Camat Cikakak Monitoring Langsung Pembagian BST Kemensos ttahap III di Desa Ridogalih

Sukabumi, CN – Pemerintahan Desa (Pemdes)Ridogalih kecamatan cikakak kabupaten sukabumi provinsi jawa barat,distribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kementrian sosial (Kemensos) Yahap III untuk 335 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Aula Desa Ridogalih, Jum’at (10/7/2020).

Camat Cikakak,H. Asep Mahmud yang hadir menyaksikan dan memonitoring langsung pembagian BST Kemensos tahap III mengatakan.

“Sesuai jadwal, hari ini sebanyak 335 KPM mendapatkan BST kemensos tahap III untuk masyarakat Desa Ridogalih dengan nominal uang sebesar Rp 600 ribu/KK,” ungkapnya.

Camat juga menegaskan bahwa Tidak ada pemotongan apapun dalam bantuan ini dan sudah ia instruksikan kepada seluruh Desa yang ada di Kecamatan Cikakak nahwa tidak boleh ada pemotongan dana apapun dalam bantuan pemerinta ini.

Sementara itu Sekdes Ridogalih, Dedi Haryadi yang mewakili Kades Ridogalih menjelaskan bahwa Pembagian BST Kemensos Tahap III ini dibagikan ke masyarakat dari 5 Kedusunan, Dusun I dari Cihaur, Dusun II dari Cicariang, Dusun III dari Legok Batu dan Cikiwul, Dusun IV dari kp. Ciranji dan Dusun V dari Cipedes. Terdiri dari 39 RT dan 10 RW.

Ditempat yang sama. Koyum, warga Kampung Cicariang RT 03 RW 01 Desa Ridogalih mengucapkan Terima kasih kepada pemerintah atas bantuan Kemensos ini.

“Alhamdulilah hari ini dapat bantuan dari kemensos sebesar Rp 600 ribu rupiah dan tidak ada pemotongan apapun, dan Bantuan ini dapat meringankan kebutuhan pokok sehari-hari saya,” ungkapnya.

Pembagian Kemensos Tahap III di Desa Ridogalih di saksikan langsung oleh Camat cikakak,Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD dan Kasi trantib Kecamatan Cikakak.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas bersinergi dan menghimbau kepada masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak. (Irwan CN)

250 BST Kemensos Tahap III Dibagikan di Desa Sirnarasa

Sukabumi, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahap III (tiga)untuk masyarakat yang terdampak covid-19. Pencairan BST yakni, senilai Rp600 ribu rupiah/KK yang disalurkan PT Pos di kantor desa setempat, Kamis (9/7/2020).

Kepala Desa (Kades) Sirnarasa, Okih Suryadi mengatakan ” Hari ini sesuai jadwal di kantor pos bantuan sosial tunai tahap 3 dari kemensos sudah dibagikan di desa sirnarasa,” ungkapnya.

Kades pun menjelaskan bahwa Sebanyak 250 KPM mendapatkan BST kemensos tahap III ini dengan nominal uang Rp 600 Ribu rupiah/KK dan tidak ada pemotongan dalam bantuan ini ” Tegasnya.

“Dan Sampai saat ini di Desa sirnarasa tidak ada masyarakat yang terkena covid-19,dan saya berharap masyarakat desa sirnarasa tidak ada yang terkena virus tersebut,” katanya.

Sementara itu, Mayang warga kampung Cikikiping RT 05 RW 10 desa Sirnarasa pun mengatakan bahwa,”Jari ini saya mendapatkan BST dari kemensos tahap 3 dengan sejumlah uang Rp 600 Ribu rupiah,dan tidak ada pemotongan uang sepeserpun dari pemdes sirnarasa,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Misja yang beralamat di kampung Gunung Puntang RT 03 RW 10 Desa Sirnarasa mengatakan, “Saya mengucapkan terima kasih kepada pegawai kantor pos,kepada pak kades okih beserta perangkat desa yang telah menjalankan Amanah dari pemerintah pusat untuk kami rakyat Sirnarasa ,” ucapnya.

Pembagian BST kemensos tahap III langsung dibagikan oleh pegawai kantor pos dan di saksikan oleh Kades sirnarasa,Danpos,Bhabinkamtibmas,BPD,satgas Covid-19 beserta Taruna sigap bencana. (Irwan CN)

Data BST Bermasalah, FKH OBI Wilayah DKI Jakarta Angkat Bicara

JAKARTA, CN – Data Bantuan Sosial Tunai (BST) bermasalah Forum Komunikasi Hukum  (FKH) Obi Wilayah Daerah Istimewah (DKI) Jakarta angkat bicara.(09/07/2020)

Bantuan Sosial Tunai (BST), yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada seluruh rakyat Indonesia. dana tersebut sudah  tersalur di Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan, dengan kuota kurang lebih 66 KK,  berupa bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak Covid19.

Bupati Halmahera selatan H. Baharain Kasuba Spd, M.Pd  harusnya menjalankan program pemerintah pusat dengan menginstruksikan kepala dinas sosial halmahera selatan, agar melakukan pendataan yang benar-benar valid sehingga penyaluran  bantuan tersebut tepat pada sasarannya.

Mirisnya dalam verifikasi data oleh dinas sosial kabupaten halmahera selatan,  tidak Sesuai dengan surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang  secara substansi harus melibatkan satuan kecil  di masyarakat yaitu RT/RW agar supaya penyaluran dana bantuan pemerintah dapat tersalurkan  kepada setiap kepala keluarga yang benar benar mengalami dampak dari  pandemi Covid19.

Akibat dari persoalan ini ada beberapa desa di kabupaten halmahera selatan terjadi kegaduhan  di tengah-tengah masyarakat, pasalnya 66 KK yang suda tersalurkan  di Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan bermasalah. karena  tidak sesuai dengan anjuran pemerintah pusat  di antaranya,  adalah mereka yang sudah mendapatkan gaji dari Negara (PNS) , Pengusaha, Karyawan tambang, Petugas panitia pemungutan suara kecamatan  atau PPK,  Anak Muda yang tidak memiliki KK dan ada juga dalam satu  keluarga semuanya dapat. Mulai dari Bapak, Ibu, sampai pada anak-anaknya,  turut menerima bantuan. Bahkan yang lebih para lagi ada oknum petugas TKSK dari dinas sosial juga mengisi namanya dalam daftar penerima manfaat bantuan sosial tunai. Akibat dari pendataan yang tidak jujur, Dinas Sosial menghilangkan hak-hak masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan Manfaat Pemerintah.

Terkait hal ini Ketua FKH Obi Wilayah DKI Jakarta Willy Kurama saat konfirmasi via heandphone kepada wartawan cerminnuaantara.co.id, dia  menyampaikan dan memintah kepada Bupati Halsel agar segera mengevaluasi Dinsos Halsel “kami meminta kepada pak bupati suapaya evaluasi Kadis Dinsos agar menggantikan atau membatalkan data BST Desa Bobo Kec. Obi Selatan” terang Willy

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekertaris FKH Dolan Alwindo Colling Dinsos Halsel “segera membatalkan Data penerima BST Desa Bobo itu, karena data tersebut tidak sesuai  dengan Hukum Normatif dan melakukan pendataan kembali sesuai dengan aturan  yang di keluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia” Ungkap Dolan

Sambung Willy “Apabila permohonan kami tidak di tindak  lanjuti oleh Bapak Bupati, kami akan melakukan upaya hukum untuk  melaporkan persoalan ini  ke lembaga yang berwajib” tegas Willy.(Red/CN)

Pemdes Margalaksana Salurkan BLT-DD Tahap II

Sukabumi, CN – Pemdes Margalaksana salurkan bantuan langsung tunai Dana Desa tahap II kepada keluarga penerima manfaat akibat terdampak pandemi covid-19 sebanyak 238 KPM di Aula kantor Desa Margalaksana, kecamatan Cikakak, kabupaten sukabumi, Rabu (08/07/2020), Pukul 08:00 WIB.

Kades Margalaksana, Fery Fahmi algadri S.H mengatakan bahwa hari ini Pemdes margalaksana membagikan bantuan langsung tunai dana desa tahap II sebanyak 238 KPM dengan nominal uang sebesar RP 600 ribu/KK.

“Sebanyak 238 KPM mendapatkan BLT DD tahap II yang dimana di desa kami ada 22 RT dari 7 RW,dan BLT DD ini langsung dibagikan ke masyarakat Desa margalaksana sesuai data yang ada di Desa dan tidak ada potongan anggaran apa pun dari pemdes margalaksana,” tegasnya.

Warga Desa Margalaksana penerima BLT DD Tahap II sangat berterima kasih kepada Pemdes Margalaksana yang telah menjalankan amanah dari Negara.

Pembagian BLT DD Tahap II disaksikan langsung oleh Babinsa, BPD Desa margalaksana, Bhabinkamtibmas,dan Satgas Covid-19 Desa Margalaksana. Pembagian BLT DD Tahap II berjalanan Aman dan kondusif. (Irwan CN)

Advokat Tonin Singarimbun, SH Desak Ruslan Buton Dibebaskan

Jakarta, CN – Penasihat Hukum Ruslan Buton dr ANDITA’S LAW FIRM
Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH
Advokat KAI Indra Sahnun Lubis. Mendesak Ruslan Alias Ruslan Buton harus segera di lepas oleh Kapolri sebagai pimpinan tertinggi penyidik yang telah mentersangkakan, menangkap, menahan dan mempublikasikan laporan polisi oleh AuliaFahmi SH.

Menurut Tonin, Jelas sudah dalam praperadilan barang bukti yang digunakan oleh penyidik adalah pemberitaan media siber indonesia express sehingga tidak ada kewenangan polisi mulai dari menerima laporan polisi sampai memenjarakan Ruslan yang tidak melakukan pelanggran pasal 14 dan 15 uu 1/1946.

” Polisi itu profesional artinya tahu apa kewenangannya dan jangan masuk ke halaman kewenangan dewan pers dan jelas sama sekali tidak ada irisan antara dewan pers dengan polisi dalam hal surat terbuka ruslan kepada Joko Widodo sepanjang barang bukti penyidik dittipidsiber adalah media siber, ujar Tonin dalam keterangan pers hari ini di Jakarta (8/7/2020).

“Sudah sebegitu jauh perlakuan Penyidik kepada Ruslan melalui pemberitaan tanggal 29 Mei 2020 oleh Humas Mabes Polri jadi sesuai hukum yang ada maka Polisi – polisi tersebut telah menjatuhkan kredibilitasnya sendiri dengan mengambil porsi Dewan Pers,” ungkapnya.

“Bagaimana perkara rumit wong perkara kasat mata saja tidak profesioanl mulai dari SPKT Bareskrim, Perwira Piket sampai penyidik. Dengan demikian dimohonkan kepada Bapak Kapolri untuk turun tangan untuk menghentikan perkara pidana ini kalau tidak kami sebagai warga masyrakat yang cinta kepada Polri menjadi rusak akibat persoalan mengambil porsi Dewan Pers,” jelasnya.

Tonin selaku penasihat hukum juga telah mengendus akan adanya niat mentersangkakan Ruslan dengan pidana yang lain yang sebenarnya tidak tepatlah karena Polisi tidak ada persoalan dengan Ruslan dan janganlah kepentingan pribadi dibawa ke pada penyidik sehingga menjadi seksi untuk mengobok obok Ruslan.

“Semoga Bapak Kapolri secepatnya menanggapi adanya surat Dewan Pers kepada Penasihat Hukum Ruslan Buton yang menyatakan kewenagan terhadap berita indonesia express tersebut jangan disabet bareskrim dengan telah meminta sp3 dan/atau gelar perkara melaui surat yang sudah diajukan oleh Tonin beberapa hari yang lalu,” harapnya. (Dody CN)

Wapres Apresiasi Pencapaian Zona Hijau Kota Sukabumi

Sukabumi, CN – Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas pencapaian status zona hijau dalam penanganan Covid-19 oleh Kota Sukabumi.Saat kunjungannya ke Kota Sukabumi. Selain itu juga Wapres mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Sukabumi dan jajarannya yang telah bejuang keras untuk meraih status tersebut, Rabu (08/07/2020).

Kota Sukabumi, ujar dia, termasuk daerah yang berhasil keluar dari zona merah dan zona kuning wabah Covid-19. Bahkan kota ini merupakan satu-satunya daerah di Jawa Barat yang sukses meraih status zona hijau.

“Tidak semua daerah bisa masuk zona hijau karena memerlukan upaya yang tidak mudah. Kami juga mengapresiasi upaya Gubernur Jawa Barat dalam penanganan Covid-19,” kata Wapres.

Kiai Ma’ruf mengatakan, pada saat ini banyak daerah termasuk Kota Sukabumi yang masuk masa transisi new normal atau Adaptasi Kebiasan Baru (AKB). Pemda harus mempersiapkkan diri dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju kehidupan new normal untuk menghidupkan ekonomi di daerah yang sempat turun selama wabah Covid-19.

”Bahaya Covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi dua-duanya harus dihadapi. Perlu adanya inovasi dan kreasi dalam menjaga dua hal itu. Jangan sampai memikirkan ekonomi tetapi kesehatan menjadi terkorbankan,” tuturnya.

Dalam kunjungan ke Kota Sukabumi, Wapres yang didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim disambut Gubernur Jawa Barat, HM. Ridwan Kamil dan Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi.

Atas pencapaian status zona hijau, Kota Sukabumi dijadikan percontohan secara nasional untuk pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 oleh Mendikbud.Menurut Menteri Nadiem, sistem belajar tatap muka diperbolehkan di daerah berstatus zona hijau.

“Tahap pertama sekolah menengah dulu yaitu SMA dan SMP, sementara untuk tingkat SD tunggu dulu,” ujar Mendikbud di SMAN 4 Kota Sukabumi.

Untuk tingkat SD harus latihan sebelumnya selama dua bulan sambil menunggu kesiapan dan detail yang harus disediakan.Begitu pula, untuk sistem belajar tatap muka di SMP dan SMA tidak boleh dilakukan secara serentak dalam arti semua siswa langsung masuk sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah harus memberlakukan sistem shift atau bergilir.

“SMAN 4 Sukabumi luar biasa karena bisa membuat 3 shift, padahal 2 shif juga cukup.Langkah ini ditempuh karena benar-benar ingin menerapkan protokol kesehatan,” tuturnya.

Kesiapan sekolah untuk memberlakukan sistem tatap muka didasarkan pada keputusan kepala sekolah. Orang tua diberi kebebasan untuk mengizinkan anaknya bersekolah atau tetap memilih tinggal di rumah. Nantinya sekolah tidak boleh diksrikiminatif terhadap siswa yang tidak masuk sekolah.

Kepala SMAN 4 Kota Sukabumi Rachmat Mulyana menjelaskan, menjelang dibukanya KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), pihaknya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana protokol kesehatan. Dalam hal ini SMAN 4 telah menyiapkan alat pengukur suhu tubuh, wastafel, alat sterilisasi dengan disinfektan dan hand sanitizer. (Irwan CN)