Halmahera Utara, CN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupanten Halmahera Utara (Halut), Kembali di soroti terkait pernyataan wakil Ketua Komisi II DPRD Halut, Nelman Tahe ,
Kepada cerminnusantara.com, kamis, 22/08/2019, Mirzan Salim, menilai DPRD tidak berani membongkar masalah dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada pembangunan jalan Dama-Cera Tahun Anggaran 2016-2017.
Mirzan Salim yang juga tokoh pemuda Halut ini menantang Ketua Komisi II DPRD Untuk membuka ke publik siapa oknum pejabat yang di sebut sebagai penerima suap.
“Wakil Ketua Komisi II DPRD Halut, Nelman Tahe seharusnya buka ke publik terkait oknum pejabat Pemerinta Kabupate (Pemkab) Halut yang terlibat menerima suap pada pembangunan jalan Dama-Cera, silahkan sebutkan oknumnya, sehingga ada langkah hukum. Tantang Mirzan Salim
Lanjut Mirzan, DPDR memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah, maka jika Nelman Tahe Selaku Ketua Komisi II DPRD benar-benar memiliki bukti atas tindakan KKN di pembangunan jalan Dama-Cera seharusnya membuka semua dugaan suap tersebut, jika tidak maka publik akan bertanya tanya dan bespekulasi DPRD juga ikut terlibat dalam KKN Tersebut. ungkap Mirzan
Mirzan kembali menegaskan, jika pihak DPRD dalam Hal ini Komisi II yang di pimpin Nelman Tahe tidak membongkar, atau membawa masalah dugaan ini ke jalur hukum, maka saya menduga Nelman Tahe tidak memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah, terutama masalah pembangunan jalan Dama-cera, tegasnya.
Hingga berita ini di publis cerminnusantara.com masih dalam upaya mengkonfirmasi Ketua Komisi II DPRD Halut, Nelman Tahe. (Ucen)
Komentar