Ciruas,CN- Ditemui wartawan di ruangan kerjanya di kantor kecamatan ciruas, Ade Rana Suherna S. Ip Selaku Sekmat Ciruas memberikan himbauan kepada semua para bakal calon kepala desa yang terdiri dari 5 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak di kecamatan Ciruas dilaksanakan pada hari ini Selasa (10/9/2019).
Pemilu serentak ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, kalau dahulu pendaftaran para bakal calon kepala desa dikenai biaya pendaftaran kalau sekarang semua dibebaskan biaya pendaftarannya, “ujarnya.
Adapun pendaftaran ini berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 16 September 2019. Adapun untuk mantan kepala desa yang akan ikut mendaftarkan diri lagi itu harus ada surat keterangan dari Inspektorat dan Hukum.
Walaupun itu dalihnya berupa sumbangan atau apa saja, karena kami sudah menekankan kepada seluruh panitia untuk tidak memungut bahkan menerima sumbangan apapun itu, karena semua tahapan itu sudah dibiayai dari APBD kabupaten serang, “tambahnya.
Kami juga mengharapkan kepada semua Bakal calon kepala untuk selalu menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing, biarkan perbedaan itu ada karena itu demokrasi, akan tetapi tetap menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing, “harapnya
Tiga poin penting yang harus dipenuhi oleh para bakal calon kepala desa yang diantaranya STTB atau Ijazah SD sampai dengan terkhir, KTP dan KK,Akte Kelahiran, selanjutnya persyaratan pendukung lainnya, “tutur Ade Rana Suherna S. Ip ke wartawan. (oman)
Jakarta,CN- Sejumlah Mahasiswa Yang Tergabung di dalam Forum Mahasiswa Papua Jakarta mengadakan diskusi Publik dengan Tema “Mahasiswa Papua Bicara, Kenapa Harus NKRI” Di Henghout caffe Jakarta Selatan, Selasa (09/09/19).
Dalam diskusi saat berlangsung Vanin (aktivis perempuan Papua Jakarta) selaku narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan Rasisme selalu manejadi persoalan mengapa Papua selalu ingin melepaskan diri dari NKRI, dan rasisme yang terjadi bukan hanya teman teman Papua yang ada di Daerah daerah Jawa saja,
“Di Jakarta saja terkadang kami merasakan contohnya seperti mahasiswa Papua mau ngekos padahal kosannya kosong pas yang punya kos tanya kita asalnya dari mana kita jawab Papua mereka bilang kosannya penuh dan itu terus terjadi kebanyakan seperti itu namun di balik itu semua para tua tua kita yang ada di Papua sana tentu ada yang tidak senang dengan kondisi anaknya di rantau hal ini yang membuat mereka terprovokasi atas gajala yang terjadi di tanah rantau.
kami anak anak papua khususnya mahasiswa Papua yang cinta akan NKRI tau kalau kita ini beanekaragam, agama suku bahasa ada banyak di indonesia.
“Papua sudah tidak perlu lagi di ajarkan tentang nasionalisme kami tau apa itu nasionalisme, dulu waktu 1969 perwakilan dari pemuda pemudi Papua pada Pepera (penentuan pendapat Rakyat) dari 8 kabupaten di Papua ada 175 perwakilan Papua menyatakan sikap bergabung dengan Indonesia dan mereka cinta akan NKRI sehingga dengan adanya peristiwa kerusuhan ini ia itu tugas negara presiden khususnya apakah bisa memberikan solusi terhadap kekisruhan ini, kalau negara tidak bisa memberikan solusi untuk Papua pasti akan terus terjadi seperti ini.
“Banyak mereka yang bertanya apa solusinya referendum saya pribadi katakan itu pilihan yang radikal karena dia tidak memahami nasionalisme, Tutur Vanin.
Lanjut narasumber aktivis timur Sufri mengatakan ” Indonesia banyak keragaman mulai dari suku, ras, agama,dan kebudayaan maka kita sebagai anak bangsa bukan saja Papua tapi semua menerima keragaman itu sebagai jati diri bangsa, bersatu dalam bingkai bineka tunggalika berbeda beda tetap satu.
Dengan itu Nasionalisme yang semestinya tertanam dalam benak kita semua mulai dari Papua hingga seluruh Indonesia, Papua memang masi rasa sakit dalam kata rasisme namun kita sadari dan mari menyembuhkan luka itu dengan rasa nasionalisme yang tinggi, dan junjung tinggi pancasilah dan undang -undang dasar 1945. Dan bineka tunggal ika, mari hargai kebudayaan Nusantara. Tegas sufrin.
Rahmat selaku aktivis Papua untuk NKRI menuturkan “bahwa Presiden harus belajar dari bung Karno, Irisan sejarah Papua masuk ke Indonesia sebenarnya penuh dengan dialektika pada saat itu saya rasa kalau sudah tau pasti tuntas dan akan selesai, kami mahasiswa Papua dengan adanya isue ini banyak gerakan untuk pulang kampung ke papua ini jadi serba salah, ada juga isue mahasiswa Papua yang cinta akan NKRI di Jakarta saat kita teriak cinta NKRI saudara saudara kita di Papua sana tiba tiba ada yang meninggal ini ada apa sebenarnya.
Pemerintah harus cepat mengambil langkah, solusi untuk masyarakat Papua. pemerintah harus dekati Papua komunikasi dan diskusi sehingga akan terjalin hubungan yang baik. Tutup Rahmat.(red)
Halsel, CN : Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Selatan pada 2020 mendatang, sejumlah figur mulai bermunculan, hal ini terlihat saat mereka mendaftarkan diri sebagai bakal calon di setiap partai, baik yang mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati Halmahera Selatan
Beragamnya pencolonan sudah tentunya beragam pula tanggapan dari masyarakat pada setiap figur calon Kepala Daerah
Dari Pantawan cerminnusantara.com sejumlah bakal calon Kepala Daerah mendapatkan respon positif khususnya masyarakat di seputaran Gane Barat dan Gane Timur,
Khusunya warga di Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Barat Utara dan sejumla Desa di Gane Timur menjadi wacana hangat atas munculnya salah satu figur Bakal Calon Bupati Halsel yakni Usman Sidik
Respon positif warga ini muncul ketika di tanyakakan wartawan cerminnusantara.com, bagaimana dengan pilkada kedepan, figur seperti apa yang di harapkan.? Wargapun sontak menjawab dengan beragam tanggapan, namun tidak sedikit yang menyabutkan nama Usman Sidik.
terlepas dari pria asal kayoa yang juga wakil bendahara DPP PKB itu, adapun nama Bahrain Kasuba yang juga petahan, Muhammad Ismail dan Jafar Umar juga masi mendapa respon dari sejumla masyarakat khususnya di seputaran Wilayah Gane
Perkembangan dan isu pilkada yang di himpun cerminnusantara.com menggambarkan dari sekian calon Kepala Daerah Halsel, Usman Sidik dan Bahrain Kasuba adalah pesaing yang di perhitungkan dalam kompetisi pilkada Halsel 2020 mendatang. (red)
Kadikaran,CN – Acara Pendaftaran Calon Kepala Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Bertempat di Kantor Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas yang dihadiri oleh para Bakal calon kepala Desa, Kamtibmas Polsek Ciruas, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat, selasa, (10/9/2019).
Ibrohim S. Ip selaku Penjabat desa kadikaran saat ini menyampaikan acara ini dibuka dari tanggal 10 sampai dengan 16 oktober 2019, dan juga diharapkan kepada panitia pilkades ini bekerja dengan sebaik mungkin, jujur dan penuh rasa keadilan, “ujarnya
H. Abdul Karim Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kadikaran mengucapkan terimakasih kepada Penjabat Kepala Desa yang telah memfasilitasi semua acara ini, sekaligus membuka acara ini, “tuturnya.
Ahmad Kausar selaku anggota Panwas dari pihak Kepolisian menyampaikan untuk pencalonan ini bisa langsung menghadap ke panitia yang sudah dibentuk, dan juga diharapkan kepada semua bakal calon kepala desa untuk menjaga kamtibmas setempat, “tambahnya.
Sampai berita ini diturunkan dari kantor desa kadikaran kecamatan ciruas baru ada 3 bakal calon kepala desa. (oman)
LABUHA,CN– Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dilaksanakan oleh 270 daerah pada tanggal 23 September 2020.
Ketua KPU Halmahera Selatan Darmin H Hasim, Selasa (10/9/19) menjelaskan, untuk hari H Pilkada dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2020, namun tahapan Pilkada berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang jadwal, program dan tahapan dimulai pada 30 September 2019, dari tahapan perencanaan program hingga perencanaan anggaran.
“Kita di Halsel ini sementara dalam tahapan penyusunan anggaran dan penyusunan pembahasan dengan eksekutif, untuk Naska Perjanjian hibah daerah (NPHD) pada 1 Oktober 2019 baru kita lakukan pendatanganan,” kata Darmin
Darmin mengatakan pemilihan kepala daerah akan digelar pada 23 September 2020 mendatang. Tanggal tersebut ditentukan melalui rapat pleno yang telah dilakukan KPU RI.
“Pemilihan Bupati tahun 2020 akan diselenggarakan pada hari Rabu, jadi ini sebagaimana yang telah laksanakan pada pemilu sebelumnya kita selalu dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi ada beberapa tanggal pilihan hari Rabu di bulan September tahun 2020, dan KPU memilih tanggal 23 September,” jelas Darmin
KPU, kata Darmin, telah melakukan persiapan jelang Pilkada Halmahera Selatan 2020 dengan melakukan persiapan penyusunan anggaran dan persiapan pembahasan dengan Pemda. Darmin lalu menjelaskan tahapan persiapan KPU mulai perencanaan anggaran hingga sosialisasi.
“Sosialisasi mulai November 2019 sampai 22 September 2020,” ucapnya.
Selanjutnya, pembentukan PPK, PPS dilakukan pada bulan Januari 2020.
Sementara untuk pembentukan KPPS direkrut satu bulan sebelum hari H sedangkan pembentukan PPDP awal 2020 baru dilakukan dilanjutkan update data pemilih.
Sadangkan pendaftaran calon Bupati dan wakil Bupati berdasarkan PKPU dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 18 Juni 2020.
“Kemudian kampanye. Nah, masa kampanye itu akan dilaksanakan selama 71 hari, dimulai dari 11 Juli hingga 19 September (2020). Jadi, setelah penetapan pasangan calon kemudian akan sudah dimulai masa kampanye,” tutur Darmin
Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan akan dilaksanakan sekitar tanggal 24 sampai 28 September 2020.
Sementara, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk pemilihan Bupati akan dilaksanakan pada 29-30 September 2020. (Red)
Oleh : Jacob Ereste Penulis Adalah : Pemerhati Sosial
Tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang potensi tekornya BPJS Kesehatan Rp 28 triliun hingga akhir 2019 mungkinlah diindikasikan oleh terjadinya fraud. Karena fraud atau kecurangan itu bisa terjadi karena over klaim pada sistem layanan BPJS Kesehatan secara menyeluruh. Mulai dari data peserta sampai dengan sistem rujukan, antara Puskesmas, rumah sakit, ke BPJS, serta sistem tagihannya yang juga diyakini oleh Sri Mulyani Indrawati perlu diperbaiki. Indikasi dari kemungkinan terjadi fraud ini, katanya pun perlu di-address. Kecuali itu Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) sudah sepakat meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh. Salah satunya adalah menyeimbangkan antara iuran dengan manfaat yang didapatkan oleh peserta.
Alasannya, karena hasil audit BPKP menemukan over klaim banyak tagihan yang tidak sesuai fakta. Kecuali itu, BPJS Kesehatan juga diminta untuk membangun sistem, dan bisa segera mengatasi fraud, seperti over klaim, tidak ada pasiennya tetapi dibuat diklaim fiktif.
Selain itu, katanya pemerintah daerah juga diminta memverifikasi data kepesertaan lebih ketat, demi untuk memberi layanan yang sesuai dan maksimal. Karena, banyak peserta BPJS Kesehatan yang baru mendaftar saat mengalami masalah atau sakit. Artinya masyarakat pun menjadi bagian dari tudingan kesalahan yang telah membuat BPJS Kesehatan terancam bangkrut.
Dampak lanjutan dari upaya untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan yang tidak sehat ini, mulai tahun 2019 BPJS Kesehatan akan mulai menerapkan kebijakan penarikan iuran melalui auto debet dari rekening nasabah. Istilah peremannya itu yang dimaksud perampokan yang santun, kata Hasanudin dari Komunitas Buruh Indonesia yang berkomentar dari Banten.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengakui sistem ini merupakan debit otomatis dari rekening nasabah, sehingga mengurangi saldo pada tanggal penarikan atau transaksi, katanya saat usai rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta. (CNN Indonesia, 2 September 2019). Menurut dia, untuk kewajiban membayar iuran lewat autodebet ini terkait dengan 10 rencana kerja BPJS Kesehatan dalam 5 tahun ke depan. Salah satunya, terkait mitigasi kepatuhan membayar, terutama untuk kelas 3 atau Peserta Bukan Penerima Upah (peserta mandiri). Begitulah dalam proses pembayaran serupa ini jadi terkesan bahwa tudingan itu jelad ditujukan pada anggota BPJS Kesehatan klas 3 atau pesetta bukan penerima upah. Jadi seakan merekalah orang yang paling berdosa dan patut bertanggung jawab terhadap ancaman kebangkrutan dari BPJS Kesehatan.
Karena menurut Sri Mulyani Indrawati, tanpa kenaikan iuran, defisit BPJS Kesehatan tahun ini bisa mencapai Rp32,8 triliun. Sementara Menko Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan segera akan dimulai pada 1 September 2019. Meski begitu, toh pemerintah belum mengumumkan secara resmi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah terlanjur membuat gaduh negeri ini. Akibatnya pun, sejumlah koleha dan sahabat dekat jadi merasa khawatir serta perlu untuk mengingatkan agar labih berhati-hati, siapa tahu itu hanya jebakan tikus serta bagian dari pengalihan isu belaka. Sebab banyak pejabat yang tidak kompeten, kok jadi begitu getol dan semangat angkat bicara dan memberi komentar, kata Ratuate Sektetaris Eksekutif Atlantika Institut Nusantara.
Kritik yang lantang pun berdatangan dari sejumlah kalangan. Seperti dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada rakyat sungguh memprihatinkan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) jugs menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat harus menjadi skenario terakhir. Hanya saja sayangnya, YLKI justru memperlebar masalah yang bisa berimbas pada petani tembakau, karena justru mengharap bisa menutupi devisit BPJS Kesehatan dengan mengeruk duit dari cukai rokok. Alternatif ini sama ibaratnya membongkar rumah untuk membangun dapur. Kisahnya, kok jadi seperti anti-klimak dari drama Si Lebai Malang bagi rakyat kecil. Tawaran itu disodorkan oleh YLKI untuk menutup defisit JKN bisa dengan relokasi subsidi energi dan atau menaikan cukai rokok. (Berita-fakta.co, 8 September 2019)
Yang lebih bijak, tentu sajs jika YLKI mendesak manajemen BPJS Kesehatan untuk membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri atau pekerja bukan penerima upah, yang sudah membengkak menjadi 54 persen itu dengan cara yang lebih ilegan dan menggugah kesadaran warga masyarakat untuk ikut menjadi anggota serta keikhlasan untuk membayar iuran yang tak terlalu memberatkan.
Kalau pun YLKI memberikan toleransi dengan formulasi besaran untuk kategori peserta PBI kenaikannya pada kisaran Rp30.000-Rp 40.000, untuk peserta non PBI usulan tarif rata-rata Rp60.000, itu semua perlu disosialisasikan terlebih dahulu pada warga masyarakat, agar keikutsertaan tak bersifat memaksa. Lebih dari itu, toh UUD 1945 yang asli juga dapat dijadikan pakem agar musyawarah mufakat menjadi budaya bangsa serta pegangan bersama seperti apa yang telah dirumuskan dalam sila Pancasila. Bukankah semua pejabat publik kita sudah sangat gagah mengaku Pancasilais sejati.
Seorang kawan penyair juga mengigatkan diantara kegaduhan dan kebisingan menyoal BPJS Kesehatan untuk rakyat, katanya pemerintah jadi tetkesan panik dan naib. Seakan yang sedang terancam mau bangkrut adalah negeri ini. Kok iya, sejumlah tarif dari pelayanan jasa lainnya juga hendak dinaikkan. Jika pemerintah sungguh bijak, mestinya wargs masyarakat lebih dahulu ditingkatkan kesehshteraannya. Baru kemudian dikenakan beban tarif, retribusi, atau bahkan pajak dengan cara adil dan kemanusiaan yang lebih beradab. Yang runyam, tugas da kewajiban pemerintah memberi pelayan, perlindungan serta keamanan dan kenyamanan patut menjadi diperhatikan dan prioritas. Jadi kegaduhan BPJS Kesehatan, birahi merevisi sejumlah undang-undang ketenagakerjaan, KPK serta lainnya itu harus melihat, mendengar serta mengindahkan aspirasi rakyat. Bila tidak potensi kegaduhan dapat menimbulkan bencana yang bisa lebih gawat akibatnya.
Sungguhkah masih bisa dipercaya bahwa suara rakyat adalah suara Tahun ? Kata kawan penyair tadi yang ikut merasa terusik oleh masalah kesehatan rakyat yang patut dan wajib mendapat jaminan dari pemerintah seperti yang diamanahkan oleh UUD 1945 yang asli maupun yang diamandemen.
