Punya Kontribusi Besar Pada Daerah, Bupati Halsel Diberi Penghargaan Youth Award 2021

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Meski belum 1 Tahun memimpin Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut). Tapi, dianggap telah  memberikan kontribusi besar terhadap Daerah dan masyarakat. Sehingga, Bupati Halsel, Usman Sidik mendapatkan penganugerahan penghargaan Youth Award 2021 dari Lembaga Prestasi Indonesia.

Pemberian penghargaan kepada Usman Sidik bersama sejumlah Walikota, Bupati dan puluhan tokoh di Indonesia bertempat di auditorium Kantor Perpustakaan Nasional Jakarta.

Direktur Hiapolo Filantropi Indonesia, Siti Amina Amahoru dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dengan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia untuk memberikan penghargaan kepada para Tokoh di Indonesia yang telah memberikan kontribusi terhadap Negara dan Daerah di seluruh Indonesia.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Reza Patria mengatakan bersyukur dan berterimakasih kepada Lembaga Prestasi yang telah membuat kegiatan ini dengan memberikan penghargaan kepada Tokoh yang berprestasi di Indonesia.

“Mudah-mudahan para Tokoh yang dapat penghargaan ini bisa lebih baik memberikan kontribusi terhadap bangsa dan daerah dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” ucapnya.

Ketua Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Paulus Pangka menjelaskan, lembaga independen tidak berafiliasi dengan Pemerintah atau Politik, tetapi ini penilaian yang dilakukan terhadap masyarakat di masing-masing Daerah dan itu dianggap sebagai prestasi yang luar biasa.

“Mudah-mudahan dengan diberikan Youth Award 2021 dengan as semua tokoh lebih berkontribusi terhadap daerah dan Negara,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Halsel Usman Sidik mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Prestasi Indonesia Dunia yang telah memberikan penghargaan untuk dirinya.

“Dengan penghargaan ini, kami akan tetap bekerja untuk masyarakat Halmahera Selatan,” cetus Bupati Halsel. (Red/CN)

Cegah Lonjakan COVID-19 saat Libur Nataru, Kapolri Imbau Tak Boleh Abai dan Prokes Tetap Kuat

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran TNI-Polri dan seluruh stakeholder untuk mewaspadai laju pertumbuhan COVID-19, saat menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Menurut Sigit, antisipasi tersebut harus dipersiapkan untuk mencegah adanya potensi laju pertumbuhan COVID-19 di Indonesia meningkat pasca hari libur.

Hal ini disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan Akabri 1990 di Gedung Jaga Nusantara 1 (JN1) Kelapa Dua, Tangerang Selatan, Selasa, (26/10/2021).

“Dalam kesempatan ini karena kita akan menghadapi Nataru, kita tahu dengan pengendalian laju COVID-19 yang kita laksanakan, maka aktivitas masyarakat mulai dilonggarkan karena sudah dilakukan penurunan level di masing-masing PPKM. Namun demikian saya ingatkan kita tidak boleh lalai, abai dan harus waspada,” kata Sigit, seperti dalam rilis yang diterima dari Humas Polda Maluku Utara.

Eks Kapolda Banten ini mengingatkan, meskipun angka COVID-19 di Indonesia yang saat ini sudah mulai bisa dikendalikan, namun hal itu tak lantas membuat penanganan dan pengendalian Pandemi virus corona menjadi tidak maksimal lagi kedepannya.

Sigit menegaskan, kedisiplinan dalam penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) harus tetap dilakukan meskipun laju pertumbuhan COVID-19 telah menurun. Apalagi, ketika menghadapi libur-libur panjang nantinya.

“Kuncinya bagaimana di tengah relaksasi dan kesempatan yang diberikan untuk aktivitas, prokes harus dilaksanakan secara ketat dan kuat. Ini membutuhkan kedisiplinan dan kesadaran bagi seluruh masyarakat untuk menjaga prokes karena kita lihat di beberapa wilayah saat ini sudah mulai kendor terutama penggunaan masker,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Jika tidak waspada dan hati-hati, Sigit menyebut, kedepannya dikhawatirkan akan ada potensi meningkatnya kembali angka COVID-19 terutama saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Mengingat, adanya mobilitas yang tinggi dari masyarakat.

“Ini kalau tak hati-hati kita hadapi Nataru akan ada potensi mobilitas yang tinggi, kerumunan dan ini berdampak kepada meningkatnya angka COVID-19. Karena di negara tetangga kita masih terjadi fluktuasi terhadap angka Covid-19,” ucap Sigit.

Sigit menuturkan, saat ini Indonesia berada di peringkat nomor satu di Asia Tenggara dalam mengendalikan laju pertumbuhan COVID-19. Menurutnya, tren positif ini harus tetap dipertahankan kedepannya.

Ia pun menyebut kolaborasi antara penegakan aturan, disiplin prokes, pelaksanaan 3M dan 3T serta percepatan vaksinasi adalah kunci untuk tetap bisa mengendalikan laju pertumbuhan COVID-19.

“Kolaborasi antara penegakan aturan, disiplin prokes, 3M dan 3T serta vaksinasi ini menjadi kolaborasi untuk menjaga laju Covid-19 betul-betul bisa dikendalikan,” tutur Sigit.

Sementara itu, disisi lain, Sigit menekankan kepada jajaran TNI-Polri dan stakeholder untuk terus bersinergi dan bergandengan tangan demi mewujudkan target Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) guna mencapai vaksinasi 70 persen pada akhir Tahun ini.

“Strategi yang dilakukan mulai dari vaksinasi massal, door to door untuk menyentuh masyarakat terpencil khususnya masyarakat rentan, lansia dan juga masyarakat yang memang memiliki risiko tertentu harus dilaksanakan secara agresif. Tentunya ini menjadi bagian kontribusi TNI-Polri yang bergabung dengan stakeholder yang ada untuk bisa melakukan akselerasi vaksinasi yang menjadi harapan Pak Presiden,” tutup Sigit. (Ridal CN)

Gelar Konsolidasi Nasional, Ketum DPP Haris Pratama Tegaskan Tak Ada Lagi KNPI Aliran Lain

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar konsolidasi nasional yang dihadiri hampir seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Provinsi, DPC Kabupaten/kota serta dihadiri pula ratusan pengurus Putusan OKP pusat, di Hotel Sultan, Jumat (22/10/2021).

Terkait hasil kegiatan, Ketua Umum KNPI Pusat, Haris Pertama menegaskan, tidak ada lagi KNPI aliran lain. Dia katakan, hasil konsolidasi ini mengharapkan melahirkan pemuda- pemuda yang punya potensi yang kelak menjadi generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan organisasi berikutnya.

“Kita berharap lewat KNPI dapat dijadikan Laboratorium untuk mematangkan pemuda Indonesia ke depan,” harap Haris.

Ratusan peserta dihadiri oleh 127 organisasi kepemudaan tingkat Pusat, 29 DPD KNPI Provinsi dan 200 DPD Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Irfan Abdurrahim, bersama Sekertaris Ananta Rizki Raya Perdana Sidik mengatakan, sepakat dengan agenda konsolidasi tersebut. Dengan demikian, dalam membangun kebersamaan pemuda KNPI Halsel, tidak lagi terjadi dualisme kepengurusan.

“Mari bersama-sama fokus membangun program pemuda, agar supaya tetap solid di bawa komando pimpinan pusat pak Haris,” imbuh Irfan.

Hal senada ditambahkan Rizki, bahwa disela acara konsolidasi nasional, pihaknya sangat bersyukur hingga memberi cendramata kepada Ketua Umum dan Sekjen DPP KNPI berupa Batu Bacan Doko yang dibawa langsung dari Halsel. (Red/CN)

Ketua IKB Makayoa Halsel Siap Biayai Pasien Jantung Bocor

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik siap  menanggung seluruh biaya perawatan Maskur Gani (41 Tahun), penderita jantung bocor. Sehingga pihak keluarga tidak akan dikenakan biaya lagi selama perawatan Maskur di Jakarta.

“Saya sudah telepon dia (Maskur), saya sampaikan hari Selasa besok saya jenguk dia dan semua biaya operasinya akan saya tanggung,” kata Usman melalui pesan WhatsApp, Senin malam (4/10/2021).

Menurut Usman, keluarga tidak akan lagi terbeban dengan biaya perawatan Maskur. Oleh karena itu, seluruh biaya akan ditanggung pribadi Usman.

“Saya akan menjamin pembiayaannya, apapun opsinya. Saya harap Maskur dapat segera pulih dan bisa menjalani aktivitas kembali,” janji Usman.

Maskur Gani (41 Tahun), penderita jantung bocor.

Usman Sidik yang juga Ketua IKB Makayoa Halsel itu bilang bahwa saat ini, Maskur sendiri sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, karena terkonfirmasi positif Covid-19. Ia dibawa ke Jakarta oleh istrinya, Sunarti Syahber, sejak 9 September 2021 lalu.

“Saat ini (Maskur) di Rumah Sakit Harapan Kita, karena terkonfirmasi positif Corona, berangkat hari Kamis tanggal 9 September kemarin didampingi langsung istrinya,” ujarnya.

Maskur yang merupakan warga Desa Sagawele, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, itu kini hanya bisa tergolek tak berdaya. Jantungnya bocor membuat Maskur harus berhenti bekerja di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), karena sering kesakitan. Ayah dua anak itu saat ini butuh biaya untuk menjalani operasi.

Setelah sempat beberapa kali pindah rumah sakit, Maskur akhirnya dibawa ke Jakarta oleh istrinya dan tinggal di kamar kos yang berdekatan dengan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dia sedang menunggu biaya untuk dioperasi. Kondisinya kini makin memburuk ditambah kondisi positif Corona yang dideritanya.

Bagi Anda yang hendak memberikan bantuan bisa menghubungi Sunarti Syahber di nomor 082334694646 atau transfer ke rekening BRI atas nama Sunarti Syahber 3636-01-021749-53-8. (Red/CN)

Ketua Relawan Jokowi: Jaksa Agung Harus Tetap Fokus Pada Penegakan Hukum

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan percepatan pemulihan pada era pandemi Covid-19, Presiden Jokowi telah menetapkan beberapa prioritas, salah satunya adalah penegakan hukum. Pada beberapa kesempatan, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Kejaksaan Agung harus mendukung agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pendampingan dan pengamanan agar tidak terjadi kriminalisasi dan praktik-praktik buruk lainnya.

Bagi Presiden Jokowi, agenda penegakan hukum harus berkeadilan, transparan, akuntabel, memberikan kemanfaatan bagi pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penegakan hukum selain untuk mewujudkan rasa keadilan, juga harus dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat misalnya perbaikan perilaku taat hukum, pemulihan korban kejahatan dan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Khusus terkait dengan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi, arahan Presiden Jokowi tegas yakni penanganan yang berkualitas dan berorientasi pada penyelamatan keuangan negara.

“Kami melihat bahwa Jaksa Agung sudah menjalankan arahan Presiden Jokowi dengan sungguh-sungguh meskipun masih perlu ada perbaikan di sana-sini. Kesungguhan Jaksa Agung dapat kita lihat dari keberhasilannya menangani kasus-kasus besar seperti korupsi PT Asuransi Jiwasraya, korupsi PT ASABRI, suap Djoko S Tjandra dan lain-lain. Bahkan, Jaksa Agung berhasil memimpin terjadinya pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara senilai triliunan rupiah,” ujar Ates, Ketua Relawan Gerakan Indonesia untuk Jokowi (GiJOW).

Mengenai peningkatan rasa keadilan, Presiden Jokowi juga meminta agar pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) digunakan oleh Kejaksaan Agung, sehingga warga negara yang lemah dapat mendapatkan rasa keadilan pada saat terkena kasus hukum.

“Adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa Jaksa Agung telah mentaati perintah Presiden Jokowi. Paradigma baru penyelesaian perkara pidana ini sangat berarti bagi masyarakat kecil yang sedang berperkara hukum dan yang sedang berjuang mendapatkan rasa keadilan,” tambah Ates, Ketua Relawan GiJOW yang punya hobby olah raga naik gunung ini.

Pada beberapa hari ini, publik dihebohkan oleh adanya perbedaan informasi tentang latar belakang pendidikan Jaksa Agung. Kejaksaan Agung telah memberikan penjelasan dan meluruskan informasi yang sebenarnya.

“Kami meminta pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab untuk menghentikan politisasi terhadap perbedaan informasi terkait latar belakang ijazah Jaksa Agung. Kami meminta dengan hormat kepada Bapak Jaksa Agung untuk tidak terganggu dengan polemik tentang latar belakang ijazah tersebut. Kami masih percaya kepada Jaksa Agung akan mampu memimpin penegakan hukum. Kami meminta Bapak Jaksa Agung untuk tetap fokus pada agenda penegakan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Jokowi,”  tutup Ates.

Sekedar Diketahui, GiJOW merupakan salah satu organisasi pendukung Jokowi pada pemilu 2019 dan sampai saat ini tetap konsisten mendukung Pemerintahan Jokowi karena Jokowi tetap pro-rakyat dan berhasil memimpin bangsa Indonesia mampu bertahan dan berhasil melalui masa pandemi Covid-19. (Red/CN)

Buat Polemik, Pemrov Malut Terkesan Mau Gagalkan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Obi

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Kepedulian terhadap masyarakat kepulauan Obi yang dibuktikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan Balai Peningkatan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui akses jalan yang dibangun bahkan saat ini dalam proses pengerjaan itu tampaknya dihambat oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku Utara (Malut.

Bupati Halsel Usman Sidik kepada wartawan mengatakan, status ruas jalan lingkar Pulau Obi itu kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut dan selama ini tidak pernah dibebaskan. Padahal, mereka paham dan mengerti soal status jalan lingkar Pulau Obi tersebut. Kalau Pemprov tidak mau melepaskan, maka harus hibahkan ke Pemerintah Pusat supaya pembangunan jalan lingkar Pulau Obi jalan tanpa kendala.

“Sekarang Pemerintah Pusat sudah bangun melalui Balai, baru Pemerintah Provinsi kebakaran jenggot, lalu membuat polemik soal IPPKH atau Amdal dan macam-macam alasan,” tandasnya.

Bupati membeberkan, Pemrov juga tahu bahwa dasar pembangunan jalan lingkar Pulau Obi itu karena ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek Strategis Nasional yang ditetapkan di Jakarta 17 November 2020 oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dimana, dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut secara jelas tertuang pada nomor urut 102, kawasan industri Pulau Obi Maluku Utara masuk dalam kawasan percepatan pelaksanaan proyek Nasional.

“Jadi, Pemerintah Provinsi harus legowo dan duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten, karena ini demi kepentingan masyarakat. Jangan membuat polemik yang terkesan ada rencana mau gagalkan proyek Nasional itu. Sebab, kita Kabupaten Halmahera Selatan sudah berupaya demi kepentingan masyarakat. Apa gunanya mau jadi pemimpin kalau tidak berpihak kepada masyarakat,” tukas Bupati.

Menurut Politisi PKB ini mengatakan, karena adanya polemik tersebut, maka anggaran pembangunan jalan lingkar Pulau Obi Tahun 2022 terancam gagal karena seluruh Dokumen tidak disiapkan oleh Pemerintah Provinsi dan itu yang menjadi kendala.

“Jadi, kalau Pemerintah Provinsi tidak mampu mengurus, bebaskan lahan segera untuk hibahkan ke Pemerintah Pusat atau Pemda Halsel, biar kita siapkan seluruh Dokumen supaya akses jalan Obi tetap di bangun hingga selesai,” pinta Bupati. (Red/CN)