ujar Uswatun.

Sementara Ketua KOPRI Komisariat Universitas Nuku Eti Sawal yang juga berkomentar dengan nada kesal atas pilihan tindakan Camat yang dianggap tidak menghargai perempuan sebagai manusia yang harus dihormati.

“Sebagai seorang atasan, penyelesaian masalah harus dilakukan dengan kepala dingin, menegur dengan cara baik tanpa harus main tangan dengan seenaknya terhadap semua staf apalagi staf perempuan. Ini menandakan bahwa Camat Oba Tengah tak layak menjadi pimpinan di instansi tersebut ataupun instansi lainnya,” tutup Eti.

Oleh karena itu, KOPRI PMII Cabang Tidore berharap pihak kepolisian dapat bersikap tegas dan memproses pelaku kekerasan sesuai prodesur hukum serta tuntas yang se adil – adilnya. Sehingga perilaku tersebut tidak terulang di instansi yang lain agar keadilan terhadap perempuan dapat terwujud. (Red/CN)