Bumerang Bagi Presiden Jokowi Jika Tetap Tempatkan Menteri dari Parpol di Kementerian Yang Strategis

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Dengan adanya kasus korupsi di dua Kementerian pemerintahan Presiden Jokowi mencoreng wibawa dan citra kabinet indonesia maju.

Menurut pakar kebijakan publik Universitas, Prof.Dr.Moestopo yang juga Dewan Pakar Asosiasi Badan Penyelenggaran Perguruan Tinggi Swasta Indonesia saat dijumpai awak media pada Minggu, (20/12/2020) mengatakan bahwa upaya memujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa di era pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi tantangan dan hambatan yang sangat berat, mengingat sistem yang dibangun selama ini membiarkan politisasi dalam birokrasi pemerintahan.

Banyak kebijakan presiden yang tidak berjalan sesuai harapan, karena menterinya berdiri dua kaki dalam kepentingan yang berbeda. Di satu sisi sebagai pembantu Presiden dan disisi lain sebagai petugas partai, sehingga terjadi konflik kepentingan yang berdampak kurang patuh dan loyalnya para menteri kepada presiden. Jadi sangat sulit di era kabinet indonesia maju dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa jika tidak berani mendobrak sistem yang selama ini merusak birokrasi pemerintahan.

“Semenjak era reformasi yang sudah berjalan selama 22 tahun, kasus korupsi justru meningkat. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus berani merombak sistem politisasi birokrasi yang selama ini berlangsung dalam praktek tata kelola pemerintahan. Keberadaan Menteri dari unsur Parpol cenderung rentan untuk berbuat korupsi karena diduga ada target tertentu mengumpulkan pundi-pundi untuk kepentingan parpol,” jelasnya.

Paiman menambahkan, bahwa untuk meminimalisasi praktek korupsi dalam pemerintahan Jokowi, Presiden dapat melakukan dobrakan dengan berani menempatkan para menteri dari unsur profesional di kementerian yang dianggap strategis dan berhubungan langsung dengan rakyat seperti : Kementerian Sosial, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Koperasi dan UKM.

“Jika kementerian tersebut diisi oleh orang-orang profesional, jujur dan loyalis jokowi, kemungkinan besar praktek korupsi dapat diminimalkan bahkan dihindarkan,” tegas Paiman.

Menutup pembicaraannya, pakar kebijakan publik ini berpesan agar Presiden Jokowi benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Toh, tidak ada beban lagi ke depan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, sehingga era pemerintahan Jokowi periode terakhir ini harus berani lepas dari belenggu kepentingan partai politik,” ujarnya. (Dody CN)

Wibisono: Dilema Vaksin Sinovac

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Vaksin Covid-19 “Sinovac” produk China telah tiba pada 6 Desember 2020 sejumlah 1,2 juta dosis, informasinya masih ada 1,8 juta dosis di bulan Januari 2021, Presiden Jokowi didesak publik untuk mencoba yang pertama kali penyuntikan vaksin tersebut.

Selanjutnya akan diteruskan para menteri kabinet, pejabat pusat dan Daerah, diteruskan penyuntikan warga masyarakat.

Menurut pengamat kebijakan publik Wibisono, tahap ini menjadi persoalan besar akibat tidak mudah menentukan komunitas mana yang siap untuk awal disuntik, walaupun gratis, karena kekhawatiran masyarakat masih tinggi atas risiko penyuntikan vaksin China tersebut.

Lanjut Wibi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI ) masih ada pro kontra terkaitnya tenaga kesehatan untuk menjadi pihak yang awal disuntik, “Presiden dan para menteri kabinet belum jelas kesiapan untuk menjadi relawan perdana,” ujar Wibisono ke awak media di Jakarta Rabo (17/12).

Sebagian Elite, termasuk anggota DPR, menyatakan lebih percaya pada vaksin produk Amerika Pfizer-BioNTech. “Baru-baru ini Singapura mempertontonkan penyuntikan vaksin produk Pfizer pertama kepada Perdana Mentri Lee Hsien Loong, Meskipun pengaruh China besar terhadap negara Singapura sangat kuat, akan tetapi mereka lebih percaya pada vaksin Pfizer Amerika, sedangkan Malaysia juga memesan vaksin Pfizer-BioNTech Amerika,” ulas Wibi.

Ada beberapa hal yang mengkawatirkan terkait vaksin Sinovac yaitu image masyarakat terhadap produk China yang terkenal tidak bagus dan cenderung kurang menjaga mutu. Kemanjuran belum teruji, Negara pemakai Sinovac China masih tahap uji klinis. BPOM Brazil meragukan dan mempertanyakan kualitas Sinovac dengan menunda impor.

Di negara asal virus yaitu China belum ada kampanye kesuksesan penggunaan vaksin Sinovac. Bahkan adanya model mutasi baru virus corona dinilai mengkhawatirkan dan dapat memperpanjang penelitian untuk vaksin yang lebih baru.

Ternyata negara China sendiri justru akan membeli vaksin dari perusahaan Jerman BioNTech yang bekerjasama dengan perusahaan Amerika Pfizer Inc. Sebanyak 100 Juta dosis dipesan.

Terakhir, imunogenik Sinovac tidak terlalu kuat sehingga perlu lebih dari satu kali suntikan. Uji tahap 3 di Indonesia sendiri belum tuntas, sehingga masih menunggu kemanjuran dan keamanannya.

Nah, persoalannya jika masyarakat atau rakyat menjadi lebih takut vaksin daripada virus Coronanya sendiri maka akan menjadi masalah besar bagi negara. Bisakah dengan pemaksaan melalui denda besar ?, Tidak semudah itu, karena untuk pengaturan sanksi itu harus diatur dalam ketentuan setingkat Undang-Undang.

“Berapa pula nilai pemborosan keuangan negara jika vaksin Sinovac yang berjumlah jutaan dosis yang sudah dipesan dari negara China ternyata tidak dapat digunakan sesuai target ?, Ini akibat dari kebijakan baik pilihan vaksin maupun persiapan yang tidak matang atau mungkin nuansa bisnis lebih dominan daripada kemanusiaan, “imbuh Wibi

Berita terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Makanya, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasi anggaran dari pos lain demi memenuhi kebutuhan biaya program vaksin corona gratis seluruh masyarakat. Alokasi biaya ini dilakukan pada 2021.

Jokowi juga memerintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk memfokuskan anggaran 2021 untuk pendistribusian vaksin covid-19, meski belum disebutkan kebutuhan biaya untuk menyalurkan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat. (Dody CN)

Longsor di 3 Titik, Jalur Geopark Sukabumi Sementara Ditutup

Berita Biro Sukabumi|oleh

Sukabumi, CN – Hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanah longsor di jalur Geopark Ciletuh ruas Loji – Cisaar – Puncak Darma, Kabupaten Sukabumi, Rabu (16/12/2020) sekitar pukul 03:00 WIB dini hari.

Akibatnya, ruas jalan Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sangrawayang RT 002/004 Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan tertutup material longsoran tanah dan bebatuan.

Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Simpenan, Yayan Bastiar mengatakan, panjang losoran diperkirakan 30 meter dengan ketebalan sekitar tiga meter.

“Untuk sementara waktu arus lalu lintas ditutup dan dialihkan melalui jalan Cigaru,” ujarnya kepada awak media, Rabu (16/12).

Ia menjelaskan, untuk penanganan awal, BPBD bersama Bhabinsa, Tokoh masyarakat beserta unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Simpenan membersihkan material longsoran tanah dan menunggu alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Jawa Barat.

“Alat berat dari Dinas PU Provinsi Jawa Barat sudah meluncur dan masih dalam perjalanan. Bahkan relawannya sudah berada di lokasi. Apabila menggunakan alat berat untuk penanganan tanah longsor ini diperkirakan satu hari baru dapat diselesaikan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sangrawayang, Lili Suryaman menambahkan, selain tertimbun longsoran material, ruas jalan Loji-Geopark pun hancur tergerus serta retak di beberapa titik.

“Ya, itu ada Tiga titik longsor parah, tertimbun material longsoran serta retak,” singkatnya. (Novita CN)

Dua Menteri Presiden Jokowi Tertangkap KPK, Reshuffle Kabinet Harus Segera Dilakukan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Sungguh memprihatikan dan memalukan, dimana saat kondisi pademi covid semua pihak berusaha keras untuk tetap bisa bertahan hidup, kok para pejabat negara terus melakukan korupsi.

Keprihatinan ini disampaikan Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi, Prof.Dr.H. Paiman Raharjo hari ini minggu,6 desember 2020 di Jakarta. Menurut Paiman, para pejabat harusnya belajar dari pengalaman sebelumnya dan memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Paiman mengungkapkan, baru 1 minggu yang lalu menteri kelautan dan perikan diciduk KPK dalam OTT korupsi benih benur lobster dan kemarin tanggal 5 desember giliran menteri sosial tersandung kasus korupsi fee bantuan sosial.

”Desas-desus pemotongan dana bansos ini sudah lama didengar Presiden Jokowi, saat pertemuan dengan para relawan tanggal 30 september 2020 sempat menjadi topik bahasan. Sungguh memalukan dan menyakiti hati rakyat, dimana saat ini rakyat hidup susah akibat dampak pademi covid, tapi bantuan sosial untuk rakyat disunat dan dikorupsi. Akibat potongan dana bansos yang bisa sampai Rp 50.000 per paketnya ini jelas merugikan rakyat, karena kualitas barang yang disediakan vendor kualitasnya jadi sangat rendah,” katanya prihatin.

”Saat pertemuan dengan para ketua umum relawan, Presiden Jokowi sudah diberi masukan oleh para relawan agar segera mereshuffle para menteri yang diduga korupsi sebelum tertangkap KPK. Saat itu yang bersuara keras saudara Imanuel ketum Joman( Jokowi Mania),” ujar paiman.

Paiman menambahkan, Dengan tertangkapnya 2 menteri kabinet kerja ini, akan semakin menurunkan elekbilitas maupun kredibilitas pemerintahan Presiden Jokowi. Kami selaku relawan Jokowi yang sejak tahun 2012 menghantarkan pak Jokowi menjadi pemimpin negeri ini sangat tidak rela jika pemerintahan pak Jokowi dikotori oleh para pembantunya dengan melakukan tindak pidana korupsi.

”Saya pernah mengusulkan kepada pak Presiden agar memilih menteri benar-benar orang yang sederhana, tulus, jujur, dan loyal kepada pak Jokowi dan tidak harus dari parpol, karena banyak orang profesional yang loyal dan mau membantu pak Jokowi,” terangnya.

“Paiman menyampaikan pesan ke pak Presiden Jokowi agar segera melakukan reshuffle kabinet dan tidak ditunda lagi, sebelum ada lagi para Menteri yang ditangkap KPK,” tutup Paiman. (Dody CN)

Lantik Pengurus Pusat JMSI, Bamsoet Ingatkan Bahaya Informasi Hoax Pandemi Covid-19

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menaruh harapan besar kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan semakin melengkapi berbagai entitas kelembagaan pers yang telah lahir sebelumnya. Seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

“JMSI yang dideklarasikan pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin, lahir dari keinginan kuat para pengelola media siber di berbagai daerah untuk membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional. Tujuan dan niat mulia tersebut patut didukung oleh segenap pemangku kepentingan, terutama para insan pers,” ujar Bamsoet saat mengukuhkan Pengurus Pusat JMSI periode 2020-2025, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Ketua DPR RI ke-20 yang juga insan jurnalis ini meyakini, pers ‘sehat’ yang menyajikan informasi secara akurat, objektif, dan berimbang, pada gilirannya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang ‘sehat’. Yaitu masyarakat yang ‘melek’ pengetahuan dan bijak dalam menyikapi informasi. 

“Hadirnya pemberitaan yang sehat juga dapat menjadi penyeimbang sekaligus filter atas masih maraknya informasi menyesatkan yang begitu mudah tersebar melalui berbagai platform media sosial. Baik yang bersifat mis-informasi, dis-informasi, maupun mal-informasi,” tandas Bamsoet.

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) memaparkan, sebagai gambaran, Kementerian Kominfo mencatat hingga 20 Oktober lalu, terdapat 2.020 konten ‘infodemik, yaitu informasi menyesatkan/hoax terkait pandemi Covid-19, yang beredar di media sosial. Sedemikian berbahayanya infodemik tersebut, hingga membuat Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, memberi peringatan keras. 

“Infodemik dinilai bisa lebih berbahaya dari virus Covid-19 itu sendiri. Karena, informasi menyesatkan yang demikian cepat menyebar, menjadikan publik kesulitan mengidentifikasi hal yang benar dan yang salah. Sehingga menyikapi dan menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara yang juga salah,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada semua sektor kehidupan. Tidak terkecuali dunia jurnalisme, di mana pandemi berdampak nyata bagi bisnis media, yang pada akhirnya juga bermuara pada kesejahteraan jurnalis. 

“Dengan berbagai keterbatasan gerak dan berbagai tantangan yang dihadapi, saya sangat berharap insan media tetap mengedepankan profesionalisme, menyajikan muatan pemberitaan yang mencerdaskan, dan memprioritaskan kepentingan publik,” pungkas Bamsoet. (Red/CN)

Viral! Abaikan Prokes Covid-19, Kades yang Tergabung Dalam ABDESI Sukabumi Tantang LSM dan Media

Berita Biro Sukabumi|oleh

Sukabumi, CN – Dengan adanya isu video deklarasi yang dikomandoi Kepala Desa di Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi yang di buat di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sukabumi, Jalan Kiaralawang, Palabuanratu.

Dalam Video secara jelas para Kepala Desa terlihat berkerumun dan mengabaikan Protocol Kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu tanggung jawabnya sebagai Pemerintahan.

Isi video deklarasikan ini menyatakan perlawanan terhadap LSM dan Media.

Sampai saat ini, video deklarasi seruan melawan LSM dan Media tersebut terus mengundang perhatian publik, hingga Media dan sejumlah kalangan LSM merasa profesinya di lecehkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

“Kami Kepala Desa se-Kabupaten Sukabumi yang tergabung dalam APDESI Kabupaten Sukabumi menyatakan melawan kepada LSM dan Media yang selalu mengobok-obok Kepala Desa,” teriak APDESI dalam video yang berdurasi 0.26 Detik itu.

Dengan merebaknya video tentang APDESI Kabupaten Sukabumi yang secara terang-terangan menantang LSM dan Media yang menurutnya mengobok-obok Desa, steatmen tersebut menjadikan bumerang bagi Desa.

Risnandar alias nay, salah satu aktivis Ketua LSM Cendikiawan Sariksa Pasundan (CSP) Kabupaten Sukabumi sangat menyayangkan akan tingkah arogansi APDESI Sukabumi. Menurutnya, baik masyarakat, LSM maupun wartawan mereka berhak untuk melakukan kontrol sosial atas semua kebijakan yang diambil Pemerintah. Hal ini tertuang dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Dengan adanya pernyataan tersebut, ia menegaskan, secara jelas berbenturan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang kerja Pers.

“Selama ini rekan-rekan media maupun LSM yang setiap menemukan indikasi kerugian uang negara selalu dikonfirmsi dulu sama oknum Kepala Desa jadi tidak serta merta membuat Dumas ke APH,” tegasnya. Sembari kembali menegaskan, dengan kejadian ini setiap temuan akan langsung di layangkan ke APH.

“Maka pernyataan ini harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan polemik dan peryataan itu harus di pertanggung jawabkan di depan semua media dan LSM,” pungkasnya. (Novita CN)