ShortPro Indonesia Umumkan Peluncuran AI—Solo

JAKARTA, CN – Melalui saluran resmi WhatsApp ShortPro Indonesia, secara resmi mengumumkan peluncuran fitur terbaru bertajuk AI—Solo.

Zona khusus Solo ini dikabarkan hadir untuk menangkap lonjakan trafik global dengan sistem distribusi yang lebih ringan, fleksibel, dan cepat. Teknologi tersebut dirancang agar mampu merespons sinyal trafik secara lebih efisien sehingga potensi distribusi dapat dimaksimalkan dalam waktu singkat.

Selain itu, ShortPro menyampaikan bahwa sistem AI di zona Solo akan terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas pengguna. Semakin banyak digunakan, sistem diklaim akan semakin pintar karena memperoleh data pasar nyata dari aktivitas para pengguna.

Peluncuran resmi AI—Solo dijadwalkan pada 22 Mei 2026. Pihak ShortPro juga menegaskan bahwa produk Zona Khusus Solo tidak berpartisipasi dalam event bonus cashback karnival. (Hardin CN)

Raih Indonesia Visionary Leader Award 2026, Direktur PDAM Halsel: Melengkapi Semua Kekurangan

JAKARTA,  CN – Direktur PDAM Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Soleman Bobote, resmi ditetapkan sebagai penerima penghargaan Indonesia Visionary Leader Award 2026 yang diselenggarakan oleh Indonesia Award Magazine. Penghargaan tersebut diberikan setelah melalui proses kurasi tertutup, observasi industri, serta verifikasi berbasis rekam jejak dan dampak kepemimpinan.

Dalam surat bernomor 2/IAM/V/2026, Indonesia Award Magazine menyebut penghargaan ini diberikan kepada figur yang dinilai tidak hanya mampu memimpin, tetapi juga menciptakan arah, menggerakkan perubahan, dan membangun dampak berkelanjutan di bidangnya.

Acara penganugerahan dijadwalkan berlangsung di Jakarta dengan dua pilihan tanggal, yakni pada Sabtu, 23 Mei 2026 di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center atau Sabtu, 6 Juni 2026 di Grand Mercure Kemayoran.

Selain penghargaan utama, penerima juga disebut akan memperoleh berbagai manfaat, seperti eksposur di sejumlah media digital lokal hingga internasional, dokumentasi profesional, publikasi digital terverifikasi, serta penguatan reputasi dan corporate branding.

Direktur PDAM Halsel, Soleman Bobote, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi cambuk sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran PDAM Halsel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan cambuk sekaligus motivasi bagi kami selaku tukang ledeng Halmahera Selatan untuk lebih giat lagi bekerja keras, serta melengkapi semua kekurangan hari ini dan menyempurnakannya ke depan, khususnya terkait kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dijaga melalui kerja nyata dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.

“Kami akan terus berupaya menghadirkan pelayanan air minum yang lebih baik, merata, dan berkualitas bagi masyarakat. Dukungan masyarakat menjadi semangat bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi Halmahera Selatan,” tambahnya.

Pihak penyelenggara menyatakan kuota penerima penghargaan sangat terbatas dan saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Konfirmasi kehadiran diperlukan untuk mengamankan posisi dalam daftar resmi penerima penghargaan tahun 2026.

HPN 2026, Bupati Halsel: Wartawan Adalah Suara Rakyat

BANTEN, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan bahwa pers merupakan garda terdepan dalam menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bassam Kasuba saat menghadiri puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kawasan Pemerintahan Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).

Menurut Bassam, insan pers memiliki peran penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan melalui penyampaian informasi yang akurat kepada publik. Media massa, lanjutnya, memiliki tanggung jawab atas setiap produk jurnalistik yang dipublikasikan, berbeda dengan informasi di media sosial yang sering kali tidak disertai tanggung jawab.

“Berbeda dengan media sosial yang ekspresinya kadang tidak bertanggung jawab. Banyak informasi bohong dan fitnah yang justru memicu konflik di masyarakat,” ujarnya.

Politisi PKS Halsel itu menambahkan, pers juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

“Wartawan adalah suara rakyat, bahkan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” katanya.

Mantan Wakil Bupati Halsel ini menilai, ketika terjadi persoalan di berbagai sektor, media hadir untuk menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik.

“Kalau ada infrastruktur rusak, rumah warga tidak layak huni, atau persoalan lain, media cepat memberitakan sehingga menjadi perhatian pemerintah. Dalam situasi konflik pun, pers tetap berada di depan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Turut mendampingi Bupati Bassam Kasuba, Ketua PWI Provinsi Asri Fabanyo, Sekretaris PWI Provinsi Samsir Hamajen, Ketua PWI Halsel Samsudin Chalil, Sekretaris PWI Halsel Susadam Hi. Din, serta sejumlah pengurus PWI Halsel.

Kalau mau, saya bisa buatkan juga versi lebih tajam (gaya headline media online) atau versi rilis resmi (lebih formal). (Hardin CN)

Praktik Lingkungan Harita Dinilai Layak Jadi Standar Industri

JAKARTA,  CN – Industri pertambangan di Indonesia terus menjadi sorotan terkait dampaknya terhadap ekosistem. Di tengah meningkatnya tantangan kelestarian lingkungan, implementasi regulasi yang ketat menjadi kunci agar operasional industri tetap berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan di wilayah sekitar.

Akademisi lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, menegaskan bahwa regulasi lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada dasarnya sudah sangat lengkap. Namun, tantangan utama justru terletak pada konsistensi penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di lapangan.

“Pengelolaan lingkungan dalam aktivitas pertambangan modern tidak bisa dipisahkan dari seluruh tahapan kegiatan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Edhi di Jakarta.

Sebagai referensi dari berbagai tinjauan lapangan di Indonesia, Edhi menyoroti operasional Harita Nickel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Perusahaan ini dinilai menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang komprehensif, mulai dari manajemen air yang ketat. Harita juga membangun infrastruktur berupa check dam dan kolam penampungan untuk menahan limpasan air hujan, sehingga debit air tidak melimpah ke permukiman warga saat cuaca ekstrem.

Selain itu, pengendalian erosi dilakukan secara progresif melalui reklamasi pascatambang. Setelah proses penggalian selesai, area tersebut langsung ditanami kembali guna memulihkan fungsi lahan. Dalam pengelolaan limbah, Harita memanfaatkan slag nikel hasil proses pirometalurgi sebagai campuran media tanam untuk reklamasi. Inovasi ini bahkan telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Efisiensi teknologi juga terlihat melalui penerapan Dry Stack Tailing Facilities (DSTF). Teknologi ini memisahkan air dari sisa batuan melalui proses pengepresan sehingga menghasilkan lempengan kering yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai material penanaman. Sementara itu, untuk mencegah pencemaran badan air, limbah cair dari proses hidrometalurgi dikendalikan melalui kolam penampungan raksasa seluas hampir 12 hektare.

Selain aspek teknis, Edhi juga menyoroti pentingnya perhitungan daya dukung sumber air agar kebutuhan industri tidak merugikan masyarakat lokal. Harita Nickel dinilai telah memiliki perhitungan yang seimbang antara ketersediaan sumber air dan kebutuhan operasional jangka panjang.

Lebih lanjut, Edhi mendorong agar praktik pengelolaan lingkungan progresif tidak hanya menjadi inisiatif sukarela (voluntary) perusahaan tertentu. Ia mendesak pemerintah untuk menjadikannya sebagai standar baku wajib (mandatory) bagi seluruh pelaku industri di Indonesia.

“Seharusnya praktik seperti ini diangkat melalui peraturan pemerintah. Jadi ada contoh yang jelas dan aturan yang mewajibkan semua pemain industri mengikutinya. Kalau hanya sukarela, semua kembali ke kemauan masing-masing,” pungkas Edhi. (Hardin CN)

JAS-Merah Serukan Aksi Nasional, Desak Pencabutan Izin Tambang di Maluku Utara

JAKARTA,  CN – Aksi Solidaritas Membela Rakyat (JAS-Merah) menyerukan konsolidasi nasional yang akan dilanjutkan dengan konferensi pers dan aksi gerakan pada Rabu, 11 Februari 2026. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di sejumlah titik strategis, yakni Kementerian Kehutanan, Mabes Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam seruan aksinya, JAS-Merah menyampaikan sejumlah tuntutan tegas terkait dugaan pelanggaran sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara (Malit). Mereka mendesak Kementerian Kehutanan segera merekomendasikan kepada Kementerian ESDM untuk mencabut izin operasi PT Karya Wijaya, perusahaan tambang yang disebut telah dijatuhi denda hingga ratusan miliar rupiah.

Selain itu, JAS-Merah menyatakan dukungan terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bentukan Presiden Prabowo untuk menindak aktivitas tambang ilegal atau bandel di wilayah Maluku Utara.

Desakan juga diarahkan kepada Mabes Polri untuk mengusut dugaan penjualan ore nikel sebanyak 90 metrik ton milik PT Wana Kencana Mineral (WKM) yang disebut berstatus sebagai aset negara.

Tidak hanya itu, JAS-Merah turut meminta pencabutan izin PT Anugrah Sukses Mining (ASM) yang diduga kuat tidak mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Mereka juga mendorong pengusutan aktor politik daerah yang diduga menjadi pihak yang membekingi perusahaan tersebut.

Koordinator lapangan aksi, M. Reza A. Syadik, menyatakan gerakan ini merupakan bentuk tekanan publik agar aparat penegak hukum dan pemerintah bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran tata kelola Sumber Daya Alam (SDA).

“Pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh dikendalikan oleh praktik yang merugikan negara maupun masyarakat,” tegas Reza, Kamis (5/2). (Hardin CN)

Polres Metro Jakarta Barat Amankan Dua Pak Ogah Terkait Video Dugaan Pungli di Kalideres

JAKARTA BARAT, CN – Menanggapi laporan serta keresahan masyarakat terkait beredarnya video dugaan aksi Pungutan Liar (pungli) oleh sejumlah pak ogah di Jalan Outer Ring Road, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penindakan.

Dalam video berdurasi sekitar 44 detik yang beredar luas di media sosial, terlihat seorang pak ogah mendekati sebuah truk angkutan barang dan diduga menerima sejumlah uang dari pengemudi kendaraan tersebut. Video tersebut kemudian menuai perhatian dan keluhan dari masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, saat dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Januari 2026, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan para terduga pelaku.

“Sudah kami amankan kurang dari 24 jam. Ada dua orang, yakni SW alias Leong yang terekam dalam video viral, serta RH. Keduanya diamankan pada Jumat, 16 Januari 2026,” ujar AKBP Arfan.

Ia menjelaskan, kedua terduga pelaku diamankan di tempat tinggal masing-masing. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui peristiwa tersebut bermula saat sopir kendaraan kontainer yang sedang berhenti di tepi jalan menanyakan arah menuju Tol Merak.

“Terduga pelaku SW alias Leong kemudian memberikan petunjuk arah, dan sopir memberikan uang sebesar Rp2.000 secara sukarela tanpa adanya permintaan secara langsung dari pelaku,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Kedoya, Jakarta Barat, guna memberikan pembinaan terhadap kedua terduga pelaku.

Polres Metro Jakarta Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat serta menjaga ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya dari praktik-praktik yang berpotensi meresahkan masyarakat. (Hardin CN)