Cermin Nusantara

Harita Berikan Bantuan Truck Sampah ke Pemkot Ternate

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TENATE, CN – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara menerima 1 unit truk sampah dari perusahaan pertambangan dan hilirisasi Harita Nickel. Truk sampah tersebut diberikan secara resmi oleh Direktur Utama Trimegah Bangun Persada Donald J Hermanus kepada Walikota Ternate M. Tauhid Soleman di Kantor Wali Kota Ternate (12/7/2021)

Wali Kota Ternate Tauhid Soleman mengungkapkan, dukungan dari Harita Nickel sangat membantu dalam menyukseskan Program Ternate Bersih yang dicanangkan oleh Pemkot. Program yang menjadi prioritas dalam 100 hari kerja ini salah satunya adalah dengan merevitalisasi dan menambah unit kebersihan kota.

“Kami sangat berterima kasih kepada Harita yang telah mendukung Kota Ternate dalam mewujudkan Program Ternate Bersih. Dukungan truk ini akan sangat bermanfaat. Ini merupakan lanjutan dari kerja nyata yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara M Hasyim Daengbarang saat beliau menjabat sebagai Pejabat (Pj) Wali Kota Ternate,” ujar Tauhid saat menerima dukungan truk sampah.

Tauhid menambahkan, Program Ternate Bersih tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Ini merupakan salah satu kerja sama yang baik antara pihak perusahaan swasta dan pemerintah. “Meskipun Harita beroperasi di Halmahera Selatan, namun perhatiannya terhadap Kota Ternate tetap ada. Semoga keberadaan Harita di Maluku Utara semakin memberikan dampak positif kepada semua pihak,” tambah Tauhid.

Sementara itu, Donald J Hermanus yang mewakili manajemen Harita Nickel menyampaikan, semoga bantuan truk sampah ini dapat membantu mewujudkan Program Ternate Bersih.

“Ternate Bersih sangat penting karena keberadaan Ternate sebagai pintu gerbang Maluku Utara” tutup Donald.
Kegiatan yang berlangsung sederhana di Kantor Wali Kota ini ditutup dengan penyerahan truk sampah berwarna hijau. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

Tentang Harita Nickel
Harita Nickel merupakan bagian dari Harita Group yang beroperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Harita Nickel memiliki IUP Pertambangan dan juga pabrik peleburan (smelter) serta pemurnian (refinery) nikel yang terintegrasi di Obi.

Komitmen Harita Nickel dalam hilirisasi sumber daya alam ditunjukkan dengan beroperasinya smelter Megah Surya Pertiwi (MSP) sejak 2016 dengan memanfaatkan potensi nikel yang dikelola oleh Trimegah Bangun Persada (TBP) dan Gane Permai Sentosa (GPS) yang semuanya terletak di Pulau Obi.

Melalui Halmahera Persada Lygend (HPAL), Harita Nickel melakukan pengolahan dan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi High Pressure Acid Leach. Teknologi HPAL mampu mengolah nikel kadar rendah yang selama ini tidak diolah menjadi produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). Dengan proses berikutnya dapat diolah menjadi Nikel Sulfat (NiSO4) dan Kobalt Sulfat (CoSO4) yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik. Teknologi ini merupakan yang pertama di Indonesia. (Red/CN)

Pasien Terpapar Coerona di Halsel Didominasi Pelaku Perjalanan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

Halsel,CN – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera selatan, Husen Alhadar mengatakan, pasien terkonfirmasi positif di Halsel rata-rata memiliki penyakit bawaan seperti sesak nafas, gula, maag. Mereka juga rata-rata punya riwayat perjalanan ke luar daerah, hal Itu disampaikan Husen ketika dihubungi Cerminnusantara.co.id di ruang kerjanya, Senin (12/07/2021).

“Dominasi terkonfirmasi positif Covid-19 di Halsel rata-rata memiliki penyakit bawaan yang bervariasi, ada penyakit sesak napas, gula, maag serta punya riwayat perjalanan ke luar daerah,” terangnya.

Untuk itu menurutnya, pelaku perjalanan keluar daerah harus dibatasi, sebab pelaku perjalanan ke luar daerah termasuk salah satu faktor pemicu meningkatnya kasus positif Covid-19 di Halsel.

“Jika tidak terlalu penting sebaiknya tidak keluar daerah, karena rata-rata peningkatan kasus terkonfirmasi di Halsel itu banyak yang datang dari luar masuk ke Bacan, banyak yang melakukan perjalanan ke luar daerah seperti Jakarta dan Ternate. Sekarang ini hampir sebagian pegawai SKPD sudah terpapar Covid-19,” ujarnya.

Disebutkan pula, berdasarkan update data per 11 Juli 2021, angka statistik peningkatan Covid-19 di Halsel, akumulatif terkonfirmasi positif sebanyak 1.330 orang dengan kasus terkonfirmasi aktif sebanyak 424 orang, sembuh 881 orang, dan meninggal karena Covid tercatat sebanyak 26 orang.

“Pasien yang meninggal karena Covid-19 sebanyak 26 orang itu punya panyakit bawaan seperti sesak napas (asma), maag dan gula,” sebut Husen.

Lanjut Husen, saat ini pasien terkonfirmasi positif kategori gejala sedang sebanyak 84 orang. Mereka menjalani karantina di Rusunawa Tuwokona, sementara 18 pasien kategori gejala berat menjalani perawatan medis di RSUD Labuha,” sisanya gejala ringan menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan tetap dalam pemantauan Satgas Covid-19,” jelasnya

Husen menambahkan, para pasien mendapatkan perawatan medis dengan mengkonsumsi jenis obat Kukuma, Vitamin C, Paracetamol dan resep obat lainya yang disediakan oleh dokter sesuai gejala penyakit bawaan yang dibutuhkan pasien.

Ia menghimbau agar masyarakat terapkan protokol kesehatan, dengan menghindari kerumunan, menjaga jarak, menggunakan masker untuk menghindari penyebaran virus Corona demi memutus penyebarannya. “Kalu seluruh masyarakat menyadari bahayanya virus ini sehingga menerapkan protokol kesehatan, maka insya Allah rantai penyebaran Covid-19 dapat diputus, virus Covid-19 dapat dikendalikan serta sudah pasti menekan laju peningkatan angka positif virus berbahaya itu,” imbuhnya. (Red-01)

Kasus OTT Mengendap di Meja Penyidik Polres Kepsul

Berita Daerah Biro Sula|oleh

SANANA, CN – Polres Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Provinsi Maluku Utara (Malut), belum melimpahkan berkas dugaan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke Kejaksaan Negeri Sanana.

Plh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sanana, Bagas Andy Setiyawan mengatakan kepada media ini saat di temui belum lama ini.

“Berkas kasus OTT kita kembalikan ke Polres tahun 2019 lalu, sampai sekarang Polres belum kembalikan,”ungkapnya.

Ia mengaku, berkas dugaan kasus OTT yang melibatkan tujuh tersangka statusnya sudah P19 dikembalikan pada tahun 2019 lalu. Namun, sampai sekarang belum dilimpahkan di Kejaksaan.

“Kalau sudah dilimpahkan kita lansung proses,”tegasnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pewarta media ini menyebutkan, dugaan kasus OTT bermula ketika Pansus LKPJ menggelar rapat, terkait dengan Laporan Hasil Pertanggujawaban (LHP) tahun anggaran 2016 silam. Anehnya, rapat tersebut digelar di kediaman pribadi milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepsul, Ir Ismail Kharie.

Dari hasil rapat tersebut, Pansus DPRD Kepulauan Sula, meminta mahar kepada ke dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukian (DPUPRKP) yang di jabat oleh inisial IK dan Dinas Perhubungan (Dishub) yang di jabat oleh inisial MI.

Setelah langkah gegabah Pansus DPRD Kepsul tersebut, tercium oleh pihak Polisi. Kemudian, Polisi lansung melakukan penangkapan pada tanggal 8 juli tahun 2017 lalu. Dimana, awal penangkapan terjadi di komplex Komperda Desa Fagudu Kecamatan Sanana.

Penangkapan itu, Polisi berhasl menangkap super pribadi anggota DPRD inisil KS yang kini masih aktif sebagai Anggota DPRD Kepsul dan staf DPRD inisial YU dengan alat bukti satu buah hendpon dan dokumen LHP 2016 yang ditemukan didalam mobil.

Melalui dari penangkapan tersebut, Polisi lansung melakukan pengembangan dan berhasil membongkar kasus tersebut. Sehingga menetapkan enam tersangka masing-masing adalah YU, L, YF, MA, MU dan IK.

Usai diperiksa oleh Polisi, ke enam tersangka tersebut lansung di tahan sesuai dengan surat perintah penahanan, yakni IK nomor SP HAN/37/VII/2017/Reskrim, MU nomor SP HAN/38/VII/2017/Reskrim
YF nomor SP HAN/39/VII/2017/Reskrim, MA nomor SP HAN/40/VII/2017/ Reskrim, L nomor SP HAN/41/VII/2017/Reskrim, YU nomor SP HAN/42/VII/2017/Reskrim.

Surat perintah penahanan tersebut dikeluarkan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kepsul pada tanggal 14 juli 2017 lalu.

Sedangkan calon tersangka yang lain belum diungkap, yakni BB, MP, dan IK.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Kepsul, Iptu Aryo Dwi Prabowo, belum dapat dikonfirmasi oleh media ini sampai berita ini ditayangkan. (Is/CN)

Mantan Ketua BPD Akui Kades Diduga Rekayasa LPJ Desa Baru

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kedatangan Inspektorat Halsel di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), sesuai agenda bahwa akan melaksanakan Audit di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Obi. (11/07/2021)

Audit yang direncanakan inspektorat Halsel di Kecamatan Obi itu ada lima Desa yang menjadi agenda utama di antaranya Desa Air Mangga, Desa Anggai, Desa Sambiki, Desa Laiwui dan Desa Baru.

Pagi tadi pukul 08:00 WIT. Tim audit Inspektorat Halsel telah melaksanakan agenda pertamanya di Desa Baru yang bertempat di Kantor Desa guna melaksanakan pengauditan.

Saat di tanya, Kepada Wartawan cerminnusantara.co.id Tim audit bidang Pengendali Teknis (Dalnis) inspektorat Halsel Ryski menyampaikan “kami akan Independent dalam pengauditan ini” Kata dia

Dalam pengauditan itu inspektorat menggunakan tiga methode audit, pertama pemeriksaan Dokumen Administrasi Desa, kedua Peninjauan Lokasi Pembangunan dan yang ketiga menggunakan Kuesioner lisan bertanya langsung ke pihak-pihak terkait. dan ada juga tim audit yang ke Dusun Tabuji untuk melaksanakan audit lapangan.

Adapun yang hadir mengikuti Audit yaitu, Kepala Desa beserta stafnya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya, Ketua Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama, serta tim audit sendiri bidang Pengendali Teknis (Dalnis) Inspektorat Halsel.

Disebabnya pengauditan itu karena diduga adanya penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Insentif Bantuan Perusahan. Yang di lakukan oleh Kepala Desa Baru Munir Hi. Halek.

Dalam kesempatan itu Mantan Ketua BPD Desa Baru Noh yang mengundurkan diri mengatakan di Depan Inspektorat, bahwa dia tidak pernah menandatangani Berita Acara Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), disebabkan karena Cap BPD di ambil oleh Kepala Desa Munir Hi. Halek dengan beralasan yang menurutnya tidak jelas dan Ada pendatanganan terkait LPJ APBDesa itu di rekayasa oleh Kades sendiri.

“ia laporan tanggung jawab APBDesa itu saya tara pernah tanda tangan karna Pak Kades so ambil Cap BPD dari saya, baru laporan itu bukan saya yang tanda tangan pak Kades sandiri yang tanda tangan jadi bukan saya” Ungkap dia di depan Tim Audit

Noh bilang “Baruh saya herang bikiapa musyawarah tanggal 5 Januari tahun 2021, turus dalam dokumen APBDesa dia (Kades) taru bulan November, baru dia bilang ingin kase selamat Anggaran Dana Desa, jadi saya rasa jelas sekali itu rekayasa baru saya pe tanda tangan dong tiru” Papar dia saat berikan keterangan

Lanjut Noh “Baru trus Dana Bantuan dan retribusi dari PT Talaga bakti sejumlah Rp. 40.000,000,- per tahun selama ini pak kades tara pernah Kase tau di rorang selaku BPD dan masyarakat Desa Baru” centusnya

Hal yang sama juga di katakan Ketua Pemuda Desa Baru Sanusi La Uko, dia bilang “kami juga tidak pernah mendapatkan bantuan Dana Pemuda padahal Dana Pemuda itu ada, jumlahnya per tahun itu Rp.15.000.000,- dan selama ini kami tidak pernah menerima” pungkasnya

Dokumen LPJ APBDesa Baru Tahun 2020 Siluman

Begitupun Dana Covid-19, sebesar Rp.140.200,000,- dari jumlah penerima sebanyak 82 KK, sedangkan di dalam LPJK itu Kades merealisasikan sebesar Rp.287.800,000,- berarti ada indikasi Koropsi Sebasar Rp. 147.600,000,-

Sedangkan Dana insentif BPD Desa Baru Sebesar Rp. 54.800,000,- sedangkan sementara anggota BPD tinggal 4 orang dari total jumlah anggota BPD 7 orang, sudah jelas Dana Insentif 3 Anggota Orang BPD itu di kemanakan oleh Kades tersebut.

Sampai berita ini di publikasi tim audit masih berada di lokasi Pengauditan kantor Desa Baru dan Dusun Tabuji. (Red/CN)

Indonesia Terima 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Moderna dari AS Hari Ini

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pemerintah Indonesia menerima sebanyak 3 juta Dosis Vaksin Covid-19 Moderna dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada hari ini, Minggu (11/7/2021). Hal ini merupakan dukungan kerja sama internasional.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi mengatakan, Pemerintah Indonesia kembali mengamankan pasokan Vaksin yang diperlukan untuk pelaksanaan vaksinasi nasional yang menargetkan sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia guna mencapai kekebalan komunal (herd immunity) dalam menghadapi pandemi Covid-19.

‘’Alhamdulillah, hari ini, Indonesia telah menerima sebanyak 3.000.060 dosis vaksin Covid-19 Moderna dalam bentuk jadi melalui Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Banten. Vaksin ini merupakan dukungan kerja sama dari Pemerintah Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility dengan skema dose-sharing atau berbagi dosis vaksin. Ini merupakan pengiriman tahap pertama vaksin Moderna dari Pemerintah AS,’’ kata Menlu Retno LP Marsudi dalam keterangan pers menyambut kedatangan vaksin secara virtual, pada Minggu (11/7).

Menlu Retno menjelaskan, berdasarkan hasil komunikasi dengan Pemerintah AS, termasuk Menlu AS dan National Security Adviser AS, Negara tersebut berkomitmen untuk memberikan 4.500.160 dosis Vaksin kepada Indonesia melalui skema dose-sharing. Melalui Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim, Menlu Retno pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah AS atas dukungan tersebut.

‘’Atas nama Pemerintah Indonesia, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah AS yang telah berbagi dosis kepada Indonesia melalui COVAX Facility. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak lain yang turut terlibat, yaitu COVAX Facility, WHO, Gavi, CEPI, dan UNICEF,’’ ujarnya.

Selain itu, Menlu Retno menjelaskan bahwa skema dose-sharing adalah bagian dari mekanisme multilateral untuk memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Hal ini secara terus-menerus dibahas dalam setiap pertemuan COVAX Facility. ‘’Indonesia secara konsisten mendukung mekanisme berbagi dosis tersebut guna mempercepat pencapaian prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara,’’ jelasnya.

Dengan ketiban vaksin Covid-19 Moderna hari ini, maka Indonesia telah mengamankan sebanyak 122.735.260 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Rinciannya yakni vaksin Sinovac sebanyak 108,5 juta dosis yang sebagian besar berbentuk bahan baku; AstraZeneca dalam bentuk vaksin jadi yang diperoleh dari jalur COVAX Facility sebesar 8.236.800 dosis dan 998.400 dosis merupakan dukungan dose-sharing bilateral dari Pemerintah Jepang; Sinopharm 2 juta dosis vaksin jadi, termasuk di dalamnya 500 ribu dosis dukungan Pemerintah Uni Emirat Arab; serta vaksin Moderna melalui dukungan doses-sharing Pemerintah AS melalui COVAX Facility sebanyak 3.000.060 dosis vaksin jadi.

Vaksin Covid-19 Moderna yang berbasis mRNA ini, lanjut Menlu Retno, telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan di masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 2 Juli 2021 lalu.

Adapun yang turut hadir dalam keterangan pers bersama tersebut di antaranya; Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin; Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim; Robert Gass dari UNICEF Indonesia, dan Paranie dari WHO Indonesia. (Red/CN)

Sumber: Lombok Today

Ambil Kayu tak Kunjung Balik, SPKKL Tual Bakamla RI dan Tim Gabungan Adakan Pencahrian Korban

Berita Daerah Biro Ambon|oleh

AMBON, CN – Sabtu (10/7/2021) Pukul 08.00 WIT, telah dilaksanakan pencarian terhadap Ahmat Fidmatan (56), warga Desa Ohoiel Kecamatan Tayandu, Kota Tual, Provinsi Maluku, diduga hilang saat pergi mengambil kayu di pulau seberang sampai kini tak kunjung balik ke kampung. Dari kejadian ini Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Tual Bakamla RI bersama Tim SAR Gabungan menggunakan Alut milik BPBD Kota Tual bertolak dari dermaga PSDKP Tual melakukan pencahrian.

Berdasarkan Persriliase Humas Kamla RI Zona Wilayah Maritim Timur Sabtu (10/7), telah menerima informasi Orang hilang. Atas Nama : Ahmat Fidmatan, Umur : 56 Tahun, Mengunakan Perahu Sampan fiber Warna putih, dari Tim SAR Kota Tual.

Informasi Orang Hilang ini disampaikan karena Tim SAR mendapat laporan dari salah seorang warga asal Desa Tayando Ohoiel, Kecamatan Tanyado Tam. Arba Rahanwadan keluarga korban via telepon, Arba menyampaikan bahwa “ada satu orang warga yang pergi mengambil kayu di sebrang pulau (pulau waratneo) hampir saat ini tak kunjung kembali di kampung (Desa Tayando Ohoiel)” kata Arba.

Setelah menerima Informasi Orang hilang dari Tim SAR Kepala Kantor Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Tual. Bakamla RI. Letkol Bakamla Rizal Ufer Suat, S.Pi Memerintahkan Dua Personilnya Ikut Bergabung dengan TIM SAR Gabungan Kota Tual melaksanakan Pencarian di Perairan Tayando Tam.

Pasca menerima laporan dari warga pada Sabtu pagi, Tim Rescue Pos SAR Tual berserta Unsur Potensi SAR dikerahkan menuju koordinat 5°35’00 S – 132°18’00 E, Heading 275° arah Barat dari Pos SAR Tual untuk proses pencarian dibantu juga pihak keluarga.

Dan pada saat itu kondisi cuaca hujan ringan dengan kecepatan angin 4 hingga 20 knots dan tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter.

Adapun unsur yang terlibat dalam pencarian orang hilang, SPKKL Tual Bakamla RI. Kepala SPKKL Tual Letkol Bakamla Rizal Ufet, S.Pi dan Lettu Bakamla Helwan Andriansyah, BPBD Kota Tual 2 Orang, Basarnas Kota Tual 5 Orang, Keluarga korban 2 Orang.

Sementara warga setempat dalam pencarian hanya menemukan Sampan milik korban, dan korban sudah tidak ada dalam sampan tersebut.

Sedangkan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Tual Bakamla RI bersama Tim SAR Gabungan melakukan pencarian menggunakan Kapal milik BPBD Kota Tual terhadap Nelayan yang hilang kontak hingga berita ini keluar, korban belum di temukan dan Tim SAR Gabungan sementara melakukan pencarian di lokasi korban hilang.

Demikian dapat kami sampaikan sebagai laporan dan terimakasih, Humas Bakamla RI Zona Wilayah Maritim Timur. (Red/CN)