Bawaslu Halsel Gelar Rakor Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam upaya mengurai potensi kerawanan yang akan terjadi pada saat proses Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di ruang rapat kantor Bawaslu. Senin, (02/03/2020) Sore tadi.

Hadir dalam Rapat Koordinasi Anggota Komisi Pemilihan Umum Halmahera Selatan Rusna Ahmad dan Halid A. Radjak, dan Unsur Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Halsel Sekretaris Dukcapil Mahmud Samiun, S.Ag, M.AP.

Ketua Bawaslu Halsel Kahar Yasim, SH dalam arahannya menjelaskan, terkait Persiapan penyusunan Daftar Pemilih berdasarkan instruksi Bawaslu RI dengan Nomor : SS-0184/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020.

“Sehingga saya berharap di 2020 ini DPT kita tidak lagi menjadi sumber masalah. Mudah- mudahan Dukcapil dapat memberikan Data DPT ini agar dapat mempermudah proses tahapan Penyusunan DPT,” Jelas Kahar

Selain itu, Anggota Bawaslu Rais Kahar, S.Pd, M.Si, yang juga Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal mengatakan, rakor ini dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi terkait penyusunan DPT.

“Dikarenakan DPT ini sangat urgen, dan memiliki potensi kerawanan dalam penyusunan DPT,” Ucapnya

Rais menambahkan, pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk dalam DPT dan sebaliknya Pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam DPT. Hal inilah yang harus kita hindari pada saat penyusunan DPT.

“Dalam Rakor ini juga kami pertegas kepada Dukcapil untuk memberikan data progress perekaman wajib KTP, serta Buku Harian Peristiwa Kependukukan dan Peristiwa Penting (BIP) yakni data pindah keluar dan pindah masuk Serta meninggal dunia,” Tambah  Rais

Rais menambahkan lagi, permintaan data penduduk pindah keluar dan pindah masuk per bulan pada Desember, November, Januari dan Februari.

Sementara itu, Anggota KPU Halsel Rusna Ahmad mengatakan, prinsipnya kami merespon itikad baik Bawaslu dalam rangka melakukan rapat ini agar kiranya dapat kita minimalisir potensi kerawanan yang terjadi pada saat penyusunan Daftar pemilih.

“Sampai saat ini KPU Halsel belum menerima Data DP4 hasil sinkronisasi. DPT terakhir kita pada pemilu 2019 kemarin sebanyak 157.241 akan tetapi dalam data DPT itu juga ada sekitar 6.000 lebih DPT yang belum punya elemen data NIKnya yang ada hanya elemen data nama dan alamat saja,” Ungkap Rusna

Lebih lanjut, Rusna menjelaskan, untuk persiapan penyusunan DPT untuk penetapan TPS masih memakai sampel TPS Pilgub 2018 yakni 374 TPS dan direncanakan dalam pembentukan PPDP sebagaimana petunjuk Teknis 66 KPU RI tentang pembentukan PPDP dimana jumlah pemilih lebih dari 400 orang lebih maka akan dibentuk 2 PPDP.

“DPT ini merupakan darahnya KPU, sehingga darah itu naik atau turun maka akan berpengaruh pada proses penyusunan DPT,” Kata Rusna

Sementara penjelasan yang disampaikan oleh sekretaris Dinas Dukcapil Mahmud Samiun menjelaskan, “banyak hal terkait tugas dan fungsi Dukcapil dalam melakukan pelayanan mobile sampai ke desa – desa dengan harapan masyarakat dapat melakukan perekaman e-KTP.

“Jumlah data wajib KTP Halsel sebanyak 171.830, dan sudah melakukan perekaman sebanyak 140.183, dan yang belum melakukan perekaman adalah 31.687,” Ungkap Mahmud

Lanjut sekretaris Dukcapil bahwa data 31.687 ini didalammya ada data wajib KTP yang sudah meninggal, TNI/Polri dan ada yang sudah menjadi TNI/Polri. Dan didalamnya juga termasuk ganda.

“Sehingga Dukcapil lagi menyiapkan formulasi yang terbaru dalam rangka untuk mendeteksi orang- orang yang berada dalam data 31.687 ini, dengan cara turun melakukan system mobile ke 249 Desa yang ada di Halmahera Selatan,” Sambung Sekretaris Dukcapil.

Dukcapil berharap kepada KPU dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh PPDP harus berkonsentrasi pada NIK KTP.

“Maka saya yakin bahwa DPT tidak akan Ganda lagi, jikalau menggunakan NIK KK akan mengasilkan data ganda, serta berharap kepada Bawaslu juga melakukan pengawasan pada saat pemutakhiran Data harus berbasis NIK KTP, hal ini juga berdasarkan instuksi Menteri dalam Negeri  untuk menggunakan NIK KTP,” Harapnya

“Saya mewakili pemerintah Daerah meminta kepada Bawaslu dan KPU agar bisa membantu Dukcapil dalam melakukan penyusunan Data untuk mengkroscek masyarakat pemilih yang sudah meninggal dunia agar mengisi Formulir laporan yang disediakan oleh Dukcapil agar kita bisa mengetahui masyarakat pemilih yang sudah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT agar bisa kita hapus dari daftar DPT. Sehingga menghasilkan data yang berkualitas,” Pinta Kadis Dukcapil.

Diakhir rapat, Rais Kahar menanggapi formulir laporan Kematian yang akan diisi, KPU dan Bawaslu merespon baik niat Dukcapil akan tetapi alangkah baiknya ada instruksi atau surat penegasan dari Bupati kepada Kepala Desa melalui Dinas terkait yakni DPMD agar kiranya kepala desa dapat mengisi formulir laporan masyarakat tentang anggota masyarakat pemilih yang telah meninggal dunia dan diserahkan ke Dukcapil untuk dilakukan penghapusan data. (Red CN)

Dinilai Tidak Patut Hukum, PT Alpen Food Industri Di Demo Puluhan Mahasiswa

Daerah|oleh

TERNATE, CN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Untuk Buru SGBBI (SM-SGBBI) menggelar aksi di Kelurahan Bastiong dan Kayumerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan Tema: “PT Alpen Food Industri Tidak Patut Hukum Indonesia” pada Senin, (02/03/2020),

Selain itu, ada beberapa elemen gerakan juga tergabung dalam aksi tersebut yakni, SEKOLAH CRITIS MU, STUDY FALA, FNKSDA, GSC, PEMBEBASAN, INDIVIDU PRO DEMOKRASI dengan jumlah massa aksi berkisar 10 orang, aksi tersebut berlangsung pada pukul 11:00 WIT siang tadi.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aslan Syarifudin ketika di temui media cerminnusantara.co.id dirinya menyampaikan, sebelumnya aksi Solidaritas Mahasiswa terhadap buru (SGBBI), sejak 21 Februari 2020, dan sekitar 600 buru es krim AICE. Pt. Alfen Food Industri melakukan pemogokan setelah gagalnya perundingan yang telah berlangsung sejak Tahun lalu.

“Permasalahannya membuat buru resah adalah kondisi kerja yang tidak memadai, karena buru kami di pekerjakan pada malam hari, hingga tingginya kasus keguguran dan kematian bayi baru lahir dalam pendataan serikat pekerja sejak Tahun lalu telah terjadi 20 kasus kematian bayi keguguran, sebanyak 359 buruh perempuan yang bekerja di pabrik AICE,” Tuturnya

Dirinya mejelaskan lagi, buruh perempuan juga sulit mengambil cuti hait, begitu juga untuk mengambil izin atau izin sakit perusahan menyediakan klinik dan Dokter sendiri yang seringkali memiliki diagnosa.

“Buru tidak dapat mengambil opinion dari Dokter atau klinik lain. bisa di bayangkan, buru tidak mendapat pelanyanan kesehatan secara demokratis karena satu-satunya Dokter yang bisa memberikaan izin sakit hanya Dokter Perusahan saja,” Jelasnya

Dia menambahkan, pengusaha juga tega membayarkan bonus baru dengan cek mundur yang ternyata kosong. Pada 04 Januari 2019, serikat pekerja dan pengusaha membuat perjanjian pembayaran bonus untuk 600 orang dengan jumlah Rp.1.000.000 per orang.

“Penguasa mengaku tidak mampu untuk membayar sekarang, sehingga buru setuju menerima pembayaran cek mundur yang bisa di cairkan setelah satu Tahun, saat hendak di cairkan pada 05 Januari 2020. Cek tersebut ternyata kosong dan tidak bisa di cairkan,” Cetusnya (Sandi CN)

Bawaslu Gelar Sidang Pendahuluan Penyelesaian Sengketa Proses

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Badan  Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan sidang perdana (Pendahuluan) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan nomor register perkara 01/PS/3204/II/2020 bertempat di ruang sidang Kantor Bawaslu Jl. Sadar Alam. pada Senin, (02/03/2020) pagi.

Hadir dalam sidang tersebut Pemohon Bakal Pasangan Calon Perseorangan Jaya Lamusu – Ali Jaidun (JAYA-AJA) didampingi Kuasa Hukumnya Jusman Arifin. Dari pihak Termohon yang hadir 3 Anggota Komisioner KPU Halsel Darmin H. Hasyim, Yaret Colling, dan Halid A. Radjak, serta Kuasa Hukum Hendra Kasim, SH., MH. Yang di monitoring langsung oleh Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Mohtar Alting.

Ketua Majelis sidang pada saat pembukaan sidang meminta kepada  Pemohon dan Termohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang menghadiri sidang kali ini.

“Ijin Yang Mulia, yang hadir dalam sidang kali ini dari pihak Pemohon saya sendiri selaku Kuasa Hukum dan Pemohon atas nama Jaya Lamusu dan Ali Jaidun,” Kata Jusman Arifin.

Selanjutnya dari pihak Termohon melalui Kuasa Hukumnya Hendra Kasim mengatakan, “Ijin Yang Mulia, yang hadir dalam sidang kali ini dari pihak Termohon saya sendiri selaku Kuasa Hukum dan didampingi oleh 3 prinsipal Darmin H. Hasyim, Yaret Colling, dan Halid A. Radjak serta dilakukan monitoring langsung oleh Anggota KPU Provinsi Maluku Utara atas nama Mohtar Alting,” Ungkapnya

Materi sidang perdana ini mendengarkan Pokok Permohonan Pemohon yang dibacakan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang pada prinsipnya tertuang dalam petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan nota pengembalian dokumen dukungan bakal calon perseorangan Jaya Lamusu-Ali Jaidun pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPU pada pukul 22.30 WIT hari Minggu 23 Februari 2020.
3. Meminta kepada KPU Halsel untuk menerima kembali penyerahan dokumen dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Jaya Lamusu-Ali Jaidun yang terdiri dari formulir model B.1- KWK Perseorangan, formulir model B.1.1- KWK Perseorangan dan formulir model B.2 – KWK Perseorangan.
4. Meminta kepada KPU Halsel untuk melakukan pendampingan transfer data dukungan dari data manual ke Silon kepada pemohon (Bakal Calon perseorangan), Jaya Lamusu-Ali Jaidun.
5. Meminta kepada KPU Halsel untuk melaksanakan putusan ini.
6. Apabila Bawaslu berkeputusan lain maka menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Sementara itu, pihak Termohon melalui kuasa hukumnya menanggapi permohonan Pemohon, “Hari ini kami belum bisa menjawab permohonan Pemohon, kalau bisa berikan kami waktu besok untuk memberikan tanggapan atau jawaban Termohon karena ada bukti-bukti yang akan kami legalisir dan diserahkan kepada majelis sidang.” Pintanya

Sidang ditutup oleh Ketua Majelis Sidang pada pukul 11.00 WIT dan akan dilanjutkan pada Selasa (03/03/2020) pukul 14.00 WIT dengan agenda sidang mendengarkan jawaban Termohon. (Red CN)

Warga Mulai Panik, GMNI Cabang Ternate Desak Pemprov Malut Segera Lakukan Penjagaan Ketat

Daerah|oleh

TERNATE, CN – Akibat beredarnya informasi dua warga Indonesia positif virus Corona, membuat warga mulai panik. Kejadian yang tak terduga itu menjadi perbincangan serius baik di media sosial (Medsos), kalangan aktivis, maupun masyarakat akar rumput.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) Ayatullah Sifati kepada wartawan cerminnusantara.co.id Senin, (02/03/2020) menyatakan, Jika hal ini tidak cepat di antisipasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, maka akan berakibat fatal. “Apalagi kita tahu hampir setiap hari Maluku Utara terus di datangi investor asing, maupun Tenaga kerja asing (TKA),” Jelasnya

Menjaga agar warga Malut tetap aman dan terhindar dari ancaman virus Corona, GMNI Cabang Ternate mendesak kepada Pemprov Malut, lewat Dinas Perhubungan Dan Dinas Kesehatan, untuk segera melakukan pos-pos penjagaan.

“Melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang keluar masuk di wilayah Maluku Utara, baik pelabuhan maupun bandara harus ada pemeriksaan menyeluruh,” Tegasnya

Lanjut Aya, hal tersebut bertujuan agar warga Malut dapat terhindar dari ancaman virus corona.

“Kita tidak menginginkan virus Corona itu sampai ke wilayah Malut, yang nantinya mengancam kehidupan masyarakat kita akibat tindakan fatal, karena tidak ada pengawasan serta penjagaan ketat oleh Pemprov,” Cetusnya

Selain itu Dia juga mendesak Agar Pemprov tidak memasukkan investor maupun TKA dengan mudah sebelum di lakukannya pemeriksaan terhadap mereka.

“Kami juga mendesak agar Pemprov tidak memasukan Investor maupun TKA dengan mudah sebelum adanya pemeriksaan ketat terhadap mereka,” Tutupnya (Andre CN)

Bupati Sambangi Dua Kecamatan Di Gane

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Dengan didampingi Pimpinan SKPD, Bupati Halmahera Selatan (Halsel) H. Bahrain Kasuba sambangi beberapa Desa di Kecamatan Gane Timur Selatan dan Kecamatan Gane Timur. Sabtu, (29/02) sampai Minggu (01/03/2020).

Dalam Kuker di Kecamatan Gane Timur Selatan, Bupati Bahrain lakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Tadabbur Al-Quran Bisui sekaligus meresmikan bangunan UGD Rumah Sakit (RS) Desa Bisui, meresmikan bangunan baru Pustu di Desa Matuting, meresmikan Tower Pro XL 4G di Desa Botonam sekaligus bersilaturahim dengan masyarakat yang berada di Desa Luim, Desa Tabahidayah dan Desa Gaimu. Dalam kesempatan yang sama Bupati juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan pagar Masjid di Desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur.

Saat peletakan batu pertama pembangunan Ponpes dan pagar Masjid, Bupati mengingatkan aga kita harus menjadi orang-orang yang selalu bersyukur.

“Semoga yang dilakukan hari ini menjadi amal jariah dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas anugerah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta’ala.” Ucapnya

Selain itu Bupati mengingatkan, fasilitas yang dibangun harus dibarengi dengan kinerja yang maksimal.

“Fasilitas dibangun sebagus mungkin harus diiringi dengan kinerja pelayanan yang maksimal agar masyarakat merasa puas dan anggaran yang dikeluarkan untuk membangun tidak sia-sia,” Tegas Bupati Bahrain saat meresmikan UGD dan Pustu.

“Semua sarana pendukung dibangun untuk membantu masyarakat dan saya harap dipergunakan sebaik mungkin sebagaimana mestinya,” Himbau Bupati saat meresmikan tower.

Disisi lain, saat bersilaurahim Bupati Bahrain menyerap berbagi aspiasi dari masyarat dan langsung merespon dengan cepat. Bersama itu pula Bupati mengingatkan kepala desa agar selalu manyikapi setiap permasalahan yang ada didesa dengan menyampaikannya ke Pemkab agar dapat segera diatasi dengan baik. (Red CN)

Kapolda Malut Lantik 205 Anggota Bintara Polri

Daerah|oleh

SOFIFI, CN – Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Rikwanto melantik 205 Anggota Bintara polri dalam Upacara penutupan pendidikan pembetukan Bintara polri Tahun anggaran 2019-2020. Yang di gelar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Malut Sofifi Kota Tidore Kepulauan. Senin, (02/03/2020).

Turut hadir Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Wakil Gubernur Malut Al Yasin Ali, Walikota Tidore Capt. Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Ternate H. Abdullah Tahir.

Tujuh bulan melewati tahapan pendidikan 205 Bintara Polri yang di nyatakan lulus sebagai anggota Polri, tiga di antaranya di kukuhkan sebagai siswa yang berprestasi, mendapatkan predikat terbaik SDM Polda Malut yakni, Bripda Dwi Nurcahyo harjandoko, siswa terbaik Bidang Akademik lahir di Ternate asal pengiriman Kota Tidore Kepulauan. dengan Nilai. 78,9
Bripda Abdul Rahim manguntu, siswa terbaik Bidang mental dan kepribadian lahir di Losari, asal pengiriman Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dengan nilai 73,07 dan Bripda Arbain Aji, siswa terbaik Bidang kesehatan dan jasmani lahir di Ambon pengiriman Kota Tidore Kepulauan dengan nilai 82,9.

Kapolda Malut Brigjen pol Rikwanto, ketika di temui awak media usai melantik 205 Anggota tersebut, dirinya berpesan setelah terbentuk menjadi anggota polisi, mereka akan di sebar ke masyarakat.

“Ukuran keberhasilanya dia bukan ukuran gaga perkasanya dia dengan atribut dan pakaiannya. tetapi ukuran keberhasilannya ketika masyarakat menerimanya dan masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran dia,” Cetusnya

Sementara itu, Kepala SPN Polda Malut menyetuskan SPN telah meluluskan 455 siswa.

“Lulusan pertama 250, sedangkan lulusan kedua 205 Siswa. Ada pula siswa yang akan terpilih ke Mabes polri. (Andre CN)