17 Anggota DPRD Bersama Bupati Tolak Ketua Dewan Halteng

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

WEDA, CN – Terkait dengan 17 anggota DPRD Halmahera Tengah (Halteng) yang melakukan penolakan Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Halteng Maluku Utara (Malut) di jalan Trikora Bukit Loiiteglas, yang suda di rekomendasikan langsung oleh DPP Partai Golkar.

Isi surat penolakan tersebut hanya untuk menolak Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Halteng, penolakan itu dari 17 Anggota DPRD yang didukung langsung oleh Bupati Halteng Drs Edi Langkara, SH. MH.

Ketua Perada Maluku Utara Muhammad Conoras mengatakan bahwa langkah beberapa Fraksi di DPRD Halteng yang menolak Sakir Ahmad untuk dilantik sebagai Ketua DPRD Halteng, kemudian didukung oleh Bupati Halteng Drs. Edy Langkara adalah suatu yang lucu dan menggelitik.

“Ini menunjukkan bahwa kualitas para politis yang mendiami rumah rakyat ini telah mengalami defisit moral dan minim pengetahuan tentang Etika Demokrasi yang berkeadilan,” ucapnya.

Lanjut Muhammad Conoras, penentuan Ketua DPRD merupakan hak Partai yang secara konstitusional yang diatur didalam UU No 17 THN 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Prov. Kab/Kota secara hukum maupun etika. Semestinya Fraksi-fraksi tersebut harus memposisikan diri pada Partainya masing-masing dan tidak mencampuri urusan Partai lain.

“Begitu juga Bupati yang nota benen adalah pembina Partai Politik di Daerah, yang pada posisi beliau sebagai Kaders Paratai Golkar tidak bisa menghalang-halangi Sakair Ahmad untuk menjadi Ketua DPRD dengan membawa Jabatan Bupatinya untuk menolak Sakit Ahmad menjadi Ketua DPRD karena kewajiban beliau sebagai Bupati sepatutnya ikut membangun Demokrasi yang sejuk, berkeadailan dan bermartabat,” tegasnya.

Lebih lanjut, patut disesalkan atas sikap Bupati yang juga sebagai Fungsionaris Partai Golkar di tingkat DPP dengan terang-terangan menolak keputusan DPP Partai Golkar yang menunjuk Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Halteng.

“Secara etika organisasi Keputusan DPP Partai Golkar yang menunjuk Sakir Ahmad sebagai Ketua itu juga mengikat beliau sebagai fungsionaris DPP , kok aneh beliau menggunakan jabatan Bupatinya untuk menolak Sakir Ahmad sebagai Ketua,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Saya sebagai bentuk Penyalagunaan kewenangan yang berakibat hukum bagi dirinya sendiri sebagai bupati maupun sebagai anggota Partai,” tutupnya. (Dir CN)

Peringati Hari Buruh, Karyawan PT. IWIP Kembali Gelar Aksi Demo

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

HALTENG, CN – Peringati Hari Buruh tanggal 1 Mei 2020 yang jatuh pada hari Jumat. Pagi tadi di depan site tanjung ulie desa Gemaf Kecamatan Weda Utara ribuan karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) kembali menggelar aksi demo dan berakhir ricuh.

Selain ricuh, ribuan karyawan juga memboikot aktivitas perusahaan sehingga lumpuh total. Dalam aksi demo yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Buruh Halmahera Tengah (FPBH) itu berakhir dengan aksi pembakaran salah satu lapak sembako milik perusahan.

Dalam aksi demonstran itu Ali Akbar Muhammad bertindak sebagai Kordinator Lapangan (Korlap). Aksi yang dilakukan ribuan karyawan itu karena parah karyawan telah resah dan mulai bosan dengan kebijakan perusahaan terhadap karyawan yang dinilai dilakukan semena-mena oleh pihak Management PT IWIP.

“Selain itu, ribuan karyawan ditindas oleh investor asing. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami atas nama FPBH menyampaikan 12 pernyataan sikap kepada pihak perusahan agar ditindaklanjuti dengan segera,”Ul ungkapnya.

Bunyi 11 pernyataan sikap FPBH dan ribuan karyawan sebagai berikut :

(1). Gagalkan Ormnibus Law, (2). Tolak PHK berkedok jeda di PT IWIP, (3). Penuhi hak maternitas buruh perempuan, (4). Kembalikan izin resmi untuk buruh di PT. IWIP, (5). PT. IWIP harus melakukan Lockdown perusahaan selama masa pandemik COVID-19, serta bayar upah pokok 100 persen, (6). Stop karantina buruh di bandara PT. IWIP, (7). Berlakukan delapan jam kerja di PT. IWIP, (8). Penuhi K3 untuk buruh, (9). Stop diskriminasi terhadap buruh TKA dan penuhi kesejahteraan buruh TKA di PT. IWIP, (10). Stop mengeluarkan memo-memo sepihak tanpa ada perundingan sebelumnya
dengan kaum buruh, (11). Stop kriminalisasi buruh, (12). Sediakan Tranportasi Untuk Buruh PT. IWIP.

Dalam aksi demo kali ini juga, ribuan karyawan juga menuntut kepada pihak perusahaan untuk memberhentikan Kepala HRD PT IWIP Rosalina Sangaji.

Aksi itu sempat dimediasi oleh Kapolres Halteng, AKBP Nico A. Setiyawan SIK, namun ribuan masa aksi tidak menerima dan mereka menginginkan dari pihak perusahan untuk segra mengeluarkan Kepala HRD PT IWIP Rosalina Sangaji dan yang sampai saat ini juga pihak perusahan tidak direalisasi.

Aksi itu juga sempat dimediasi oleh kapolres Halteng, AKBP Nico A. Setiyawan SIK, namun Ribuan Masa Aksi tidak menerimanya dan masa aksi menginginkan dari pihak perusahan untuk segra mengeluarkan kepala HRD PT IWIP Rosalina Sangaji.

Lantaran dari pihak perusahan tidak mau bertatap muka dengan pendemo sehingga pendemo bergerak menduduki lokasi babrik, hingga berimbas pada pengrusakan kaca sejumla unit alat berat dan senujumla kendaraan roda dua yang berada di lokasi pabrik.

“Meskipun demikian aksi dari ribuan masa aksi namun, tetap mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan keamanan TNI/Polri sekaligus petugas security dari perusahan,” tutupnya. (Dir/CN)

Peduli Dampak Covid-19, PT ASM Berikan Sembako Kepada Masyarakat Pulau Gebe

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

WEDA, CN – Terkait dengan pendemik Covid-19 yang akan berimbas pada kebutuhan kalangan masyarakat, PT Anugrah Sukses Mining (ASM) memberikan bantuan kepada masyarakat Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Maluku Utara (Malut), Jumat (1/04/2020).

Penyerahan bantuan yang diserahkan langsung oleh PT ASM kepada warga pulau Gebe itu merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat Pulau Gebe yang saat ini berada di Kondisi dampak Covid-19.

“Dengaan adanya bantuan ini kami akan membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Kecamatan Pulau Gebe dan kemarin juga sudah ada bantuan yang diserahkan langsung oleh 2 perusahan dan di tambah dengan ini sehingga sudah 3 Perusahan,” ungkap camat pulau Gebe Suhaida Hidayat saat di konfirmasi oleh awak media di Kantor Dinas Sosial.

Lanjut Suhaida Hidayat, masyarakat Kecamatan Pulau Gebe saat ini suda dapat sumbangan dari 3 perusahan yakni PT Fajar Bakti Lintas Nusantara ( FBLN), PT Mineral Trobos (MT) dan PT ASM.

“Sembako yang di berikan langsung oleh PT FBLN berupa Beras, Susu, dan minyak sedangkan yang dari PT Mineral Trobos Yaitu Beras, Minyak dan Gula dan pembagiannya itu kalau saat ini masyarakat yang suda dapat bantuan dari PT FBLN dan PT Mineral Trobos tidak akan dapat lagi,” ucapnya.

Karena bantuan yang di serahkan langsung oleh PT ASM ini, lebih lanjut Suhaida Hidayat, khusus di prioritaskan kepada masyarakat yang belum dibagi, sehingga bantuan ini harus di utamakan kepada mereka.

“Maka dari itu kami dari Pemerintah Kecamatan Pulau Gebe mengucapkan banyak terimakasi juga kepada PT ASM yang telah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat pulau Gebe Karena bantuan ini sangat dapat membantu masyarakat Pulau Gebe yang saat ini dalam kondisi wabah Covid-19 yang membatasi hubungan masyarakat,” tutupnya. (Dir CN)

Walaupun Dengan Tinta Emas, Hj. Mutiara Tidak Mau Tanda Tangan Surat Penolakan Ketua Dewan Halteng

Berita Daerah Biro Halteng, Daerah|oleh

HALTENG, CN – Terkait dengan penandatanganan surat rekomendasi penolakan Ketua Dewan, salah satu Anggota DPRD Halteng, Hj Mutiara, SE. ME tidak mau menandatangani surat rekomendasi tersebut, Senin (27/04/2020).

Menurut Hj Mutiara sebagai politisi yang senior itu, mengatakan bahwa masing-masing Partai Politik mempunyai aturan.

“Sehingga persoalan memilih siapa yang akan menjadi ketua DPRD itu sudah jelas Partai pemenang otomatis yang akan menjadi ketua DPRD,” ungkap Mutiara saat di konfirmasi awak media di Gedung DPRD Halteng.

Lanjut Mutiara, masalah Ketua DPRD Siapapun di Fraksi pemenang itu menjadi haknya Partai.

“Jika dari DPP suda merekomendasikan siapa yang dipercaya untuk menjadi Ketua DPRD maka harus di laksanakan,” tuturnya.

Meski begitu, soal tanda tangan penolakan pengangkatan Ketua Dewan, ia mengaku tidak mempunyai hak.

“Jadi kalau saya mau tanda tangan untuk menolak pengangkatan Ketua Dewan saya tidak punya hak untuk menganolir yang telah di rekomendasikan oleh Partai atau Fraksinya,” tegasnya.

ia menegaskan lagi, walaupun ia diminta untuk melakukan penandatangan namun tetap ditolak.

“Biar saya di minta untuk tanda tangan tetap saya akan tidak tanda tangan karena saya akan merusak suasana politik khususnya di Halmahera Tengah, justru saya akan menjadi garda terdepan untuk tidak mau politik itu kacau balau,” tegasnya lagi.

Selain itu ia menjelaskan, kenapa pimpinan DPRD itu harus ada karena lembaga ini harus lengkap untuk dapat menjalankan tugas-tugas sebagai Mitra dengan Pemerintah Daerah untuk mensukseskan visi-misi kepala Daerah.

“Walaupun dengan tinta emas, saya tidak punya kapasitas untuk mencapuri itu, karena itu urusanya Lartai yang bersangkutan,” tutupnya. (Dir CN)

Bupati Lantik Pejabat Di Bulan Penuh Berkah

Berita Daerah Biro Halteng, Daerah|oleh

HALTENG-CN, Sebanyak 13 orang Pejabat pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator diambil sumpah dan dilantik dalam Rotasi dan Mutasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah oleh Bupati Halmahera Tengah Drs, Edi Langkara di kediamannya. JL. Trikora Bukit Loiteglas Jumat (24/04/2020).

Pejabat yang dilantik antara lain:
Untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

  • Basri Botutu, S. IP sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kemsayarakatan yang sebelumnya sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sahabudin karim, S.Pd : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran sebelumnya menjabat sebagai Kadis Kominfo dan Persandian yang telah diisi oleh Drs. M. Ridha Saleh, M.Si Kepala Dinas Kominfo dan Persandian yang sebelumnya sebagai staf ahli bidang Ekonomi dan pembangunan yang kini diisi oleh Muksin Kalbi, SE. Sementara Ahmad Rakib, S.Pd.,MM menjadi Kepala Dinas Pendidikan yang semula sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga.

Dan untuk pejabat Administrator

  • Drs. Salim Kamaluddin, M.Si : Sekretaris Bappelitbangda
  • Muksin Ibrahim, S.Pd : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
  • Basri Dawan, SH : Kepala Bagian hukum dan HAM
  • Mufti Abdul Murhum, S.Pi., MP : Sekretaris Dinas Perikanan
  • Halid Andisi, S.Sos : Sekretaris Satpop PP.
  • Yusmar Ohorella, S.Pi., M.I.L : Kepala Bagian Umum
  • Bakri Husen, S.IP : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  • Nurlela Samad : Kepala Bagian Ekbang

Dalam sambutannya Bupati Edi Langkara mengatakan bahwa dalam proses manajerial, mutasi jabatan pada hakekatnya merupakan upaya terencana dalam rangka penyebaran dan peningkatan kinerja organisasi seiring dengan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serta keyakinan akan kemampuan untuk menduduki jabatan yang akan dipangkunya.

” Mutasi maupun promosi pejabat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi yang harus dilakukan secara berskala sesuai dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan organisasi” kata Edi Langkara

Lanjut Edi Langkara Kehadiran sosok-sosok pemimpin baru pada suatu jabatan struktural dalm sistem pemerintahan pada hakekatnya adalah suatu kelaziman, bukan faktor yang luar biasa dalam proses dinamika pemerintahan”

Bupati juga berharap kepada pejabat yang dilantik agar dapat bekerja lebih keras lagi untuk menjawab tantangan yang menghadang, dan hendaknya mampu sebagai pemimpin, mampu menjadi perencana, pelaksana dan pengendali organisasi di unit kerjanya dan mengutamakan mengambil langkah-langkah strategis yang memang harus diprioritaskan. Harapnya

Sebelum upacara pelantikan terlebih dahulu pejabat yang akan dilantik dan undangan yang hadir harus mengikuti protokol kesehatan Covid_19 yakni dicek suhu tubuh dan pada saat proses pelantikan berlangsung wajib menggunakan masker.

Yang telah hadir dalam pelantikan pejabat, Wakil Bupati Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani, Wakil Ketua II DPRD Hayun Maneke, anggota DPRD Nuryarin Ahmad, Sekretaris Daerah Yanto M. Asri, Staf ahli, Asisten, pimpinam OPD dan beberapa ASN di lingkup Pemda Halmahera Tengah. Tutupnya (dir)

BPS Halteng Lakukan Sensus Penduduk, Secara Online Berakhir Mei 2020

Berita Daerah Biro Halteng, Daerah|oleh

HALTENG-CN, Terkait dengan Data Sensus Penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng melakukan kegiatan pengumpulan data Sensus Penduduk Online yang semulah berakhir pada tanggal 31 Maret 2020,telah di perpanjang hingga pada tanggal 29 Mei 2020.(20/04/2020)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng,Iwan Fajar mengatakan bahwa Secara umum Sensus Penduduk itu dilakukan ole Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng itu 10 tahun sekali, karna ada Sensus Penduduk Pertanian dan Sensus Penduduk ekonomi, Karna kita melakukan sensut Penduduk 10 tahun sekali, ungkap Iwan Fajar Saat di konfirmasi oleh awak media di ruangan kerjanya.

” Jadi Sensus Penduduk itu mendata Secara keseluruan dan diantara Sensus itu ada bermacam-macam Surfei yang menyangkut dengan Soal Pertanian dan Ekonomi dan ditaun ini dengan adanya perkembangan jaman dan sebagainya maka kita mencoba untuk menerapkan inofasi secara umum dengan mengglabukan data, Karna ada metode komonikasi yang kita mulai dari nol yang di tahun sebelumnya. Ungkanya

Jadi tahun ini kita bekerja Sama dengan Dirjen Dukcapil diKementrian Dalam Negri untuk menggunakan data mereka sebagai data awal atau brealis dan data mereka kita jadikan sebagai dasar untuk Sensus Penduduk. Harapnya

Dan Sensus Penduduk ini ada dua tahapan yaitu Sensus Penduduk Online dan Wawancara selanjutnya Online ini Suda direncanakan yaitu mulai dari 15 Februari sampai dengan 31 Maret dan Saat ini telah di perpanjang sehingga 29 Mei 2020

” Kenapa kita menggunakan Sensus Pendduduk Online, Karna ada banyak orang yang Susah kita temukan sehingga kita berikan secara Online untuk bisa memudahkan masyarakat dan bisa membantu kami dan sebaliknya juga pemahaman orang soal internet juga sudah begitu bagus dan itu juga menjadi target utama kami di Sensus Penduduk online. Ujarnya

Dan Setelah Sensus Penduduk Online nanti dicek kemabali yang Suda terdata dan belum terda kalau yang belum kita akan data di Sensus Penduduk wawancara dan Rencana Sensus Penduduk wawancara akan di mulai dari bulan juli. Tutupnya (Dir)