59 KK di Desa Sosepe Dapat BLT Sebesar Rp. 600,000,-

Daerah|oleh

HALSEL-CN, Mencegah Covid-19 pemerintah desa sosepe bagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600,000,- Per Bulan kepada masyarakat desa sosepe dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 59 KK selama tiga bulan, terkecuali Kades Sendiri yang tidak menerima BLT.

Terkait masalah penanganan dan pencegahan Covid-19, pemerintah pusat telah sepakat mengeluarkan peraturan presiden tentang penanggulangan Covid-19. PP No. 21 Tahun 2020 tentang penanganan masalah tersebut.

Sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah  menjelaskan bahwa, ketika ada bencana diwajibkan untuk merubah APBDesa, menangani bencana dan dampaknya, terkait dampak Covid-19 ini, ada PERMENDES No. 6 Tahun 2020, serta PMK No 40 tahun 2010, inilah yang menjadi dasar acuan sebagai rujakan dalam penyaluran BLT Dana Desa.

Sesuai aturan di atas pemerintah desa sosepe telah melaksanakan kewajiban dalam pencegahan Covid-19, dengan menyalurkan bantuan tahap pertama yakni pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa sosepe sebanyak 59 KK sebar Rp. 600,000,- per KK terkecuali Kades.

Pembangian BLT ini di laksanakan di balai pertemuan desa sosepe di serahkan langsung oleh Kades sosepe Sudin Jumati, BLT yang di bagikan pemerintah desa sosepe sebanyak 59 kepala keluarga telah selesai, pmenerima BLT sebesar Rp. 600,000,- ini terfokus seluruh masyarakat desa sosepe.

saat temuan wartawan media cerminnusantara.co.id, di kediaman Sudin Jumati menyampaikan “BLT ini langsung dari pemerintah pusat dari dana desa, bukan dari Bansos sesuai aturan kementrian desa, maka saya berharap kepada masyarakat penerima bantuan tersebut agar selalu menjaga kesehatan, jangan keluar rumah, selalu jaga jarak, dan selalu pakai masker hendak keluar rumah” ucapnya.(10/05/2020)

GMKI Cabang Bacan Minta Pemda Halsel Serius Kawal BLT

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Dengan adanya Pandemi Covid-19, semua mata tertuju untuk memastikan bahwa masyarakat aman dari wabah Corona serta dampak dari ekonomi itu sendiri dan disertai segalah bentuk regulasi yang dikelurkan oleh Pemerintah yang tertuang dalam Permendes PDTT nomor 6 Tahun 2020 perubahan atas Permendes nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk menjadi suatu acuan dalam pengambilan keputusan.

Ketua GMKI Cabang Halsel, Jeffrison Pureng Karamaha kepada wartawan cerminnusantara.co.id ini menjelaskan bahwa berbagai persolan kian marak dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu.

“Tentunya ini menjadi sorotan Publik di berbagai Demostrasi yang dilakukan oleh pihak Pemuda dan Mahasiswa yang terjadi dibeberapa Desa khususnya Kabupaten Halmahera Selatan,” jelas Ketua GMKI Cabang Bacan yang juga Putera Kecamatan Obi Desa Wooi itu.

Maka ini, lanjut Ketua GMKI Cabang Bacan menegaskan, hal tersebut sudah semestinya Instansi terkait dapat mengedukasi atau mensosialisasikan mekanisme BLT ke masyarakat serta pihak Pemerintah Desa agar tidak terkesan hanya pada surat edaran saja karena keterbatasan informasi adalah suatu ruang pemicu.

“Kami dari GMKI Cabang berharap hal semacam itu seperti mensosialisasikan harus di lakukan oleh pihak Instansi terkait agar semua Kepala Desa dan masyarakat tahu alur mekanisme atau Kriteria penerima bantuan disertai regulasi yang ada, sehingga ini di jadikan sesuatu landasan hukum sebagai pegangan yang kuat dalam melakukan penyaluran BLT,” pintanya.

Selain itu, Jeffrison menerangkan, agar tidak menjadi kegaduhan antara Pemerintah Desa dan masyarakat, maka transparan itu hal penting yang harus di lakukan oleh pihak Pemerintah Desa yakni Kades yang ada di setiap Desa.

“Sehingga ini tidak terkesan bahwa Bantuan Langsung Tunai menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada masyarakat, apalagi di bulan Suci Ramadhan ini,” harapnya.

Putera Obi Wooi itu berharap, di tengah-tengah wabah Covid-19 ini, untuk itu semua harus menjaga keutuhan masyarakat demi terciptanya keharmonisan Keluarga.

“Mari kita sama-sama menjaga Keutuhan masyarakat kita di tengah-tengah wabah Covid-19 yang kemudian kita ciptakan sebuah keharmonisan keluarga dan berbeda pendapat adalah sejuta ilmu untuk kita jadikan referensi didalam pengambilan keputusan yang tak saling merugikan dan saling menjatuhkan,” tutupnya. (Red/CN)

Tidak Transparan Dana Covid-19, Kembang Bersama Pemuda Desak Bupati Halsel Evaluasi Pemerintah Desa Sangkuang

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Keluarga Mahasiswa Torosubang (Kembang) bersama Pemuda RT 01 Desa Bajo desak Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba untuk segera mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa Bajo Sangkuang.

Aksi Demontrasi yang berlangsung di tepi Dermaga Sangkuang itu dikarenakan Keluarga Mahasiswa Torosubang dan Pemuda RT 01 tersebut merespon isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terkait dengan kurangnya transparan Pemdes Bajo Sangkuang soal Dana Desa terhadap mayarakat.

Melalui rilis yang di terima Redaksi cerminnusantara.co.id Minggu (10/5/2020), Ketua Kembang, Kifli hamid yang juga Koordinator aksi menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan dengan maksud merespon keresahan masyarakat setempat.

“Kami lakukan aksi ini adalah untuk merespon keresahan masyarakat Desa Bajo Sangkuang terkait dengan Dana Covid-19 yang tidak transparansi dan BLT yang belum di realisasikan kepada masyarakat Desa Bajo Sangkuang,” jelasnya.

Lanjut Kifli, Padahal terkait dengan BLT tersebut adalah peraturan Menteri Desa no 6 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa yang harus diberikan perbulan yakni April, Mei dan Juni.

“Sedangkan ini sudah masuk bulan Mei namun hingga sekarang belum juga ada kejelasan,” jelasnya lagi.

Selain itu, Kifli mengatakan, mereka melihat Pemdes Sangkuang terkesan tidak serius, sehingga belum adanya pengambilan data untuk calon penerima BLT.

“Saya melihat Pemdes terkesan tidak serius ditandai dengan belum adanya pengambilan data untuk calon penerima BLT,” ungkapnya

Kifli juga mengaku, adanya beberapa program yang di muat dalam APBDes 2019 Belum Terealisasi dengan baik.

“Ini semua karena lemahnya pengawasan BPD, padahal sudah Jelas di dalam UU Desa nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 BPD seharusnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kenerja Kepala Desa. Oleh karena itu kami mendesak ayahanda Bupati Halsel, DPMD dan Inspektorat untuk segera mengevaluasi kinerja Pemdes Bajo Sangkuang,” pintanya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap), Dirham Hamu sesalkan atas ketidaksesuaian gaji posyandu yang di terima dengan hasil yang di tetapkan oleh Tim 11 dalam hasil penyusunan RKPDes yang sebelumnya di tetapkan sebesar Rp 250.000, namun yang terealisasi senilai Rp 150.000.

“Harapan kami, Ayahanda Bupati Bahrain Kasuba agar secepatnya menindak lanjuti tuntutan kami ini, jika tidak kami akan melakukan aksi lanjutan,” tegasnya. (Red/CN)

Surat Terbuka Buat Bupati Dan BPBD Halsel Tentang Bantuan Warga Korban Bencana di Gane

Daerah|oleh

YTH:
Bupati dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan.

Di
L A B U H A

Malam ini saya mendapat informasi langsung dari warga korban bencana di Kab. Halmahera Selatan, khususnya warga di Kecamatan Gane.

Kontraktor dan kapal pembawa bahan bantuan bangunan telah tiba di kecamatan Gane. Bahan bangunan adalah kontruksi rumah tahan gempa.

Saya mohon penjelasan konkrit, menurut Kaban BPBD Halsel, bahwa tidak ada anggaran bongkar bahan bantuan di Desa-Desa yang menjadi korban bencana. Inilah yang menimbulkan masalah di masyarakat. Padahal setahu saya setiap bahan bantuan dari pemerintah harus sampe ke Desa lalu disalurkan kepada mereka yang berhak.

Bahkan penyaluran bantuan korban gempa harus diawasi mulai dari penyaluran hingga kontruksi rumah warga. Apalagi bantuannya baja ringan yang jelas kontruksi harus di dampingi tenaga teknis yang berkompeten. Tidak asal bongkar dan diberikan saja kepada warga seperti yang hari ini dilaporkan masyarakat.

Jika benar, tidak ada biaya bongkar muat dari Kapal ke Desa masing-masing, tolong terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah dan munculnya konflik baru di tengah warga akibat dari mekanisme bantuan yang tertutup.

Menurut saya dengan geografis lokasi bencana di Kecamatan Gane yang sulit maka pemerintah Daerah Halmahera Selatan harus menyediakan anggaran untuk lancarnya distribusi bantuan. Pemerintah tidak bisa berdalil tidak ada biaya karena jika pemerintah saja tidak punya uang bagaimana dgn masyarakat korban bencana??

Saya berharap, Pak Bupati dan Dinas terkait di Halmahera Selatan bisa respon keluhan warga ini demi kelancaran penyaluran bantuan hingga tahap pembangunan rumah rumah warga yang hancur akibat gempa Halsel 7,2 SR pada Juli 2019 yang lalu.

Saya akan terus memantau, distribusi bantuan hingga warga korban bs kembali membangun rumah, dan rumah ibadah merka sebagaimana yang diharapkan.

Ttd..Hasby Yusuf

Banom NU Halsel Kembali Salurkan Sembako di 5 Desa

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Ditengah pandemi virus Corona atau Covid-19, NU, IKA PMII, ANSOR, PKC PMII MALUT, PC PMII Halsel kembali salurkan Pembagian sembako di 5 Desa diantaranya, Desa Prapakanda, Desa Batu Tagah, Desa indomut, Desa Belang-Belang dan Desa Awanggo, Sabtu (9/5/2020).

Dalam pembagian Sambako itu di dampingi langsung oleh Ketua IKA PMII Saleh Alhaddad S. Pd, Ketua Ansor, Adi Hi. Adam, dan beberapa Kader Perwakilan PKC Malut, Ketua PC PMII Halsel, Muhlis Usman serta Kader PMII Halsel lainnya.

Ketua IKA PMII Halsel, Saleh Alhaddad mengatakan, pembagian sembako ini adalah Tahap dua dari pembagian sebelumnya.

“Pembagian sembako Tahap dua ini dengan jumlah 100 paket,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Ansor, Adi Hi. Adam menerangkan, selain dari ini, masih ada Tahap tiga untuk pembagian berikutnya.

“Insha Allah Tahap ketiga, perencanaannya di Daerah Obi dan Daerah Makaian Kayoa,” terangnya. (Red/CN)

Pemadaman Bergilir Ditiadakan Setalah Selesai Pemasangan Mesin 250 KVA Oleh ULP PLN Laiwui

Daerah|oleh

HALSEL-CN, Pengadaan mesin 250 KVA dari PLN Rayon Ternate telah tiba dan sementara di adakan pemasangan oleh teknisi yang di krim bersamaan dengan mesin dari Ternate.

Terlihat dengan jelas di depan ULP PLN Laiwui Kec. Obi, truck bermuatan mesin dan tiang listrik telah terpakir rapi dan siap di eksekusi turun untuk di pasangkan, mesin yang di datangkan itu terlihat packingan dos dan kayu.

Keluahan mati lampu dan pemadaman listrik bergilir oleh masyarakat Kec. Obi akan terjawab, setelah mesin 250 KVA terpasang, dengan adanya pengawalan super ketat dari pemuda dan pemudi Desa di Kecamatan Obi yang beberapa kalinya turun jalan sebagai rasa bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecamatan Obi memuai hasil baik, mesin 250 KVA langsung mendarat.

Saat awak media cerminnusantara.co.id, pengecekan di lokasi PLN, ternyata benar, mesin 250 KVA sudah di datang dari Ternate dan berada di pekarangan kantor ULP PLN Laiwui serta terlihat ada beberapa teknisi sedang sibuk mengadakan pperakitan untuk lakukan pemasangan serta penambahan gardu di beberapa titik.

Manager Jaringa ULP PLN Laiwui saat bincang-bincang di depan kantor ” kami masih mengadakan perakitan dan menyambungan serta melakukan penambahan gardu di beberapa titik mungkin 1-2 lampu sudah normal kembali dan akan di tiadakan pemadaman bergilir” ucapnya.(09/05/2020)

Ucapan sama juga datang dari manager pembangkit ULP PLN Laiwu dia menyampaikan “dengan adanya mesin pembangkit 250 KVA ini semoga dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat karena merasa terganggu dengan adanya pemadaman bergilir ini, kami sementara mengadakan penarikan dan perakitan serta menambahkan gardu” ujarnya

Begitu juga saat temui kepala ULP PLN Laiwui di ruangannya dia mengucapkan bahwa “inikan baru 250 KVA yang di adakan pengadaan dari PLN Cabang Ternate, dan sementara mengadakan pemasangan yang dilakukan oleh teknisi, serta kami juga akan bersinergi, untuk bisa mendatangkan mesin 2 MG ini juga agak lama tidak bisa kami janji, jdi mesin 250 KVA ini sudah terpasang maka pemadaman bergilir akan kami tiadakan”ucapnya.(Red-CN)