Sekda Buka Rambung Stunting Kab. Sukabumi Melalui Vilcon

Berita Biro Sukabumi|oleh

SUKABUMI, CN – Melalui media Video Conference (Vicon) Sekretaris Daerah Sukabumi H. Iyos Somantri membuka Rembug Stunting di BKPSDM, Kamis (4/6/2020).

Rempug Stunting mengusung tema,”Percepatan Penurunan Angka Stunting dalam kondisi Covid 19 di Kab. Sukabumi”.

Dalam arahannya Sekda mengatakan, Dengan adanya rembug stunting ini Pemkab Sukabumi menyambut baik serta mendukung upaya meminimalisir stunting di Kab.Sukabumi.

“Pemerintah daerah akan menjadi penggerak utama kolaborasi untuk penurunan stunting secara bersama sama antara perangkat daerah dengan lembaga non pemerintah juga masyarakat,” jelas Sekda.

H. Iyos menegaskan dalam Rembug Stunting yang harus disepakati adalah program penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan serta komitmen Perangkat Daerah terkait untuk memasukan Program penurunan Stunting kedalam RKPD atau rencana kerja Tahun 2021.

“Dalam rembug stunting saat ini kami berharap saran dan masukan yang berharga sehingga mampu meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan di daerah dalam penurunan angka stunting serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi serta Sosialisasi,” ungkapnya.

Selanjutnya agenda penting terkait upaya pencegahan dan penurunan angka stunting akan dimasukan kedalam Rencana Aksi Daerah Kab. Sukabumi.

Hadir Pada Acara tersebut Direktur Singkronisasi urusan Pemerintah III Kemendagri RI, Kepala Perangkat Daerah, Tim Penggerak PKK Kab Sukabumi, Camat, Kepala Desa serta Undangan lainnya. (Irwan CN)

Sentra Susu Cipageran, Bukti Sukses Wirausaha Muda

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Belakangan ini pengembangan usaha peternakan yang berorientasi bisnis sekaligus meningkatkan pendapatan peternak banyak ditemui. Hal tersebut pun menjadi nyata ditangan seorang Rina Rosdianawati, seorang wirausaha muda yang sukses di bidang peternakan dalam mengelola peternakan sapi perah dan produk olahan.

Rina bergabung sebagai SMDWP (Sarjana Membangun Desa Wirausaha Pendamping) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak tahun 2014 hingga 2017 yang ditempatkan di Kota Cimahi. Tetapi pada awal tahun 2018 Ia memilih mengundurkan diri sebagai SMDWP, dengan alasan ingin lebih fokus mengurus usaha yang dirintis bersama kelompoknya.

Kisah kesuksesannya menjadi seorang Wirausaha bermula dari keprihatinannya terhadap harga susu di peternak Kota Cimahi yang dirasakan sangat rendah, yaitu sekitar Rp. 4.500,- s.d. RP 4.700,- . Harga tersebut dinilai belum dapat menutupi harga pakan sapi perah. Kondisi inilah yang membuat peternak kian merugi.

Namun Ia perlahan telah berhasil mengubah itu semua dan menggagas berdirinya Kelompok Peternak Sapi Perah dan Kelompok Olahan Susu yang berada dalam satu wadah, yakni Sentra Susu Cipageran yang berada di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Upaya yang Ia lakukan pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan motivasi para peternak sapi perah agar dapat mengembangkan usaha pengolahan dan mengembangkan kelembagaan kelompok atau yang kita kenal dengan Gabungan Kelompok Peternak. Lebih lanjut Rina menyatakan, umumnya yang terlibat menjalankan usaha pengolahan susu ini ialah Ibu-Ibu di kelompok.

“Ibu-ibu sangat antusias sehingga kegiatan ini menjadi salah satu cara dalam pemberdayaan perempuan,” ungkapnya.

Kini berbagai macam varian produk olahan pangan telah berhasil diproduksi, antara lain susu pasteurisasi sebanyak 700 cup per hari, yoghurt sebanyak 200 botol seminggu, permen karamel sebanyak 12 kg per minggu, dan kerupuk susu yang dijual berdasarkan pesanan.

“Sekarang produk yang kami hasilkan pun dapat lebih beragam jenisnya dan bertambah jumlahnya. Ini semua berkat semangat dan kekompakan Ibu-Ibu semua,” tuturnya dengan ekspresi riang.

Disamping produk pangan, ada juga produk olahan non pangan yang dihasilkan yakni sabun susu yang berkhasiat menghaluskan kulit yang telah dipasarkan di Jakarta dan Lampung. Produk olahan Sentra Cipageran ini juga telah memiliki ijin edar PIRT dan Halal. Untuk memperluas pemasaran, Rina saat ini tengah berusaha untuk memperoleh ijin edar MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Ijin Edar MD bagi kami sangat penting karena kami ingin produk yang dihasilkan legal dan sudah teruji kehigienisannya sehingga kami dapat lebih leluasa memasarkannya,” tandas Rina.

Sentra Susu Cipageran dipasarkan secara offline di Gerai Olahan Susu” yang berada di Jl. Kolonel Masturi no. 2 Kota Cimahi dan secara online melalui media-media sosial dan juga menjual susu murni ke luar kota, yakni di Kabupaten Karawang sebanyak 250-300 liter per minggu. Omzet dari hasil penjualan produk tersebut sekitar Rp. 30 Juta per bulan.

Berkat kiprahnya dalam mengembangkan pemberdayaan kelompok pada tahun 2015 Rina mendapatkan penghargaan sebagai Wirausaha Baru Terbaik dari Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Di masa pandemi Covid ini, justru merupakan sebuah berkah tersendiri bagi usaha Rina bersama kelompok, karena permintaan semakin banyak dan relatif stabil.

“Meningkatnya penjualan berarti sejalan dengan peningkatan penghasilan kelompok. Walaupun mengolah susu belum menjadi mata pencaharian utama, tapi kegiatan ini memberikan dampak yang positif, meningkatnya kegiatan ekonomi dimasyarakat dan meningkatkan pendapatan peternak.” pungkasnya.

Dihubungi ditempat terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani menyatakan bahwa kehadiran peternak milenial seperti Rina Rosdiana ini diharapkan dapat memberikan banyak sumbangsih.

“Dengan adanya peternak-peternak milenial mereka telah berkontribusi dalam memperkuat jaringan agribisnis, sebagai trend setter, mempercepat peningkatan adopsi inovasi dan teknologi informasi pertanian, peningkatan produktifitas tenaga kerja dan akselarasi dampak positif pertumbuhan ekonomi,” ujar Fini.

Lebih jauh Fini mengatakan berbagai upaya telah dilakukan Ditjen PKH untuk mendorong peran generasi muda dalam pengembangan usaha dan pembangunan sub sektor peternakan, antara lain pada periode 2014-2018 dengan fasilitasi pendampingan usaha dengan Sarjana Membangun Desa, pengembangan Sentra Peternakan Rakyat, Sarjana Membangun Desa Wirausaha Pendamping, pengembangan Sentra Peternakan Rakyat dan pengembangan kawasan peternakan.

Selanjutnya pada periode 2018 s.d. saat ini upaya yang dilakukan adalah pendampingan usaha peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha peternakan di kelompok peternak dan atau kawasan peternakan.

Dengan membangun bisnis kolektif di dalam kelompok dan atau kawasan sesuai Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 5879 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Usaha Peternakan; serta pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak sebagai implementasi dari amanat Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan.

“Selain itu, untuk mengakselerasi peningkatan petani peternak milenial, di tingkat Kementerian Pertanian telah dilaksanakan pengembangan petani milenial dan petani andalan, dimana didalamnya termasuk peternak milenial dan peternak andalan,”

“Ini sesuai amanat Permentan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia dan perubahannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2019,” sambungnya. (Dody CN)

Polri Terbitkan Surat Telegram Kapolri Dukung Program Padat Karya Pemerintah

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1576/VI/Ops.2/2020 yang memerintahkan seluruh pejabat Operasi Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 Tahun 2020 mendukung Program Padat Karya yang telah dicanangkan Pemerintah.

Surat Telegram tersebut ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, selaku Kaopspus Aman Nusa II 2020, pada (3/6/2020).

“Program Padat Karya itu ditujukan untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi COVID-19,” kata Komjen Pol Agus Andrianto.

Surat Telegram tersebut ditujukan kepada para Kasatgas Opspus Aman Nusa II 2020, Kasubsatgas Opspus Aman Nusa II 2020, Kasatgas Opsda Aman Nusa II 2020, dan Kasubsatgas Opsda Aman Nusa II 2020.

Para pejabat Ops Aman Nusa II tersebut mendapat perintah untuk mendukung, membantu, dan memfasilitasi semua pelaksanaan Program Padat Karya mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya.

“Juga berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemda sampai tingkat desa, dan stakeholder lainnya terkait program apa saja yang akan dikerjakan sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” imbuh Komjen Pol Agus Andrianto.

Selain itu, para pejabat Ops Aman Nusa II tersebut juga diperintahkan untuk melakukan kerja sama dengan TNI dan Pemda untuk melaksanakan pengawasan terhadap Program Padat Karya agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga bisa menjangkau semua masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Dan terakhir, para pejabat Ops Aman Nusa II tersebut juga mendapat perintah bekerja sama dengan TNI, Pemda, dan stakeholder lainnya untuk mendisiplinkan serta memastikan penerapan protokol kesehatan di Program-progran Padat Karya demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan,” tegas Komjen Pol Agus Andrianto. (Reza CN)

Akadimisi UI: Eskpor Pertanian Berpotensi Meningkat Tajam

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Riyanto, menilai lalu lintas ekspor pertanian berpotensi meningkat tajam, terutama saat pasar eskpor dunia mulai kembali pulih dari pandemi Covid 19. Menurutnya, momentum tersebut harus dipersiapkan dengan baik oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

“Nanti ketika pasar ekspor kembali pulih saya sangat optimistis bahwa nilai ekspor pertanian kita bisa jauh lebih meningkat dari yang sekarang. Apalagi disaat sektor lain melemah, justru sektor pertaian menunjukan peningkatan positif,” ujar Riyanto, Kamis, 4 Mei 2020.

Riyanto mengatakan, peningkatan ekspor juga diperkirakan merata dari subsektor komoditas perkebunan hingga komoditi lain seperti beras, produk olahan kopi dan subsektor peternakan.

“Komoditi lain seperti kopi, teh, lada, dan lain-lain sebenarnya bisa lebih mendukung peningkatan ekspor. Khusus untuk kopi jenis kopi gayo sangat berpotensi sekali,” katanya.

Meski demikian, kata Riyanto, terjadinya pandemi malah membuat ekspor kopi asal Indonesia tidak bisa melakukan eskpor besar ke beberapa coffe shop dan restorant di Amerika dan Eropa. Kondisi ini membuat permintaan ekspor cenderung menurun.

Oleh sebab itu, lanjut Riyanto, jalan yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan mengeloka produk pertanian yang ada. Apalagi, indonesia merupakan negara tropis dengan cayaha matahari yang cukup dan iklim yang bagus. Kondisi ini sangat mendukung suburnya setiap tanaman yang ditanam.

“Dengan demikian peningkatan ekspor pertanian tidak hanya menjadi hisapa jempolan belaka. Kita dorong terus bersama dengan agro industri sehingga bisa mencapai 30 persen lebih peningkatan ekspornya. Harus percaya bahwa Indonesia akan menjadi negara maju jika sektor pertaniannya kuat,” tandasnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor pertanian mengalami kenaikan sebesar 12,66 persen (yoy) dengan nilai transaksi sebesar 0,28 miliar USD. Kenaikan di sektor pertanian membuat total ekspor Indonesia secara kumulatif mencapai 53,95 miliar USD, atau naik sebesar 0,44 persen (yoy).

Sepanjang bulan Januari-April lalu, ekspor hasil pertanian juga meningkat sebesar 15,15 persen. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Dody CN)

New Normal, Kebijakan Yang Tepat Atau Salah?

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Kebijakan New Normal yang diambil oleh Pemerintah banyak diperbincangkan di berbagai media sosial akhir-akhir ini, bahkan dipelintir oleh pihak tertentu untuk menyudutkan Presiden Jokowi.

Ada yang menyebut Pemerintah memaksakan kebijakan tersebut karena negara sudah bangkrut, dan ada pula yang mengatakan Presiden Jokowi ingin lepas tanggung jawab dari dampak covid 19, benarkah demikian ? .
Berikut hasil wawancara bersama Pakar Kebijakan Publik Ternama dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) bapak Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.Si.

Menurut Paiman Raharjo, bahwa
New Normal ini sebuah kebijakan untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan karena adanya covid-19,l.

“Masyarakat harus memahami secara utuh dan benar bahwa New Normal sebagai upaya menyelamatkan hidup warga negara indonesia dan untuk menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya,” jelasnya.

Jadi pandangan saya, tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin lepas tanggung jawab dari resiko dampak covid-19. Masyarakat harus menyadari, bahwa segala permasalahan bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah saja, harus di dukung oleh masyarakat dan dunia usaha sebagai satu kesatuan komponen dalam mewujudkan tujuan negara.

Selaku pakar kebijakan publik, saya menilai bahwa kebijakan New Normal ini merupakan tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona.
Kebijakan New Normal juga dimaksudkan agar warga negara yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yg ditetapkan. Jadi bukan sekedar bebas bergerombol atau keluyuran di luar sana.

“New Normal diambil sebagai langkah yang baik untuk saat ini, jadi tidak salah kebijakan yang diambil Pemerintah saat ini. Mengapa kebijakan new normal yang diambil tidak salah, karena tidak mungkin warga terus menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian,” tambah Paiman.

“Kita semua kan tahu bahwa virus corona ini kapan perginya dari muka bumi ini tidak ada kepastiannya, sampai kapan tidak ada yang tahu. Jadi tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal dan kekacauan sosial. New Normal juga ditujukan agar negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi. Harap diingat bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti total maka negara tidak punya pemasukan, akibatnya negara juga tidak bisa mengurus rakyatnya, ” ujarnya.

Oleh karena itu menurut Paiman, semua pihak harus berpikir jernih, dalam posisi dan kondisi seperti ini, seluruh elemen bangsa harus bersatu padu, bersatu untuk mengatasi dampak covid-19, jangan ada agenda tertentu yang mengarah pada pelengseran Presiden Jokowi.

“Rakyat jangan terpancing dengan informasi-informasi yang menyesatkan, karena menurut saya selaku Pakar kebijakan publik, kebijakan New normal merupakan salah satu langkah agar perekonomian tetap jalan, dan aktivitas masyarakat bisa normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Walau New Normal diberlakukan, kita harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa wabah virus corona masih ada disekitar kita. Walau aktivitas ekonomi/publik diperbolehkan, tapi tetap dengan syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Paiman Raharjo menambahkan bahwa New Normal diberlakukan untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi akibat wabah virus covid-19 ini, yang bisa berakibat kehancuran ekonomi yang tak tertahankan. Sehingga bisa menimbulkan kebangkrutan korporasi dan ekonomi, yang akhirnya akan membawa efek domino kebangkrutan negara.

“Kalau ada masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan New Normal ini, iya silakan tetap tinggal di rumah. Sebab banyak orang yang tetap harus keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya. Tidak semua orang bisa bertahan selama berbulan-bulan, untuk tetap bisa menghidupi keluarganya, karena status sosial masyarakat kita berbeda beda.
Sebagai warga negara yang baik, kita semua harus memahami bahwa Pemerintah punya kewenangan untuk membuat kebijakan, termasuk kebijakan new normal, hanya untuk memastikan New Normal bisa berjalan baik, maka Pemerintah harus melakukan upaya yg sistematis, terkordinasi dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan law enforcement, termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan masyarakat untuk mengantisipasi lonjakan penderita Covid-19,” ungkapnya.

Selain itu, ia menegaskan, Pemerintah pusat maupun daerah-daerah harus bisa bersinergi untuk memastikan pemeriksaan kesehatan yg massif.

“Tersedianya sarana perawatan dan peralatan medis, serta pengawasan yang ketat terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan,” tegas Paiman pada, Kamis, (4/6/2020) di Jakarta. (Dody CN)

Kelurahan Cengkareng Barat Terima Bansos Presiden RI Tahap Ke Empat

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA , CN – Ketua RW 09 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan cengkareng Jakarta Barat, Tabrani HT didampingi Ketua LMK RW 09, Namad dibantu oleh Forum Silaturahmi Naya Raya menerima Bansos Presiden RI Tahap ke Empat melalui DOS NI ROHA (DNR) pada hari Selasa (2/6/2020).

Bansos yang diterima langsung oleh Ketua RW 09 didampingi oleh Lurah Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat berupa beras sebanyak 889 paket yang rencananya akan langsung didistribusikan kepada masing Ketua RT diwilayah RW 09 sebanyak 8 RT.

Ditempat yang sama, anggota Forum Silaturahmi Jaya Raya yang dipimpin ole H Diman Maulana S.Pd turut membantu untuk mendistribusikan kepada seluruh RT, dan diantar langsung ke rumah Ketua RT 01 s/d RT 08.

Menurut Ketua Forum Silaturahmi Jaya Raya itu, anggotanya selalu membantu Ketua RW 09 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat saat mendistribusikan Bansos ke seluruh Ketua RT dan tanpa mengenal lelah.

“Mereka begitu semangat dalam melakukan tugas, walaupun terlihat lelah, mudah mudahan ini menjadi ladang ibadah buat kita semua cetus salah satu anggota kepada awak media,” harapnya. (HAMDANI CN)