Bupati Halsel Tawarkan PT Harita Grup Untuk Jaminan Usaha dan Ekonomi Bagi Pengusaha di Kawasi

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Komitmen Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik memperjuangkan nasib masyarakat Kawasi yang akan direlokasi ke kompleks Ecovillage yang dibangun  PT Harita Grup.

Pasalnya, setelah berulang kali melakukan pertemuan dengan masyarakat Kawasi, Tokoh Adat dan Tokoh Agama, Usman Sidik lalu bertemu dengan para petinggi PT Harita Grup di Jakarta, Rabu (26/7/23) kemarin.

Pertemuan tersebut dihadiri petinggi pihak PT Harita Grup. Diantaranya Donald Hermanus Presiden Komisaris PT HPAL , Stevi Thomas, Direktur External Relation, Muchtar sindang, Advisor Senior Harita Nikel. Sementara Bupati sendiri didampingi oleh Almun Madi, Staf Khusus Bupati Halsel Bidang Investasi dan Pengelolaan SDA.

Pada pertemuan itu, Usman Sidik menyampaikan tawarannya dari hasil serap aspirasi masyarakat Kawasi yang disuarakan selama ini, yakni Kebutuhan saat masa transisi di Ecovillage, Jaminan usaha dan ekonomi bagi pengusaha Kios, perumahan bagi rumah tangga baru serta pelestarian Kampung Kawasi lama.

“Untuk jaminan usaha dan ekonomi bagi pengusaha, kita tawarkan ke PT Harita Grup untuk dibangun kawasan ekonomi baru berkonstruksi baja. Dengan pusat ekonomi ini, para pengusaha bisa melanjutkan usahanya, jika sudah direlokasi dan terpusat. Jadi bisa dianggap sebagai pasarnya Kawasi,” jelas Usman Sidik.

Menanggapi itu, Direktur Eksternal Relation Harita, Stevi Thomas menerima dengan baik atas tawaran Bupati Halsel, Usman Sidik.

Stevi menguraikan, beberapa solusi yang telah disiapkan pihak Perusahan. Diantaranya, akan menjamin kebutuhan sehari-hari masyarakat di masa transisi ketika direlokasi. Pihaknya akan suplai kebutuhan masyarakat.

Bahkan, kata Stevi, terkait rumah tangga baru, pihaknya menyiapkan lahan rumah untuk rumah mereka, menjamin keberlanjutan usaha para pengusaha, dan menjamin pelestarian Kampung Kawasi lama.

“Sebenarnya kita telah menyiapkan konsep membangun Kios di lahan kaplingan, tetapi saran Bupati membangun kawasan ekonomi baru. Maka kita berkeputusan menyiapkan lahan seluas 10 Hektare untuk membangun kawasan ekonomi baru bagi para pengusaha. Lahannya diantara Pelabuhan menuju ecovillage. Kita juga sebenarnya sudah ada konsepnya, tetapi akan menyesuaikan dengan arahan Bupati terkait konsep pembangunannya, kita akan melibatkan OPD teknis Pemerintah,” tutur Stevi. (Hardin CN)

Gelar Launching Festival Marabose 2023, Wakil Bupati Halsel: Mengembangkan Destinasi Wisata

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), resmi menggelar Launching Festival Marabose yang berlokasi di Synthesis Huis Cijantung, Jakarta, Sabtu (22/72023).

Kegiatan yang bersejarah ini dihadiri General Manager & Print Marketing KG Media, Managing Editor dari Kompas.com, Sri Sultan Bacan yang di Wakili Ompu Datuk Alolong Jogugu Kesultanan Bacan, Ompu Juru Tulis Ra Kesultanan Bacan dan Kepala Dinas Pariwisata Halsel. Pada kesempatan itu,  hadir pula Wakil Bupati (Wabup) Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba yang turut memberikan sambutan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan, Festival Marabose adalah sebuah Festival yang digagas untuk menghidupkan kembali ingatan generasi masyarakat adat Halsel.

“Tentang sejarah hijrahnya Sultan Muhammad Al-Baakir dengan perangkat adatnya dari Negeri Dauri Tahane, Limau Sigara Dolik, Mara Kie Besi Makean melalui perjalanan kemaritiman (Marabose),” ujar Wabup Halsel.

Wabup Hasan Ali Bassam Kasuba menambahkan, selain untuk menghidupkan kembali memori sejarah, Festival Marabose juga akan menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan alam, sejarah, menampilkan beragam kebudayaan dan kuliner yang menarik. Sehingga dapat semakin menegaskan bahwa Halsel memang layak menjadi salah satu tujuan wisata nasional.

“Tak hanya itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halsel saat ini mengembangkan destinasi wisata unggulan menjadi skala prioritas. Diantaranya Destinasi Wisata Pulau Widi, Pulau Tawale, Pulau Nusa Ra, Pulau Gura Ici dengan wisata under water-nya dan Telaga Manggayoang serta Destinasi Penyangga Prioritas yaitu Air Terjun Bibinoi, burung Bidadari Bacan, Air Terjun Aha Kolano, Air Terjun Bidadari Gandasuli, Pantai Omamoi. Juga pengembangan Geopark Bacan dan Obi untuk mewujudkan Taman Bumi di Halsel,” tutupnya. (Hardin CN)

Partai Demokrat-Gerindra Sepakat Jaga Stabilitas Politik Nasional

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Partai Demokrat dan Partai Gerindra menggelar silaturahmi Kebangsaan di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (20/7/2023). Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menjelaskan, pertemuan ini tidak terbatas membahas Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, tetapi juga berbagai isu-isu kebangsaan dan kerakyatan hingga isu yang ada di parlemen.

Untuk Pilpres, lanjut Teuku Riefky Harsya, Partai Demokrat dan Partai Gerindra, saling menjaga etika politik. Saat ini, Partai Demokrat bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama PKS dan Nasdem. Sementara Partai Gerindra dan PKB telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Partai Demokrat dan Partai Gerindra sama-sama ingin Pileg dan Pilpres berlangsung baik, damai, demokratis, serta bebas dari intimidasi dan bebas dari kecurangan. Kedua Partai juga berpandangan sama Indonesia yang makin maju dan sejahtera hanya dapat diwujudkan melalui kerja-kerja efektif, persahabatan, sinergi, dan kolaborasi di antara partai-partai politik.

“Kami di Koalisi Perubahan juga saling mendukung untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya. Tidak hanya sekadar untuk Pilpres, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik nasional. Karena mengurus bangsa tidak bisa dilakukan oleh salah satu atau salah dua partai politik saja, tetapi butuh seluruh partai politik di Indonesia,” tegas Teuku Riefky Harsya.

Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan kalau silaturahmi kebangsaan Partai Demokrat dan Partai Gerindra bukan kali pertama. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo. Lalu, dilanjutkan dengan pertemuan antara Prabowo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. AHY berhalangan hadir karena sedang menjadi pembicara diskusi “Mampukah Kita Selamatkan Demokrasi di Indonesia?” yang digelar oleh Fisipol Leadership Forum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan, dan upaya menyambung persaudaraan berdasarkan pertemuan-pertemuan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat sebelumnya.

“Kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergandeng tangan. Karena membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta, dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruwet, ribet, rumit tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak. Itulah yang kita komunikasikan,” ujar Ahmad Muzani. (Hardin CN)

Bupati Halsel Mewakili APKASI Berikan Penghargaan Candra Mata ke Sekjen Kemendagri

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik mewakili Pengurus Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia (APKASI) memberikan penghargaan berupa Candra Mata kepada Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Indonesia (Kemendagri), Suhajar Diantoro.

Pemberian penghargaan Candra Mata itu berlangsung diacara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV APKASI di Tanggerang Provinsi Banten dan saksikan Seluruh Pengurus APKASI se-Indonesia pada Kamis (20/7/2023).

Diketahui, Rakernis APKASI dengan mengusung Tema “Kesiapan Daerah dalam mengahadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024”.

Amatan wartawan, sekira Pukul 17.43 WIB, terlihat Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menghadiri acara Rakernis APKASI mewakili Mendagri, Tito Karnavian sebagai Pemateri.

Dalam pemateri yang disampaikan Sekjen Kemendagri terkait masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah khususnya Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Selain itu, Sekjen kemendagri juga memberikan materi terkait dengan “Strategi Membangun Sinergi Elemen Pendukung dan Keberhasilan Pemilu pada Pilkada Serentak Tahun 2024”. (Hardin CN)

Temui Kemendagri, Bupati Halsel Bahas DBH Tak Kunjung Diselesaikan Pemprov Malut

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN –  Untuk memperjuangkan hak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) yakni Dana Bagi Hasil (DBH) yang tak kunjung diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut, Bupati Halsel, Usman Sidik langsung bertandang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (13/7/2023).

Kedatangan orang nomor Satu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel itu didampingi Kepala Balitbangda, Muhammad Tharim dan Kadis Perkim, Asmar Bani itu diterima Muhammad Valiandra, SE, MAP. Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah, Amaryadi, S.IP, M.AP. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Budhi Rinaldi S.Psi, M.Si Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pendapatan Daerah, Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri.

Setelah itu, Bupati Halsel, Usman Sidik dan sejumlah perwakilan Dirjen langsung melakukan pertemuan di ruangan Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Dihadapan sejumlah petinggi Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Bupati Halsel mengungkapkan ketidak adilan Pemrov Malut dalam menyalurkan DBH  ke Kabupaten/Kota di Malut, sehingga banyak tunggakan yang tak kunjung diselesaikan. Padahal, DBH itu menjadi hak Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“DBH itu kan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tetapi kita Kabupaten dan Kota di Maluku Utara itu, Pemerintah Provinsi membayar secara bertahap alias cicil. Kita di Kabupaten Halmahera Selatan itu, Pemprov Tunggak DBH tembus Rp 50 Milyar lebih. Untuk itu, saya datang ke Kementerian ini guna memperjuangkan hak Kabupaten Halmahera Selatan agar bisa dimediasi supaya anggaran tersebut segera disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujar Bupati Usman Sidik.

Menanggapi permintaan Bupati Halsel, Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pendapatan Daerah, Budhi Rinaldi S.Psi, M.Si mengakui masalah DBH ini juga sudah diadukan anggota DPRD Halsel dan juga beberapa Kabupaten/Kota di Malut ke Kemendagri melakui Dirjen Bina Keuangan Daerah.

“Masalah tunggakan DBH ini kita sudah terima aduan dan hari ini Pak Bupati Halmahera Selatan. Karena itu, kami akan melaporkan ke Dirjen agar masalah ini bisa di mediasi dengan mengundang Gubernur dan seluruh Kepala Daerah di Maluku Utara supaya masalah DBH ini segera diselesaikan,” tegas Budhi.

Setelah mendengar penyampaian dari Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Kemendagri, Bupati pun berharap, dalam waktu dekat segera diundang sehingga tunggakan DBH tersebut segera dibayarkan. Sebab, Pemkab juga akan mengalokasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah cukup besar.

“Saya berharap Kemendagri segera memfasilitasi, sehingga tunggakan itu diselesaikan,” harap Bupati Halsel, Usman Sidik. (Hardin CN)

Hadiri Rakornas, Bupati Halsel Siap Jalankan Arahan Presiden Jokowi 

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), H. Usman Sidik didampingi Kepala BPBD, Ichawan Iskandar Alam, Kepala BKPAD Aswin Adam, Kepala Dinas Pendidikan Safiun Rajulan, dan Kabag Protokoler, Asriyadi Said serta Kaban BAPPEDA, Tahrim Imam menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang berlangsung International Expo Hall B1 dan B2 di Jakarta, Kamis 2 Maret 2023.

Rakornas yang diselenggarakan BNPB tersebut dibuka langsung Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, para gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia serta jajaran BNPB, BPBP, serta Forkopimda.

Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan akan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut mengusung tema, Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana yang dilatar belakangi oleh hasil pembahasan Bali Agenda Resilience GPDRR 2022, Penjaringan Mei streaming isu-isu aktual kebencanaan menghadapi tahun 2024 serta pengembangan industrialisasi kebencanaan di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Hi Joko Widodo dalam sambutnya menyampaikan, perlu adanya antisipasi bencana sebagai akibat dari perubahan iklim dengan frekuensi alam di Indonesia.

Jokowi menuturkan bahwa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyikapi bencana yakni peringatan dini, edukasi dini, kesiagaan bencana, tata ruang yang tanggap bencana, serta selalu siaga dan waspada baik untuk tahap pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana.

“Jadi Pemda dan BPBD sebagai ujung tombak penanggulangan bencana agar melakukan identifikasi potensi bencana, menyiapkan pendanaan, memadukan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi,” ucap Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu juga menekankan, soal Pergunakan Dana bencana untuk masyarakat terutama masyarakat kecil, hal itu agar stabilitas ekonomi pasca bencana dapat dikontrol oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Bupati Usman Sidik menyampaikan berkomitmen menindaklanjuti arahan Bapak presiden dengan penguatan kolaborasi dan sinergitas kelembagaan khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain itu, Pemda Halsel juga akan selalu sigap melakukan identifikasi hambatan, tantangan dan evaluasi capaian program penanggulangan bencana.

“Jadi Pemda Halmahera Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan mendukung dan melaksanakan sepenuhnya arahan Bapak Presiden tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” tutup Bupati Halsel. (Hardin CN)