10 OPD Pemrov Malut dan Pemprov Jabar Lakukan Penendatanganan Kerja Sama

SOFIFI, CN – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), benar-benar serius dalam melakukan kerja sama pembangunan. Hal itu terbukti, dengan kehadiran rombongan kerja sama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar ke Malut.

Pertemuan sekaligus penandatanganan kerja sama yang berlangsung di ruang rapat lantai IV kantor Gubernur, Kamis (12/12), disaksikan langsung oleh mewakili Gubernur Malut, Asisten III Setda Malut, Salmin Janidi. Sementara yang mewakili Pemprov Jabar adalah Kepala Inspektorat Jabar, Dr. Ferry Sofwan Arif.

Gubernur Malut dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Setda Malut, menyampaikan bahwa daerah Malut terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni, dengan luas wilayah 145 Km² (69 persen laut dan 30,9 persen luas daaratan). Terdiri dari 10 Kabupan/Kota, dengan jumlah 116 Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebanyak 1.197.

“Percepatan pembangunan Kota Sofifi terus kami dorong, dan alhamdulillah pembangunan kota Baru Sofifi masuk dalam main project pemerintah pusat dalam RPJMN 2020-2024, sehingga upaya ini dapat lebih dioptimalkan dan menjadi priotitas pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Malut mencapai 7,4 persen, cukup tinggi secara nasional. Akan tetapi pertumbuhan itu lebih dipicu oleh aktifitas Pertambangan dan induatri pengolahan Nikel, sementara distribusi terbesar justru pada sektor Pertanian dan Perikanan.

“Peningkatan produktifitas serta hilirisasi sektor Pertanian dan Perikanan terus kami galakan. Khusus di bidang Perikanan, kontribusi terhadap pertumbuhan ekomomi 7,5 persen dengan laju pertumbuhan 13 persen. Pengembangan sentra-sentra produksi Perikanan diarahkan pada komuditas ikan Tuna, Cakalang, Tongkol, Udang Vaname dan Rumput Laut. Khusus untuk bidang Pertanian, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 14 persen, namun masih memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Komoditi Perkebunan, Kelapa, Pala, Cengkeh dan Kakao, sementara untuk tanaman Pangan terdiri dari Padi, Jagung, Kedelei, Kacang tanah, Kacang hijau, Ubi kayu dan Ubi jalar,” jelasnya.

Di bidang Pariwisata, Malut memiliki potensi Wisata sejarah dan wisata bahari. Secara nasional Pulau Morotai ditetapkan sebagai destinasi Pariwisata, juga ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sentra kawasan perikanan terpadu.

“Pengembangan industri kreatif juga perlu mendapat perhatian untuk didorong, dan dalam rancangan pembangunan, kami juga mulai mengembangkan sentra-sentra industri rakyat untuk pengembangan produksi Pertanian dan Perikanan,” akunya

Dirinya juga mengatakan bahwa Investasi di Malut tercatat pada 2014 sampai triwulan I tahun 2019, untuk PMA dengan nilai investasi sekitar 1,8 Miliar Dolar, sedangkan PMDN sebesar Rp 4,2 Triliun, didominasi oleh Pertqmbangan dan industri pengolahannya.

“Dalam hal keuangan daerah APBD kami sebesar Rp 2,8 Triliun, dimana 79,54 persen merupakan dana perimbangan, sedangkan PAD dan pendapatan lainnya sebesar 20,45 persen. Tentu jauh lebih kecil dibandingkan dengan Pemprov Jabar yang memiliki pendapatan begitu besar,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan secara umum, isu strategis dan tantangan Malut yaitu pada SDM, infrastruktur wilayah, kinerja ekonomi dan kolaborasi serta tata kelola pembangunan.

“Dalam mewujudkan program prioritas, kami sedang mempersiapkan konsep pembangunan masyarakat ‘Go-Kamu’ (Gosale-Kamu adalah rancangan inovasi berbasis elektronik yaitu, Kamu sehat, Kamu Cerdas, Kamu Tumbuh dalam rangka penanganan Stunting dan ibu hamil, peningkatan akses belajar berkelanjutan serta perluasan lapangan kerja baru serta peningkatan pendapatan),” paparnya.

Gubernur juga meminta kepada pimpinan OPD terkait, agar dapat bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kerja sama sebagaiman yang diharapkan.

Sementara itu sambutan mewakili Pemprov Jabar disampaikan oleh Kepala Inspektur Jabar, Dr. Ferry Sofwan Arif, mengatakan bahwa Visi Jabar sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2018-2023 adalah Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Dalam mencapai Visi Misi tersebut, Pemprov Jabar dalam melaksanakan program kerjanya memerlukan kolaborasi atau kerja sama dengan pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan pihak ketiga (BUMN, BUMS, perguruan tinggi, lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri).

“Kerja sama dengan Pemprov Malut merupakan wujud implementasin kolaborasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pembangunan bagi Pemprov Jabar maupun Pemprov Malut,” katanya.

Dirinya megungkapkan bahwa, beberapa program Pemprov Jabar yang telah diluncurkan dan dirasakan manfaatnya antara lain, Jabar Quick Response, Layat Rawat, Kredit Mesra, Desa Digital, Jabar Masagi, Magrib Mengaji, Kolecer, Candil, Sekoper Cinta, Ulama Juara, Satu Desa Satu Hafidz, Cyber hoax, One Pesantren One Product, One Village One Company (Desa Juara).

“Untuk pendanaan pembangunan daerah, Jabar tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN saja, melainkan juga dengan kolaborasi pendanaan lainnya seperti pinjaman Bank, Kerja sama antar pemerintah dan Badan Usaha, Dana Umat, Cooperate social responsibility dan Obligasi daerah, sehingga program kerja pembangunan infrastruktur di Jabar dapat terlaksana dengan baik,” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa kunjungan Pemprov Jabar ke Malut ini dalam rangka penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua Pemerintah daerah dengan Nomor 119/38/Pemksm-120.23/1017/G/2019 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Maluku Utara yang telah ditandatangani oleh Gubernur Ridwan Kamil dan Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba Lc, di Bandung pada 9 Juli 2019 yang lalu.

“Harapan kami perjanjian kerja sama ini segera diimplementasikan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati bersama,” ujarnya.

Sekadar diketahui 10 OPD yang melakukan penandatanganan itu adaalah, (1). Inspektorat (peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah dan Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah), (2). Badan Pendapatan Daerah (peningkatan kapasitas pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah), (3). Dinas Koperasi dan UKM (pemberdayaan koperasi dan usaha kecil), (4). Disperindag (Peningkatan pelaksanaan sistem informasi industri kecil dan menengah, pengembangan kawasan industri, sentra industri dan misi dagang), (5). Balitbangda (Penelitian, pengembangan dan penguatan inovasi daerah untuk percepatan prioritas pembangunan daerah), (6). Diskominfo (pembangunan bidang komunikasi dan informatika, (7). Dinkes (Peningkatan mutu dan manajemen pelayanan kesehatan, (8). Dishut (Kerja sama pembangunan kehutanan), (9). Dishub (Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang Perhubungan, (10). Dinas Pendidikan (Peningkatan mutu pendidikan SMA/SMK, pendidikan khusus dan layanan khusus guru dan tenaga kependidikan).

Hadir dalam pertemuan itu, para Asisten Gubernur, Staf Gubernur, pimpinan OPD, Perwakilan dari Pemkab Kota Tidore Kepulauan, Pemkab Pulau Morotai, para pimpinan OPD Pemprov Jabar, Pemkab Karawang dan Pemkab Bandung Barat. (Red)