Terungkap! Ini Penyebab Masyarakat Ambil Paksa Jenazah Pasien COVID-19 dan Tolak Rapid Test

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Kabaharkam Polri, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, mewakili Kapolri mengikuti rapat koordinasi virtual pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional dari Ruang Rapat Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Rapat yang dipimpin Kepala BNPB sekaligus Kepala Gugus Tugas COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, ini beragendakan: kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19; isu masyarakat dibayar oleh rumah sakit untuk mengaku pasien COVID-19; penolakan masyarakat atas Rapid Test; dan peningkatan kasus positif di beberapa daerah.

Terkait penindakan hukum kepada masyarakat yang mengambil paksa jenazah pasien COVID-19, Kabaharkam Polri menerangkan, sudah ada empat laporan kepolisian (LP) dan 10 tersangka sudah ditangkap. “Dari para pelaku yang sudah dilakukan pengkapan, ada beberapa tersangka reaktif COVID-19,” ungkap Komjen Pol Agus Andrianto.

Sedangkan untuk kasus ujaran kebencian dan berita bohong, pihak kepolisian telah menangani sebanyak 107 kasus dengan 107 tersangka.

Selain melakukan penegakan hukum, Kabaharkam Polri menjelaskan, Kapolri juga telah memerintahkan jajarannya agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasien yang meninggal dunia apakah positif COVID-19 atau negatif sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.

Adapun untuk pelaksanaan Rapid Test, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan kepada jajarannya agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memrioritaskan kepada masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan pasien COVID-19 sehingga tidak menimbulkan penolakan.

“Untuk usia rentan diprioritaskan melakukan pemeriksaan Swab Test,” imbuh Komjen Pol Agus Andrianto.

Sementara itu Wakil Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana, menjelaskan adanya kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Bekasi, Makassar, dan Surabaya salah satunya dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, masyarakat ada yang menolak keluarganya dimakamkan dengan prosedur COVID-19, terutama untuk pasien yang hasil tes swab-nya negatif atau bahkan belum dilakukan tes sama sekali.

“Ada beberapa kalangan masyarakat berpendapat bahwa terkena COVID-19 adalah aib apabila positif,” kata Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana.

Hal itu kemudian diperparah dengan adanya isu beberapa rumah sakit mengambil keuntungan yang tidak wajar dari jenazah yang dimakamkan secara prosedur COVID-19. Isu lainnya adalah rumah sakit membayar orang untuk mengaku pasien COVID-19.

“Adanya isu masyarakat dibayar untuk mengakui pasien COVID-19 merupakan isu yang tidak benar,” tegas Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana.

Sementara itu, terkait adanya penolakan Rapid Test, Waka BIN menjelaskan karena adanya surat edaran yang mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berisikan imbauan kepada seluruh MUI dan ulama se-Indonesia agar tidak melakukan Rapid Test karena merupakan modus operasi negara komunis China. “Dan MUI sudah mengklarifikasi bahwa surat edaran itu tidak benar,” ungkap Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana.

“Dari beberapa isu yang beredar di masyarakat tersebut tujuan utama adalah untuk memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap tenaga medis,” tambahnya.

Oleh karena itu, BIN menyarankan Gugus Tugas untuk tetap memberikan sosialisai dan edukasi dan mengcounter isu-isu negatif yang beredar serta melakukan proses hukum yang tegas dan terukur terhadap penyebar berita bohong atau hoaks.

Rakor tersebut juga diikuti oleh Menko Polhukam, Menkes, Jaksa Agung, Kasum TNI, para Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, para Koordinator Bidang-Bidang dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, serta Koordinator Sub Bidang Gakkum dan anggota. (Reza CN)

Arab Saudi Bakal Buka Ibadah Haji Tahun 2020, DPR RI Minta Menag Cabut Penundaan Keberangkatan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pemerintahan Arab Saudi pada Rabu (10/6/2020) mengumumkan akan membuka Ibadah Haji Tahun 2020.

Akan hal tersebut, pemerintah Arab Saudi pun meminta bagi negara-negara yang akan memberangkatkan jamaah haji diminta untuk menyiapkan jamaah hajinya.

“Saya minta Menag untuk segera menyiapkan atau mencabut penundaan keberangkatan jama”ah Haji yang telah diumumkan,” tandas Abdul Wachid Anggota Komisi VIII DPR RI kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Lebih lanjut Wachid menyarankan agar Menag segera membuat beberapa skenario terkait pemberangkatan jama”ah.

“Apakah diberangkatkan sesuai kuota atau berapa persen dari kuota. Namun itu semua tidak terlepas dari keputusan Kementerian Haji Arab Saudi. Kuga sesuai aturan protokol kesehatan Covid-19 dari Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,” ujarnya.

Menurutnya, pengumuman soal ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi disatusisi juga bisa mengurai waiting list atau daftar tunggu. Jika pemerintah Indonesia bisa menangkap momentum itu dengan baik.

“Kalau Pemerintah tahun 2020 ini bisa memberangkatkan jamaah haji, paling tidak bisa mengurangi daftar tunggu semakin banyak,” pungkasnya. (Red/CN)

Sumber: teropongsenayan

Strategi Kementan Dorong Pengembangan Pangan Lokal

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pertanian menempati sektor terbesar dan strategis dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 29,04% terbesar dari 9 sektor yang jadi pijakan tahap awal reopening ekonomi.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi menegaskan agar jangan sampai dampak pandemi ini mempengaruhi produksi dan distribusi pangan, yang pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi pangan. Pertanian Indonesia harus menjadi tuan rumah di negari sendiri, dengan membangun pertanian agar mencukupi kebutuhan kita.

“Dalam kondisi saat ini kita harus pandai memanfaatkan sektor pertanian untuk bisa menjadi pemenang. Artinya, masyarakat yang membutuhkan pangan tidak boleh kekurangan pangan, distribusi harus terjamin dan konsumsi harus baik,” ujar Agung dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Menurut Agung, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah, mendorong diversifikasi pangan lokal dengan mengoptimalkan komoditas selain beras, seperti singkong, sagu, jagung dan lainnya.

Upaya ini menjadi salah satu strategi Kementan dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah pandemi seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan.

“Kita juga melihat sebaran konsumsi pangan lokal yang eksisting saat ini, kita punya data provinsi yang biasa makan apa yang menjadi pangan lokalnya. Ini kita identifikasi dan dorong agar tiap provinsi mempunyai satu komoditas andalan selain beras,” ujar Agung.

Dia mencontohkan, misalnya provinsi Maluku dengan singkongnya dan Papua dengan sagunya. Kemudian program di tiap provinsi dilaksanakan dengan mendorong pengembangan produksi pangan lokal.

Di samping itu juga, dia mengatakan jika pemenuhan kebutuhan pangan didorong dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang mencapai 10,4 juta hektar di Indonesia.

“Jika 50% saja lahan pekarangan dari luasan tersebut kita manfaatkan dengan baik, tentu kebutuhan pangan keluarga sendiri bisa terpenuhi. Artinya kita memanfaatkan pekarangan dengan ditanami aneka tanaman sebagai sumber pangan keluarga,” tegasnya.

Program pekarangan pangan lestari atau yang dikenal dengan sebutan P2L, diakui Agung pada tahun 2020 ini akan ditingkatkan dan optimalkan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan penghematan pengeluaran serta menyerap tenaga kerja.

“Saat ini penting karena meningkatnya jumlah pengangguran dan yang paling gampang adalah di sektor pertanian, program ini disiapkan sebagai upaya mewujudkan pangan mandiri untuk hidup sehat aktif dan produktif,” terangnya.

Artinya dengan masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan melalui bantuan benih, pupuk, kebun bibit dan sebagainya, mereka bisa berproduksi dan menggerakkan ekonominya sendiri.

“Tahun ini kita ada 3.800 kelompok yang disiapkan, mudah-mudahan terus berlanjut, sehingga dapat menjadi tumpuan dalam penyediaan pangan di tingkat keluarga,” ungkapnya. (Dody CN)

Pertemuan Menteri ASEAN, Mensos Paparkan 4 Langkah Kunci Atasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kelompok Miskin dan Rentan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Di hadapan Menteri ASEAN, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyampaikan langkah-langkah penting pemerintah menangani dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Indonesia merekomendasikan pembentukan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Kepada para menteri ASEAN, saya sampaikan langkah-langkah komprehensif dan cepat, pemerintah Indonesia menangani dampak pandemi Covid-19. Dalam konteks tugas dan fungsi Kemensos, pemerintah telah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan,” kata Mensos Juliari usai pertemuan (10/6/2020).

Diadakan secara online, pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Dato’ Lim Jock Hoi dan dihadiri oleh 10 menteri negara anggota ASEAN yang menangani isu kesejahteraan sosial.

Dalam pertemuan dengan tajuk “Special Online Meeting of the ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD) on Mitigating Impact of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN” ini, Mensos Juliari bertindak selaku Ketua Delegasi Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan empat langkah penting dalam memitigasi dampak sosio-ekonomi dari pandemi, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Yaitu, pertama, meningkatkan jumlah dan coverage bantuan sosial dan jaring pengaman sosial, serta menaikkan jumlah bantuan bagi beberapa program perlindungan sosial.

Kedua, menguatkan investasi pemerintah pada pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan merumuskan platform perlindungan sosial adaptif sesuai dengan RPJMN 2019-2024 dan Renstra Kemensos 2020-2024. Kemudian, keempat, peran krusial dari kesetiakawanan sosial.

“Pemerintah terus meningkatkan komitmen dan langkah serius dalam menangani dampak pandemi. Pada stimulus fiskal baru (keempat), pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp677,2 triliun, dimana Rp203,9 triliun untuk bidang perlindungan sosial,” kata Mensos.

Jumlah ini meningkat, dibandingkan dengan stimulus fiskal ketiga yang sebesar Rp405,1 triliun, dimana untuk perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun. Mensos menjelaskan, dalam rangka menangani dampak Covid-19, pemerintah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas kepesertaan bansos reguler.

Yakni bansos Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari semula KPM menerima manfaat per tiga bulan menjadi setiap bulan, mulai April-Desember 2020, sehingga KPM PKH mendapatkan manfaat ganda.

Kemudian, pada Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) dilakukan perluasan target dan peningkatan indeks bantuan program sembako dari semula 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.

Kemensos juga meluncurkan bansos non-reguler yakni Paket Sembako Bantuan Presiden (Banpres) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Bansos Sembako Banpres mulai disalurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19 di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Jabodetabek), 20 April.

Bansos Sembako tersebut menjangkau 1,9 juta keluarga (KK) dengan nilai Rp600.000 yang disalurkan sebulan dua kali, sehingga nilai totalnya sekitar Rp3,4 triliun.

Sementara BST, menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan nilai Rp600.000/KK/bulan. Baik Bansos Sembako bantuan Presiden maupun BST, disalurkan selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

“Dengan stimulus terbaru sebesar Rp677,2 triliun, pemerintah telah memperpanjang bantuan hingga Desember 2020,” kata ayah dua anak ini.

Mensos juga menekankan pentingnya pengelolaan data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis bagi berbagai bantuan sosial.

“DTKS memuat 40% masyarakat dengan pendapatan terendah di Indonesia. Dan dengan DTKS sangat membantu memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran,” kata Mensos. (Dody CN)

Solidaritas Alumni AKABRI 89 Distribusikan 22.550 Paket Sembako Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI, sekarang dipisah menjadi Akmil dan Akpol) angkatan tahun 1989 menggelar bakti sosial Pengabdian TNI-Polri AKABRI 89 dengan tema “Hidup Produktif & Aman COVID-19”.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendistribusian 22.550 paket Sembako, yang merupakan hasil sumbangan alumni AKABRI 89 dari seluruh Indonesia, untuk masyarakat terdampak COVID-19. Paket Sembako ini akan disalurkan ke 18 wilayah di Jakarta (Pusat, Barat, Selatan, Utara, dan Timur), Bekasi (Kota dan Kabupaten), Depok, Tangerang (Kota, Selatan, dan Kabupaten), Bogor (Kota dan Kabupaten), Kepulauan Seribu, Cianjur, Subang, Purwakarta, dan Serang.

Adapun sasaran pendistribusian adalah masyarakat yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19, marbot masjid, panti jompo, panti asuhan, pesantren, yatim piatu, ojek online dan pangkalan, kaum sisabilitas, Manusia Gerobak, masyarakat yang tidak bisa mudik, purnawirawan/warakawuri TNI-Polri, dan tenaga medis.

“Kami menjalankan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan. Semoga pendistribusian sembako alumni AKABRI angkatan 89 dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Mayjen TNI Rudianto, selaku Ketua Alumni AKABRI 89 atau yang biasa disebut juga Altar 89.

Pernyataan tersebut disampaikan Mayjen TNI Rudianto usai memimpin pelaksanaan Apel Baksos Alumni AKABRI 89 di Lapangan Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2010, sebagai tanda awal dimulainya pendistribusian paket Sembako.

Hadir dalam apel tersebut alumni AKABRI 89 dari empat matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Polri, di antaranya Mayjen TNI Eko Margiono (Pangdam Jaya), Mayjen TNI Heri Wiranto (Aspers Kasad), Mayjen TNI Suharyanto (Sesmil Pres), Laksamana Muda TNI TSNB Hutabarat (Deputi Bidang Opslat Bakamla RI), Marsekal Muda TNI Andyawan Martono Putra (Asrena Kasau), Komjen Pol Agus Andrianto (Kabaharkam Polri), dan Irjen Pol risyapudin Nursin. (Reza CN)

(Kakorbinmas Baharkam Polri)

Kasal Courtesy Call Ke Kementrian BUMN

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Tanggal 8 Juni 2020 Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., melaksanakan courtesy call ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diterima langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, B.A., M.B.A., di Kantor Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

Kunjungan Kasal tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai pejabat Kasal baru yang dilantik pada bulan Mei lalu oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.

Dalam kunjungan tersebut Kasal didampingi oleh Inspektur Jenderal Angkatan Laut (Irjenal) Laksamana Muda TNI Suselo, Asisten Perencanaan (Asrena) Kasal Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., dan Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Moelyanto, M.Si (Han). (Reza CN)