Pastikan 2022 Jalan Lingkar Pulau Obi Tuntas , Bupati Halsel Sembangi Kantor Kemenko Marves

Berita Biro Jakarta|oleh

Jakarta, CN – Bupati Halsel Usman Sidik menyimbangi Kantor Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dalam rangka pembahasan kelanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Selasa, (31/8/2021)

Bupati Usman Sidik, Pembicaraan kita dalam rapat koordinasi seputar kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Pulau Obi, karna di tahun depan itu tidak ada lagi.

“Jadi prinsipnya kami minta, memohon agar pembangunan jalan Lingkar Pulau Obi sampai tuntas di 2022” Kata Bupati dalam akunnya.

Bupati Usman Sidik didampingi Kabit SDA Dinas PUPR Irwan Mustafa dan Bina Marga Dinas PUPR Walid Sukur.

Sementara yang telah hadir Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Ayodhia GL Kalake, Asisten Deputi Infrastruktur Pembangunan Wilayah, Djoko Hartoyo, Penasehat Khusus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jona Widhagdo Putri, dan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, M Ikram Malan Sangadji. (Red/CN)

Indonesia Terima 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Moderna dari AS Hari Ini

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pemerintah Indonesia menerima sebanyak 3 juta Dosis Vaksin Covid-19 Moderna dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada hari ini, Minggu (11/7/2021). Hal ini merupakan dukungan kerja sama internasional.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi mengatakan, Pemerintah Indonesia kembali mengamankan pasokan Vaksin yang diperlukan untuk pelaksanaan vaksinasi nasional yang menargetkan sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia guna mencapai kekebalan komunal (herd immunity) dalam menghadapi pandemi Covid-19.

‘’Alhamdulillah, hari ini, Indonesia telah menerima sebanyak 3.000.060 dosis vaksin Covid-19 Moderna dalam bentuk jadi melalui Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten. Vaksin ini merupakan dukungan kerja sama dari Pemerintah Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility dengan skema dose-sharing atau berbagi dosis vaksin. Ini merupakan pengiriman tahap pertama vaksin Moderna dari Pemerintah AS,’’ kata Menlu Retno LP Marsudi dalam keterangan pers menyambut kedatangan vaksin secara virtual, pada Minggu (11/7).

Menlu Retno menjelaskan, berdasarkan hasil komunikasi dengan Pemerintah AS, termasuk Menlu AS dan National Security Adviser AS, Negara tersebut berkomitmen untuk memberikan 4.500.160 dosis Vaksin kepada Indonesia melalui skema dose-sharing. Melalui Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, Menlu Retno pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah AS atas dukungan tersebut.

‘’Atas nama Pemerintah Indonesia, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah AS yang telah berbagi dosis kepada Indonesia melalui COVAX Facility. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak lain yang turut terlibat, yaitu COVAX Facility, WHO, Gavi, CEPI, dan UNICEF,’’ ujarnya.

Selain itu, Menlu Retno menjelaskan bahwa skema dose-sharing adalah bagian dari mekanisme multilateral untuk memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Hal ini secara terus-menerus dibahas dalam setiap pertemuan COVAX Facility. ‘’Indonesia secara konsisten mendukung mekanisme berbagi dosis tersebut guna mempercepat pencapaian prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara,’’ jelasnya.

Dengan ketiban vaksin Covid-19 Moderna hari ini, maka Indonesia telah mengamankan sebanyak 122.735.260 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Rinciannya yakni vaksin Sinovac sebanyak 108,5 juta dosis yang sebagian besar berbentuk bahan baku; AstraZeneca dalam bentuk vaksin jadi yang diperoleh dari jalur COVAX Facility sebesar 8.236.800 dosis dan 998.400 dosis merupakan dukungan dose-sharing bilateral dari Pemerintah Jepang; Sinopharm 2 juta dosis vaksin jadi, termasuk di dalamnya 500 ribu dosis dukungan Pemerintah Uni Emirat Arab; serta vaksin Moderna melalui dukungan doses-sharing Pemerintah AS melalui COVAX Facility sebanyak 3.000.060 dosis vaksin jadi.

Vaksin Covid-19 Moderna yang berbasis mRNA ini, lanjut Menlu Retno, telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan di masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 2 Juli 2021 lalu.

Adapun yang turut hadir dalam keterangan pers bersama tersebut di antaranya; Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin; Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim; Robert Gass dari UNICEF Indonesia, dan Paranie dari WHO Indonesia. (Red/CN)

Sumber: Lombok Today

Bakamla RI Buka Penerimaan CPNS 2021

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Berdasarkan Surat nomor 001/KP.04.01 VII/2021 tentang seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASH) Badan Keamanan Laut RI telah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Negara.

Demikian informasi yang diterima dari Kasubag Humas Bakamla RI Kamis (1/7/2021) via WA.

Laksamana Pertama Bakamla Amin Budi Cahyono SE Kepala Biro Umum Bakamla RI selalu Ketua Panitia penerimaan CPNS 2021 dalam suratnya menjelaskan kini saatnya bagi putra-putri terbaik untuk ambil bagian dalam tugas menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia

Menurutnya, bagi yang berminat haruslah Warga Negara Indonesia, dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun , dan untuk formasi dokter maksimal 35 tahun, tidak pernah dipidana, tidak berkedudukan sebagai ASN, TNI, Polri, Siswa tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat maupun permintaan sendiri.

Selain itu tidak menjadi anggota atau pengurus partai, mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang dilamar, sehat jasmani dan rohani, tidak ketergantungan terhadap narkoba,.

Adapun kriteria lainnya adalah bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI , tidak bertato, dan pelamar adalah lulusan SLTA sederajat yang terdaftar di kementrian pendidikan, memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria serta 155 cm untuk wanita.

Sedangkan untuk tahapan seleksi diantaranya seleksi Administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) , dan kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil intergrasi nilai dari SKD dan SKB.

Sementara terkait lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetisi Dasar (SKD), dijelaskan para CPNS nantinya dapat melaksanakan tes di Jakarta, Batam, Manado dan Ambon.

Pengumuman seleksi akan diumumkan pada 30 Juni – 14 Juli 2021, pendaftaran Seleksi ASN 30 Juni-21 Juli 2021, pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 28 -29 Juli 2021

Sedangkan Masa Sanggah 30 Juli -1 Agustus 2021, Jawab Sanggah 30 Juli-8 Agustus 2021, Pengumuman Pasca Sanggah 9 Agustus 2021, Pelaksanaan SKD 25 Agustus-4 Oktober 2021.

Pengumuman Hasil SKD 17-18 Oktober 2021, persiapan pelaksanaan SKB 19 Oktober-1 November 2021, pelaksanaan SKB 8 -29 November 2021

Penyampaian Hasil Integrasi SKD 15 -17 Desember 2021
Pengumuman Kelulusan 18-19 Desember 2021.

Masa Sanggah 20- 22 Desember 2021, Jawab Sanggah 20 -29 Desember 2021, pengumuman Pasca Sanggah 30-31 Desember 2021, pengisian DRH 1-18 Januari 2022 dan usul Penetapan NIP 19 Januari-18 Februari 2022.

Untuk informasi lebih detail dapat dibuka di akun Instagram resmi Bakamla, @bakamla_ri. (Red/CN)

LSM Malut: PT. IWIP Lalai dan Segera Bertanggung Jawab atas Ledakan Smelter

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Insiden ledakan Tungku Pabrik di zona Smelter A milik perusahaan raksasa PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang beroperasi di Desa Lelilef Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, pada Selasa pagi, (15/6) sekitar pukul 06.00 WIT, mendapat respon keras dari Ketua Lingkar Study Mahasiswa Maluku Utara (LSM Malut DKI Jakarta), Alimun Gebrak.

Menurut Alimun, hal seperti ini bukan lagi hal yang baru terdengar di telinga masyarakat Maluku Utara. PT. IWIP merupakan satu-satunya perusahan yang sudah banyak memakan korban jiwa dengan berbagai macam insiden. Mulai dengan kecelakaan lakalantas yang terjadi di lingkungan perusahaan sampai dengan meledaknya tungku pabrik.

Ali sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa hal seperti ini tidak bisa Pemerintah Maluku Utara diam membisu dan atau seolah-olah pasrah dengan situasi yang ada.

“Ada Dua (2) hal prinsip yang harus saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Maluku Utara, kemudian wajib hukumnya kita melakukan evaluasi secara kolektif. Pertama, dengan berbagai macam insiden yang terjadi bahwa PT. IWIP sangat lalai dan terkesan tidak peduli dengan keamanan, kenyamanan dan keselamatan tenaga kerja. Sederhananya nyawa manusia tidak menjadi prioritas dalam aktifitas perusahan,” ungkap Alimun kepada media ini, Rabu (16/6/2021).

Kedua, PT. IWIP terkesan menghindar dan sengaja menutup semua insiden yang terjadi dalam perusahan.

“Itu bisa di buktikan dengan insiden ledakan tungku pabrik, ketika pihak keluarga hanya tahu dari saudara-saudara yang bekerja dan itu bisa di kuatkan dengan hasil konfirmasi teman-teman media dengan pihak perusahan yang kemudian menjawab. Kami masih menunggu release resmi dari perusahan. Ini sangat mencoreng harkat dan martabat umat manusia,” tegasnya.

“Kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar secepatnya memanggil Pimpinan PT. IWIP dan meminta klarifikasi serta melakukan evaluasi secara total. Jika ini tidak di lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka kami sebagai masyarakat Maluku Utara yang akan mengevaluasi dengan cara kami sendiri,” tegasnya lagi. (Ridal CN)

PMPKO Meminta GM Pusat, Segera Pecat Manajer CSR PT. Wanatiara Persada Pulau Obi

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Persekutuan Mahasiswa Pemuda Kepulauan Obi (PMPKO), Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Jabodetabek di Jakarta. Melakukan aksi turun jalan di depan Kantor Pusat PT. Wanatiara Persada, meminta kepada General Manager (GM) atau Direktur Utama Pusat PT. Wanatiara Persada, Segera Pecat Manajer CSR PT. Wanatiara Persada Di Pulau Obi. (06/05/2021)

Aksi yang berlangsung di depan kantor Pusat PT.Wanatiara Persada itu dibubuhi dengan tarian cakalele serta diiringi salinan agitasi propaganda dari orator-orator Mahasiswa Obi di berbagai universitas di Jakarta.

Dalam orasinya Bilyklinten Totononu menyampaikan “Kami kecewa dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR PT.Wanatiara Persada yang menurut hemat kami salah sasaran dan terkesan pilih kasih, sejatinya program pemberdayaan masyarakat harus menyentuh seluruh masyarakat Lingkar tambang” Teriak Billy

Senadah yang sama juga Adriel Ketua PMPKO mengungkapkan unik-uniknya “kami rasa kekecewaannya terhadap pihak PT. Wanatiara Persada, karena selama ini lebih memprioritaskan tenaga kerja dari luar pulau Obi ketimbang orang Obi itu sendiri, sehingga kami harus menjadi Penganggur di daerah kami sendiri” cetus Adriel saat berorasi didepan kantor Pusat PT. Wanatiara Persada Pusat.

Obi yang kaya akan SDA, tetapi TKA semakin banyak di prioritas untuk menduduki jabatan mulai dari kuli bangunan hingga perkantoran dan kami sayangkan sudara-sudara kami yang ada di Obi yang sukar mengambil bagian dalam hal ini bekerja di perusahan sehingga kami menilai bahwa tenaga kerja Lokal lingkar tambang semakin termajinalkan, untuk itu lewat Aksi ini agar perusahan ber perikeadilan terhadap masyarakat lingkar tambang supaya mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri dengan mudah tanpa ada alasan apapun.

Dan Menurut pengkajian kami bahwa program CSR yang terjadi di lapangan belum seluruhnya tersentuh dan berjalan dengan baik di sebabkan terpusat di satu wilayah ibu kota kecamatan padahal Obi memiliki 34 desa dan 5 Kecamatan yang itu harus di sentuh pelayanan program CSR namun itu tidak sama sekali.

Kenapa menurut kami bahwa program CSR itu hanya tersentuh di satu wilayah ibu kota Kecamatan saja karena sasaran bantuan terfokus di ibu kota kecamatan mulai dari Program Kesehatan Memberikan Bantuan Mobil Kesehatan, Honor Tenaga Kerja Medis di Puskesmas, dan Honor Tenaga Kerja Pendidikan Guru PAUD dan bantuan pembangunan tempat ibadah, itu hanya terfokus di ibu kota kecamatan saja.

Begitu juga program pertanian dan nelayan programnya belum merata sama sekali hanya terfokus di ibu kota kecamatan dan begitu Dana CSR yang sampai sekarang ini sudah tidak lagi di berikan sehingga menimbulkan pertanyaan kami bahwa dana CSR itu di kemanakan sehingga hilang begitu saja di telan bumi tanpa ada informasi yang jelas.

Dalam aksi ini PMPKO Se-jabodetabek Jakarta menuntut kepada PT. Wanatiara Persada :

“Meminta dengan Tegas agar General Menejer atau Pengurus Pusat PT Wanatiara Persada, agar segera memecat Menejer CSR PT. Wanatiara Persada di Pulau Obi. Karena penilaian kami beliau tidak Transparan terkait anggaran CSR serta realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat”

“Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal (Masyarakat Lingkar Tambang) di semua Job kerja yang di butuhkan oleh Pihak PT.Wanatiara Persada

“PPM Bidang Pendidikan harus di Prioritas untuk Mahasiswa S1, S2, dan S3, karena menurut pengetahuan kami, Beasiswa terhadap TK, SD, SMP dan SMA sudah tercover dalam program Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini”

Jika pihak General Manager atau Pengurus Pusat PT.Wanatiara Persada, tidak merealisasikan tuntutan kami atau mengabulkan tuntutan aksi kami ini, kami pastikan akan kembali mengepung kantor pusat PT.Wanatira Persada dengan jumlah masa yang lebih banyak. (Red/CN)

Usman Sidik: Apapun alasannya, Jalan Strategis Nasional Harus Bangun di Pulau Obi

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Polemik pembangunan jalan strategis Nasional antara PT. Harita dan Balai Peningkatan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku Utara (Malut) terus dimediasi Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Hi. Usman Sidik.

Kepada wartawan, Usman Sidik menegaskan siap membela masyarakat Obi terkait pembangunan jalan strategis Nasional.

Oleh karena itu, Usman menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu atau informasi yang tidak benar.

“Saya akan tetap konsisten membela masyarakat Obi, maka komunikasi dan koordinasi saat ini intens dilakukan dengan PT. Harita agar projek jalan untuk kepentingan masyarakat itu bisa terealisasi,” aku Usman.

Politisi PKB ini mengatakan, yang jadi polemik sekarang ini terkait lokasi pembangunan jalan karena pihak balai menginginkan jalan itu dibangun di pesisir pantai. Tetapi PT. Harita menginginkan harus membela gunung karena alasan pesisir pantai masuk dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka.

“Harita menginginkan harus bela gunung, sementara balai juga bersikukuh harus membangun di pesisir pantai, maka itu tinggal diselesaikan. Jadi, bukan PT. Harita menolak tetapi mereka inginkan jalan itu dibangun diluar areal IUP Harita maka harus dicarikan solusi karena informasinya DPRD Halsel juga menginginkan jalan itu dibangun di pesisir pantai,” tandasnya.

Jelas Bupati terpilih itu, kalau polemik soal lokasi pembangunan jalan strategis Nasional ini tidak disediakan, maka anggaran itu terancam akan ditarik kementerian PU Pusat.

“Saya sebagai Bupati Halsel terpilih sangat prihatin dengan persoalan ini. Karena satu sisi, PT. Harita sudah ditetapkan sebagai ojek vital Nasional. Tetapi apapun alasannya, pembangunan jalan strategis Nasional harus di bangun di Kepulauan Obi,” pungkasnya. (Red/CN)