PERUBAHAN PETA POLITIK MENJELANG PELANTIKAN II PRESIDEN JOKOWI

Oleh Saiful Huda Ems (SHE). Advokat

Penulis Adalah : Mantan Demonstran ’98 dan salah satu pelopor penggulingan Rezim Soeharto di Jerman tahun 1991-1995

Cerdas tapi licik, kata itulah yang nampaknya tepat untuk kita tujukan pada para broker mafia politik yang sedang bermain api di minggu-minggu terakhir ini. Saya katakan cerdas karena mereka bisa memahami rahasia besar “dapur politik” kubu Jokowi, khususnya semenjak Ketua Umum PDIP Megawati secara norak terang-terangan di depan publik menyemprot kader partainya yang terpilih kembali jadi Presiden, yakni Jokowi, dan tidak malu-malu memaksa Jokowi untuk menyiapkan posisi menteri terbanyak dari partainya. Kecerdasan mereka kedua adalah ketika mereka dengan jelas melihat kubu pendukung Jokowi dari kalangan Politisi hingga Mahasiswa dan LSM mulai terbelah, khususnya sebelum dan sesudah disahkannya UU KPK, serta rencana disahkannya RUU KUHP, RUU Kemasyarakatan dan Revisi UU Pertahanan.

Selanjutnya saya katakan mereka juga licik, karena mereka memanfaatkan semua itu untuk dijadikan sebagai amunisi isu politiknya untuk menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden di bulan Oktober 2019 mendatang. Maka digerakkanlah berbagai demo-demo mahasiswa di beberapa kota untuk menentang pengesahan UU KPK, serta RUU KUHP, RUU Kemasyarakatan dan Revisi UU Pertahanan. Terakhir saya sudah mendengar pula akan terjadi demo besar-besaran lagi dalam waktu dekat ini yang melibatkan berbagai kampus dari beberapa penjuru tanah air. Selain itu sudah menjadi rahasia umum, kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu tak terlepas dari salah satu cara mereka untuk menciptakan instabilitas politik dan keamanan nasional, yang diharapkan wibawah Pemerintahan Jokowi jatuh hingga agenda Pelantikan Presiden Oktober mendatang bisa digagalkan. Hari ini saya juga mendengar, di Wamena Papua kembali rusuh, beberapa gedung dibakar oleh gerakan massa yang masih belum jelas. Itu terjadi di beberapa titik berbeda secara bersamaan. Maka sangatlah tidak mungkin jika ini dilakukan secara spontan, melainkan sudah pasti sangat terencana !.

Konflik vertikal kali ini merupakan tanda adanya pergeseran peta politik dari yang sebelumnya, yang biasanya ditandai dengan konflik horizontal. Jika konflik-konflik sebelumnya adalah massa pendukung Jokowi vs massa pendukung prabowo, tapi kali ini adalah massa yang kritis berbaur dengan massa yang anti pada Pemerintahan Jokowi. Yang menyedihkan kali ini, nampaknya para pendukung Jokowi yang masih lugu-lugu, polos soal politik begitu mudah dimanfaatkan oleh mereka yang sejak lama anti dan bernafsu ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Rakyat Papua dan sebagian besar mahasiswa yang awalnya menjadi pendukung berat Jokowi, sekarang mulai banyak yang terhasut hingga mereka mulai bringas pada Pemerintahan Jokowi, hingga melakukan berbagai aksi dan bakar-bakar disana-sini.

Sebagai Agent of social change Mahasiswa memang sangat wajar untuk bersikap kritis pada kebijakan-kebijakan Pemerintah, namun ketika sikap kritis itu tidak ditunjang oleh pemahaman peta politik yang memadai, mahasiswa hanya akan dijadikan budak atau alat dari segelintir mafia politik yang ingin memanfaatkan aksi-aksi mahasiswa untuk meraih keuntungan politik dan ekonominya sendiri. Coba saja dipikirkan, kenapa Presiden Jokowi sendiri yang ingin dan berkepentingan memperkuat KPK, tapi malah mereka tuduh berbasa-basi dan ingin memperlemah KPK? Presiden Jokowi yang meminta pengesahan RUU KUHP ditunda karena mungkin Jokowi melihat ada banyak penyimpangan pasal-pasal disana, tapi malah disalahkan? Mereka harus tau, Presiden tidak sama dengan DPR ! Dan DPR yang lama ini mayoritas masih diisi oleh para pembenci Jokowi, meski partainya sudah banyak yang ikut bergabung dengan Jokowi ! Sebagian besar dari mereka-mereka itu ingin menggiring dan menjebak Jokowi sebagai pelopor Syariatisasi NKRI melalui agenda RUU KUHP yang dipersiapkannya ! Apakah mereka tidak memahami itu?

Mereka seharusnya juga memahami, bahwa setelah Presiden Jokowi terpilih kembali secara resmi sebagai Presiden RI, tidak semua partai politik dan politisi-politisi pendukungnya ingin benar-benar mempertahankan Jokowi, tapi haqul yakin banyak pula yang diam-diam sangat bernafsu untuk menjatuhkannya. Sebagian dari politisi-politisi itu awalnya hanya ingin memanfaatkan popularitas Capres Jokowi, hingga diharapkan mereka dapat terpilih menjadi anggota DPR berkat Jokowi effect, dan setelah mereka sukses terpilih jadi anggota DPR, sebagian dari mereka akan melancarkan tahap atrategi politik berikutnya, yakni menjatuhkan Jokowi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu tiada lain karena mereka tau, Jokowi adalah presiden yang sangat anti terhadap korupsi. Jokowi adalah presiden yang sangat paham soal birokrasi, hingga Jokowi selalu menutup celah-celah sistem yang dijadikan jalan para calon-calon koruptor untuk korupsi. Olehnya, dalam menghadapi sosok Jokowi yang seperti itu, semua tikus-tikus negara akan bergabung untuk menjatuhkan atau menggagalkan Pelantikan Presiden Jokowi. Dan tikus-tikus negara seperti itu tak terbatas hanya pada mereka yang masih bertengger di Partai Oposisi, melainkan juga di Partai Pendukung.

“Beri jatah kami banyak menteri, ataukah anda akan kami jatuhkan !”…Begitulah kira-kira semboyan dan ancaman diam-diam mereka pada Presiden Jokowi di balik manuver-manuver politiknya selama ini. Pertanyaan saya pada teman-teman di LSM yang selama puluhan tahun ini ikut terlibat dalam perjuangan konsolidasi demokrasi, akan kalian kemanakan suara politik kalian? Masihkah kekesalan kalian soal disahkannya UU KPK, akan menjadikan kalian tanpa sadar maju bersama para tikus-tikus negara untuk meruntuhkan kewibawaan pemerintahan Jokowi yang kemarin sebelum PILPRES kita bela bersama? Berpikirlah secara jernih, jangan sampai kalian tiba-tiba tanpa sadar digiring dan dipimpin aksi oleh tokoh-tokoh ORMAS yang selama ini kalian kritisi, yakni FPI dan HTI ! Sapere aude !…(SHE).(23/09/ 2019)