Kategori: Daerah

TERNATE, CN – Kopri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC. PMII) Ternate Maluku Utara (Malut), mengadakan Pembukaan Sekolah Kader Kopri Nasional (SKKN) ke-V dan seminar nasional kopri Pengurus Besar (PB) PMII dengan tema “Pemuda Sentrum Kemajuan Bangsa di Era Digital” bertempat di ruang Aula FKIP UNKHAIR Ternate, selasa (15/10/19).

Ketua Umun PB kopri PMII Septi Rahmawati saat di tanya awak media mengatakan, terkait dengan pembukaan SKKN, kenapa sebelumnya mereka mengadakan seminar nasional terlebih dahulu.

“Agar membangkit semangat para kader yang akan menjadi peserta Sekolah Kader Kopri Nasional yang berkualitas dan ini tujuan kita,” Tegasnya

Lanjut, Septi Rahmawati juga berharap membukaan seminar nasional ini dapat melahirkan kader-kader yang mampu buat perubahan besar.

“Harapan saya khususnya kepada peserta Sekolah kader Kopri Nasional ini semoga menjadi kader-kader yang mampuh membuat perubahan yang besar di jaman yang serba canggi ini baik di lokal maupun nasional,” Harapnya (Fajrin)

HALSEL,CN – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) H. Bahrain Kasuba melakukan Peletakan Batu Pertama Mesjid An-Nur di Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan. Selasa, (15/10/19).

Turut hadir pada kegiatan ini, Camat Bacan Selatan, Kepala Desa Galala, Pemerintah Desa Galala, Imam Mesjid An-Nur, Penggerak PKK Kecamatan Mandioli Selatan, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta Masyarakat Desa Galala.

Pada kesempatan ini, Bupati Halsel Bahrain Kasuba menyampaikan bahwa Pemerintah akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Mesjid An-Nur di Desa Galala

“Pemerintah akan ikut membantu pembangunan Mesjid An-Nur. Selain itu, Saya juga akan membangun Puskesmas termegah di Wilayah Mandioli Selatan sekaligus membuka jalan sampai di Desa Lele”, jelasnya

Bupati berharap pembangunan Mesjid An-Nur bisa menjadi amal Jariyah bagi seluruh Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan Mesjid.

“Semoga dengan pembangunan Mesjid An-Nur ini bisa menjadi amal Jariyah bagi kita”, harapnya.

Bupati juga menghimbau agar masyarakat menyiapkan kearifan lokal di Kecamatan Mandioli Selatan yang nantinya bisa dihadirkan pada pameran Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang akan digelar di Halsel.

“Dipameran HKG saya harap kearifan lokal bisa dihadirkan dan Masyarakat Kecamatan Mandioli Selatan bisa ikut meramaikan HKG yang akan digelar mulai tanggal 22 sampai 25 November 2019 nanti sambil melihat miniatur Istana Merdeka, Gelora Bahrain Kasuba, Tugu Proklamasi dan Bundaran HI yang telah dibangun”, terangnya. (Bur)

HALSEL,CN – Pengadilan Negeri Labuha bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar Sosialisasi eraterang (Surat Keterangan Elektronik). Kegiatan ini dilaksanakan di Canga Matau (Taman Budaya Saruma), Selasa/15/10/19.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Bupati Halsel Bahrain Kasuba, Unsur Forkopimda, Asisten I,II,III, Staf Ahli, Kepala Dinas, Camat, Kepala desa, perwakilan dari Perbankan.

Dalam sambutannya Bupati Bahrain Kasuba menyampaikan bahwa Eraterang merupakan layanan permohonan Surat Keterangan Secara Elektronik yang dapat diakses oleh pemohon dimanapun berada, selama tersedianya jaringan internet ponsel, dan laptop/computer.

Menurutnya, aplikasi ini dapat diakses dengan mudah serta berharap kepada seluruh peserta agar dapat menyimak dengan baik sehingga dapat dijadikan panduan kepada masyarakat .

Pada kesempatan yang sama Ketua Pengadilan Negeri Labuha Ahmad Rasyid mengatakan aplikasi Eraterang merupakan produk dari Mahkama Agung (MA).

“Dengan eraterang maka pemohon tidak perlu lagi ke Pengadilan untuk mendapatkan surat keterangan, cukup dengan membuka aplikasi ini dan melakukan pendaftaran”, katanya.

Ketua PN Labuha juga menjelaskan tata cara pendaftaran di aplikasi Eraterang dengan mengakses https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/

“Kemudian melakukan pendaftaran akun email, mengisi data diri dan setelah selesai klik aktivasi user, akun yang terverifikasi dapat digunakan untuk mendaftarkan surat keterangan”, Jelasnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi. (Red)

JAKARTA, CN –  Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengundang secara khusus Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba Lc, di Istana Negara, Senin (14/10).

Di Istana Negara, Presiden Jokowi dan Gubernur AGK membicarakan khusus tentang pembangunan Maluku Utara.

“Pak Presiden Jokowi mengundang saya ke Istana, dan alhamdulillah pak Presiden berjanji akan membangun Maluku Utara,” kata juru bicara Gubernur Malut, Muliadi Tutupoho, melalui press releasenya.

Dalam pertemuan itu, Gubernur juga meminta kepada pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur dasar di Maluku Utara.

“Pak Gubernur meminta agara ada dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan Bandar Udara, Jalan dan Jembatan serta infrastruktur dasar lainnya,” ungkanya.

Sebelum diundang ke Istana Negara,  Gubernur juga menghadiri acara peresmian Palapa Ring oleh Presiden Jokowi, yang dihadiri juga oleh seluruh Gubernur se Indonesia. (Red)

HALSEL,CN – Wakil Bupati Bupati Halmahera Selatan Iswan Hasjim membuka secara resmi Survei Verifikasi Akreditasi Tahap awal Rumah Sakit Umum (RSU) Obi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (AKRS) pada Senin (14/10/2019) di Rumah Sakit Umum Obi.

Acara yang diawali dengan  safety briefing tersebut turut dihadiri oleh survier dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Halsel, Direktur RSU Obi  beserta jajaran, Para Camat Se-pulau Obi, Kepala Desa Se-pulau Obi, dan Kepala Sekolah SD & SMP Obi,

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa sebagai upaya untuk secara kontinyu meningkatkan pelayanan di fasilitas kesehatan kepada masyarakat khususnya RSU Obi. Maka perlu diambil langkah-langkah bagi peningkatan mutu dan kinerja melalui pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan perbaikan kinerja secara komprehensif dan berkesinambungan.

Dalam kaitan tersebut, maka Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar baku yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan.

Iswan berharap kegiatan verifikasi akreditasi tahap awal yang akan dimulai pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan bisa lebih memotivasi pihak-pihak terkait, terutama seluruh jajaran RSU Obi agar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

“Saya berharap kepada seluruh pihak mulai dari pemerintah kecamatan, desa, dan jajaran RSU Obi agar terus berupaya peningkatan kualitas sistem kerjanya guna RSU Obi dapat memenuhi standar akreditasinya,

Kepada Tim Verifikasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia datang ke Obi serta dukungannya dalam mendorong peningkatan mutu dan kinerja pelayanan di RSU Obi.

Iswan juga menyampaikan di tahun 2020 Ia akan mengawal dengan sungguh-sungguh untuk mensejajarkan RSU Obi dengan RSUD Labuha. Menurutnya ini saatnya masyarakat Obi harus memiliki sebuah Rumah Sakit yang betul-betul layak, guna melayani masyarakat agar tidak perlu jauh – jauh dirujuk ke RSUD Labuha.

“Saya akan berkomitmen mengawal ini agar RSU Obi bisa disejajarkan dengan RSUD yang ada di Labuha. Paling tidak RSU Obi menjadi Rumah Sakit rujukan yang ada di Pulau Obi ini,” jelas Iswan.

Iswan menambahkan bahwa dengan adanya 3  surveyor (Tim Penilai) ini, agar seluruh jajaran RSU Obi dapat memanfaatkannya dengan baik, guna secara dini mengidentifikasi faktor – faktor yang akan menjadi indikator tercapainya akreditasi tersebut.

“Mari saya mengajak semua element di Obi ini agar bekerjasama dengan Bapak Direktur RSU Obi untuk berupaya melengkapi berbagai hal 9terkait dengan indikator pencapaian akreditasi ini, sayapun akan mengawal hingga tercapai akreditasi untuk RSU Obi ini,” ajak Iswan.

Sementara itu Ketua Tim Surveyor
dr. Nungky N K .MS. MKes dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menjelaskan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menkes Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, maka dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien secara berkesinambungan, Rumah Sakit wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali.

Akreditasi itu sendiri  merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi, bahwa Rumah Sakit tersebut telah memenuhi standar akreditasi.

Adapun standar akreditasi adalah pedoman yang berisi  tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Sedikitnya ada 323 standar yang diuraikan ke dalam 1.218 Elemen Penilaian (EP) yang harus dipenuhi dokumennya oleh Rumah Sakit.

Direktur RSU Obi dr.Diadon Misi Mitaart, Sp.B,FICS melaporkan bahwa RSU Obi siap untuk dilakukan survey oleh Tim Penilai. Dalam laporanya bahwa RSU Obi saat ini sangat berbeda dan berubah total dengan RSU Obi yang dulu. Saat ini RSU Obi telah melakukan perubahan – perubahan pembangunan fisik maupun pelayanan.

“Pertama – tama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Wakil Bupati yang telah sempat hadir saat ini, dan juga para surveyor yang telah bersedia untuk survey RSU Obi guna pemenuhan hasil akreditasi rumah sakit kami,” ungkap Diadon.

Tim penilai (surveyor) akan berada di Rumah Sakit Umum Obi selama kurang lebih 3 hari, yang terdiri dari 3 orang (manajemen, medis dan keperawatan) yaitu dr. Miryanti Sp.PK
dr. Nungky N K .MS. MKes dan Tati Herawati T S. KP.,M.Pd.(red)

JAKARTA, CN – Presiden Joko Widodo telah meresmikan pengoperasian Palapa Ring Timur, yang ditandai dengan Video Conference dengan Pemerintah Daerah Sorong, Merauke, Rote, Sabang, dan Penajam Paser Utara. Hal ini sesuai dengan siaran perss dari Direktur Sumber Daya dan Administrasi, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), Fadhilal Mathar.

Paket Palapa Ring Timur melengkapi jaringan tulang punggung internet nasional, Palapa Ring yang telah lebih dulu beroperasi dan dinikmati masyarakat sejak tahun 2018, yaitu paket Palapa Ring Barat dan Tengah. 

Menandai utilisasi Palapa Ring, Presiden yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, dan Kepala BIN melakukan konferensi video dari Istana Negara dengan para pejabat pemerintah daerah di Sorong (Papua Barat), Merauke (Papua), Rote (Nusa Tenggara Timur), Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), dan Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur). Turut hadir bersama Presiden, Kementerian/Lembaga, anggota DPR dan DPD, Penyedia Jasa Telekomunikasi, Asosiasi, Start up, Unicorns, serta tokoh-tokoh telekomunikasi di Indonesia dan startup dan entrepreneur muda dari Papua yang bergerak dalam berbagai bidang seperti edukasi (pemberantasan buta huruf, pelatihan bahasa, antihoax, dan diplomasi), bidang energi, penerbangan, kuliner, dan seni.

Palapa Ring merupakan proyek pembangunan backbone jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh 514 Ibukota Kabupaten/Kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU. PT Telkom telah mengintegrasikan backbone serat optik di 457 Kabupaten/Kota melalui skema Non-KPBU. Penggelaran Palapa Ring oleh Pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang secara komersial tidak feasible untuk dibangun oleh pihak swasta. Bekerja sama dengan PT. Palapa Ring Barat, PT. LEN Telekomunikasi Indonesia, PT. Palapa Timur Telematika, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo telah menuntaskan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia pada bulan Agustus 2019. 

Palapa Ring merupakan tulang punggung (backbone) kabel serat optik, sehingga untuk dapat dinikmati masyarakat, diperlukan jaringan akses. Peran aktif dari penyedia jasa telekomunikasi sangat diperlukan untuk memanfaatkan backbone tersebut dan membangun akses dari Palapa Ring. 

Nama Palapa dalam Palapa Ring diambil dari Sumpah Palapa yang dikumandangkan oleh Patih Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara. Dengan tekad yang sama, pembangunan telekomunikasi dituntaskan dari Sabang sampai Merauke, dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Proyek Palapa Ring diumumkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 di Forum Infrastructure Summit I, namun mengalami beberapa kendala dalam pembiayaan dan pemilihan skema pengadaannya. Di tahun 2015, Pemerintah membuat terobosan melalui penetapan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Perpres 38/2015) yang memberikan alternatif pembiayaan proyek pembangunan melalui skema KPBU yang memungkinkan dimulainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring pada tahun 2016. 

Ketersediaan layanan KPBU Palapa Ring dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kementerian Kominfo). Anggaran tersebut diperoleh dari dana universal service obligation (USO) yang merupakan 1,25% pendapatan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang dikelola oleh BLU BAKTI. Selain sebagai alternatif pembiayaan, skema KPBU merupakan skema yang ideal untuk mengadopsi best practice industri dalam memitigasi risiko pembangunan dan mempertahankan suatu service level agreement. 

Palapa Ring merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Peran aktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengkoordinasikan komitmen pemangku kepentingan pada proyek-proyek strategis nasional, termasuk Palapa Ring, sangat membantu penyelesaian Palapa Ring sehingga proyek ini menjadi proyek perencanaan KPBU tercepat pada tahun 2016. Bentuk komitmen pemerintah lainnya adalah melalui fasilitas penjaminan pemerintah untuk KPBU oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan proyeksi sebagai lima besar ekonomi dunia serta merujuk kepada indeks global Indonesia, konektivitas telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mencapai visi tersebut. Posisi Global Competitiveness Index yang diumumkan World Economic Forum (WEF) tahun 2019, menempatkan Indonesia di peringkat 50. Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara seperti Singapura (1), Malaysia (27), Thailand (40), Indonesia masih tertinggal, walaupun posisi Indonesia lebih baik daripada Brunei Darussalam (56), Filipina (64), Vietnam (67), dan Kamboja (106). Bila dicermati lebih jauh., dalam hal adopsi teknologi, wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau merupakan tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan konektivitas tersebut. 

Perbandingan lainnya diumumkan oleh International Telecommunication Union melalui ICT Development Index 2017 (IDI) yang menempatkan Indonesia pada peringkat 111. Dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lain, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura yang berada di peringkat 18, Malaysia (63), Filipina (101), Thailand (78), Brunei Darussalam (53), dan Vietnam (108). Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja (128), Myanmar (135), dan Timor Leste (122). Merujuk kepada data-data itu, masih terus diperlukan kerja keras dan upaya pemerintah serta seluruh entitas bisnis dan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan tersebut, antara lain melalui proyek-proyek strategis nasional dalam rangka konektivitas Indonesia.

Palapa Ring secara bertahap akan memeratakan kecepatan internet di seluruh Indonesia dengan disparitas harga yang semakin kecil antara wilayah di Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa. Instalasi akhir Palapa Ring antara lain di Wamena (Kab. Jayawijaya), Kenyam (Kab. Nduga), dan Oksibil (Kab. Pegunungan Bintang) menyempurnakan penyelesaian Palapa Ring Timur yang menghubungkan 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/kota interkoneksi di wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku  dengan panjang 4.426 kilometer di laut dan 2.452 kilometer di darat.

Kajian dari IIGF Institute (2019) mengindikasikan bahwa ketersediaan akses pitalebar (broadband) atas hadirnya Palapa Ring akan memberikan dampak terhadap perekonomian dalam berbagai bentuk, antara lain penngkatan PDRB di wilayah layanan antara 4,5% sampai dengan 6,4% dalam waktu 10 tahun.  Selain itu, dengan ketersediaan pitalebar sebanyak 2,5 juta pengguna pada tahun 2028, Palapa Ring diperkirakan akan menciptakan 200 ribu pekerjaan dalam waktu 10 tahun, Palapa Ring juga mempengaruhi percepatan ekspansi jangkauan pasar di sektor ritel dan pelayanan serta efisiensi sektor manufaktur dan industri.  

Konektivitas telekomunikasi nasional merupakan prasyarat untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan pertumbuhan, termasuk perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Tidak hanya itu, internet cepat akan mengakselerasi digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, termasuk jaminan sosial. Palapa Ring digelar untuk memastikan ketersediaan internet cepat untuk peningkatan kompetensi SDM dan menghubungkan masyarakat Indonesia secara adil dan merata (Indonesia-sentris) kepada kesempatan-kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Tentang BAKTI Kominfo 

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan informatika (BAKTI) merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. BAKTI berupaya merealisasi Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh program BAKTI dimaksudkan untuk menjangkau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). (Red)