Halsel, CN : Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Pekerja Lokal Halmahera Selatan mendatangi Kantor Cabang PT. Harita Grup, dan Kantor Bupati Halmahera Selatan, Rabu 11/09/19 Massa aksi yang menggunakan dua unit open cup di lengkapi saon sistem sekitar pukul 14.30 wit, tiba di
HALSEL, CN – Sebanyak 24 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Vietnam yang tiba di Bandara Oesman Sadik Labuha Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Halsel bersama dengan Tim Karantina Kesehatan Pelabuhan Babang. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi/mencegah masuknya Virus Corona di Halsel.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Hasna Muhammad mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap TKA tersebut dilakukan sore tadi Rabu, (04/03/2020) tepatnya di Bandara Oesman Sadik Labuha.
“Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dari Kementerian Kesehatan dan ada pula formulir yang wajib terpenuhi semua komponennya baru dapat dinyatakan sehat,” Jelasnya
Selain itu, Hasna Muhammad mengatakan bahwa TKA asal Vietnam tersebut telah melalui pemeriksaan sesuai SOP dan dinyatakan sehat (Negative Virus Corona). Oleh karena itu, 24 TKA tersebut diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju Perusahaan Tambang PT. HPAL yang terletak di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halsel.
Diketahui pula bahwa sebelumnya, WNA asal Vietnam tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan di Manado selama 14 Hari sebelum bertolak ke Halsel. (RedCN)
HALSEL, CN – Wakil Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) Iswan Hasjim bertolak dari Pelabuhan Habibi menuju ke 3 Kecamatan dan 10 Desa guna melakukan pengecekan pelayanan masyarakat. Rabu, (04/03/2020) Tepat Pukul 06:00 WIT.
3 Kecamatan dan 10 Desa tersebut yaitu Kecamatan Mandioli Utara terdiri dari Desa Lele, Waya, Indong, Bobo dan Pelita, Kecamatan Bacan Barat terdiri dari Desa Nondang, Indari, Kusubibi dan Nang, serta Desa Loleomekar di Kecamatan Kasiruta Timur.
Orang nomor 2 di Halsel ini melakukan kunjungan tanpa ada pemberitahuan kepada perangkat Desa sedikitpun. Ia datang ingin mengetahui kondisi desa secara real tanpa ada persiapan yang dilakukan oleh perangkat Desa, sehingga dapat terlihat secara nyata kondisi pelayanan masyarakat di Desa.
Ada 3 hal yang Ia akan cek disetiap kunjungannya, yaitu Sekolah, Puskesmas/Polindes/Pustu, dan realisasi penggunaan Dana Desa. Menurutnya 3 hal tersebut adalah hal paling penting bagi sebuah desa. Apalagi ketiganya merupakan kebutuhan primer sebuah Desa.
“Saya akan terus turun ke Desa – Desa seperti ini, demi memastika pelayanan bagi masyarakat berjalan dengan baik dan sudah dinikmati oleh warga,” Tegas Iswan.
Dari 10 Desa yang Iswan kunjungi tidak satupun Desa yang terlihat sepi dari pelayanan. Salah satunya di Desa Bobo Kecamatan Mandioli Utara, walaupun lokasi Sekolah Dasar terletak di atas puncak bukit, namun semangat guru-guru dan siswa sangat enjoy melakukan proses belajar mengajar.
“Masya Allah, saya salut buat guru dan siswanya yang begitu kuat menjalani ini semua setiap harinya hanya untuk memberikan pendidikan kepada siswa dan siswanya yang ingin belajar untuk masa depan mereka. Saya saja yang baru naik ke lokasi sekolah ini sudah sangat lelah sekali, apalagi nanti setiap hari. Saya tidak dapat bayangkan lelahnya,” Jelasnya
Bukan hanya itu saja, Iswan kerap mengecek standar kecerdasan dari siswa siswi mulai kelas I sampai kelas 6 SD. Iswan juga sering memastikan ketersediaan tenaga pengajar disetiap sekolah. Jika jumlah tenaga pengajar terlalu sedikit maka melalui kebijakannya akan menambahkan lagi agar tercukupi.
Sementara untuk pelayanan kesehatan di 10 desa juga sangat berjalan dengan baik. Bukan hanya mengecek pelayanannya, Iswan juga melakukan pengecekan obat – obat yang sudah kadaluarsa sampai ketersediaan tenaga medis.
“Saya harap dicek terlebih dahulu masa kadaluarsanya sebelum diberikan kepada warga,” Ucap iswan disetiap petugas Puskesmas, Polindes dan Pustu.
Iswan juga sesekali menanyakan kepada warga terkait kebijakan proses pelayanan kesehatan yang dilakukan. Apakah berbayar ataukah gratis ? dan seluruh masyarakat di 10 desa tersebut menjawab yang sama yaitu GRATIS.
“Kami selaku pemimpin di daerah ini yang harus terjun langsung memastikan seluruh kebijakan berjalan sempurna,” Kata pria yang juga akan mencalonkan Walikota Ternate 2020 mendatang.
Selain Pendidikan dan kesehatan salah satu yang juga sangat penting adalah penggunaan dana desa. Iswan melalui kunjungannya akan melihat langsung fisik pembangunannya menggunakan ADD. Walaupun lokasi pembangunan cukup jauh dengan pemukiman warga seperti pembangunan Pagar Kebun Desa ataupun Tanggul penahan Longsor Ia tidak segan segan untuk mau melihatnya.
“Dana Desa sejatinya dipergunakan untuk pembangunan desa, maka dari itu penggunaannya harus dipantau dan diawasi, agar seluruh ADD ini dapat dinikmati masyarakat secara bersama-sama bukan secara perorangan,” Ungkapnya (RedCN)
HALSEL, CN – Jelang pelaksanaan Pilkada 2020, Polres Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) terus melakukan kegiatan pencegahan dan antisipasi potensi timbulnya kerawanan kamtibmas. Penggalangan dan upaya merangkul semua tokoh masyarakat terus dilakukan, baik tokoh agama, tokoh adat dan juga para petinggi yang diyakini tau betul kondisi masyarakatnya.
Seperti yang dilakukan Kapolres Halsel AKBP M. Faishal Aris, S.I.K., M.M pada Rabu, (04/03/2020). Kapolres Halsel didampingi Wakapolres Halsel AKP Naim Ishak, S.H., S.I.K., M.H., Kasat Samapta AKP Tamrin, KA SPKT IPDA Djoes Hayoto dan KBO Intel Polres Halsel IPDA Fahrul bertemu langsung Jogugu Kesultanan Bacan Muhdar Salim Gani Arif bersama perangkat Kesultanan Bacan.
Kapolres Halsel menyampaikan, “Kedatangan kami segenap jajaran Polres Halsel yaitu bersilaturahmi langsung dengan Jogugu bersama perangkat Kesultanan Bacan untuk dapat mendukung secara bersama – sama serta dapat membantu mengamankan jalannya Pilkada 2020 di Kebupaten Halmahera Selatan agar berjalan aman, damai dan sejuk,” Tutur Kapolres
Sementara itu, Jogugu Kesultanan Bacan Muhdar Salim Gani Arif dan perangkat adat Kesultanan mengungkapkan rasa terimakasih atas perhatian Kapolres dan jajaran yang sudah meluangkan kesempatan bertemu langsung dengan para tokoh di Kesultanan Bacan.
“Pertemuan tersebut bisa digunakan sebagai ajang silaturahim dan juga untuk berdiskusi membahas segala bentuk potensi kerawanan yang mungkin timbul selama Pilkada 2020,” Ungkapnya.
Di sela–sela perbincangan Kapolres Halsel mengatakan tentunya kami memiliki tanggungjawab besar terhadap Pilkada 2020 karena membawahi Kab. Halsel, tentunya kami mengharapkan adanya keterlibatan Kesultanan Bacan dalam mengamankan Pilkada 2020 agar dapat berjalan kondusif.
“Dengan tujuan bersama – sama membangun suasana dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati tanpa menyebar berita Hoax dan ujaran kebencian secara langsung maupun tidak langsung, serta berupaya menghindari konflik dalam setiap tahapan Pilkada 2020,” Tutup Kapolres Halsel. (HafikCN)
HALSEL, CN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) besok, 04 Maret 2020, akan melakukan Pencanangan memasuki Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Koropsi （WBK）dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani （WBBM）, yang akan dilaksanakan di Halaman Kantor Kejari Halsel.
Tujuan Kejari Halsel melakukan Pencangan ZI menuju WBK dan WBBM ini untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Kemudian untuk merubah mainsed dari yang dulu minta dilayani sekarang akan melayani masyarakat, serta tidak lagi melakukan tindak pidana Koropsi.
Saat diwawancarai diruang kerjanya, Kepala Kejari Halsel Fajar Haryowimboko, menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas WBK WBBM ini merupakan suatu perintah langsung Kejaksaan Agung, agar semua satger dibawah pimpinan Kejati maupun kejari untuk dapat melaksanakan WBK dan WBBN.
“Ini dilakukan untuk dapat meruba komitmen tingkat pimpinan sampe tingkat bawah, dimana yang dulunya minta dilayani sekarang kita akan melayani masyarakat agar lebih baik, intinya akan lebih mempermudah masyarakat dalam mencari keadilan,” Jelas Kejari
Kajari juga menjelaskan bahwa kegiatan pencanangan yang akan berlangsung besok tersebut bukan berarti akhir tetapi awal dari pelaksanaan Kejari Halsel dalam meraih WBK dan WBBM.
“Dengan adanya Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, masyarakat Halsel sudah dapat mengetahui bahwa Kejasaan Labuha sudah bebas koropsi dan akan siap melayani masyarakat,” Ungkapnya
Selain pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Kejari juga mengatakan bahwa besok akan dilakukannya pelatakan batu pertama untuk pembangunan Musolah Kejaksaan Negeri Halsel. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Musolah ini dibantu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dana Hiba.
“Besok juga akan ada peletakan batu pertama pembangunan Musolah Kejaksaan, terima kasih buat Pemda Halsel yang sudah menyediakan dana untuk pembangunan Musolah kami ini,” Ucapnya
Ditambahkannya, “Besok juga direncanakan Pa Bupati dan seluruh Unsur Forkopimda akan menghadiri kegiatan Pencanangan Zona Integritas memasuki WBM dan WBBM Kejaksaan Negeri Halsel,” Tutup Kejari Halsel Fajar Haryowimboko. (RedCN)
HALSEL, CN – Terkait dengan dugaan pencairan dana fiktif oleh Kepala Puseksmas (Kapus) Bajo Sangkuang Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), Toni D Mahmud yang di beritakan oleh media cerminnusantara.co.id siang tadi, kami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bacan, melalui Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bacan Amrul Doturu, Rabu, (04/03/2020) meminta Bupati untuk mencopot Kepala Puskesmas Bajo Sangkuang.
“Apa lagi dalam penggunaan Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2019, Kapus Bajo Sangkuang tidak transparan dan terbuka terhadap staf-stafnya. Karena itulah sikap Kapus Bajo Sangkuang ini kami menyorotinya,” Katanya
Lanjut Amrul, mestinya Kapus harus terbuka dan transparan kepada staf-stafnya sebagai keterbukaan informasi. Jika hal ini saja dia menutupi dan tidak terbuka, bagaimana dengan anggaran lain lagi yang ada di Puskesmas Bajo Sangkuang.
“Padahal total anggaran Dana BOK untuk triwulan 4 Tahun 2019 pada Puskesmas Bajo Sangkuang Kecamatan Botang Lomang itu sebesar Rp. 231. 20. 40.000 dengan Program kegiatan KIA KB, PROMKES, TBI, SURVEY dan kegiatan Puskesmas lainnya, dan pencairan anggaran tersebut di ketahui fiktif, namun Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Hj. Hasna Muhammad diduga kuat suda kong kalikong dengan Kapus Bajo Sangkuang, sehingga anggaran dana BOK Tahap 4 Tahun 2019 memberanikan diri memberikan rekomendasi pencarian Dana BOK Puskesmas Bajo,” Jelasnya
Selain itu, Kapus Bajo Sangkuang juga memberhentikan 2 orang tenaga medis pada Puskesamas Bajo oleh Kapus Bajo Sangkuang.
“Untuk itu, saya Amrul Doturu Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Bacan, mendesak Bupati untuk segera mencopot yang bersangkutan. Tindakan Kapus ini juga, jika benar-benar terbukti fiktif kegiatannya, maka kami akan melaporkan kasus ini ke pihak penegak hukum Polres Halsel,” Tegasnya
Amrul Menegaskan lagi, dan bila desakan ini, Bupati Halsel Bahrain Kasuba tidak mengindahkan, maka kami tidak akan segan-segan melakukan aksi protes besar-besaran di Kantor Bupati Halsel. (RedCN)
TERNATE, CN – Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Dewan Nasional menggelar aksi Tolak RUU Omnibus Law di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku (Malut). Rabu, (04/03/2020).
Kedatangan puluhan massa aksi itu, meminta DPRD Kota Ternate bersama Pemerintah Kota Ternate bersepakat menolak RUU Omnibus Law. Sebab, menurut mereka RUU Omnibus Law akan mempermudah infestasi asing masuk ke wilayah Indonesia, dan Kepala Daerah tidak lagi di berikan kewenangan penuh.
RUU Omnibus Law juga di nilai tidak mengutamakan kepentingan Rakyat kecil, seperti kepentingan sektor petani, nelayan, buruh dan lain-lain.
Koordinator Lapangan (Korlap) Dodi J Rio kepada cerminnusantara.co.id mengatakan, kiranya RUU Omnibus Law sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
“Apalagi menurut pengkajian kami RUU Omnibus Law ini tidak mengarah kepada kepentingan Rakyat kecil seperti sektor petani, nelayan, buruh dan lain lain,” Pungkasnya
Lanjut Dodi Malahan, adanya RUU Omnibus Law ini Semakin mempermudah investasi asing terus masuk ke wilayah Indonesia.
“Karena inilah kita berharap Pemerintah Kota dan DPRD bersepakat Menolak RUU Omnibuslaw,” Pintanya (VikCN)
