Kategori: Daerah

LABUHA,CN– Wakil Bupati Halmahera Selatan Iswan Hasjim menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H di Pondok Pesantren Alkhairaat Labuha yang diselenggarakan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Alkhairaat Labuha, Sabtu (16/11/2019).

Selain itu, turut dihadiri Ketua Yayasan Alkhairat Labuha, Perwakilan Kepala Kementerian Agama Labuha, Pimpinan Pondok Pesantren Se-Kota Labuha, Kepala Sekolah Se-Yayasan Alkhairat, serta Alim ulama dan tokoh masyarakat Kota Labuha.

Wabup dalam sambutannya menyambut baik dengan dilaksanakannya Peringatan Maulid Nabi 1441 H oleh putra putri terbaik Madrasah Aliyah Alkhaeraat Labuha, yang menghadirkan penceramah Al-utadz H.Abdul Haris Krois.MA.

Dalam sambutanya Iswan berharap dengan terselenggaranya Maulid Nabi Muhamad SAW ini mudah mudahan kedepan seluruh masyarakat bisa lebih meningkatkan ketaqwa’an Kepada Allah SWT.

“Semoga dengan pertemuan ini Allah dapat memberikan keberkahan kepada kita semua yang berkesempatan hadir malam ini,” kata Iswan.

Selain itu Iswan Hasjim Menjelaskan suasana seperti Maulid Nabi Muhammad 1441 H, sebagai generasi muda dapat meneladani ahlaq dari sang baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Lanjut Iswan, generasi yang kuat atas kesedaran tentang perkembangan teknologi guna menyeimbangi keimanan islamnya agar tidak tergoyah. Menurutnya anak – anak memiliki waktu selama 13 tahun mulai dari SD hingga SMA untuk membentuk ahlaq mereka.

Menurut Iswan, generasi muda sekarang harus bersama-sama konsisten dalam perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1439 H agar dapat mengimplementasikan dengan komitmen yang sungguh-sungguh bahwa akhlak generasi muda sekarang harus mengikuti akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW.

Pria kelahiran Ngidi Ternate ini juga memperingatkan kepada orang tua untuk tidak boleh lengah menjaga dan memberikan nasehat kepada anak-anak.

“Ini adalah tugas orang tua yang perlu kita sikapi, masa 13 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membentuk ahlaq anak – anak, apalagi dengan teknologi yang berkembang pesat saat ini, kita tidak boleh lengah,, harus terus tanamkan kepada mereka mencontohi Ahlaq Rasulullah SAW ” ingat Iswan.

Menurutnya, kemajuan teknologi akan menggerogoti sendi-sendi stabilitas diri generasi muda jika orang tua tidak mampu membentengi keimanannya dengan kokoh.

“Waktu sekarang adalah waktu emas anda wahai generasi mudaku, waktu ini tidak akan terulang kembali. Maka marilah manfaatkanlah masa mudamu dengan mempersembahkan sesuatu yang berguna bagi daerah ini serta negeri ini, kalian luar biasa, saya bangga dengan kalian,”  ungkap Iswan. (Bur)

Labuha, CN – Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) adalah salah satu Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Ketua Bawaslu Halsel Kahar Yasim, SH menegaskan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang pernah dipecat tidak lagi diakomodir.

Hal ini tertuang dalam persyaratan Calon Anggota Panwascam pada point 17 yakni tidak pernah diberhentikan secara tidak terhormat dari Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kab/Kota, KPU, atau KPU kabupaten/Kota.

Kata Kahar yang juga Ketua Pokja Rekrutmen Panwascam, “persyaratannya ada surat keterangan dari pihak pengadilan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti seleksi Panwascam ada ijin dari atasan langsung dengan dibuktikan surat dari pimpinan pada saat pendaftaran”.

Kahar menyebutkan, kesiapan untuk pelaksanaan tes Computer Assisted Tes (CAT) nanti, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Pemkab Halsel terkait fasilitas komputer. Waktu pelaksanaan tes pihaknya berencana dilakukan 6 (enam) sesi tes dalam sehari.

“Kita usahakan pelaksanaan tesnya tidak memakan waktu lama,” kata Kahar.

Dalam perekrutan Panwascam untuk pilkada 2020 juga melibatkan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan, pada 12-15 Desember 2019.

Anggota Bawaslu Halsel Asman Jamel menambahkan, pada saat proses seleksi tidak ada istilah titipan dari organisasi manapun. Karena semua proses tesnya melalui CAT. “Tujuan CAT ini menghindari kecurangan lewat titipan dari organisasi maupun pihak manapun. Asman juga menjelaskan, pembukaan pendaftaran dijadwalkan pada tanggal 27 November, selanjutnya verifikasi dan penelitian berkas, setelah itu baru dilakukan tes,” ujar Asman.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama Anggota Bawaslu Halsel Rais Kahar berkomentar, ” Alhamdulilah di Halsel jaringan internetnya sudah bagus sehingga bisa dilakukan tes online”. Lanjut Rais yang juga anggota Pokja Rekrutmen menjelaskan akan teliti melihat seluruh berkas persyaratan calon yang mendaftar.

Terpisah, Sekertaris Bawaslu Halsel, Kamil Muis menambahkan, tempat pendaftaran dan penerimaan berkas berlangsung di kantor Bawaslu Jalan Sadar Alam Desa Tomori. Pendaftaran sendiri dilakukan dalam waktu setiap hari kerja.

Saat ini masih tahap pengumuman, dan tahap pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran akan dibuka pada tanggal 27 November sampai dengan Tanggal 3 Desember 2019.

Sementara itu, pengumuman perpanjangan waktu dilakukan 5 Desember 2019. Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan waktu dilakukan pada 6-10 Desember. “Kita semua stand by melayani peserta. Terkait teknis pendaftaran kami sudah siapkan semua.” tutup Kamil. (Red)

MANADO, CN – Mahasiswa Tobelo Galela (Togale) Halmahera Selatan yang sedang melanjutkan studi di Sulawesi Utara bersepakat mendeklarasikan diri menolak Bahrain Kasuba di Pilkada 2020. Ada lima poin yang disepakati dalam deklarasi tersebut.

Deklarasi dibacakan langsung oleh Koordinator Deklarasi, Noldi Kurama di Buts Caffe, Kota Manado, Jumat (15/11) sore. Dalam deklarasi ini mengusung tema ‘Deklarasi Satu Arah dan Perjuangan’.

“Ini sangat penting, gerakan menolak Bahrain Kasuba ini demi menyelamatkan keluarga Togale dan inilah bentuk demokrasi,” ujar Noldi saat membacakan pernyataan sikap di Buts Caffe.

Berikut isi lima poin deklarasi mahasiswa Halmahera Utara asal Togale di Sulawesi Utara yang tolak Bahrain Kasuba:

1. Kami menolak Bahrain Kasuba sebagai calon Bupati Halmahera Selatan mewakili keluarga Togale;
2. Kami menolak pemimpin yang hobi ingkar janji dan memberikan surga telinga pada kepentingan keluarga Togale;
3. Kami menolak pemimpin yang tidak pro terhadap pembangunan SDM di Halmahera Selatan;
4. Stop jadikan keluarga Togale sebagai kendaraan politik;
5. Mengajak seluruh keluarga besar Togale di Obi, Bacan; dan Gane untuk tidak lagi mendukung penimpin yang menghianati keluarga pada periode 2015-2020;

Noldi mengatakan, deklarasi dilakukan untuk menggalang dukungan masyarakat Togale yang ada di daratan Halmahera Selatan agar menolak Bahrain Kasuba sebagai calon bupati periode kedua mewakili keluarga Togale.

Dia juga mengatakan, mahasiswa Halmahera Selatan yang ada di Sulawesi Utara harus mendapatkan perhatian yang sama dan adil, seperti yang dinikmati mahasiswa-mahasiswa Halmahera Selatan lainnya di beberapa kabupaten/kota dalam hal ini mendapat asrama atau sekertariat.

“Kami berkesimpulan bahwa dari aspek kebijakan Pemda Halmahera Selatan terkait dengan peningkatan SDM, pemda terkesan mentutup mata terhadap SDM di Halmahera Selatan yang saat ini sedang menimba ilmu di Sulawesi Selatan,” ujar Noldi.

Kebijakan lain, menurut Noldi, Bahrain Kasuba selaku keterwakilan Togale yang saat ini menjadi pemimpin di Bumi Saruma, tidak menguntungkan keluarga besar Togale baik dari sisi peningkatan SDM, pembangunan maupun penempatan ASN pada posisi birokrasi.

Dia menegaskan pasca-deklarasi di Kota Manado ini, akan ada deklarasi di beberapa kabupaten/kota yang ada mahasiswa asal Togale yang sedang melanjutkan studi. Selain itu, mereka juga akan melakukan deklarasi akbar yang akan dipusatkan di Kota Labuha, ibu kota Halmahera Selatan. (Red)

MANADO, CN – Mahasiswa Halmahera Selatan yang sedang menimba ilmu di Sulawesi Utara mendeklarasikan diri menolak Bahrain Kasuba di Pilkada 2020. Mereka tergabung dalam gerakan mahasiswa dan pemuda Tobelo Galela (Togale).

Acara tersebut berlangsung di Buts Caffe, Kota Manado, Jumat (15/11) sore. Pembacaan teks deklarasi dipimpin koordinator deklarasi, Noldi kurama.

Noldi mengatakan, deklarasi dilakukan untuk menggalang dukungan masyarakat Togale yang ada di daratan Halmahera Selatan supaya menolak Bahrain Kasuba sebagai calon bupati periode kedua mewakili keluarga Togale.

Ia menyebut gerakan ini untuk menyelamatkan keluarga besar Togale di Halmahera Selatan. “Ini sangat penting, gerakan menolak (Bahrain Kasuba) ini demi menyelamatkan keluarga Togale dan inilah bentuk demokrasi,” ujar Noldi saat membacakan pernyataan sikap di Buts Caffe, Jumat (15/11).

Noldi mengatakan pihaknya sudah bulat menolak pemimpin yang hobi ingkar janji dan memberikan surga telinga kepada kepentingan keluarga Togale. “Kami tegaskan bahwa kami menolak pemimpin yang tidak pro terhadap pembangunan SDA di Halmahera Selatan,” tegas Noldi.

Dia juga mengatakan, mahasiswa Togale Halmahera Selatan yang ada di Sulawesi Utara harus mendapatkan perhatian yang sama dan adil, seperti yang dinikmati mahasiswa-mahasiswa Halmahera Selatan lainnya di beberapa kabupaten/kota dalam hal ini mendapat asrama atau sekertariat.

“Kami berkesimpulan bahwa dari aspek kebijakan Pemda Halmahera Selatan terkait dengan peningkatan SDM, pemda terkesan mentutup mata terhadap SDM di Halmahera Selatan yang saat ini sedang menimba ilmu di Sulawesi Selatan,” ujar Noldi.

Kebijakan lain, menurut Noldi, Bahrain Kasuba selaku terwakilan Togale yang saat ini menjadi pemimpin di Bumi Saruma, tidak menguntungkan keluarga besar Togale baik dari sisi peningkatan SDM, pembangunan maupun penempatan ASN pada posisi di birokrasi.

Karena itu, alumni UNPI Manado ini meminta kepada Bahrain Kasuba untuk tidak lagi menjadikan keluarga Togale sebagai kendaraan politiknya di pikada 2020 nanti. “Kami juga mengajak keluarga besar Togale di Obi, Bacan dan Gane untuk tidak lagi mendukung penimpin yang menghianati keluarga pada periode 2015-2020,” Noldi meminta.

Dia menegaskan pasca-deklarasi di Manado ini, akan ada deklarasi di beberapa kabupaten/kota yang ada mahasiswa Togale yang sementara berstudi. Selain itu, mereka juga akan melakukan deklarasi akbar yang akan dipusatkan di Labuha, ibu kota Halmahera selatan. (Red)

Halsel, CN – Memperingati Hari Juang Kartika (HJK). Kodim 1509/Labuha melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan Karya Bhakti Pembersihan Pantai, Rumah ibadah dan Penghijauan di Labuha. Jum’at (15/11)

Pada pembagian sektor karya bakti tersebut di ambil oleh Pasiter Kodim 1509/Labuha, Lettu Inf Aga Galela. Yang langsung membagi personel yang akan melaksanakan karya bakti di beberapa titik.

• 

Lettu Inf Aga Galela, Mengungkapan bahwa kegiatan Karya Bakti ini merupakan rangkaian daripada kegiatan memperingati Hari Juang Kartika dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas kebersihan dan masyarakat, dengan tujuan utk meningkatkan kebersihan di sepanjang pantai serta menghijaukan daerah pantai.

“Selain pembersihan di beberapa tempat, dan melakukan penghijauan kegiatan ini juga menumbuhkan rasa kepedulian akan kebersihan lingkungan kepada segenap masyarakat setempat, sekaligus untuk meningkatkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat,” Ujar Lettu Inf Aga Galela

Dandim 1509/Labuha, Letkol Inf Imam Kanafi S.Sos, MM. Menyampaikan, semua rangkaian kegiatan ini memberikan pesan moral agar sampah dibuang pada tempatnya sehingga pantai harus bersih dari sampah sehingga kehidupan biota laut tetap sehat, dan memberikan ruang hijau kota serta yang lebih utama menumbuh kembangkan kemanunggalan TNI dan Rakyat dlm rangka menjaga keutuhan NKRI yg sangat kita cintai.

• 

“Selain itu juga dapat memperkuat semangat gotong royong dan silaturahmi antara masyarakat maupun jajaran TNI, Polri, Satpol PP, Dinas kebersihan dan masyarakat.

“Kita berharap semoga kegiatan gotong royong dapat berlanjut dan dibudidayakan di tengah-tengah masyarakat kita.Pungkas Letkol Inf Imam Kanafi S.Sos, MM.
(Hafik CN)

JAKARTA, CN – Setelah menghadiri acara Rakornas Indonesia Maju di Bogor, Rabu kemarin. Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba Lc, kini bersama kepala Lembaga, Menteri dan kapala daerah lainnya menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Sekadar diketahui, khusus untuk DIPA pada 10 Kabupaten/Kota dan Pemprov Maluku Utara, yang diterima Gubernur kurang lebih Rp10 triliun.

“Alhamdulillah, Pak Gubernur telah menerima DIPA dan TKDD dari Bapak Presiden. Selanjutnya DIPA ini sesuai rencana akan diserahkan ke 10 Kepala Daerah, dan pimpinan instansi vertikal lainnya pada 21 November mendatang,” kata Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik, Muliadi Tutupoho,  ketika dikonfirmasi usai acara penerimaan DIPA tersebut.

Sekadar diketahui, arahan Presiden Jokowi dalam penyerahan tersebut, meminta jajaran terkait untuk segera merealisasikan belanja negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa belanja negara tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, pola lama biasa ditemuinya acap kali hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

“Karena yang dulu itu bangga kalau realisasinya 99 persen, atau 100 persen. Tapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?,” ujar Presiden, sebagaimana release
dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden-Kementerian Sekretariat Negara.

Maka itu, Presiden menekankan bahwa saat ini yang juga tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jangan hanya sent yang diurus, tapi (juga memastikan) delivered. Artinya apa? Menteri, Kepala-Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang habis, tapi dapat barangnya, dan rakyat dapat manfaatnya. Itu yang paling penting,” tegasnya.

• 

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan. Namun, peningkatan penerimaan tersebut hendaknya juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas.

“Berkali-kali saya sampaikan, memang kita penting collect more, tapi spend better juga harus itu. Fokus dan harus lebih baik,” ungkapnya.

Daftar alokasi TKDD juga telah diserahkan Presiden kepada seluruh Gubernur. Secara total alokasi tersebut berupa Dana Alokasi Umum (DAK) sebesar Rp427,1 triliun, Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun, Dana Transfer Khusus sebesar Rp202,5 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp15 triliun, Dana Otonomi dan Keistimewaan DIY sebesar Rp22,7 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp72 triliun.

Sementara itu laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh Menteri, para pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah di dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga APBN 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah dan untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional di dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045 yaitu, insyaallah, 100 tahun Indonesia Merdeka,” kata Menkeu.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, lanjut Menkeu, pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut. Kelima program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

“Perwujudan strategi APBN 2020 tentu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2020,” jelasnya.

Menkeu merinci belanja negara untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun. Dari keseluruhan belanja negara tersebut, Rp909,6 triliun dialokasikan untuk 87 Kementerian dan Lembaga. Sementara untuk TKDD, nilainya mencapai Rp856,9 triliun.

“Kami juga sampaikan bahwa DIPA kementerian/lembaga yang diserahkan Bapak Presiden hari ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020,” imbuhnya.

Dengan semakin meningkatnya transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2020 diharapkan agar dapat dipergunakan dengan efektif dan akuntabel di dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (Red)