Pekerja Asal Cina di PT IWIP Viral Turunkan Bendera Merah-putih

HALTENG, CN – Sebuah video viral aksi pekerja asal Cina yang menurunkan Bendera Merah Putih yang terjadi di PT. IWIP, salah satu Perusahaan Tambang di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), mendapat tanggapan dari Netizen di kolom komentar Facebook yang dibagikan pada Minggu (6/8/2023).

Video berdurasi 09 detik yang di posting akun Facebook (FB) atas nama Lukman Lucky di Grub FB Nuansa Halmahera Tengah, tampaknya aksi Dua pekerja asal Cina yang menurunkan Bendera Indonesia itu mengundang kemarahan Netizen.

“Me karyawan Tara bisa bala dia pe Kapala tu cina itu ce Torang merayakan kemerdekaan kng dia barani kaseturun bendera Indonesia tu,” komentar salah satu Akun FB atas nama Fahmihamid Empha.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Halteng, IPTU Rio Febri Wiratam saat dikonfirmasi wartawan cerminnusantara.com melalui via WhatsApp mengatasi, kasus tersebut sementara masih dihandle pihak investigasi Perusahaan.

“Masalah ini kayaknya ada Mis komunikasi terkait SOP yang tertulis, antara bahasa Cina dan bahasa Indonesia. Dan ada anggota yang PAM di sana menyampaikan masalah ini masih didalami lagi pihak Perusahan,” tuturnya.

Sementara indentitas lengkap para pekerja Cina tersebut, pihaknya mengaku belum mengetahui.

“Untuk indentitas lengkap para pekerja Cina itu, kita belum terima. Karena tim atau anggota Inves itukan terdiri dari beberapa Satker. Sementra dari Perusahan juga ada dan sekarang mereka masih Handle di Inves. Jadi kita juga sama-sama tunggu hasil pemeriksaan di Inves. Karena kasus ini juga belum turun ke kita,” pungkas Rio Febri Wiratam.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT. IWIP masih dalam upaya konfirmasi. (Abi CN)

Politisi dan Sejumlah Tokoh Muda di Halteng Gelar Pertemuan Bahas Kesiapan Mubes Fogogoru ke-V

HALTENG, CN – Musyawarah Besar (Mubes) Fagogoru yang akan digelar pada Jumat, 22 September 2023 nanti, inisiator dari sejumlah politisi dan para Tokoh muda menggelar pertemuan membahas kesiapan dan berbagai tawaran konsep untuk mensukseskan Mubes Fagogoru ke-V.

Husen Ismail, selah seorang Tokoh muda Kabupaten Halmahera Selatan (Halteng)z Provinsi Maluku Utara (Malut), yang juga bagian dari inisiator pertemuan itu mengatakan, agenda tersebut dalam rangka mempersatukan keluarga besar yang ada di Weda dan mempersatukan tawaran-tawaran konsep dengan pikiran-pikiran yang dimiliki serta menghendaki agar proses musyawarah nanti melahirkan jiwa kekeluargaan.

Adapun konsep Mubes yang ditawarkan nanti yakni menerapkan sistem model presidium dalam Paguyuban Fagogoru. Kemudian tema sentralnya dalam Mubes nanti adalah Maluku Utara Menuju Indonesia dan Dunia atau Fagogoru Menuju Indonesia dan Dunia.

“Dengan adanya tawaran konsep tersebut. Kedepannya, kami mempunyai keinginan yang lebih besar dan akan menghadapi tantangan yang cukup besar, sehingga sudah saatnya kami harus bersatu dalam hal ini keluarga dari Gane, Weda, Patani, Maba dan Gebe,” ujarnya.

“Kami juga berkeinginan bahwa, dalam sejarah Fagogoru ini harus diakui. Baik dari saudara-saudara di Gane, Weda, Patani, Maba dan Gebe memiliki strategi untuk mengatur. Sehingga dasar itulah kami akan sodorkan tawaran-tawaran konsep di Mubes nanti,” tambahnya.

Husen bilang, untuk saudara di Gane, Weda, Patani, Maba dan Gebe, pasti mengiyakan. Karena ini sudah menjadi historis sejarah yang tidak bisa dipungkiri.

Ditanya soal siapa saja tokoh muda dan politisi yang di jagokan untuk presidium dari Weda. Cen mengatakan bahwa ada 5 Bakal Calon yang disiapkan dan 5 Bakal Calon itu belum bisa dipastikan siapa yang bakal ditetapkan. Yang jelas, mereka adalah Putera-putera terbaik yang lahir dari Rahim Fagogoru.

Sekedar diketahui, pertemuan yang digelar pada 2 Agustus Pukul 21:00 WIT, tepatnya di Kedai Taman Kota Weda. Tampak hadir sejumlah politisi Halteng, Rahim Ode Yani (Mantan Wakil Bupati Halteng), Munadi Kilkoda, Tokoh Sejarah Bang Yuslan Idris, Kapita Weda Julkifly Peley, dan beberapa unsur pemuda seperti Rosihan Anawar, Ongen Burnama, Bayan Firdaus dan Nayong Habib laksamana (Birokrasi). (Abi CN)

Jonathan Pata Pata Bantah Ngamuk di Indomaret dalam Kondisi Mabuk 

HALTENG, CN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), Jonathan Pata Pata membantah keras atas tudingan dirinya membuat keonaran dalam kondisi mengkonsumsi Minum Keras (Miras).

Seperti video yang beredar di Media Sosial (Medsos), Jonathan Pata Pata dituding mabuk berat sambil mengamuk didalam Toko Indomaret di Desa Lelief hingga terjadi caci-maki kepada karyawan Indomaret.

“Saya kecewa atas kejadian di Video yang beredar semalam. Karena mereka tidak tahu masalah yang sebenarnya,” aku Yonathan, Sabtu (29/7/2023).

Meski begitu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu membenarkan bahwa di dalam video yang sudah tersebar itu adalah video aksinya dirinya melakukan aksi protes terhadap pihak Indomaret.

“Video yang beredar itu, Video aksi protes saya terhadap pihak Indomaret yang mengabaikan saran saya yang meminta pihak Indomaret agar buat saluran air. Karena kalau hujan deras, Rumah saya tergenang air,” tutupnya. (Abi CN)

Beraktivitas di Pelabuhan Weda, PT Tal Tak Kantongi Izin PMKU

HALTENG, CN – PT Tal selaku usaha bongkar muat kargo Kontainer di Pelabuhan Laut Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), ternyata selama beraktivitas, tanpa mengantongi izin resmi atau dokumen Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU).

Anehnya, selama PT Tal menjalankan aktivitas bongkar muat, tidak mendapat teguran dari petugas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Weda.

“Selama ini mereka tidak ada Dokumen PMKU, tapi aktif beraktivitas di Pelabuhan ini. Sementara petugas di sini juga diam seakan-akan PT Tal ini sudah ada dokumen PMKU,” ungkap salah seorang warga yang enggan namanya dipublis kepada media ini, Rabu (26/7/2023).

Terpisah, Petugas Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut, Halil menjelaskan, untuk saat ini, PT Tal dalam proses pengurusan berkas membuka Kantor Cabang. Untuk Kantor pusatnya, Halil bilang ada di Kota Surabaya.

“Kemarin kami sudah panggil pihak PT Tal untuk melengkapi persyaratan-persyaratan karena kami akan melakukan penertiban. Jadi sementara ini, mereka dalam pengurusan membuka Kantor Cabang disini,” katanya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala KUPP Kelas III Weda, Febrianto D. Iskandar masih dalam upaya konfirmasi. (Abi CN)

Kembali Realisasi PPM, PT Smart Marsindo Serahkan Long Boat ke Warga Gebe

HALTENG, CN – PT Smart Marsindo kembali merealisasikan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Tahun 2023 dengan menyerahkan bantuan satu Unit Perahu Long Boat. Bantuan ini bertujuan membantu transportasi laut masyarakat Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut) khususnya masyarakat Desa Umyal, Pulau Yoi, yang letaknya terpisah dari Pulau Gebe.

Bantuan 1 Unit Long Boat dilengkapi 4 Buah Mesin 40 PK diserahkan langsung kepada Bupati Halteng dan dihadiri Kapolres, Kodim 1512/Weda, Pemerintah Kecamatan dan juga Kepala-kepala Desa beserta masyarakat Pulau Gebe.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Smart Marsindo, Shanty Alda Nathalia mengatakan, realisasi program ini bertahap dan dilihat tingkat urgensinya bagi masyarakat.

“Kami telah mengetahui dari hasil pertemuan dengan para Kepala Desa, Pemerintah Kecamatan dan juga Stakeholders lain bahwa masih banyak permasalahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Pulau Gebe. Dan hal ini penting bagi kita selaku pengusaha Tambang dan masyarakat bersatu padu saling mendukung guna menyelesaikan setiap permasalahan yang ada,” ujarnya, Senin (24/7).

“Kami tentu mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan masyarakat atas keberadaan kami di sini. Dan atas itulah kami teguhkan komitmen untuk tidak hanya mencari keuntungan semata melainkan bisa mengembangkan daerah serta turut membantu yang menjadi kepentingan umum bagi masyarakat,” tambah Shanty.

Shanty yang juga berstatus Ibu Rumah Tangga (IRT) itu pun membagikan 150 Buku pedoman masak kepada Ibu-ibu Posyandu guna pencegahan Stunting bagi anak yang masuk kategori usia emas yakni 1-5 Tahun.

“Dengan harapan, semoga asupan gizi terpenuhi bagi anak-anak kita,” harapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Halteng, Ikram M Sangadji dalam sambutannya memberikan mengapresiasi kepada PT Smart Marsindo yang benar-benar melaksanakan komitmen PPM.

“Pada prinsipnya, kita akan terus membantu dan memberikan support kepada pengusahan Tambang yang benar-benar berkomitmen dalam mengembangkan Daerah ini. Kalau tidak berkomitmen, segera angkat kaki dan tinggalkan Daerah ini,” tegasnya.

Ikram juga mengingatkan pihak Perusahaan Tambang lainnya agar dalam menyalurkan bantuan penting untuk berkoordinasi dengan Pemerintah.

“Agar teratur dan juga terukur, sehingga tidak terjadi tumpang tindih karena akan berakibat konfik di masyarakat. Selain itu, koordinasi juga menjadi hal penting bagi kami Pemerintah untuk menjadi data dalam penyusunan program-program kerja berikutnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, Tahun depan, APBD Halteng diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi Rp 2 Triliun. Salah satu penyumbang atas peningkatan APBD adalah sektor pertambangan.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 13:00 WIT itu dilaksakan di wilayah Pelabuhan Perikanan Pulau Gebe. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan bantuan 1 unit Long Boat dengan 4 Mesin 40 PK dari Direktur Utama PT Smart Marsindo kepada Pj Bupati Halteng. (Abi CN)

Pemprov Malut Diminta Realisasi DBH Halteng Rp 30 Milyar 

HALTENG, CN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku Utara (Malut) segera merealisasikan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) Halteng senilai Rp 30 milyar.

Ketua Komisi II DPRD Halteng, Ahlan Djumadil menegaskan ke Pemprov Malut, Halteng merupakan salah satu Daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDM).

“Potensi Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi melalui ketentuan UU Nomor 28 itu sudah jelas tentang presentasi pembagian ke Kabupaten Kota. Dengan demikian, maka Pemerintah Provinsi jangan menganggap pendapatan ini masuk ke Provinsi lalu tidak di transfer ke hak Kabupeten Kota yang semuanya diatur dalam ketentuan UU,” tegas Ahlan Djumadil saat ditemui wartawan, Selasa (25/7/2023).

Dari sisi pengelolaan Keuangan Daerah, Ahlan Djumadil menilai, itu sangatlah tidak baik. Jika rata-rata tunggakan Pemprov ke 10 Kabupeten Kota diatas 30 miliar. Itu artinya bahwa tunggakan Pemprov di 10 Kabupaten Kota yang ada di Malut mencapai 300 milyar lebih.

“Kami juga sudah pernah konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri untuk fasilitasi Pemda dan Pemprov Malut. Karena kami melihat tidak ada itikad baik dari Pemprov untuk menyelesaikan persoalan ini,” kesalnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Halteng, Abdurrahim Yau mengatakan, DBH itu, sudah diestimasi sebagai sumber pendapatan dan telah dialokasikan dalam batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, jika DBH Halteng tidak dibayarkan, maka akan berpengaruh pada program dan kegiatan yang sudah programkan dalam APBD.

“Untuk itu, DBH yang tertunggak di Pemprov harus segera direalisasikan, karena itu sangat diperlukan Kabupaten Kota untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Maka dari itu, di hari Sabtu nanti, kami bersama Komisi II DPRD Provinsi dan BPKAD Provinsi melakukan pertemuan di Sofifi untuk membahas persoalan ini,” tutupnya.

Sekedar diketahui, tunggakan transfer DBH dari Pemprov Malut ke Pemda Halteng terdapat kekurangan bayar sebagai berikut:

1. DBH PKB Tahun 2011 sebesar Rp 67.049.299,00.

2. DBH BBN KB
– Tahun 2011 sebesar Rp 72.574.739,00.
– Triwulan I Tahun 2011 Rp 119.742.703,00.
– Triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 139.118.289,00.

3. DBH PBB KB
– Triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 12.111.699.474,00.
– Triwulan II Tahun 2012 sebesar Rp 17.532.317.948,00.

4. DBH BBN KB Tahun 2012 sebesar Rp 31.910.840,00.

Jumlah Total Rp 30.074.413.292,00. (Abi CN)