Di Bekasi, LAN dan LPRI Adakan Giat Sosialisasi Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Covid-19

Berita Biro Sukabumi|oleh

Bekasi, Jabar, CN – Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kabupaten Bekasi bersama Laskar Panji Raya Indonesia (LPRI) adakan giat sosialisasi penyuluhan bahaya narkoba dan Covid-19, kegiatan di adakan di pondok pesantren Halqoh El- Istigosah, RT 001/003 Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, (7/11/2020).

Dalam kegiatan tersebut, Edi YP Ketua LAN Bekasi berkolaborasi dengan LPRI menghadirkan Staf Ahli BNN RI Brigjend.Pol.Dr.Victor Pudjiadi, SpB.,FICS., DPM, Ketua Komisi 1 DPRD Kab Bekasi Hj Ani Rukmini. S.I.Km, dan tamu undangan H.Sarim Syaifudin, SH sebagai wakil rakyat.

Pemberian materi yang atraktif dan penuh variasi dan inovatifoleh Pak Jendral sangat di sukai oleh satriawan dan santriwati, bahkan dalam pertunjukan sukarelawan, berebut untuk maju.

Ketua Lembaga Anti Narkotika Bekasi Edi YP mengatakan, kegiatan LAN di Yayasan Pondok Halqoh El-Istigosah bertujuan agar Santriwan dan Santriwati mengerti begitu berbahayanya narkoba dan menjadi santriwan-santrwati generasi penerus bangsa yang bersih dengan pemahaman narkoba serta bagaimana pencegahannya.

“LAN kabupaten Bekasi ke depan juga akan mengadakan lomba hijab sekota dan se Bekasi raya. Kegiatan ini perdana kami adakan di pondok pesantren dan kedepan kami akan agendakan kepesantren-pesantren lainya,” ungkap Ketua LAN Bekasi Edi YP.

Sementara di tempat yang sama, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Dra.Hj.Ani Rukmini,S.I.Km ketika di konfirmasi awak media mengatakan, dengan adanya kegiatan LAN, ia sebagai warga masyarakat, sebagai orang tua, sebagai seorang ibu sebagai anggota DPRD Bekasi ia sangat mendukung penuh, kegiatan seperti tersebut memberikan kontribusi untuk sebuah peradaban untuk lahirnya bonus demografi agar terkelola jauh lebih baik lagi.

Masih kata Hj. Ani Rukmini, ia berharap kegiatan ini mendapat dukungan dari masyarakat bisa lebih memahami bahaya narkoba.

“Harapannya tentu Indonesia khususnya kabupaten Bekasi terbebas dari narkoba, anak muda kita anak muda yang sehat dan berprestasi,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Halqoh El-Istigosah H.Suhermanto,S.Pd.I.,M.Si dalam sambutanya mengatakan, dengan sinerginya LAN, LPRI, dan Halqoh El-Istigosah, sangat bagus pihaknya sangat merespon, ini sangat di sayangkan jika sampai acara di lewatkan. Banyak tokoh yang hadir dalam acara ini.

“Kami ucapkan terimakasih banyak kepada para tokoh yang sudah menyempatkan untuk bisa hadir di tempat kami, kita bisa mencontoh dan menteladani beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan wasilah acara ini, Pondok Pesantren Halqoh El-Istigosah bisa di perhatikan untuk kemajuan pondok pesantren,” terang H.Suhermanto.

Hadir dalam acara, Brigjend.Pol.Dr.Victor Pudjiadi, SpB.,FICS., DPM staf ahli BNN RI, Dra.Hj.Ani Rukmini, S.I.Km ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, H.Sarim Syaifudin, SH.anggota DPRD kabupaten Bekasi, H.Didin pembina LPRI, Hj.Ila Lia Kusuma Wati S.S penasehat MPW Bekasi Raya, Beri Rupiantu,SE. Ketua umum LPRI, Ardiansyah Ketua LPRI MPW Bekasi Raya, Edi YP ketua LAN kabupaten Bekasi, KH.Atin Hayatin Kauni,S.Ag pengasuh ponpes Halqoh El-Istigosah, H.Suhermanto,S.Pd.I.,M.Si ketua yayasan ponpes Halqoh El-Istigosah, Laskar serta pengurus Ponpes Halqoh El-Istigosah dan segenap santri wan santri wati yang hadir.(APL CN)

Diduga ‘Rampok’ Anggaran DAK Milyaran Rupiah, GMP Gelar Aksi Desak KPK Tangkap Kadis P3AKB Halsel

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Garda Muda Palapa (GMP) menggelar aksi Unjuk Rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesa usut tuntas kasus Dugaan penyalagunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kepada Media Cerminnusantara.co.id, Koordinator aksi GMP, Sahrul lewat via Telepon, Kamis (5/11/2020) mengatakan bahwa pagu DAK Tahun 2019 dalam LKPJ Bupati Halsel yang diterima DP3A sebesar Rp 5 Miliyar.

“Sementara anggaran tersebut di peruntukkan untuk jalanya sejumlah kegiatan, namun diduga kuat banyak yang bermasalah,” kesalnya.

Kata Sahrun, dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Halsel di akhir Tahun anggaran 2019 terbaca dengan jelas bahwa DAK non fisik untuk operasional pergerakan Kampung KB dan Desa Stunting itu anggarannya sebesar Rp 3.365.300.000.

“Kemudian Dana DAK non fisik- operasional pembinaan Kader itu dianggarkan sebesar Rp 1.792.800.000. Dengan harapan tersedianya Kader yang berkualitas yang dapat melaksanakan program KB,” ujarnya.

Sahrul menuturkan, dari hasil penelusuran GMP bahwa sebelumnya, dugaan kuat anggaran Milyaran Rupiah itu sengaja disulap. Sehingga ada Dana Program Kampung Keluarga Berencana (KB) harusnya diberikan kepada petugas Kecamatan (PLKB) sebesar Rp 40.000.000.

Tetapi, Lanjut Sahrul, anggaran Rp 40.000.000 itu, Kabid P3AKB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Erna Yusup meminta kepada pegawai Kecamatan agar kegiatan Penyuluhan di Desa harus sebagian diberikan kepada Dinas dan sebagian kepada petugas Kecamatan.

“Semetara dari 30 Kecamatan
itu, petugas Kecamatan sebagian besar menyetujui permintaan Kabid P3AKB, Erna Yusup maka dana Rp 40 Juta itu kuat dugaan dibagi ke Kabid P3AKB dan Staf-Nya. Maka kegiatan penyuluhan di Desa-desa juga dibagi antara Kecamatan dan Dinas,” tuturnya.

Sahrul menyampaikan lagi, Dana yang pmgkas petugas Kecamatan untuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan Bidang P3AKB itu setiap Tahun mendekati Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) karena dibuka persatu Desa Kampung KB lebih dari Rp 10 Juta dikalikan dengan 30-40 Desa Kampung KB di Halsel.

“Ada juga keluhan dari petugas penyuluh di Desa. Dimana, mereka bekerja sudah bertahun-tahun, tetapi upah atau gaji mereka tidak sesuai yang di harapkan. Ironisnya, lagi ada petugas Kecamatan
yang meminta Penyuluh di Desa untuk tidak membuka mulut soal gaji mereka,” terang Sahrul lewat via Telepon seluler.

“Padahal, upah mereka hanya diberikan 3 bulan, sementara mereka bekerja sudah lebih dari 2 Tahun lamanya,” tambahnya.

Sambung Sahrul, salah satu contoh penyuluh BKKBN Kecamatan Kasiruta Timur ada sebanyak 32 orang yang gaji mereka hanya diterima 3 bulan dan mereka diminta menutup mulut dan tidak boleh saling tanya jumlah Gaji yang diberikan. Padahal gaji atau upah mereka ada Satu Desa dapat Rp
700.000/orang dan ada juga Rp 800.000 bahkan Rp 900.000.

Maka dari itu. Kata Sahul, dari kronologis Dugaan Kasus diatas, maka dari GARDA MUDA PALAPA melakukan aksi di depan Kantor KPK kemudian menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:

  1. Mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agar segera mengaudit Dana
    Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 Rp. 5 Miliyar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan
  2. KPK segera panggil dan periksa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
    Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan, Aisyah Badaruni dan Kabid P3AKB Erna Yusuf
  3. KPK segera Tetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
    Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Selatan Aisyah Badarunt dan Kabid P3AKB Erna Yusuf.
    (Red/CN)

Dorong Program ke Halsel, Cabup Usman Bilang Bakal Lobi Semua Kementerian

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), H. Usman Sidik meiliki niat baik membangun Halsel berbeda dari pemimpin sebelumnya yang perlahan mulai dibuktikan.

Setelah sebelumnya bertatap muka dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Rabu (4/11/2020), Usman Sidik, kembali menemui Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Menaker RI di kawasan Gatot Subroto Jakarta itu, dimaksudkan untuk mengaet sejumlah program dari Kementerian yang nanti akan Usman Sidik bawa ke Halsel.

Usai pertemuan, Usman mengaku bahwa sejumlah program di Kementerian Ketenagakerjaan sangat sejalan dengan visi-misi yang dirinya dan Hasan Ali Basam Kasuba, dorong untuk pembangunan Halsel 5 Tahun kedepan. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Usman menyampaikan kepada Menteri Ida Fauziyah, terkait sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Halsel serta beberapa solusi yang ditawarkan dengan menyesuaikan pada program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Saya contohkan di Kementerian ada program yang namanya pembangunan 1.000 lembaga Balai Pelatihan Kerja (BLK) dengan beberapa konsep. dimana saat ini yang baru dilaksanakan Kementerian di seluruh Indonesia, baru sekitar 100 Lembaga BLK Komunitas. Nah, kesempatan ini, saya kemudian sampaikan terkait kebutuhan di Halsel akan BLK ini, khususnya BLK Komunitas,” terang Usman.

Usman menambahkan, BLK Komunitas akan sangat berdampak ke masyarakat jika dibangun di Halsel.

“BLK Komunitas dikenal dengan unit atau fasilitas pelatihan vokasi. Dimana, BLK Komunitas ini didirikan oleh Lembaga nantinya berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi atau keahlian tertentu, guna memberikan keterampilan kerja kepada siswa dan komunitas masyarakat sesuai kebutuhan. Nah, program dari Kementerian inilah yang kita dorong masuk ke Halsel,” jelas Usman.

Lanjut Usman yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PKB itu menjelaskan, BLK Komunitas merupakan salah satu contoh keseriusan dirinya untuk memberikan sesuatu yang terbaik dan berbeda dari kepemimpinan Halsel sebelumnya.

“Ini baru pemanasan, saya akan masuk ke semua Kementerian untuk buktikan keseriusan saya. Tidak hanya bertemu saja dengan Menteri, tapi saya yakinkan untuk datang dan bangun Kabupaten Halmahera Selatan demi kesejahteraan masyarakat,” akunya. (Red/CN)

Ada Dalam Gerakan 5 G, GAAS Imbau Bersama Berantas Kasus Narkoba

Berita Biro Jakarta|oleh

Tangsel, CN – sebagai langkah serius mencegah narkoba di Indonesia, Pemerintah memutuskan menggelar Rencana Aksi Nasional Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Sejalan hal tersebut. Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) pada Minggu (1/11/2020) pagi tadi di Cirendeu, Ciputat Timur, Tanggerang Selatan, Banten menghadiri pertemuan bersama dengan 4 elemen penggiat anti NARKOBA lainnya, yaitu Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN), Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), Garuda Gandrung Satria (GAGAS), dan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) sehingga terbentuk menjadi 5 G.

Ketua GRANAT Suhalimi Ismedi menyayangkan kurangnya keterbukaan Polisi dalam penanganan kasus – kasus narkoba kepada elemen atau Aktivis yang bergiat dalam penanganan kasus narkoba.

Sebagai tuan rumah, Dokter Bambang Eka yang menjadi Ketua GAGAS menjelaskan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan dan berperang melawan bahaya narkoba.

“Tujuan semua kita ini adalah dapat dikelompokkan kedalam tiga hal, yaitu pertama Supply reduction. Bagaimana terjadi pengurangan penawaran dari produsen dan Bandar narkoba. Bertujuan memutus mata rantai pemasok Narkotika mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Kedua, Demand Reduction, mengurangi tingkat permintaan dari konsumen atau memutus mata rantai para pengguna. Dan yang ketiga, Harm Reduction. Yaitu pengurangan dampak buruk pada pengguna Napza. Merupakan pendekatan pengurangan dampak buruk terkait  narkoba,” jelas Dokter Bambang Eka selaku Ketua GAGAS.

Menanggapi penjelasan dari para penggiat anti narkoba, Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis Suta Widhya SH berharap bersatunya di dalam wadah 5 G agar mampu menekan tingkat pengguna narkoba dan menekan serta mempersempit jaringan bandar dan produsen narkoba jenis apapun.

“Narkoba cenderung dipakai untuk hal yang bersifat fantasi, ilusi dan seks selain motivasi ingin mendapatkan uang easy money dengan menjadi kurir hingga bandar dan produsen narkoba. Faktor-faktor semua ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran yang diakibatkan oleh bahaya pemakaian dan perdagangan narkoba. Mayoritas penghuni Lapas saat ini dipenuhi oleh kasus Narkoba. Marilah kita bahu-membahu selamatkan bangsa ini dari bahaya Narkoba,” tegas Suta.

“Kami dari DPP GAAS bersedia membantu setiap permasalahan hukum yang terjadi terkait masalah narkoba. Baik pendamping di tingkat kepolisian maupun di ruang Pengadilan,” tambah Ketua Umum GAAS Rudy Silfa SH.

Dengan bersepakatnya kelima elemen masyarakat 5 G diharapkan ke depan ada dinamika kepedulian untuk mencegah, mendampingi, dan menindaklanjuti program 3 Reduction yang dijelaskan oleh Dokter Bambang Eka. (Dody CN)

Visi-Misi Disampaikan ke Menteri Desa, Usman Sidik: Sejumlah Program Kemendes Akan Fokus Bangun Halsel

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), H. Usman Sidik didundang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dikantornya, Senin (02/11/2020), usai Debat Publik kedua yang dirasakan langsung Kompas TV pada Minggu malam tadi.

Dikesempatan tersebut, Calon Bupati Halsel yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PKB Pusat, Usman Sidik terlihat sangat akrab berbincang dengan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar didampingi Sekretaris Jenderal, Taufik Madjid dan sejumlah Direktur Jenderal (Dirjen).

Usman Sidik usai pertemuan dengan Menteri Desa kepada Wartawan mengatakan, dirinya diundang Menteri Desa membicarakan terkait Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

“Pak Menteri Desa sampaikan ke saya, beliau akan membantu ful bangun Halsel, jika Usman terpilih jadi Bupati. Sejumlah program Kemendes akan fokus bangun Halsel,” ujar Usman Sidik.

Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini mengatakan, sejumlah program yang dirumuskan dalam visi-misi Usman-Bassam telah disampaikan secara lisan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jika warga Halsel memberikan amanah, maka kedepan Menteri akan turun ke Halsel.

“Di Kemendes itu banyak program untuk Desa, Bidang Perikanan Pertanian, Jalan Tani dan masih banyak program lainnya untuk Pembangunan Desa Tertinggal, maka saya akan konsen lakukan lobi demi kesejahteraan rakyat Halmahera Selatan,” tambah Hi Usman.

Usman Bilang, Menteri Desa akan mengagendakan berkunjung ke Halsel.

“Dalam waktu dekat, Pak Menteri akan berkunjung ke Halmahera Selatan,” tutupnya. (Red/CN)

Kekerasan Terhadap Wartawan di Bogem Saat Minta Konfirmasi Soal Proyek Galian

Berita Biro Jakarta|oleh

Bekasi, CN – Nasib naas menimpa seorang Jurnalis (wartawan) Bekasi, bernama Kosasih alias Romo yang sehari-hari meliput di wilayah Bekasi Jawa Barat.

Pasalnya, pada Minggu Tanggal 1 November sekitar pukul 11.00 WIB, saat dirinya melakukan konfirmasi atas keberadaan proyek galian kabel yang berada di depan Hotel Greend Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, malah mendapat kekerasan dari oknum yang tidak dikenal dan diduga Aparat.

Mengetahui tindakan yang semena-mena itu, rekan korban, Putra, wartawan Photografer dan juga wartawan Bekasi lainnya menyampaikan informasi mengenaskan ini, melalui Group Wartshapp Jurnalis Jakarta-Bekasi.

Mengabarkan, bahwa pada saat ini wartawan Kosasih alias Romo, sudah dibawah ke RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan pertolongan pengobatan pertama dan visum.

Selanjutnya rencana kasus kekerasan terhadap wartawan Bekasi itu, akan segera dilaporkan kepada pihak penegak hukum.(Dody CN)